VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Setelah sekian dekade, untuk kali pertama seorang Perdana Menteri Australia menginjakkan kakinya di Fiji danVanuatu. Pekan ini, Perdana Menteri Scott Morrison mengunjungi kedua negara itu. Bagi  Australia ini seperti membuktikan janji yang dilontarkan dua bulan lalu. Saat itu Australia berkomitmen menggelontorkan dana hingga 2 milyar dollar AS hibah dan pinjaman lunak ke negara-negara Pasifik.

Apa yang membuat Australia tiba-tiba membuka manuvernya ke arah timur yang selama ini kurang diperhatikan? Rupanya Republik Rakyat Tiongkok sudah mendekati kawasan Pasifik di timur Australia ini sejak 8 tahun lampau. Uang yang digelontorkan Beijing untuk kerjasama dengan negara-negara di Pasifik sudah  mencapai 1,3 miliar dollar AS. Jumlah itu menempatkan RRT sebagai negara donor nomor 2 setelah Australia. Hal lainnya adalah kunjungan 4 hari Presiden Xi Jin Ping di Papua New Guinea dalam rangkaian kehadirannya di KTT APEC di Port Moresby.

Australia sebenarnya dalam dilema. Jika mengusik Beijing di kawasan Pasifik, Australia juga yang bakal menerima akibat karena Beijing adalah mitra dagang pentingnya. Jika membiarkan Beijing, Australia dan sekutu utamanya, Amerika Serikat khawatir RRT bukan sekedar membangun hubungan dagang melainkan juga menempatkan pangkalan militer di kawasan itu.  Australia pun  harus pandai memainkan peran agar hubungannya tetap baik dengan AS dan Beijing yang sedang terlibat perang dagang.

RRT masuk ke Pasifik  mulanya adalah untuk mengurangi pengaruh Taiwan di kawasan tersebut. Taiwan, sebuah negara yang tidak diakui Beijing, banyak membantu negara-negara Pasifik. Tentunya dengan tujuan agar merekamendukung Taipei. Kehadiran Beijing membuat beberapa negara Pasifik mencabut dukungan kepada Taiwan.

Jika Australia berada dalam kegundahan, tidak demikian halnya dengan negara-negara Pasifik. Mereka tiba-tiba seperti ketiban rejeki nomplok karena perlombaan “derma” antara Australia dan Beijing. Masalahnya adalah,“kebaikan” seringkali ada apa-apanya.

Tahun 2019 adalah tahun pesta demokrasi rakyat Indonesia. Bulan April mendatang, Pemilu legislatif dan Presiden dan wakil presiden serentak dilaksanakan. Terkait Pemilu presiden dan wakil presiden, rangkaian kegiatan telah disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, salah satu dari rangkaian tersebut adalah Debat Calon presiden – Capres dan Calon Wakil Presiden CaWapres. Radio Republik Indonesia dengan tagline Memilih itu Juara, bersama 3 media televisi menjadi media yang mendapat giliran pertama menyiarkan siaran langsung debat perdana tersebut pada Kamis 17 Januari di Hotel Bidakara, Jakarta.

Pada debat pertama capres – cawapres, Komisi Pemilihan Umum KPU telah menetapkan tema hukum, HAM, korupsi dan terorisme. Sedangkan pada debat kedua 17 Februari, bertema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Pada debat ketiga, 17 Maret tentang Pendidikan, Kesehatan, ketenagakerjaan, Sosial dan kebudayaan.Terakhir debat keempat, 30 Maret, berisi Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan serta hubungan Internasional.  

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan kisi kisi dan pertanyaan debat sudah disampaikan kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Selain itu, dalam debat KPU melarang alat alat peraga kampanye dari ke kubu pasangan dan atribut bersifat provokatif. Untuk pelaksanaan debat KPU telah membatasi hanya 500 undangan saja termasuk para mantan presiden dan wakil presiden. Untuk menjaga jalannya debat dengan baik dan lancar, KPU bekerjasama dengan apparat keamanan telah menyiapkan lebih 2000 personel kepolisian.

Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD meminta masyarakat mencermati janji calon presiden dalam acara debat yang diselenggarakan KPU. Menurut Mahfud, efek dari debat calon presiden akan mempengaruhi masyarakat, meski tidak banyak. Sebab saat ini lebih dari separuh penduduk di Tanah Air sudah menentukan pilihan. Kendati demikian, kedua calon presiden dipastikan telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya karena sadar tentang pengaruhnya terhadap masyarakat.                                                                       

Bagaimanapun sengitnya debat capres dan cawapres diharapkan suasana berlangsung damai dan aman. Para tim sukses ke dua belah kubu juga sepakat tidak mengangkat isyu yang dapat memicu sentimen negatif. Yang terpenting dalam debat adalah kecerdasan dan pemaparan yang ilmiah dan masuk akal. Rakyat ingin janji sederhana namun dapat mengenai sasaran yang diinginkan. Sebaliknya Rakyat dituntut harus cerdas pada janji-janji sang calon sehingga akhirnya terpilih pemimpin yang terbaik. Pemilih Cerdas Pemilu Berkualitas.

Keputusan mayoritas rakyat Inggeris agar negaranya keluar dari Uni Eropa, EU, memasuki masalah baru. Persoalan muncul ketika sebagian besar anggota parlemen Inggeris tidak mengindahkan seruan Perdana Menteri Inggeris Theresa May untuk mendukung kesepakatannya dengan Masyarakat Eropa. Dalam pemungutan suara Selasa malam waktu London, mayoritas anggota Parlemen Inggeris menolak usulan perjanjian yang dibuat pemerintah dengan Uni Eropa.

