VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menjamin bahwa importasi beras akan langsung distop saat panen raya dimulai pada Maret mendatang guna menjaga harga di tingkat petani. “Nanti di bulan Maret itu sudah mulai panen 3,5 juta ton di atas kebutuhan nasional sebesar 2,5 juta ton per bulan, sehingga pada saat itu kita akan stop impor. Kita akan stop impor dan serap beras padi lokal untuk tetap mempertahankan harga di tingkat petani itu baik," kata Kepala Bapanas Arief dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu. Arief mengungkapkan menurut Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) diperkirakan produksi beras di Maret nanti dapat menyentuh angka 3,5 juta ton.

Angka tersebut telah melebihi kebutuhan konsumsi nasional beras sebulan yang sejumlah 2,5 juta ton. Ia pun menampik anggapan sebagian pihak bahwa masuknya beras yang berasal dari pengadaan luar telah memukul harga gabah di tingkat petani. Menurutnya, justru Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) di Desember 2023 dinilai BPS mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Jadi kalau ada yang menyampaikan harga di tingkat petani jatuh di bawah, tidak benar. Hari ini confirmed, harga di tingkat petani, NTPP itu harga terbaik itu, di tahun ini. Harga di petani tinggi, gabah di atas Rp7.000, ada yang Rp8.000," ucapnya. Kemudian di hilir, lanjutnya, karena harga gabah mencapai Rp7.000 maka harga beras akan menjadi dua kali lipat. Sehingga harga beras berkisar Rp14.000 hingga Rp16.000.

Lebih lanjut Arief berharap dampak perekonomian terkait penguatan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog sangat baik jika dipenuhi dari pengadaan dalam negeri saja. "Kalau kita sekarang mengimpor (beras) 2 juta ton, itu butuhnya bisa sekitar Rp20 triliun. Kita sekarang inginnya setelah ini, kegiatan ekonominya ada di Indonesia. Kalau ini adanya di desa-desa, di tempat kita punya sentra produksi, itu akan sangat baik buat kita," urai Arief. "Jadi yuk kita dukung bersama supaya produktivitas kita di Indonesia, bisa meng-cover kebutuhan nasional, sehingga kita jaga sama-sama ekonominya, giat ekonominya kalau ada di Indonesia keren banget," tambah dia.

Antara

VOInews.id- Institut Teknologi Bandung (ITB) lewat Laboratorium Teknik Reaksi Kimia dan Katalisis (TRKK) dan Pusat Rekayasa Katalisis (PRK) menegaskan bahwa Indonesia butuh untuk memproduksi sendiri katalis yang merupakan elemen penting dalam produksi bahan bakar. Pasalnya, kata Kepala Lab TRKK ITB Melia Laniwati Gunawan, katalis yang merupakan bahan penting pengembangan bahan bakar hijau karena juga merupakan kunci konversi minyak nabati jadi biofuel, kebanyakan masih harus didatangkan dari luar negeri.

"Untuk katalis, kita (kebanyakan) masih impor, dari Jerman, India, China, AS dan lainnya, dan negara luar juga memasang harga yang tinggi karena eksklusifitas bahan baku serta cara pembuatannya," ucap Melia di Kampus ITB Bandung, Rabu. Lebih lanjut, Melia mengatakan karena bukan komoditas dan bahan baku yang dirahasiakan itu, menyebabkan harga dari elemen hasil rekayasa kimia itu menjadi tinggi, bahkan bisa menjadi daya tawar kepada Indonesia. "Akan jadi masalah kalau nanti negara-negara penghasil itu melakukan embargo. Karenanya menjadi sangat penting Indonesia bisa memproduksi sendiri katalis ini," ucapnya. ITB, kata Melia, saat ini tengah mengembangkan dan telah bisa memproduksi katalis ini dengan reaktor yang bisa memproduksi sampai 40 kilogram satu hari. "Namun di sini masih untuk penelitian. Dan ke depan mudah-mudahan terealisasi proyek strategis nasional pembangunan pabrik katalis di Cikampek, Jawa Barat," ujarnya.

