VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Kementerian Luar Negeri Palestina pada Sabtu meminta pertemuan darurat tingkat menteri Liga Arab untuk membahas eskalasi konfliknya dengan Israel. Dalam sebuah pernyataan, kementerian itu mengatakan telah memerintahkan perwakilan tetap Palestina di Liga Arab untuk meminta pertemuan tingkat menteri. Langkah itu diambil mengingat "agresi Israel terhadap warga Palestina meningkat", kata pernyataan itu.

Kelompok Hamas meluncurkan serangan mengejutkan pada Sabtu terhadap Israel dengan meluncurkan roket dan menyusupkan puluhan petempur ke kota-kota Israel di dekat Jalur Gaza. Serangan itu menyebabkan 300 warga Israel tewas dan 1.500 lainnya terluka, sementara beberapa tentara Israel dan warga sipil ditangkap oleh Hamas dan dibawa ke Gaza. Israel kemudian melakukan serangan balasan melalui udara ke Jalur Gaza, yang menewaskan lebih dari 250 warga Palestina dan melukai 1.778 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

Sumber: Anadolu

VOInews,idMenteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menilai kebijakan pemerintah yang menutup fitur lokapasar pada platform TikTok Shop sebagai cara melindungi produk Indonesia dan menciptakan persaingan yang sehat.

"Pemerintah mendorong suatu regulasi yang memberdayakan UMKM. TikTok Shop ini dirasakan menjadi ancaman untuk produk-produk Indonesia," kata Sandiaga di Cirebon, Jawa Barat.

Ia menjelaskan sejatinya pemerintah selalu berpihak pada pelaku UMKM di Indonesia, karena terus memberikan ruang kepada mereka untuk mengembangkan produk sekaligus memperluas pemasaran baik itu secara konvensional maupun digital. Dirinya menyebutkan para pelaku UMKM, khususnya yang bergerak di sektor ekonomi kreatif harus beradaptasi dengan perkembangan dunia digital.

Dalam menciptakan persaingan pasar yang sehat, maka di sinilah pemerintah hadir dengan membuat kebijakan supaya produk UMKM dapat bersaing dan laku terjual. "UMKM selama ini berjualan bisa tetap sesuai regulasi, tapi mementingkan produk-produk dalam negeri," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang ia terima, pihak TikTok sudah menjalin komunikasi dengan pemerintah terkait adanya regulasi yang berujung pada penutupan fitur lokapasar di platform tersebut. "Kami sudah berhubungan dengan TikTok dan mereka akan mengikuti regulasi baru kita," tuturnya. Menurut dia, semua stakeholder terkait akan memfasilitasi para pengguna fitur TikTok Shop untuk memberikan masukan sehingga keputusan yang diambil pemerintah tetap mementingkan keberlangsungan produk-produk UMKM asal Indonesia di dunia digital.

"Para 'TikTok Shopper' yang selama ini berjualan, kita harapkan masukannya supaya kita setelah relaunching lagi dengan izin yang baru dan sesuai regulasinya, maka pemerintah akan memfasilitasi," ucap dia.

Antara

VOinews.id- Selama Sidang ke-78 Majelis Umum PBB bulan lalu, para pemimpin dunia mengkritik lembaga-lembaga multilateral yang ada saat ini dan menyerukan reformasi, kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Rabu. “Tanpa terkecuali, para pemimpin berbicara tentang pentingnya solusi-solusi multilateral. Namun, satu per satu pemimpin mengatakan kepada saya bahwa lembaga multilateral kita saat ini tidak membuahkan hasil – dan menyerukan reformasi,” kata Guterres dalam pertemuan Agenda Bersama (Common Agenda) di markas besar PBB.

Guterres mengatakan dia telah mengadakan 141 pertemuan bilateral selama Sidang Majelis Umum. Pertemuan itu memberi dia kesempatan untuk mendengarkan pendapat dari para pemimpin negara-negara anggota mengenai masalah ini. “Ada kritik keras terhadap ketidaksesuaian antara institusi pemerintahan global dan realitas ekonomi dan politik dunia,” kata Guterres.

Sidang ke-78 Majelis Umum berlangsung di New York, Amerika Serikat pada 19-26 September. Ada 189 anggota PBB yang berpidato, mendorong langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan utama mereka yang mencakup tujuan pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, zona konflik, dan seruan reformasi.

Beberapa pemimpin negara telah berulang kali menuntut reformasi di PBB, termasuk Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dalam pidatonya di Majelis Umum bulan lalu, Erdogan mengatakan Dewan Keamanan PBB tidak lagi berfungsi untuk menjamin keamanan global, melainkan menjadi arena bagi lima negara anggota tetapnya untuk terlibat dalam konfrontasi strategis. Lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan China. Sumber: Anadolu

Voinews.id- Pemerintah Indonesia segera memberlakukan berbagai peraturan untuk memperketat arus masuk barang impor. Langkah tersebut, menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dilakukan untuk merespons keluhan dari asosiasi dan masyarakat akibat membanjirnya barang-barang impor di pasar tradisional, sepinya pasar tradisional, dan peningkatan penjualan bukan barang dalam negeri di e-commerce.

“Nah (barang) yang impor ini tentunya akan mengganggu pangsa pasar produk dalam negeri, kemudian maraknya impor ilegal pakaian bekas, dan di sektor industri tekstil juga terjadi PHK,” kata Airlangga seusai mengikuti rapat tentang pengetatan arus masuk barang impor di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, pemerintah akan menerbitkan berbagai peraturan untuk memperketat impor komoditas tertentu, yang mencakup mainan anak-anak, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil, obat tradisional dan suplemen kesehatan, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, serta produk tas. “Jumlah kode HS yang diubah ada 327 kode pos untuk produk tertentu, untuk pakaian jadi ada 328 kode pos, tas ada 23 kode HS.

Dan saat ini yang sifatnya post border diubah menjadi border dengan persetujuan impor dan laporan surveyor,” kata Airlangga. Indonesia sendiri sudah menangani beberapa komoditas, baik yang merupakan barang larangan dan/pembatasan (lartas) yakni 60 persen dan non lartas yaitu 40 persen. Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap importir umum terkait penegakan aturan post border menjadi border, serta memperdalam langkah penerimaan di border agar service level agreement dan responsnya tetap sehingga tidak menambah dwelling time.

Pengawasan lartas border yaitu pengawasan yang dilakukan oleh petugas bea cukai di kawasan pabean, sedangkan pengawasan post border dilakukan setelah keluar kawasan pabean dan telah beredar di masyarakat (peredaran bebas/pasar) yang diawasi oleh kementerian/lembaga terkait.