ranov

ranov

05
March

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Melbourne Convention and Exhibition Centre (MCEC) Australia, Selasa (5/3/2024).(Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)

 

 

VOInews, Jakarta: Presiden RI Joko Widodo menyambut baik perkembangan kerja sama Indonesia-Australia tentang Kolaborasi Kendaraan Listrik. Hal itu ia sampaikan saat bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Melbourne Convention and Exhibition Centre (MCEC) Australia, Selasa (5/3/2024).

 

“Saya harap MoU dapat segera diimplementasikan melalui pembentukan joint steering committee dan penyusunan work plan. Khusus terkait nikel saya mendorong kedua negara dapat lebih mengedepankan kolaborasi daripada berkompetisi,” kata Joko Widodo dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

 

Joko Widodo juga menekankan pentingnya kerja sama di sektor jasa keuangan dan mengumumkan rencana pembukaan kantor perwakilan Bank Negara Indonesia (BNI) di Sydney. Ia pun menyambut baik penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan National Capital Authority pada Februari lalu.

 

“Saya juga ingin kembali mengundang sektor swasta Australia untuk turut serta membangun IKN,” imbuhnya.

 

Presiden Joko Widodo juga menyoroti pentingnya perluasan akses pasar untuk menciptakan perdagangan yang lebih berimbang. Ia pun menyambut baik izin impor daging dan ternak sapi dari Australia.

 

“Selain itu kerja sama bidang biosecurity untuk produk-produk Indonesia utamanya buah-buahan dan perikanan perlu terus didorong, utamanya terkait aspek inspeksi dan karantina,” katanya.

 

Dalam hal hubungan antarmasyarakat, Joko Widodo menyatakan rasa bangganya atas popularitas Indonesia sebagai tujuan bagi pelajar Australia dalam skema New Colombo Plan. New Colombo Plan merupakan kemitraan antara pemerintah, universitas, dan sektor swasta untuk memperdalam pengetahuan generasi masa depan Australia mengenai wilayah Indo-Pasifik.

 

Terkait hal itu, Joko Widodo pun merencanakan akan mengundang lebih banyak pemuda Australia untuk berkunjung dan belajar di Indonesia, termasuk budaya dan bahasa Indonesia.

 

Selain itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas dukungan Australia selama keketuaan Indonesia di ASEAN tahun lalu. Ia berharap kerja sama dan implementasi proyek infrastruktur serta energi akan terus berlanjut, serta menyambut baik peluncuran Strategi Ekonomi Asia Tenggara 2040.(VOI/Ranov/Andy Romdoni)

29
February

 

 

VOInews, Jakarta: Duta Besar RI untuk Jepang Hari Akhmad mengatakan Keikutsertaan Indonesia dalam World Expo 2025 Osaka merupakan tonggak penting dalam kemitraan strategis komprehensif Indonesia – Jepang. Hal itu, Heri katakan saat mendampingi kunjungan kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Unveiling Design & Site Handover Ceremony Indonesia Pavilion Expo 2025 pada Rabu, (28/2) di Imperial Hotel Osaka, Jepang.

 

 

“Komitmen Indonesia dalam ajang bergengsi ini merupakan tonggak sejarah dalam kemitraan strategis komprehensif Indonesia – Jepang yang memberi kontribusi positif untuk perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran regional dan global. Jepang juga sangat mendukung pengembangan Ibu Kota Baru Indonesia, Nusantara sebagai kota global ramah lingkungan dan cerdas," kata Heri dalam keterangan KBRI Tokyo yang diterima Kamis (29/2) di Jakarta.

 

 

Heri juga mengungkapkan, hasil kerja sama kedua negara akan mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 dan strategi nasional Jepang Society 5.0.

 

 

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan Paviliun Indonesia pada World Expo 2025 mengambil tema "Thriving in Harmony: Nature, Culture, Future", dengan fokus utama komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan, termasuk implementasi ekonomi hijau dan ekonomi biru untuk TPB/SDGs.

 

 

“Sebagai negara kepulauan terbesar, dihuni populasi keempat terbesar dan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia, Indonesia telah melaksanakan berbagai strategi untuk mewujudkan SDGs," jelasnya.

 

 

Suharso juga menjelaskan, laporan PBB menyatakan pada tahun 2023, Indonesia menjadi salah satu negara dengan pencapaian paling progresif dalam TPB/SDGs di antara negara berpendapatan menengah atas.

