Amerika Serikat dan Rusia kini terlibat dalam wacana penangguhan traktat Nuklir Jangka Menengah, Intermediate range Nuclear Forces ( INF ). Pernyataan Washington bahwa Amerika Serikat akan menarik diri dari INF, mendapat balasan dari Kremlin. Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow menyatakan, bahwa Rusia juga akan melakukan tindakan serupa. Berbeda dengan Donald Trump yang Sabtu lalu menyatakan segera mengundurkan diri, Putin lebih memilih diksi menangguhkan dalam menyatakan sikapnya. Pernyataan Donald Trump untuk mengundurkan diri dari INF sesungguhnya sudah dilontarkan sejak Oktober tahun lalu. Rekonfirmasi atas sikap yang dinyatakan kembali awal Februari 2019 ini, telah mendapat sambutan dari Moskow. Perjanjian INF, merupakan kesepakatan Amerika Serikat – Uni Sovyet, yang ditandatangani ketika Ronald Reagan menjabat Presiden Amerika Serikat. Melalui kesepakatan itu kedua negara sepakat untuk tidak menempatkan rudal jarak pendek dan menengah di Eropa.
Alasan Donald Trump menyatakan mundur dari perjanjian itu didasarkan anggapan bahwa Moskow telah melanggar kesepakatan itu. Walaupun tuduhan itu telah dibantah, Donald Trump tetap mengkonfirmasi sikapnya itu. Pernyataan kedua pemimpin itu sangat boleh jadi dapat meningkatkan ketegangan hubungan-hubungan, tidak hanya antara Rusia dengan Amerika Serikat, tetapi juga melibatkan mitra Amerika Serikat di Eropa. Sebagaimana diketahui, eskalasi ketegangan hubungan antara Moskow dengan Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa terjadi sebelumnya dalam kasus aneksasi semenanjung Krimea oleh Rusia dari Ukraina. Apakah peningkatan ketegangan hubungan-hubungan yang disertai dengan saling lontar pernyataan sekedar merupakan perang urat syaraf atau penanda akan dimulainya kembali perang dingin, dunia masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Walaupun demikian, masyarakat internasional tentu berharap, perang dingin tidak semestinya terjadi lagi. Tata hubungan internasional yang sudah membaik, tentu harus dipelihara demi mewujudkan perjuangan memelihara perdamaian dunia.
Hampir tidak ada negara di dunia ini tanpa komunitas Tionghoa di dalamnya. Hari ini adalah hari besar mereka, yaitu Tahun Baru Imlek 2570 yang kali ini jatuh pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019. Peristiwa ini dirayakan warga keturunan Tionghoa seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Masyarakat Tionghoa di Indonesia bahkan telah jauh-jauh hari mempersiapkan perayaan setahun sekali ini dengan meriah.
Warga Indonesia lainnya meski mayoritas beragam Islam, ikut menghormati perayaan tradisi mereka sebagai sesama bangsa Indonesia, meski berbeda etnik. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti pun menganggap Hari Raya Imlek sudah menjadi milik bangsa dan rakyat Indonesia. Kepada Media Indonesia Minggu (3/2) Abdul Mu’ti mengatakan perbedaan tidak lagi sesuatu yang asing, tapi merupakan keniscayaan yang mesti dikuatkan. Menurutnya, Imlek sudah menjadi milik bangsa Indonesia, bahkan memperkaya kebudayaan nasional.
Senada dengan Sekretaris Umum Muhammadiyah, salah satu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Marsudi Syuhud mengatakan Hari Raya Imlek ialah momentum untuk mengembalikan tradisi bangsa yang berlandaskan kesatuan dan kasih sayang.
Bukan hanya pemimpin organisasi keagamaan, dalam hal ini, Islam, melainkan juga para pemimpin negeri ini mengakui bahwa dalam perayaan Tahun Baru Imlek tercermin semangat persatuan dalam keberagaman. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa politik kebangsaan akan tetap menjadi warna politik Indonesia untuk selamanya. Toleransi dan keberagaman dijamin keberadaannya di negeri ini.
Muhaimin menyatakan ini dalam acara Refleksi Imlek 2570/2019 yang dihadiri komunitas Tionghoa di Jakarta Kamis (31/1). Selain dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Eko Putro Sanjoyo dan Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, acara tersebut juga dihadiri oleh tokoh lintas agama dan para pengusaha keturunan Tionghoa.
