VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140,9 kilometer pada Jumat lalu. Jalan tol tersebut merupakan yang terpanjang di Indonesia. Presiden juga sekaligus meresmikan Terminal dan Dermaga Eksekutif Merak dan Bakauheni. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya  mengatakan, ini merupakan jalan tol terpanjang pertama yang ia resmikan. Jalan tol ini ditargetkan akan tersambung hingga Provinsi Aceh pada tahun 2024 mendatang. Jalan Tol Bakauheni di Lampung Selatan hingga Terbanggi Besar di Lampung Tengah merupakan satu dari 24 ruas Jalan Tol Trans Sumatera yang akan menyambung wilayah Lampung dengan Aceh. Panjang Jalan Tol Trans Sumatera diperkirakan mencapai 2.765 km dengan total biaya investasi 476 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo berharap pembangunan jalan tol ini meningkatkan perekonomian dan memperlancar arus distribusi barang dan jasa dari dan ke Lampung. Selain itu juga diharapkan memicu masuknya investasi yang akan mendorong ekonomi daerah. Presiden juga mengatakan pembangunan tol di Lampung bisa cepat selesai berkat dukungan pemerintah daerah. Oleh karena itu ia  mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung yang membantu proses pembebasan lahan. Ia juga berharap sejumlah ruas tol lain Trans- Sumatra yang sedang dibangun bisa segera beroperasi.

Hal yang sama juga dikatakan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo. Menurut Ridho, terbukannya konektivitas melalui Tol Trans- Sumatra akan membuka pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Sumatra. Ia mengatakan, ruas tol Bakauheni–Terbanggi Besar akan difungsikan sebagai sistem logistik nasional dalam  pendistribusian barang dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Sumatra.

Sementara itu Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menilai Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera sangat strategis karena merupakan bagian dari Asian Highway Network. Menurut Arif tersambungnya Jalan Tol Trans Sumatera dengan Asian Highway Network akan meningkatkan konektivitas antarnegara di Asia. Apalagi, negara-negara di Asia Tenggara memiliki visi Asean Connectivity pada 2025 untuk menghubungkan dan mengintegrasikan secara komprehensif negara-negara di kawasan tersebut. Dengan demikian ia berharap ekspor ke Asia menjadi lebih lancar, sehingga Jalan Tol Trans Sumatera mampu menjadi perangsang pertumbuhan ekonomi nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan pemerintah daerah dari tujuh provinsi menyetujui rencana untuk meningkatkan pengelolaan Ekosistem Laut besar Indonesia (Indonesian Seas Large Marine Ecosystem/ISLME) dengan dukungan Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO). Tujuh provinsi tersebut adalah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,  dan Kalimantan Timur.

Dalam rilisnya Rabu lalu,FAO menyebutkan bahwa Ekosistem Laut besar (Large Marine Ecosystem) didefinisikan sebagai daerah pesisir yang memiliki produktivitas lebih tinggi daripada di daerah laut terbuka. Secara global, terdapat 66 ekosistem laut besar. Ekosistem laut besar Indonesia merupakan yang terbesar di dunia dengan 500 spesies terumbu karang, 2.500 spesies ikan laut, 47 spesies dari bakau dan 13 spesies lamun.

Sementara itu ditetapkan pula lima area prioritas Ekosistem Laut besar Indonesia yaitu di pantai utara Jawa, Kalimantan Timur, Flores Timur, Lombok dan daerah perbatasan Batugede-Atapupu. Perencanaan terhadap kelima daerah tersebut diselesaikan dalam pertemuan di Bogor antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan FAO yang berakhir Rabu lalu. Program ini merupakan bagian dari proyek regional yang dilaksanakan oleh Indonesia dan Timor-Leste, meliputi 213 juta hektare perairan territorial, termasuk dalam Ekosistem Laut besar Indonesia.

Kepala Perwakilan FAO di Indonesia Stephen Rudgard mengatakan, proyek ini akan membantu Indonesia dan Timor-Leste untuk berkolaborasi dalam meningkatkan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kontribusi perikanan dalam meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi malnutrisi di kawasan ini.

Menurut laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan sekitar 185 juta orang yang tinggal di daerah itu sangat bergantung pada industri pesisir dan kelautan, termasuk perikanan, akuakultur, produksi minyak dan gas, transportasi, dan pariwisata. Namun wilayah Ekosistem Laut besar Indonesia kini menghadapi berbagai ancaman.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkirakan kerugian dari penangkapan ikan illegal di perairan Indonesia berjumlah sampai 20 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Degradasi dan hilangnya ekosistem pesisir dan laut seperti hutan bakau, rumput laut dan terumbu karang di Ekosistem Laut besar Indonesia juga secara signifikan terus terjadi. Padahal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sangat bergantung pada industri pesisir dan kelautan, yang menyumbang 25 persen dari Produk Domestik Bruto negara dan menyerap lebih dari 15 persen tenaga kerja.