Saat ini, ucap Melia, TRKK dan PRK ITB tengah memfokuskan penelitiannya untuk mengembangkan teknologi katalisis dan sistem pemroses minyak sawit dan minyak inti sawit menjadi berbagai produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, dengan fokus utama konversi minyak sawit dan inti sawit jadi berbagai bahan bakar nabati dengan didukung berbagai pemangku kepentingan. Hasilnya, telah ada Bensin Sawit (Bensa) yang setelah melalui penelitian sejak 1982, sempat terhenti sebelum mulai lagi pada 2017 dengan dukungan dana penelitian dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), hingga akhirnya tahun 2019 berhasil diproduksi bensa dengan RON sekitar 110-115 telah mengalami uji coba pemakaian pada motor dari Bandung ke Sabang (Aceh).

Kemudian, ada katalis untuk membersihkan pengotor pada produk nafta dan diesel fosil hingga menghasilkan Diesel Biohidrokarbon yang telah diteliti dan dikembangkan sejak tahun 2005 bersama Pertamina, yang seiring perkembangannya katalis ini dapat digunakan untuk mengkonversi minyak sawit menjadi diesel biohidrokarbon melalui proses hydrotreating. Katalis hydrotreating yang dikembangkan itu juga, dapat digunakan untuk mengkonversi minyak inti sawit menjadi bio-kerosene (bahan baku avtur), dan berhasil diproduksi bioavtur J2.4 (campuran 2.4 persen bio-kerosene dalam avtur fosil) yang kini telah melalui proses uji statis bahkan uji terbang menggunakan pesawat CN235 Bandung-Jakarta-Bandung. "Dan uji terbang juga dilakukan dengan pesawat komersial jenis Boeing 737-800 yang terbang dari Jakarta ke Solo, dan kembali ke Jakarta, uji untuk konfirmasi proses produksi dan kualitas bioavtur ini berhasil dengan baik," ujar Melia.

Anggota Tim Pengembang Katalis PRK ITB lainnya, IGBN Makertiharta, mengungkapkan bahwa masih banyak kegiatan dan usaha yang harus dikerjakan agar teknologi katalisis dan proses produksi bahan bakar nabati dari sawit ini dapat diterima dan dikembangkan hingga skala komersial dan diterima oleh masyarakat Indonesia hingga memiliki keekonomian lebih layak. Namun menurutnya ini potensi besar bagi Indonesia menjadi penghasil bahan bakar nabati mengingat Indonesia adalah produsen minyak nabati terbesar di dunia.

"Dan rumah bagi banyak sekali sumber daya alam minyak nabati, misalnya kelapa, nyamplung, kemiri sunan, malapari, biji karet, biji kapok, dan lain sebagainya, termasuk minyak jelantah," kata Hari. Tetapi, tambahnya, usaha pengembangan dan hilirisasi hasil penelitian dalam bidang katalis untuk proses produksi bahan bakar nabati ini, harus pula disertai dengan kegiatan-kegiatan lain terkait dengan studi keberterimaan produk, studi pasar, diskusi dan premis tentang kebijakan yang berpihak pada petani dan produk bahan bakar nabati. "Termasuk studi life cycle analysis, dan lain sebagainya. Artinya keberpihakan pemerintah untuk pemanfaatan sawit sebagai bahan baku bahan bakar nabati mutlak diperlukan," tuturnya.

Antara

VOInews.id- Indonesia membidik pasar jamu dan obat tradisional Kamboja karena Indonesia melihat adanya potensi pasar yang besar bagi produk-produk tersebut, kata Duta Besar RI untuk Kamboja Santo Darmosumarto. Santo bertemu dengan Wakil Presiden Kamar Dagang Kamboja (Cambodia Chamber of Commerce/CCC), Lim Heng, di kantor pusat CCC di Phnom Penh, Senin (29/1), membahas upaya-upaya untuk meningkatkan kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Kamboja, demikian keterangan KBRI Phnom Penh, Rabu.

