VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Bank Dunia atau World Bank memberikan klarifikasi tentang laporan berjudul Infrastructure Sector Assessment Program (InfraSAP) yang baru-baru ini dikutip beberapa media. Laporan itu menyebutkan antara lain, infrastruktur di Indonesia berkualitas rendah dan tak terencana secara matang. Laporan Bank Dunia yang dirilis pada Juni 2018 juga menyebut bahwa Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terlalu mengandalkan Badan usaha Milik Negara (BUMN) dalam membangun infrastruktur. Hal itu tercermin dari keputusan pemerintah yang memberikan penugasan langsung sejumlah proyek ke BUMN.

Bank Dunia pun segera mengeluarkan klarifikasi terkait berita itu. Dalam rilisnya Bank Dunia menegaskan bahwa laporan itu belum resmi dipublikasikan dan masih dalam tahap finalisasi. Meskipun demikian Bank Dunia tidak membantah pemberitaan tersebut.

Dalam keterangan tertulis pada Senin (7/1) Bank Dunia menyatakan,  dalam menyusun laporan Bank Dunia bekerja sama secara erat dan berdiskusi dengan pihak-pihak yang relevan di pemerintahan. Seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, berbagai Kementerian Koordinator, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .

InfraSAP merupakan analisis yang komprehensif terkait berbagai kendala yang dapat mengurangi pendanaan infrastruktur komersial dan swasta. Laporan ini termasuk salah satu kemungkinan reformasi kebijakan,  yang dapat dipertimbangkan dan dilakukan oleh Indonesia,  dalam jangka pendek dan menengah.

Bank Dunia sudah mulai menyiapkan laporan tersebut sejak pertengahan 2017. Hal ini sesuai undangan pemerintah Indonesia  untuk bekerja sama dalam menemukan solusi, agar dapat  menarik lebih banyak pendanaan swasta dan komersial bagi investasi infrastruktur.

Terlepas dari klarifikasi Bank Dunia terkait laporan tersebut, pemerintah telah menanggapinya dengan positif. Menteri Keuangan Sri Mulyani, misalnya, menilai laporan Bank Dunia itu sebagai suatu masukan yang baik bagi pemerintah. Hal senada diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan pihak Bank Dunia terkait laporan InfraSAP.

Memang  Bank Dunia belum resmi mengeluarkan laporan InfraSAP tersebut. Namun  tidak ada salahnya bagi pemerintah untuk bersiap diri melakukan beberapa perbaikan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur. Misalnya, BUMN yang akan mengerjakan sebuah proyek infrastruktur dapat bekerja sama dengan perusahaan daerah yang memang berada di lokasi yang bersangkutan. Dengan demikian proyek itu  dapat memberikan efek ganda yang langsung dirasakan daerah tersebut, infrastruktur terbangun dan perusahaan daerah pun dapat berkembang.

Tahun 2019 merupakan tahun politik bagi bangsa Indonesia, karena pada 17 April 2019 mendatang, bangsa Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Umum. Tahun 2019 menjadi spesial karena pada tahun ini Pemilu dilaksanakan tidak saja untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), namun juga sekaligus untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019-2024.

Walaupun dilaksanakan bersamaan, antara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) dan Pemilu Legislatif (pileg), Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lah yang paling menarik perhatian masyarakat.

Seperti diketahui, ada 2 pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres kali ini, yaitu pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Pasangan calon inimenjalani masa kampanye yang berlangsung sejak 23 September 2018 sampai  13 April 2019.

Hal yang paling menarik dari masa kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah Debat Calon Presiden (Capres) dan Cawapres (Calon Wakil Presiden). Ada 5 kali debat yang akan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu di Indonesia, yakni dua kali  debat capres-cawapres, dua kali  debat capres, dan satu kali debat cawapres, Selain itu KPU juga sudah menetapkan tema, panelis dan jadwal media televisi yang menyelenggarakan debat pertama sampai kelima.

Debat Capres dan cawapres sebenarnya bukan hal baru bagi dunia politik di Indonesia. Di Pemilu 2014 dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) 2018 yang lalu, KPU juga pernah menyelenggarakan debat pasangan calon. Dari debat tersebut pemilih dapat lebih mengenal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan mengetahui sejauh mana visi dan misi mereka apabila terpilih nanti. Yang berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, dalam debat capres-cawapres kali ini, kedua pasangan calon akan terlebih dulu menerima daftar pertanyaan yang akan diajukan panelis beberapa hari sebelum hari H. Hal ini bertujuan agar kedua pasangan calon bisa lebih siap memberikan jawaban yang jelas dan substantif. Diharapkan  ini akan lebih memudahkan publik dalam menentukan pilihan yang sesuai dengan aspirasinya.

Pelaksanaan debat diharapkan dapat berlangsung secara alami dan sehat. Selama ini, debat capres-cawapres kerap dijalankan para peserta dengan pendekatan ewuh pakewuh atau perasaan sungkan. Meski ini berkaitan erat dengan budaya bangsa Indonesia, esensi dari debat sendiri kadang menjadi tidak terasa.

Bukan berarti masing-masing pasangan calon harus melakukan debat dengan saling menyerang dengan tidak mengindahkan norma yang berlaku di Indonesia. Baik pasangan capres dan cawapres maupun tim sukses dan pendukungnya diharapkan dapat menyikapi debat tersebut dengan tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai debat dan saling dukung pasangan calon merusak persatuan yang sudah ada.

