VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk lebih menanggapi dan mendorong upaya mengatasi dampak perubahan iklim terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Menlu Retno Marsudi dalam keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Sabtu (26/1) mengatakan, perubahan iklim adalah suatu kenyataan yang sedang terjadi saat ini. Pernyataan tersebut disampaikan Menlu dalam pertemuan debat terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai Penanganan dampak perubahan iklim terhadap perdamaian internasional di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada Jumat (25/1).

Dikatakannya, isu perubahan iklim merupakan isu yang penting karena berdasarkan penelitian United Nations Population Fund (UNFPA), perubahan iklim dalam 100 tahun ke depan akan mengakibatkan kenaikan permukaan air laut di Kota Semarang yang berpotensi menggenangi kawasan pesisir Semarang antara 1,7 hingga tiga kilometer persegi. Menurut Menlu Retno Marsudi, Semarang yang secara ekonomi merupakan kota dinamis memiliki kemampuan untuk beradaptasi atas dampak perubahan iklim. Namun banyak kota dan negara lain yang tidak memiliki kapasitas untuk beradaptasi. Akibatnya akan terjadi kehilangan mata pencaharian masyarakat, kerentanan pangan, kehilangan wilayah serta migrasi yang tidak teratur (irregular migration).

Menlu menegaskan pentingnya mengembangkan kapasitas adaptasi negara terhadap perubahan iklim. Apabila hal itu tidak terwujud, maka potensi ancaman terhadap keamanan internasional, yang merupakan perhatian Dewan Keamanan PBB, akan semakin besar.

Menurut Menlu ada tiga poin terkait peran Dewan Keamanan PBB dalam mendukung upaya penanganan dampak keamanan dari perubahan iklim. Pertama, Dewan Keamanan PBB harus mengonsolidasikan upaya bersama untuk menanggulangi ancaman keamanan yang diakibatkan perubahan iklim. Kedua, pendekatan terhadap pemeliharaan perdamaian (peacekeeping) dan penciptaan perdamaian (peacebuilding) harus mendorong sinergi antara keamanan dan pembangunan. Ketiga, tanggung jawab untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan tanggung jawab masing-masing negara. Selain itu, menurut Menlu, peran organisasi kawasan yang lebih aktif dalam penanganan bencana akibat perubahan iklim, seperti ASEAN untuk kawasan Asia Tenggara, juga penting.

Dikatakannya, ASEAN telah memperkuat kapasitas Pusat Bantuan Kemanusiaan dan Manajemen Bencana ASEAN dalam penanganan bencana alam secara terkordinasi, 'One ASEAN One Response'.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi mengatakan Indonesia percaya Pemerintah Kolombia memiliki komitmen kuat untuk memajukan proses perdamaian di Kolombia. Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB di New York, yang membahas perkembangan proses perdamaian antara Pemerintah Kolombia dengan kelompok revolusioner bersenjata kolombia FARC ( Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) di Markas Besar PBB, New York (23/1).

kemlu.go.id melaporkan pada kesempatan itu Menteri Retno Marsudi mengungkapkan senang Indonesia senang dapat mendukung proses perdamaian di Kolombia. Ia  menyampaikan bahwa atas permintaan Pemerintah Kolombia, pada tahun 2015 Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan delegasi Indonesia ke Kolombia untuk membagi pengalaman  proses perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.

Lebih lanjut Retno Marsudi menekankan bahwa keberhasilan implementasi perjanjian damai antara Pemerintah Kolombia dan FARC, sangat bergantung kepada komitmen seluruh pihak yang terlibat. Dalam upaya mendukung implementasi perjanjian damai Kolombia, Menteri Luar Negeri menyampaikan kesiapan Indonesia untuk  bekerja sama dengan Kolombia mendukung  program program pasca-konflik khususnya demobilisasi, perlucutan senjata dan reintegrasi. Ia menegaskan Proses reintegrasi dan pembangunan perdamaian pasca-konflik yang efektif adalah kunci dari keberhasilan implementasi perjanjian damai. 

Selain proses reintegrasi, Menteri Retno Marsudi juga menekankan pentingnya tantangan-tantangan terhadap keamanan di Kolombia terus dikelola secara tepat, guna mendorong keberhasilan proses perdamaian. Ia menegaskan Penegakan hukum juga harus terus memperhatikan hak asasi manusia.

Retno Marsudi menambahkan perlunya kedua belah pihak menjalankan komitmen yang telah disepakati bersama. Hal ini mengigat  kesuksesan proses perdamaian bergantung pada seberapa jauh masing-masing pihak menghormati komitmennya.

Dalam pertemuan, Retno Marsudi  menekankan pentingnya  seluruh anggota Dewan Keamanan  PBB menyatukan pandangan dalam membantu Kolombia menuju perdamaian yang stabil dan abadi. Dukungan DK PBB dan masyarakat internasional diperlukan agar proses perdamaian berjalan mulus.

