VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo, Kamis lalu. Kawasan ini disiapkan untuk menjadi destinasi kelas dunia dan diharapkan berkontribusi meningkatkan devisa dari pariwisata. Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata yang berlokasi di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung itu dibangun di area seluas 324 hektare dengan target investasi 10,3 triliun rupiah. Peresmian KEK ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Presiden Joko Widodo. Dalam siaran persnya pada Kamis Presiden Joko Widodo  mengatakan, keberadaan KEK memberikan sumbangsih pada pertumbuhan ekonomi Nasional. Menurut Presiden, pihaknya juga  berencana membuka KEK baru lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, KEK Tanjung Kelayang dikembangkan sebagai instrumen transformasi ekonomi masyarakat Bangka Belitung dari sebelumnya pertambangan timah menjadi kepariwisataan. Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang diproyeksikan menyerap tenaga kerja sebanyak 23 ribu 645 orang. Ke depan, KEK Tanjung Kelayang ini bersiap menjadi destinasi wisata kelas dunia. Ia menjelaskan, lokasi KEK Tanjung Kelayang sangat strategis karena terletak di Pulau Belitung yang secara geografis berada di antara Jakarta dan Singapura, yang diincar sebagai target captive. Sejauh ini KEK Tanjung Kelayang berhasil menarik investasi dengan menghadirkan jaringan hotel Internasional. Darmin Nasution berharap KEK Tanjung Kelayang bisa meningkatkan devisa dari sektor kepariwisataan. Dikatakan KEK ini diharapkan mampu menarik investasi sebesar 20 triliun rupiah  hingga 2025, serta mendatangkan 59.000 wisatawan per tahun dengan nilai ekonomi 751,4 miliar rupiah per tahun pada saat KEK ini sudah beroperasi penuh.

Sementara itu Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto menjelaskan, selain KEK Tanjung Kelayang, saat ini Dewan Nasional tengah mengkaji dua usulan KEK yang berada di Provinsi Bangka Belitung yaitu Sungailiat di Kabupaten Bangka dan Tanjung Gunung di Kabupaten Bangka Tengah, yang diharapkan ditetapkan dalam waktu dekat. Ia menambahkan, untuk memberikan kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan modal di KEK, pemerintah telah menerbitkan kebijakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik, yang juga diterapkan di Kawasan Ekonomi Khusus. 

Saudara, debat calon wakil presiden (cawapres) telah berlangsung minggu malam. Banyak pengamat menilai  debat berjalan datar namun kelancaran acara serta suasana cair menjadi nilai tersendiri. Debat calon wakil presiden yang tidak didampingi oleh calon Presiden nya masing-masing, mengangkat tema Pendidikan, Ketenagakerjaan, Kesehatan, serta Sosial dan Kebudayaan. Isu yang diangkat menjadi sangat penting saat ini mengingat situasi dan kondisi di luar negeri telah menjalar dengan cepat ke seluruh pelosok dunia melalui peran media.    

Dalam debat semalam Cawapres K.H Ma’ruf Amin mendorong pengembangan perusahaan rintisan dalam penyediaan tenaga kerja terkait masalah ketenagakerjaan. Sedangkan di bidang pendidikan pihaknya akan merevitalisasi sekolah vokasi atau sekolah kejuruan dan Politeknik yang berujung menciptakan tenaga kerja siap pakai dan terdidik serta pengembangan Badan riset Nasional. Untuk kesehatan.Cawapres dari pasangan 01, akan terus memperbaiki dan memperluas Kartu Indonesia Sehat dan program-program kesehatan lainnya yang sudah diluncurkan ke masyarakat.  Ma'ruf  Amin juga menawarkan tiga kartu baru yaitu kartu Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Pra-Kerja, dan Kartu Sembako Murah

Sementara itu Sandiaga Uno, Cawapres dari pasangan 02, menawarkan gagasan untuk menaikkan dana riset dan teknologi dengan mendorong kolaborasi bersama Dunia Usaha. Sedangkan di bidang Pendidikan, ia mengagas penghapusan ujian nasional dan diganti dengan program bakat dan minat. Di bidang ketanagakerjaan, Sandiaga Uno akan mendorong usaha Mikro Kecil Menengah untuk menyerap lapangan kerja  dengan Link and Match antara dunia pendidikan dan dunia Kerja. Cawapres 02 juga menawarkan satu kartu yaitu kartu KTP menjadi kartu segala bisa yang dapat diakses untuk segala program.

Terlepas dari penilaian datarnya debat cawapres, setidaknya gagasan-gagasan dari para calon wakil presiden sudah dapat membuktikan bahwa mereka siap mendampingi pasangannya. Gagasan debat tanpa pasangan masing-masing, juga dapat menunjukan kapasitas mereka bukan pendamping presiden semata. Namun kurangnya dukungan media dalam debat bisa dijadikan catatan tersendiri. Padahal media setidaknya dapat mendukung terselenggaranya debat dengan baik dari segi penyebaran juga segi kontrol dan evaluasi.

