ranov
September
VOInews, Jakarta: Situs Axis Yogyakarta terkenal dengan perpaduan kekayaan elemen budaya benda dan tidak benda, termasuk Keris, Batik, Wayang, dan Gamelan, yang semuanya telah diakui UNESCO dan tercantum dalam Daftar Representatif Budaya Tak Benda UNESCO.
Abdul Aziz Ahmad, Duta Besar RI untuk Arab Saudi dan Ketua Delegasi RI untuk Sidang WHC-45, dalam pertemuan Komite Warisan Dunia UNESCO ke-45 di Riyadh, Arab Saudi (18/9/2023) menyampaikan apresiasi kepada 21 negara anggota Komite Warisan Dunia UNESCO yang telah menerima dan menyetujui nominasi Axis Yogyakarta untuk dimasukkan dalam Daftar Warisan Dunia UNESCO.
“Situs ini juga menjadi bukti nyata pusat peradaban Jawa dan warisan budaya yang telah hidup dan berkembang sejak abad ke-16/ melalui beragam tradisi dan praktik budaya mulai dari pemerintahan, hukum adat, seni, sastra, festival, hingga ritual upacara,” kata Abdul Aziz Ahmad dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (20/9/2023).
Dengan penetapan Situs Axis Yogyakarta sebagai warisan Dunia, Indonesia kini memiliki sepuluh situs yang diakui UNESCO sebagai Warisan Dunia. Di antaranya, Borobudur, Prambanan, Situs Warisan Purba Sangiran, Subak Bali, Tambang Batu Bara Ombilin, dan Sumbu Axis Yogyakarta,Taman Nasional Komodo,Taman Nasional Lorentz, Hutan Hujan Tropis Sumatra, dan Taman Nasional Ujung Kulon.
September
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan situasi perempuan di Afganistan sangat mengkhawatirkan. Perempuan Afganistan masih mengalami pembatasan hak mendapatkan Pendidikan dan keterlibatannya dalam forum internasional.
“Mereka terus mengalami pembatasan akibat kebijakan dari Taliban. 80% anak perempuan usia sekolah tidak dapat sekolah. Perempuan juga dilarang bekerja untuk PBB dan juga NGO internasional. Situasi ini tentunya akan mempersulit pengiriman bantuan kemanusiaan ke Afghanistan yang biasanya melibatkan perempuan,” kata Menlu RI Retno Marsudi saat menghadiri acara High-level Side Event: Global Solidarity with Afghan Women and Girls, yang dipandu bersama dengan Menlu Irlandia dan Menlu Kanada serta Women’s Forum on Afghanistan, pada Selasa, seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (20/9/2023).
Untuk mendorong solidaritas global terhadap perempuan Afghanistan, Indonesia berkontribusi dengan memberikan beasiswa pendidikan terhadap perempuan Afghanistan.
“Jadi kita sudah memberikan beasiswa, kita memberikan pelatihan kepada perempuan Afghanistan. Tahun lalu, kita bersama Qatar menyelenggarakan International Conference on Afghan Women Education (ICAWE) di Bali dan tahun ini pada bulan November kita akan kembali menyelenggarakan acara tersebut,” ungkap Menlu RI.
Menlu RI menambahkan, situasi perempuan di Afghanistan sangat mengkhawatirkan dan data UNDP memperkirakan pembatasan akses pekerjaan bagi perempuan menyebabkan Afghanistan kehilangan 1 miliar USD dari PDB-nya atau sekitar 7%.
“Afghanistan juga menghadapi endemi polio yang juga akan memberikan tambahan beban bagi perempuan,” tambahnya.
September
VOInews, Jakarta: Sidang Majelis Umum PBB ke-78 mengangkat tema ‘Rebuilding Trust and Reigniting Global Solidarity: Accelerating Action on the 2030 Agenda and Its Sustainable Development Goals Towards Peace, Prosperity, Progress and the Sustainability for All’. Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengatakan tema tersebut tidak lepas dari capaian global terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) Summit.
“Dan tahun ini timeframe pencapaian SDGs sudah setengah jalan, tetapi baru 12% target SDGs yang on track, yang seperti kemarin disampaikan oleh Sekjen PBB. Oleh karena itu, diperlukan upaya global bersama-sama untuk mempercepat pencapaian SDGs,” kata Menlu RI, Retno Marsudi, saat menghadiri pertemuan High Level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-78, di New York, seperti dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (20/9/2023).
Menlu RI juga mengatakan, bahwa dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB), Antonio Guterres, menyampaikan pesan bahwa dunia harus Bersatu untuk menghadapi berbagai tantangan global.
“Saat ini, kita memasuki era multipolar yang hadirkan kesempatan baru untuk mewujudkan keadilan dalam hubungan internasional. Namun multipolaritas tidak dengan sendirinya dapat menjamin perdamaian. Oleh karena itu, diperlukan institusi multilateral yang kuat dan efektif untuk mewujudkan perdamaian,” ucap Menlu RI.
Menlu RI juga mengungkapkan, Sekjen PBB mengatakan tata kelola global saat ini tidak mendukung dan Dewan Keamanan PBB dan Bretton Wood System sudah usang dan perlu direformasi.
“Sekjen juga menyampaikan dunia terpolarisasi antara North dan South, East dan West. Oleh karena itu, multilateralisme harus direvitalisasi agar merefleksikan situasi sekarang dan dapat menghadapi tantangan global,” jelasnya.
Selain itu, Sekjen PBB juga menyampaikan diperlukannya lebih banyak kompromi agar kita dapat mewujudkan perdamaian dan kemakmuran bersama pentingnya perdamaian dalam upaya mencapai SDGs. “Tanpa perdamaian, SDGs akan semakin sulit dicapai. Dan Sekjen juga menyampaikan kembali perlunya dana stimulus 500 miliar USD untuk percepat pencapaian SDGs,” tambahnya.
September
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menyampaikan Komitmen Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mempersempit, kesenjangan pembangunan dan memperkuat implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) secara lokal.
“Termasuk melalui pemberdayaan pemuda, perempuan, lansia, UMKM, dan pekerja migran,” katanya saat menghadiri Sustainable Development Goals (SDGs) Summit di Markas Besar PBB di New York seperti dikutip dari keterangan resmi Kemlu RI yang diterima di Jakarta, Selasa (19/9/2023).
Selain itu, Menlu RI menyampaikan, ASEAN juga berkomitmen untuk menjadi komunitas yang tangguh, dengan meningkatkan investasi hingga ketahanan energi berkelanjutan.
“Dengan meningkatkan investasi di bidang pembangunan SDM, infrastruktur kesehatan, transformasi digital, rantai pasok yang kuat, dan ketahanan energi yang berkelanjutan,” lanjut Menlu RI.
Tak hanya itu, ASEAN juga terus memperkuat multilateralisme dan penghormatan terhadap piagam PBB. “Dengan begitu, arah implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dapat kembali ke jalur yang benar," tambahnya.
Menlu RI Retno Marsudi juga mendorong negara-negara untuk memberikan kesempatan yang sama bagi negara-negara berkembang untuk tumbuh dan membuat lompatan pembangunan.
“Tidak ada pilihan lain, dunia harus mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi negara berkembang untuk tumbuh dan membuat lompatan pembangunan. Diskriminasi perdagangan harus dihentikan. Negara berkembang harus diberikan kesempatan untuk lakukan hilirisasi industri,” tegasnya.
SDGs Summit merupakan pertemuan resmi PBB yang diselenggarakan setiap empat tahun pada tingkat Kepala Negara/Pemerintahan untuk meninjau kemajuan dan tantangan dalam implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.