Pendapat para tokoh ini tentu menyejukkan, terutama di saat Indonesia memasuki tahun politik 2019 yang ditandai oleh adanya Pemilu April nanti. Perbedaan mudah menyulut perpecahan jelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Dengan menghormati warga keturunan Tionghoa yang merayakan Imlek, bangsa Indonesia sedang memanfaatkan momentum untuk menerima perbedaan dan memperkuat persatuan dalam keberagaman. Perayaan Imlek hanya salah satu simbol keberagaman. Aneka tradisi lain juga memperindah persatuan Indonesia di bawah payung Pancasila.
Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin) sedang fokus menggenjot kinerja industri pengolahan yang berorientasi ekspor untuk memperbaiki struktur perekonomian nasional saat ini. Apalagi, selama ini produk manufaktur memberikan kontribusi paling besar terhadap nilai ekspor nasional, yaitu sebesar 74 persen. Selain itu, industri manufaktur juga berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 20 persen serta perpajakan sekitar 30 persen.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen untuk merevitalisasi industri manufaktur melalui pelaksanaan peta jalan (road map) Making Indonesia 4.0 agar siap memasuki era industri generasi ke 4 atau yang dikenal dengan sebutan era revolusi industri 4.0.
Ada lima sektor andalan dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronika, dan kimia. Lima kelompok manufaktur ini mampu memberikan kontribusi sebesar 65 persen terhadap total nilai ekspor nasional. Kementerian Perindustrian pun mencatat ekspor dari industri pengolahan nonmigas terus meningkat dalam empat tahun terakhir.
Selain melalui peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian juga berupaya menerapkan sejumlah langkah strategis dalam meningkatkan daya saing dan kualitas perindustrian nasional. Antara lain melalui sertifikat kompetensi tenaga kerja industri dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, Kemenperin juga berupaya mengembangkan kawasan dan sentra industri. Pada periode 2015-2018 Kemperin telah berhasil mengembangkan 13 kawasan industri baru di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.
Meningkatkan kinerja industri manufaktur memang merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan perekonomian nasional. Apalagi dunia termasuk Indonesia, sekarang sedang menghadapi era industri 4.0 yang tentu saja memiliki persaingan yang sangat ketat.
Upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui berbagai hal tersebut juga memerlukan dukungan baik dari sektor swasta maupun masyarakat. Semoga langkah yang diambil pemerintah dapat meningkatkan perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan ketat dunia.
Setelah beberapa waktu isu pertemuan kali kedua hanya menjadi wacana, akhirnya rencana pertemuan kedua antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un diungkap juga. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo dalam sebuah wawancara dengan sebuah televisi AS, hari Rabu menyampaikan bahwa pertemuan akan diselenggarakan akhir bulan ini. Meskipun demikian, Pompeo belum menentukan dimana lokasi pertemuan itu yang hanya menyebutkan suatu tempat di Asia. Dia mengakui sudah mengirim tim untuk mempersiapkan pertemuan itu.
Tetapi mungkin rencana itu tidak secara mulus berjalan karena dari dalam negeri Amerika Serikat, Badan Intelijen Nasional menganggap Korea Utara belum ada kemajuan dalam masalah perlucutan nuklir. Direktur Badan Intelijen itu, Dan Coats meragukan jika Korea Utara bersungguh-sungguh melucuti nuklirnya. Tetapi prakiraan intelijen yang dimuat dalam laporan tahunan, Worldwide Threat Assessment, mengakui jika sikap Korea Utara tidak lagi provokatif dengan menahan diri dari uji coba rudal dan nuklir setidaknya setahun belakangan. Laporan Dan Coats juga didukung oleh Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat.
Laporan intelijen AS itu kemudian dimentahkan oleh Presiden Donald Trump dengan kicauan di akun media sosialnya. Presiden Trump menulis bahwa dia sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Pemimin Kim Jong-un dan dirasakan sudah ada perbedaan. Selain membantah soal Korea Utara, Trump juga menolak klaim laporan soal ISIS.
Dengan pernyataan Pompeo mengenai pertemuan itu, harapan akan terobosan penyelesaian semenanjung Korea menjadi lebih besar. Namun, rencana itu bisa saja batal sewaktu-waktu jika laporan tentang Korea Utara yang dicurigai masih menjalankan program nuklirnya terbukti benar. Atau sebaliknya, jika Presiden Donald Trump berubah sikap dan mempercayai laporan intelijen.