Pada Rabu (13 Maret 2019), rakyat Aljazair berunjuk rasa di beberapa kota di Ajlazair. Mereka menolak paket solusi politik yang dajukan presiden berkuasa, Abelaziz Bouteflika pada hari Senin.  Apa sesungguhnya yang diajukan oleh Presiden sehingga mereka menolaknya? Presiden Abelaziz memutuskan untuk menunda pelaksanaan pemilihan umum.

Mereka berunjuk rasa menolak keputusan itu dengan menyatakan pelanggaran konstitusi butir 107 dan 110. Tuntutanmereka adalah pemilihan umum tetap diselenggarakan pada tgl. 18 April 2019 sebagaimana ditetapkan sebelumnya dan Presiden petahana tidak ikut dalam pemilihan umum. Dia sudah mengakomodir keinginan pengunjuk rasa untuk tidak mencalonkan diri lagi. Tetapi, itu belum cukup karena mereka menganggap pengunduran waktu pemilihan umum hanya untuk memperpanjang masa jabatannya.

Krisis ini terjadi dipicu oleh keinginan President Bouteflika untuk mengikuti pemilihan umum mendatang. Namun, keinginan itu tidak diharapkan oleh banyak orang karena President Bouteflika sudah berkuasa selama 20 tahun dan kondisi kesehatankurang stabil setelah menderita serangan stroke 6 tahun lalu. Meskipun akhirnya memilih tidak ikut pemilu lagi dan bahkan merombak susunan kabinet, Presiden Bouteflika tidak dengan jelas menetapkan sampai kapan pemilu ditunda. Sehingga,ada kekuatiran jika kemudian dia menunjuk penggantinya. Kekuatiran lain adalah penundaan pemilu dapat mengancam demokrasi di Aljazair.

Aljazair pernah mengalami krisis politik pada tahun 80-an berujung pada konflik bersenjata tahun 90-an dan berakhir tahun 2002. Tentu tidak ada yang mengharapkan terjadi lagi konflik serupa di Aljazair. Kini peran penting di tangan para elit di negeri itu untuk mencari solusi agar krisis politik ini segera dapat diselesaikan tanpa harus ada pertumpahan darah dan rakyat Aljazair dapat menerima solusi itu.

Presiden Joko Widodo di Jakarta, Rabu lalu meresmikan Pasar Ikan Modern (PIM) Muara Baru yang merupakan pasar ikan modern pertama di Indonesia. Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo menghimbau agar pasar tersebut digunakan dengan disertai pola kerja baru dan orientasi yang baik untuk menjaga kenyamanan, kebersihan dan keamanan. Menurut Presiden semua fasilitas di Pasar Ikan Modern Muara baru berstandar internasional. Oleh sebab itu Presiden ingin menjadikan Pasar Ikan Modern Muara Baru sebagai pasar ikan percontohan di seluruh provinsi di Indonesia.

Pasar Ikan Modern tersebut merupakan proyek Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dikelola oleh Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) dan dibangun dengan dana APBN 2018 sebesar 150 miliar rupiah.

Pasar Ikan Modern Muara Baru memiliki 894 unit kios ikan segar dan 155 unit kios ikan kering. Fasilitas lain yang dimiliki gedung berlantai tiga itu adalah cold storage, food court, ruang pengepakan, Instalasi Pengolahan Limbah (IPALI), klinik, ATM , ruang pertemuan dan masjid.  

Konsumen dapat membeli berbagai jenis produk laut seperti udang, cumi, gurita, sotong, tuna, tongkol, cakalang, bandeng, jambal dan banyak lainnya. Pembeli juga dapat meminta ikan segarnya untuk diolah langsung menjadi masakan untuk disantap di food court lantai tiga.

PIM Muara Baru mengusung konsep berbeda dengan pasar ikan pada umumnya. Pasar ini dibangun dengan konsep tempat belanja yang higienis, bersih, serta tak becek dan bau. Dengan terobosan ini, PIM diharapkan menarik wisatawan untuk berkunjung.

Seluruh pedagang Pasar Ikan Modern adalah Usaha Kecil Menengah perikanan kelautan. Pasar Ikan Modern menjadi sarana bagi pedagang kecil dan menengah untuk mengenalkan berbagai produk ikan. Sebab, pasar ini juga bakal memperkuat pelabuhan perikanan Nizam Zachman Muara Baru sebagai salah satu destinasi wisata bahari dan kuliner di Indonesia, khususnya di utara Jakarta.

Pemerintah berencana mengeluarkan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang disebut - KUSUKA kepada seluruh pedagang di pasar ikan modern Muara Baru. Kartu ini merupakan bentuk perlindungan dan pemberdayaan terhadap pelaku usaha. Laman resmi Sekretariat Kabinet RI mengatakan, KUSUKA berfungsi untuk mendorong percepatan pelayanan, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan efektivitas serta efisiensi program pemerintah yang tepat sasaran kepada pedagang. Hingga kini, pemerintah telah menyerahkan kartu itu kepada 231 dari 397 pedagang ikan.

Hadir dalam acara tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pejabat lainnya.