Penandatanganan kesepakatan damai antara Pemerintah Kolombia dan FARC tahun 2016 merupakan sebuah peristiwa bersejarah yang berrhasil mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 50 tahun dna salah satu konflik terlama di dunia.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak masih dua setengah bulan lagi, namun beragam  kasus perilaku tidak baiksebagian calon legislatif , kembali muncul ke permukaan. 

Beberapa calon legislatif melakukan beragam pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu nomor 7 tahun 2017 . Mulai dari menggunakan fasilitas pemerintah, memanfaatkan   tempat ibadah, hinggga membagi-bagikan bahan makananpokok (sembako) bahkan kupon untuk umroh,  dalam berkampanye.

Yang lebih menyedihkan,  ada diantara mereka yang  sudah pernah  divonis bersalah dan dijatuhi hukuman,  namun masih melakukan pelanggaran kembali. Sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan lembaga tinggi negara mereka sudah sepatutnya tidak melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang. Bukankah   kelak jika terpilih, merekapun akan terllibat dalam pembuatan undang-undang.?  Apabila sebelum menjadi anggota dewan saja mereka sudah berani melanggar peraturan yang dibuat DPR sebelumnya, maka tidak mustahil mereka akan lebih berani melakukan pelanggaran yang lebih besar lagi setelah terpilih.

Tentu bukan rahasia lagi jika ada beberapa anggota dewan yang berurusan dengan hukum.  Bahkan  cukup banyak yang mendekam dibalik jeruji besi karena perbuatan mereka yang tercela.

Tanggal 17 April 2019 mendatang masyarakat Indonesia akan memberikan suara mereka untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Dewan Rakyat (DPR). Rekam jejak kedua calon Presiden dan Wakil Presiden tentu sudah jelas, namun untuk para calon anggota Dewan mungkin banyak dari pemilih yang tidak mengenal mereka.

Dalam perbincangan dengan reporter senior Voice of Indonesia Daulat Pane, salah seorang Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Viryan Azis beberapa waktu lalu menghimbau kepada masyarakat,  untuk proaktif dalam mencari informasi tentang calon anggota Dewan yang akan mereka pilih. Hal ini untuk menghindari terjadinya salah pilih, atau “seperti  membeli kucing dalam karung”.

Untuk itu masyarakat diminta untuk menjadi pemilih yang bijak, dan yang lebih penting katakan TIDAK untuk Politik Uang.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meluncurkan program Santri Tani Milenial sebagai terobosan untuk meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (25/1). Peluncuran program pertanian untuk santri yang pertama kali ini dihadiri 15 ribuan santri muda dari beberapa kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Amran Sulaiman di hadapan para santri dan sejumlah pejabat pemerintah daerah menegaskan, peluncuran Santri Tani Milenial adalah upaya serius Kementerian Pertanian dalam regenerasi sektor pertanian.

Menteri Amran Sulaiman menjelaskan, program tersebut  penting, karena kebutuhan pangan masa depan akan semakin besar bersamaan dengan laju pertumbuhan penduduk yang meningkat. Sementara itu pekerja sektor pertanian turun dan hanya diisi oleh petani yang senior. Menurut dia, upaya memperkenalkan dan menggerakkan santri milenial merupakan pilihan strategis untuk regenerasi dan meningkatkan produktivitas pertanian.

Amran Sulaiman menilai, terlibatnya para santri adalah bagian dari program yang lebih besar, yakni gerakan satu juta petani milenial yang sudah ditetapkan sebagai program prioritas membangun manusia Indonesia pada 2019. Dikatakan, kegiatan ini tidak sekadar seremonial karena bantuan dan pelatihan yang dilakukan konkret dan akan diawasi oleh unit-unit pelaksana teknis. Pada kegiatan tersebut Kementerian Pertanian juga memberikan bantuan secara langsung berupa benih unggul untuk padi, jagung, dan tanaman hortikultura. Selain itu ada bantuan ternak 102 ekor sapi, 500 ekor kambing atau domba, dan 10.000 ekor ayam, serta bantuan alat mesin pertanian. Jumlah tersebut akan terus berkembang sambil melakukan pendataan potensi pesantren-pesantren di Indonesia. Amran Sulaiman berharap, bantuan tersebut mendorong kalangan santri untuk produktif dan menjadi pengusaha di bidang pertanian maupun peternakan. Harapannya, pesantren bisa mendorong produktivitas pertanian dan menghasilkan banyak `entrepreneur` muda bidang pertanian ketika kembali ke masyarakat.

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Prihasto berharap gerakan petani milenial mengurangi masalah pengangguran. Untuk komoditas hortikultura, diberikan bantuan benih cabai seluas 40 hektare yang tersebar di daerah Pangandaran, Garut, Ciamis, Kota Banjar dan Tasikmalaya. Bantuan cabai tersebut dimaksudkan untuk pengembangan lahan usaha yang ada di pesantren. Selain itu juga diberikan bantuan benih manggis 2.500 batang untuk Pangandaran dan Tasikmalaya.