Penolakan dilakukan tidak hanya oleh anggota parlemen dari oposisi, melainkan juga dari kalangan partai pemerintah. Sebelumnya Perdana Menteri Theresa May menyatakan bahwa penolakan atas perjanjian yang dibuatnya dengan Masyarakat  Eropa akan mengecewakan rakyat Inggris.

Salah satu kesepakatan antara pemerintah Inggeris dengan Uni Eropa adalah Inggris akan membayar Uni Eropa sekitar 770 trilyun rupiah. Selain itu kedua pihak sepakat mengenai adanya masa transisi yang memberikan kesempatan kepada kedua pihak guna menghindari gangguan terhadap sektor usaha dan perdagangan. Sesungguhnya tidak akan terjadi perubahan yang signifikan dengan adanya kesepakatan itu mulai 29 Maret 2019 sampai 31 Desember 2020.

Perdana Menteri Theresa May dan pendukungnya tentu sedang berfikir keras atas terjadinya penolakan oleh mayoritas anggota parlemen Inggris. Selain mengantisipasi persoalan di dalam negeri, Theresa May juga berfikir keras untuk meyakinkan Uni Eropa atas terlaksananya persetujuan yang sudah disepakati. Bisa jadi Perdana Menteri Inggris itu akan melakukan pendekatan dan upaya-upaya guna terjadinya penyesuaian atas kesepakatan. Hal ini masih mungkin terjadi karena persetujuan antara Pemerintah Inggeris dengan Uni Eropa bersifat politis.  

Di dalam negeri kritik dilancarkan atas Brexit karena anggota Parlemen menilai Theresa May gagal mewujudkan harapan agar Inggris mendapatkan kembali control penuh atas sejumlah kebijakan ekonomi dan perdagangan yang selama ini dipegang oleh Uni Eropa.  Persoalan lainnya yang dianggap sangat krusial setelah Brexit adalah pengaturan perbatasan di wilayah Irlandia Utara. Jika selama berada di Uni Eropa, perbatasan antara Inggris dan Irlandia utara tidak bersifat fisik, maka setelah keluar dari Uni Eropa perbatasan itu menjadi nyata dalam bentuk mekanisme kontrol khususnya untuk mengecek arus barang.

Perdana Menteri Theresa May kini harus berusaha benar untuk melaksanakan hasil referendum dua tahun lalu, dan ini merupakan ujian bagi pemerintahannya karena dampak dari tidak disetujuinya kesepakatan dengan Uni Eropa adalah ancaman munculnya mosi tidak percaya dari Parlemen.

Indonesia menargetkan dua puluh juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2019. Angka ini tiga juta lebih tinggi dari target tahun 2017 dan 2018. Melihat potensi wisata yang dimiliki Indonesia, Kementerian Pariwisata yakin target itu bisa dicapai.

Minggu lalu, Kementerian Pariwisata merilis “100 Calendar of Events Wonderful 2019” yang ditetapkan atas arahan dari Presiden Republik Indoneisa Joko Widodo. Tujuannya untuk dapat mempromosikan destinasi wisata  Indonesia melalui atraksi kegiatan yang menampilkan berbagai pesona di tahun 2019. Antara lain Festival budaya, seperti  Cap Go Meh di Singkawang Kalimantan Barat pada 5–6 Februari, dan Festival Budaya Cirebon, Jawa Barat, tanggal 28 Desember. Atau kegiatan olahraga seperti Jakarta Marathon di bulan  Oktober  dan Tour de Singkarak di Sumatra Barat yang akan berlangsung  November 2019.

Kalender kegiatan ini diyakini, punya daya tarik yang tinggi untuk mendatangkan wisatawan mancanegara berlibur di Indonesia. Diharapkan, mereka datang  bukan semata untuk menikmati keindahan alam, yang memang sudah terkenal di seluruh dunia. Namun juga tertarik menyaksikan berbagai acara yang khas dan penuh pesona. Kementerian Pariwisata, bahkan menargetkan 10 juta wisatawan mancanegara pada semester pertama tahun 2019.

Dapatkah target ini tercapai?

Pemerintah Indonesia memang  tidak bisa  hanya tergantung pada indahnya kekayaan alam untuk menarik 20 juta wisatawan. Kelebihan lain yang dimiliki Indonesia dan disukai wisatawan asing, seperti keramahan masyarakat lokal, murahnya biaya hidup, toleransi yang tinggi, serta matahari yang bersinar sepanjang tahun,  harus lebih dioptimalkan dalam paket-paket wisata. Ada lagi predikat dari organisasi internasional yang juga bisa menjadi nilai tambah untuk menjual potensi Indonesia, seperti hasil laporan Gallup Global Law and Order. Indonesia dinyatakan berada di urutan kesembilan Negara paling aman di dunia.

Peningkatan atau penguatan program-program yang sudah berjalan, harus terus dilakukan. Seperti pemberian insentif kepada maskapai penerbangan yang mampu mendatangkan grup turis ke Indonesia, untuk tujuan 10 Bali Baru. Peran serta masyarakat memasarkan  destinasi  wisata  indah yang belum tersentuh juga harus ditingkatkan, paling tidak melalui media sosial.  Memanfaatkan akun media sosial  public figure yang memiliki pengikut banyak,  bisa jadi akan meningkatkan jumlah wisatawan ke Indonesia.

Keyakinan  yang kuat harus dimiliki Indonesia untuk mencapai target itu. Meski semester pertama pada umumnya adalah low season, diharapkan program-program yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata akan berhasil meraih banyak wisawatan. Strategi Menteri Pariwisata untuk “habis-habisan” di semester pertama, lewat programShifting to The Front atau “Geser ke Depan” akan mendorong seluruh pelaku usaha pariwisata Indonesia untuk menawarkan paket wisata  yang menarik bagi wisatawan mancanegara.