ranov

ranov

13
September

Foto : Dirjen Perdagangan Luar Negeri

 

VOInews, Jakarta: Indonesia mengirimkan 25 ton kopi ke Mesir sebagai prosesi imbal dagang business_to_business (B-to-B) pada 27 Agustus 2023 melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur, sedangkan Mesir mempertukarkan 50 ton kurma. Imbal dagang kali ini tercatat sebagai proyek percontohan (pilot project) perdana Indonesia dengan Mesir mencapai USD60 ribu atau sekitar Rp890 juta.

 

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, Budi Santoso, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (12/9/2023), mengatakan, salah satu tujuan bertransaksi melalui skema imbal adalah untuk mengatasi permasalahan pembayaran akibat kelangkaan devisa, seperti yang salah satunya terjadi di Mesir.

 

“Transaksi imbal dagang B-to-B dapat dijadikan salah satu opsi dalam berdagang, khususnya dengan negara yang mengalami kelangkaan devisa seperti Mesir. Sejak 2021, Kementerian Perdagangan mendorong peningkatan ekspor nonmigas melalui transaksi imbal dagang B-to-B, atau transaksi imbal dagang yang langsung dilakukan pelaku usaha secara bisnis, sebagai salah satu opsi perdagangan,” katanya.

 

Budi mengungkapkan, pemerintah Mesir berharap melalui imbal dagang, hubungan kerja sama perdagangan bilateral antara Indonesia dan Mesir tetap dapat ditingkatkan. Ia juga mengapresiasi PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) yang menjembatani kebutuhan importir di negara tujuan dengan kebutuhan eksportir di dalam negeri.

 

“Kemendag tentunya sangat mengapresiasi PT PPI yang mau bergerak dan mengoptimalkan segala alternatif perdagangan, termasuk melalui imbal dagang, untuk mendorong ekspor nasional. Transaksi imbal dagang ini juga menjadi transaksi pertama sejak transaksi imbal dagang yang pernah dilakukan Indonesia dengan Thailand pada 1996 atas pertukaran produk beras dengan pesawat,” jelasnya.

08
September

 

VOInews, Jakarta: Presiden RI Joko Widodo, mengatakan setiap pemimpin ASEAN dan negara mitra yang menghadiri KTT ke-43 ASEAN 2023 memiliki tanggung jawab yang sama untuk tidak menciptakan konflik dan ketegangan baru. Ia pun mengajak pemimpin ASEAN, turut serta meredakan konflik yang sedang memanas di kanca global dengan menciptakan ruang dialog.

 

“Dan di saat yang sama, kita juga punya tanggung jawab untuk menurunkan tensi yang panas untuk mencairkan suasana yang beku untuk menciptakan ruang dialog,” kata Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers yang disampaikan usai Upacara Penutupan KTT ke-43 ASEAN, di Jakarta, Kamis (7/9/2023).

 

Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa dunia membutuhkan sebuah jangkar yang berfungsi menjadi penengah dalam situasi global saat ini.

 

“Saya pastikan dunia ini akan hancur jika konflik dan ketegangan di suatu tempat dibawa dan dijadikan tarik-menarik di tempat. Jika kita tidak mampu mengelola perbedaan, kita akan hancur. Jika kita ikut-ikutan terbawa arus rivalitas, kita akan hancur. Dunia ini butuh jangkar, butuh penetral, butuh safe house,” lanjutnya.

 

Selain itu, ASEAN sebagai bagian dari kawasan Asia Pasifik terus bekerja keras, berkolaborasi, dan mengajak seluruh pihak untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Indonesia dan ASEAN terus menyuarakan kepentingan negara-negara Pasifik, kepentingan negara berkembang, termasuk hak untuk menyejahterakan rakyatnya melalui hilirisasi industri.

07
September

 

VOInews, Jakarta: Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada Perdana Menteri (PM) Papua Nugini (PNG), James Marape, atas dukungan Papua Nugini terhadap kedaulatan dan integritas Indonesia. Apresiasi tersebut, sebelumnya ditunjukkan juga pada saat KTT Melanesian Spearhead Group (MSG) yang digelar di Port Vila, Vanuatu, 23-24 Agustus 2023 lalu.

 

"Saya sangat hargai dukungan Papua Nugini terhadap kedaulatan dan integritas Indonesia, termasuk yang ditunjukkan pada KTT MSG bulan lalu," ujar Presiden Joko Widodo dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (7/9/2023).

 

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyambut baik meningkatnya aktivitas perekonomian di perbatasan Indonesia-PNG seiring dibukanya perbatasan Skouw-Wutung, serta peluncuran penerbangan langsung Port Moresby-Denpasar.

 

Sementara itu, James Marape memberikan selamat atas kesuksesan Indonesia dalam keketuaan dan penyelenggaraan KTT ASEAN.

 

"Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Anda atas keberhasilan pertemuan ASEAN yang Anda selenggarakan. Di belakang APEC dan di belakang G20, sekarang ASEAN, Papua Nugini mendukung Anda. Sangat bangga dengan tetangga terdekat kita," ujar Marape.

 

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

06
September

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (Foto : Voice of Indonesia RRI)

 

VOInews, Jakarta: Para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) lainnya telah memutuskan mengubah nama ASEAN Secretariat (Sekretariat ASEAN) menjadi ASEAN Headquarters (Markas Besar ASEAN).

 

 

“Sejalan dengan prioritas penguatan ASEAN leaders jadi kita ingin ASEAN sekretariat diperkuat dan sejalan dengan prioritas penguatan ASEAN ini para pemimpin ASEAN memutuskan untuk mengubah nama ASEAN sekretariat atau Sekretariat ASEAN menjadi ASEAN headquarters atau markas besar ASEAN,” jelas Retno Marsudi pada Selasa (5/09/2023) di Jakarta.

 

 

Perubahan nama tersebut merupakan upaya para pemimpin ASEAN untuk memperkuat kantor Sekretariat ASEAN dan menguatkan mekanisme pengambilan keputusan.

 

 

“Semua leaders menyepakati untuk mengganti nomenklatur tersebut karena sekali lagi para leader sepakat untuk memperkokoh Sekretariat ASEAN,” lanjut Retno.

 

Sebelumnya, Sekretariat ASEAN telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antar-Sekretariat dengan Asosiasi Negara-negara Pesisir Samudera Hindia (IORA) dan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) pada Senin (4/09/2023).

 

Nota kesepahaman tersebut berisi kesepakatan untuk mempererat kerja sama antar-Sekretariat di beberapa area prioritas, antara lain maritim, konektivitas, SDGs, ekonomi biru, ekonomi hijau, ekonomi digital dan manajemen bencana.