VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOinews.id- Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati (KTKHN) Kementerian Pertanian Muhammad Adnan memastikan sebanyak 24 ribu ton beras impor asal Vietnam yang masuk di Indonesia layak konsumsi berdasarkan hasil uji klinis laboratorium. Beras impor berkualitas premium tersebut tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis, menggunakan MT Thai Binh 12 Hai Phong Vietnam. "Setibanya kapal di pelabuhan kami sudah lakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan nya tidak ada masalah sehingga aman dan layak (dikonsumsi)," kata Adnan kepada wartawan di Pelabuhan Tanjung Priok. Ia menjelaskan, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh mulai dari dokumen administrasi, kesehatan, dan keamanan komoditas beras yang diangkut.

Mekanisme pemeriksaan itu merujuk pada Undang-undang nomor 21 tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang sistem pencegahan keluar-masuk Karantina terhadap hewan, ikan, dan tumbuhan. Adapun hal yang menjadi sebagai indikator kelayakan konsumsi beras, menurut Adnan, meliputi kandungan residu pestisida, cemaran biologi, dan cemaran logam berat. Hasil uji laboratorium KTKHN menyatakan semua indikator itu di bawah ambang batas.

"Dobel cek, ya, laboratorium dari sana (Vietnam) sudah ter-registrasi dan ketika tiba dicek lagi hasilnya sama. Beras dari Vietnam bersih bahkan tidak ada serangga," kata dia. Sebelumnya, Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso atau Buwas mengatakan, 24 ribu ton beras premium impor dari Vietnam ini siap disalurkan untuk memenuhi kebutuhan cadangan pangan warga DKI Jakarta dan daerah sekitarnya. "Besok segera disalurkan ke seluruh wilayah DKI Jakarta dan Karawang, Jawa Barat," kata Buwas. Menurut dia, beras berkualitas premium itu merupakan bagian dari 300 ribu ton beras impor yang mulai berdatangan ke Indonesia.

Diketahui, Bulog sudah menerima 1,7 ton dari kuota impor 2 juta ton yang dijalankan oleh Bulog untuk tahun ini. Ratusan ribu ton beras impor sisa tersebut sejak Rabu (12/10) hingga beberapa hari ke depan tiba di 17 pelabuhan seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Aceh, Jawa Timur, hingga di Papua. Namun, Buwas menyebutkan bahwa, beras yang tiba di daerah yang lain itu berasal dari Thailand, Pakistan dan Myanmar. Beras tersebut digunakan untuk realisasi operasi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan beras bantuan pemerintah kepada 2,2 juta penduduk kategori Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga akhir tahun 2023.

Antara

VOinews.id- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyeru pihak-pihak terkait agar membolehkan masuk pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza yang tengah diblokade total oleh Israel. "PBB menyerukan semua pihak dan pihak-pihak terkait agar memberi akses kepada kami untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan warga sipil Palestina di Jalur Gaza," kata juru bicara Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) Jens Laerke kepada Anadolu.

Menurut OCHA, jumlah pengungsi Palestina di Jalur Gaza bertambah menjadi lebih dari 338.000 orang akibat serangan dan pertempuran yang tak kunjung berhenti. Badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) pada Kamis mengungkapkan sekitar 500 ribu orang kehilangan akses bantuan pangan penting karena 14 pusat distribusi makanan UNRWA terpaksa ditutup.

besar-besaran di Jalur Gaza sebagai balasan atas serangan militer Hamas di wilayah Israel. Konflik dimulai ketika Hamas meluncurkan Operasi Banjir Al Aqsa terhadap Israel, yang merupakan serangan mendadak dari berbagai arah, dengan menembakkan roket dan penyusupan ke Israel melalui darat, laut dan udara. Hamas menyebut serangan itu balasan atas penyerbuan Masjid Al Aqsa di Yerusalem Timur dan kekerasan terhadap warga Palestina yang dilakukan para pemukim Israel.

Sebagai balasan atas serangan Hamas itu, militer Israel meluncurkan Operasi Pedang Besi di Jalur Gaza dan melakukan blokade total Gaza yang meliputi menutup akses makanan, air, bahan bakar minyak, dan aliran listrik.