Untuk mencapai tujuan tersebut, KBRI Phnom Penh akan menyelenggarakan sejumlah kegiatan promosi pada tahun ini, salah satunya pameran kesehatan dan kecantikan, yang akan berlangsung di Phnom Penh dan Sihanoukville pada Juni 2024. “Produk kesehatan Indonesia kini semakin diterima dengan baik oleh konsumen Kamboja. Kami yakin terdapat potensi yang sangat besar bagi produsen Indonesia, khususnya di bidang jamu dan obat tradisional," ujar Santo. Santo menyebut pameran kesehatan dan kecantikan ini akan menjadi awal sebelum penyelenggaraan “Sousday Indonesia", sebuah acara untuk mempromosikan perdagangan, investasi, dan pariwisata Indonesia.

Kegiatan ini akan diadakan di Phnom Penh pada September 2024. Santo berharap kegiatan itu bisa menarik 100 perusahaan Indonesia dan Kamboja untuk berpartisipasi. KBRI Phnom Penh juga akan mengundang delegasi besar pengusaha Kamboja untuk mengikuti pameran perdagangan internasional terbesar di Indonesia, yaitu Trade Expo Indonesia (TEI), pada Oktober 2024. Di sela-sela pameran itu, menurut rencana juga akan diadakan forum untuk menjajaki peluang kerja sama infrastruktur.

Tahun ini adalah peringatan 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Kamboja. Lim menyampaikan komitmen CCC untuk mendukung upaya KBRI Phnom Penh dalam mendorong kerja sama perdagangan bilateral, investasi, dan pariwisata. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia dan Kamboja harus melakukan upaya lebih untuk mendorong interaksi antara sektor swasta kedua negara, termasuk kolaborasi antara CCC dan Kamar Dagang Indonesia di Kamboja (IndoCham). Menurut data Kementerian Perdagangan RI, nilai total perdagangan Indonesia dan Kamboja pada Januari s.d. November 2023 tercatat 874,5 juta dolar AS (sekitar Rp13,78 triliun), dengan nilai ekspor 788,6 juta dolar AS (Rp12,42 triliun) dan impor 85,9 juta dolar AS (Rp1,35 triliun).

Antara

VOInews.id- Sultan Johor, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, resmi menjadi Raja Malaysia ke-17 setelah mengucapkan sumpah jabatan dan menandatangani pernyataan dalam sebuah upacara adat di Kuala Lumpur pada Rabu (31/1). Upacara itu menandai dimulainya masa pemerintahan Sultan Ibrahim sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 selama lima tahun. Dalam Rapat Khusus ke-263 Dewan Penguasa di Istana Negara pada 27 Oktober 2023, dia terpilih sebagai Raja Malaysia menggantikan Al Sultan Abdullah yang telah menyelesaikan jabatannya pada Selasa. Saat mengucapkan sumpah yang juga disiarkan secara daring, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berjanji akan menjalankan pemerintahan secara adil, bersungguh-sungguh menjaga dan membela kemurnian agama Islam, perdamaian dan kesejahteraan umat.

Pada kesempatan yang sama, Sultan Perak Sultan Nazrin Shah juga mengucapkan sumpah sebagai Wakil Yang di-Pertuan Agong. Upacara itu dilakukan dalam Rapat Khusus ke-264 Dewan Penguasa yang dipimpin Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin. Bertindak sebagai saksi sumpah jabatan itu adalah Sultan Selangor Sharafuddin Idris Shah dan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir. Sebagai kepala pemerintahan, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim membacakan isi pernyataan itu dan menandakan secara resmi Sultan Ibrahim sebagai Kepala Negara Malaysia yang baru berdasarkan hukum dan Konstitusi Federal. Upacara itu dihadiri oleh raja-raja Melayu dari seluruh Malaysia dan para pejabat lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Antara