Kegiatan di lima lokasi prioritas akan mencakup demonstrasi implementasi pengelolaan dengan pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan dan budi daya, perencanaan tata ruang laut, dan kawasan lindung laut untuk rajungan, lobster, kepiting bakau dan perikanan perairan dalam.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi sepakat mendorong upaya penguatan kerja sama ekonomi kedua negara. Salah satunya dengan meningkatkan interaksi antar pengusaha. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan kedua menteri tersebut di Amman, Yordania, Selasa lalu. Kementerian Luar Negeri dalam keterangn tertulis yang dikeluarkan Rabu lalu melaporkan, kedua menteri luar negeri membahas sejumlah isu, antara lain perdagangan, investasi dan interaksi antarmasyarakat kedua negara.

Terkait bidang perdagangan, Menlu RI mencatat adanya pertumbuhan positif, dengan nilai perdagangan kedua negara pada 2018 mencapai 299,52 juta dolar Amerika, meningkat dua persen dibanding tahun 2017. Di bidang investasi, juga terlihat peningkatan investasi Yordania ke Indonesia lebih dari 50 persen, dengan nilai investasi mencapai 3,8 juta dolar Amerika pada tahun 2018. Selain bidang perdagangan dan investasi, kedua Menlu membahas soal pariwisata. Jumlah turis Indonesia yang berkunjung ke Yordania terus mingkat hingga mencapai sekitar 40.000 orang per tahun. Untuk mengimbangi, Indonesia terus melakukan promosi untuk menarik turis Yordania ke Indonesia.

Selain bertemu dengan Menlu Yordania, Menlu RI membuka Pelatihan Internasional bagi Para Pelatih mengenai Perencanaan Usaha bagi kaum Perempuan di Tempat Pengungsian. Juga telah dilaksanakan penandatangan letter of intent (LOI) antara Indonesia dan Palestina mengenai pemberian bantuan kemanusiaan untuk Palestina terkait pengadaan desalinasi air dan obat obatan serta peralatan kesehatan. Pelatihan ini merupakan bagian dari program Indonesia mendukung rakyat Palestina dalam perjuangannya membangun  bangsa Palestina. Menlu Retno menekankan perempuan memiliki peran krusial dalam pembangunan bangsa.

Lebih lanjut Menlu menyampaikan, membangun sebuah bangsa Palestina tidak mudah karena dibutuhkan kondisi yang kondusif, serta dukungan Internasional baik dalam bidang ekonomi, pembangunan maupun pengembangan kapasitas. Oleh karena itu, dukungan Indonesia melalui penyelenggaraan program pelatihan ini diharapkan semakin memperkuat upaya untuk mempersiapkan Palestina dalam meraih kemerdekannya. Indonesia telah sejak lama memberikan dukungan bantuan kapasitas bagi Palestina, seperti antara lain dalam bidang pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pemberdayaan perempuan, good governance, pendanaan mikro maupun pelestarian lingkungan hidup, yang akan membentuk fondasi penting bagi pengembangan institusi Palestina. Menlu secara khusus mengatakan pemberdayaan perempuan Palestina tidak hanya akan menguntungkan secara ekonomi, namun juga akan memperkokoh infrastruktur sosio-ekonomi bangsa Palestina.

Salah satu sebab kegagalan pertemuan di Hanoi, Vietnam akhir bulan lalu antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un adalah soal sanksi bagi Korea Utara. Pemimpin Kim meminta Amerika Serikat untuk mencabut seluruh sanksi. Sedangkan, Presiden Trump menolak karena mencurigai masih adanya fasilitas nuklir yang belum ditutup. Korea Utara pun terkejut, jika Amerika Serikat mengetahui masih ada fasilitas tersebut. Korea Utara membuat pernyataan di Hanoi setelah pertemuan itu melalui Menteri Luar Negeri, Ri Yong-ho yang menyatakan b ahwa Korea Utara hanya meminta pencabutan sebagian sanksi dengan imbalan penghancuran reaktor nuklir utama, Yongbyon dengan kehadiran peninjau dari Amerika Serikat.

Nampaknya, Amerika Serikat tidak hanya akan mencabut sanksi, tetapi juga akan mempertimbangkan sanksitambahan bagi Korea Utara. Permintaan Amerika Serikat adalah bahwa Korea Utara harus menghancurkan semua fasilitas nuklirnya jika ingin pencabutan sanksi. Korea Utara sampai saat pertemuan belum seluruhnya melakukan program denuklirisasi.

Alih-alih mengakhiri, sebuah laporan menyampaikan bahwa Korea Utara melanjutkan aktivitas di situs peluncuran satelit di Sohae. Laporan itu muncul atas analisa gambar dari satelit. Padahal, situs itu seharusnya menghentikan semua aktivitasnya setelah pertemuan puncak dengan Korea Selatan. Pihak intelijen Korea Selatan dan lembaga kajian Amerika Serikat menambahkan jika Korea Utara diduga mengembangkan kembali situs peluncuran rudal Thongcang-ri yang rencananya akan dihancurkan saat pertemuan pertama Kim dan Trump di Singapura tahun lalu.

Situasi yang tadinya sudah menunjukkan arah positif nampaknya masuk ke situasi yang belum pasti bagi kedua belah pihak. Kita tentunya menanti situasi yang baik sebagai hasil pertemuan kedua pemimpin. Tetapi, semuanya tinggallah pada masing-masing. Apakah Korea Utara masih bersikeras melanjutkan program nuklir dan Donald Trump tidak mengurangi sanksi bagi Korea Utara, meski Korea Utara secara bertahap menghentikan progra nuklirnya.