 

 

Paviliun Indonesia dalam World Expo 2025 Osaka mengusung desain perahu yang merepresentasikan pembangunan berkelanjutan dan simbol jelajah potensi masa depan, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 “Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. World Expo 2025 akan diselenggarakan di Osaka, Jepang, pada 13 April - 13 Oktober 2025. Agenda ini menjadi platform utama bagi Indonesia dan berbagai negara untuk meneguhkan kembali komitmen pencapaian pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 2030. (VOI/Ranov/Andy Romdoni)

29
February

Presiden Jokowi pada Acara Rapim TNI dan Polri Tahun 2024, Jakarta, 28 Februari 2024

 

 

VOInews, Jakarta: Presiden Indonesia Joko Widodo meminta jajaran TNI-Polri untuk selalu siaga dalam menghadapi tantangan yang dihadapi Indonesia, termasuk ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik dan dampaknya terhadap ekonomi nasional. Hal itu disampaikan Presiden saat memimpin Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia -TNI- Kepolisian Republik Indonesia -Polri Tahun 2024 di Markas Besar TNI Cilangkap,Jakarta,Rabu (28/2/2024).


"Tantangan yang kita hadapi sekarang ini bukan tantangan-tantangan yang mudah, bukan hanya tantangan di dalam negeri, bukan hanya tantangan di domestik, tetapi justru yang paling berat adalah tantangan eksternal/ tantangan global yang sangat
rumit, juga bisa berdampak signifikan pada situasi ekonomi dan situasi sosial di dalam negeri,” kata Presiden Joko Widodo.

 

Presiden menyampaikan, saat ini dunia sedang menghadapi berbagai konflik seperti di Ukraina, Gaza, bahkan Yaman, yang menyebabkan inflasi pangan dunia. Selain itu, terdapat juga krisis ekonomi yang menyebabkan sejumlah negara dilanda resesi.


Karena itu, Presiden mengingatkan jajaran TNI-Polri untuk tetap waspada dan hati-hati, karena ke depan kompetisi global semakin kompleks. Presiden juga mengingatkan TNI-Polri untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk perang siber dan penggunaan drone. (ytbsetpres/Agus/nrl)

27
February

Menlu Retno menghadiri sidang HAM di PBB Senin (26/2) , Jenewa, Swiss.Foto:Kemlu RI

 

VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyoroti pentingnya Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjalankan kewajibannya, menangani pelanggaran HAM berat yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina. Dalam pertemuan High-Level Segment Sidang Dewan HAM PBB yang ke-55 pada Senin (26/2) di Jenewa, Swiss, ia pun menyampaikan perlunya memperkuat ekosistem HAM.

 

"Ini menjadi tanggung jawab kolektif kita bersama. Di ASEAN, Indonesia mendorong penguatan ekosistem HAM melalui Leaders' Declaration on the ASEAN Human Rights Dialogue. Di Afghanistan, Indonesia mendorong pemenuhan hak-hak pendidikan bagi perempuan," kata Retno Marsudi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

 

Retno juga menekankan pentingnya pendanaan yang memadai guna mendukung mekanisme Komisi Penyelidikan terkait pendudukan Palestina.

 

"Dan saya juga tekankan pentingnya pendanaan yang memadai untuk Office of the High Commission for Human Rights dan mekanisme-mekanisme penting lainnya seperti Komisi Penyelidikan terkait wilayah pendudukan Palestina, serta dukungan terhadap Dewan HAM dalam memberikan bantuan teknis & pembangunan kapasitas kepada negara anggota," jelasnya.

 

Selain itu, Retno menyampaikan pentingnya upaya mengatasi krisis kemanusiaan yang dipicu oleh perang dan konflik. Termasuk melalui pemenuhan kewajiban dalam Konvensi Pengungsi.

 

"Mekanisme kemanusiaan harus juga diperkuat dan tidak boleh dipolitisasi. Saya sampaikan bahwa kita tidak boleh tinggal diam atas dihentikannya pendanaan terhadap UNRWA (Badan PBB untuk Pengungsi Palestina), sementara dana untuk mendukung kejahatan perang di Gaza terus mengalir," lanjut Retno.

 

Tak hanya itu, Retno juga menekankan pelindungan dan pemajuan HAM harus dilakukan secara setara. Ia menegaskan, hak pembangunan setiap negara harus dihormati, guna menjamin kesejahteraan rakyatnya dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

 

"Kolaborasi juga perlu diarahkan untuk menjamin hak masyarakat rentan, khususnya perempuan, penyandang disabilitas, dan juga migran," tutupnya.(VOI/Ranov/Andy)