Antara

VOInews.id- Putra Mahkota sekaligus penguasa de facto Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman yang akrab disapa MbS, ditelepon oleh Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Rabu untuk membahas eskalasi militer di Gaza. Menurut kantor berita Saudi SPA, MbS menekankan bahwa Saudi tengah berupaya melibatkan semua pihak internasional dan regional untuk menghentikan eskalasi perang di Gaza. Dia menegaskan Saudi menentang segala tindakan yang menyasar warga sipil dan menghilangkan nyawa orang-orang tak berdosa.

MbS juga menekankan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional dan menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza dan dampaknya terhadap warga sipil. Dia juga menegaskan posisi tegas Arab Saudi dalam mendukung perjuangan Palestina dan upaya-upaya mencapai perdamaian menyeluruh dan adil yang menjamin hak-hak sah rakyat Palestina.

Kantor berita Iran IRNA juga melaporkan pembicaraan tersebut. Dalam pembicaraan selama 45 menit itu, MbS mengakui bahwa hak-hak warga Palestina sedang dilanggar. Dia menyebut pelanggaran semacam itu dapat meningkatkan ketidakstabilan di Timur Tengah. Sementara itu, Wakil Kepala Staf Urusan Politik Presiden Iran Mohammad Jamshidi mengatakan bahwa MbS dan Raisi sepakat mengenai pentingnya mengakhiri kejahatan perang terhadap Palestina.

"Dalam percakapan telepon pertama mereka, Raisi dan Pangeran Mohammed bin Salman sepakat bahwa kejahatan perang Israel terhadap Palestina harus dihentikan. Mereka juga percaya bahwa dukungan AS untuk Israel akan menyebabkan ketidakamanan bagi rezim dan para pendukungnya," kata Jamshidi dalam media sosial X. Sebelumnya, Pemimpin Spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei menyatakan Teheran tidak terlibat dalam serangan Hamas terhadap Israel akhir pekan lalu. Namun, dia memuji serangan Hamas karena berhasil mengoyak militer dan intelijen Israel.

VOInews.id- Kementerian Luar Negeri (KLN) Malaysia meminta warganya untuk menunda perjalanan ke Palestina mengingat situasi keamanan yang masih memburuk saat ini. KLN dalam keterangan persnya diterima di Kuala Lumpur, Kamis, mengatakan organisasi non-pemerintah (NGO) yang masih ingin ke kawasan itu disarankan untuk berkonsultasi ke Kementerian Luar Negeri terlebih dulu. Terdapat lima warga Malaysia, yakni seorang perempuan serta seorang ibu bersama tiga anaknya yang saat ini berada di Tepi Barat, Palestina.

Kedutaan Besar mereka di Amman, Yordania, selalu terhubung dengan mereka, menurut KLN. Malaysia mengutuk keras tindakan Israel melakukan pengeboman secara berlebihan dan sewenang-wenang tempat-tempat umum selain memblokir pasokan air, listrik dan makanan untuk rakyat Palestina. Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah telah mengeluarkan titah bahwa Malaysia mendukung dan berpegang teguh dengan sikapnya selama ini bahwa rakyat Palestina mendapatkan kembali hak mutlaknya bebas dari pendudukan haram Israel.

Palestina juga harus mendapatkan haknya kembali atas tanah yang dirampas oleh Israel dan hak membentuk sebuah negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Baitulmaqdis Timur sebagai ibu kota negara. Sementara itu, DPR Malaysia pada Senin (9/10), secara bulat mendesak Dewan Keamanan PBB (UNSC) dan masyarakat internasional memberikan tekanan untuk menghentikan pertempuran untuk mengelakkan pertumpahan darah. Pada kondisi kritis saat ini, masyarakat internasional termasuk PBB perlu menyalurkan segera bantuan kemanusiaan seperti perlengkapan dasar dan obat-obatan.

Dalam keterangannya itu KLN mengatakan rezim Israel tidak berhak untuk memblokir jalur bantuan kemanusiaan. Malaysia menyalurkan satu juta ringgit (RM) atau sekitar Rp3,3 miliar sebagai sumbangan kemanusiaan awal melalui Rekening Amanah Kemanusiaan Rakyat Palestina (AAKRP).