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati memastikan realisasi pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-APBN 2018 telah mencapai 1.942,3 triliun rupiah, menembus 102,5 persen dari target 1.894,7 triliun rupiah. Sri Mulyani dalam jumpa pers perkembangan APBN 2018 di Jakarta, Rabu (2/1) menjelaskan, realisasi ini berasal dari penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Capaian realisasi pajak merupakan kombinasi dari membaiknya kinerja perekonomian serta meningkatnya kemampuan pungutan pajak sebagai hasil perbaikan basis pajak, kepatuhan wajib pajak, dan intensifikasi pajak. Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, peningkatan konsumsi dan impor, menggambarkan adanya perbaikan ekonomi rumah tangga, korporasi, serta seluruh kegiatan masyarakat dibandingkan tahun 2017.

Rasio pajak tercatat mencapai 11,5 persen atau meningkat 0,8 persen dibandingkan 2017 karena membaiknya kinerja reformasi perpajakan. Realisasi penerimaan negara yang tumbuh 6,7 persen dibanding tahun 2017, didukung oleh membaiknya aktivitas perdagangan internasional, penertiban cukai berisiko tinggi, dan reformasi institusi bea dan cukai. Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ikut mencatatkan pertumbuhan tinggi sejak 2009 atau sebesar 30,8 persen, karena pengaruh meningkatnya harga minyak dan batu bara.

Anggota Komisi 11 DPR Mukhamad Misbakhun di jakarta, Rabu, memberikan apresiasi atas realisasi penerimaan negara yang telah melampaui target dalam APBN 2018. Menurut Misbakhun penerimaan negara yang melebihi target tersebut adalah hasil dari upaya pemerintah dalam membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi. Menurutnya, upaya yang dilakukan termasuk menuntaskan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau tax amnesty, melakukan reformasi dalam bidang pajak dan merevisi UU PNBP.

Misbakhun menilai program tax amnesty telah berjalan sukses karena terdapat perbaikan basis data perpajakan serta deklarasi harta mencapai 4.855 triliun rupiah dengan repatriasi dari luar negeri sebesar 147 triliun rupiah. Misbakhun juga mendorong pemerintah melakukan reformasi pajak berkelanjutan melalui perubahan tarif yang lebih kompetitif di kawasan regional agar Indonesia makin menarik bagi masuknya aliran modal. Ia berharap reformasi pajak tersebut dilakukan dengan mendukung pemberdayaan ekonomi digital.

Indonesia dan Ekuador berhasil realisasikan Forum Kerja sama Perdagangan atau Working Group on Trade and investment (WGTI) yang pertama di Quito, Ekuador belum lama ini. Nota Kesepahaman tentang pembentukan forum tersebut telah ditanda tangani pada 2012 lalu. Penerangan Sosial dan Budaya Kedutaan Besar RI Quito dalam keterangan yang dikutip Antara, Kamis menyebutkan kedua negara telah melakukan pembahasan mengenai berbagai isu perdagangan dan investasi antara kedua negara, diantaranya akses pasar, fasilitas perdagangan, prosedur kepabean, serta pengenalan sektor investasi prioritas kedua negara. Forum juga membahas mengenai hambatan-hambatan perdagangan yang selama ini dialami oleh kedua belah pihak, baik berupa tarif maupun non-tarif.  

Pihak Indonesia telah menyampaikan keluhan baik importer maupun eksporter terkait tarif Ekuador yang masih sangat tinggi. Indonesia mengusulkan agar kedua negara dapat menganalisa kemungkinan dibentuknya perjanjian kerja sama perdagangan di masa depan. Kedua pihak sepakat untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait kemungkinan dibentuknya perjanjian dagang tersebut. Menurut Direktur Perundingan bilateral, Kementerian Perdagangan Made Marthini, pertemuan tersebut merupakan suatu hal yang bersejarah bagi hubungan bilateral kedua negara. Sejak dibentuknya hubungan diplomatik di tahun 1980, baru pertama kali kedua negara melakukan forum kerja sama untuk isu-isu perdagangan dan investasi.

Menurut Made Marthini Ekuador merupakan mitra dagang terbesar Indonesia ke-5 di kawasan Amerika Selatan, yang berpotensi besar untuk menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Selatan. Duta Baesar  RI di Quito Diennaryati Tjokrosuprihatono menilai pertemuan tersebut  sangat penting untuk membuka hambatan yang membatasi perdagangan, mengingat potensi Ekuador sebagai salah satu pasar non-tradisional bagi Indonesia di Amerika Selatan. Hal itu ditunjukkan dengan pemberian Primaduta Award kepada salah satu perusahaan Ekuador pada tahun 2018. Pada kunjungannya tanggal 19 Desember lalu Delegasi Indonesia juga melakukan diskusi dengan Asosiasi Kelapa Sawit Ekuador, Palmicultor terkait isu-isu yang dapat dikerjasamakan antara Indonesia dan Ekuador. Delegasi juga berkesempatan untuk melakukan kunjungan ke pabrik kakao dan ladang bunga mawar. Kedua produk ini merupakan komoditi impor utama Indonesia dari Ekuador.