VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in berharap agar persahabatan dan kerja sama antara Korea dan Indonesia semakin erat pada  2019 dan tahun-tahun yang akan datang.

Harapan tersebut disampaikan Moon dalam ucapan menyambut Tahun Baru 2019 dalam Bahasa Indonesia di akun Twitter resmi kantor kepresidenan Korea Selatan yang disematkan akun pribadinya yang menjadi tanda bahwa kalimat tersebut dibuat oleh Presiden Korea Selatan. Dalam ucapan yang ditautkan ke akun resmi Presiden Joko Widodo dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia itu, Presiden Moon menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia kepada Korea Selatan yang telah berjuang untuk perdamaian selama setahun terakhir.  Presiden Moon juga menyampaikan komitmennya akan selalu bersama mendukung perjalanan menuju perdamaian dan kemakmuran.

Di bagian akhir ucapan Tahun Baru itu, Moon berharap agar Presiden Jokowi dan rakyat Indonesia selalu sehat dan bahagia.

Menurut Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-beom, ucapan tersebut menjadi tanda kedekatan kedua pemimpin negara.

Kantor Berita Antara melaporkan, Dubes Kim Chang-beom, Minggu (30/12) mengatakan,  hal itu menunjukkan persahabatan dan kemitraan yang erat di antara kedua pemimpin negara.

Sebelumnya Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menyampaikan ucapan belasungkawa bagi para korban tsunami di Selat Sunda. Surat tertanggal 24 Desember 2018 berisi ucapan belasungkawa ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Atas nama seluruh masyarakat dan pemerintah Korea Selatan, Presiden Moon turut merasakan duka mendalam dan kepiluan masyarakat Indonesia, khususnya keluarga yang mengalami musibah tersebut.

Memasuki tahun baru 2019, Pemerintah federal  Amerika Serikat kembali  menghadapi persoalan sebagaimana yang terjadi pada tahun pertama  pemerintahan Presiden Donald Trump. Persoalan itu adalah tidak beroperasinya sebagian lembaga pemerintahan federal atau yang diistilahkan dengan shutdown. Penyebab berhentinya sebagian pemerintahan federal adalah buntunya pembicaraan  masalah Anggaran 2019 akibat perselisihan pendapat antara Pemerintah dengan Kongres.

Presiden Donald Trump dan Kongres pada tanggal 22 Desember 2018 menghadapi jalan buntu dalam hal persetujuan mengenai dana untuk membangun tembok perbatasan negara itu dengan Meksiko.  Awal tahun 2018, sebagian lembaga pemerintah federal Amerika Serikat juga mengalami shutdown selama sepekan. Berbeda dengan tahun ini, awal tahun lalu penyebab shutdown adalah  tidak tercapainya kesepakatan atas kebijakan imigrasi Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) dan pelaksanaan deportasi orang-orang yang menjadi bagian dari program tersebut. Kendati tidak sama pokok persoalan penyebab shutdown adalah masalah migrasi dan keimigrasian.

Tahun ini perbedaan pandang antara pemerintah dan Kongres adalah adanya tuntutan Presiden Donald Trump agar Kongres menyetujui anggaran 5 milyar dolar untuk membangun tembok perbatasan dengan Amerika Serikat. Menjelang tutup tahun Donald Trump menyatakan membatalkan tuntutannya agar Kongres memberinya anggaran untuk pembangunan tembok perbatasan. Walaupun demikian kebuntuan masih tetap saja terjadi. Kongres menyoal usulan anggaran itu lantaran saat berkempanye Donald Trump sempat menyatakan bahwa pembiayaan pembangunan tembok perbatasan akan didanai oleh Meksiko. Karena itu menjadi persoalan ketika pada akhirnya Trump akan membiayai pembangunan tembok perbatasan dengan menggunakan dana yang berasal dari pajak.

Kasus shutdown di awal tahun sesungguhnya tidak hanya terjadi pada era Donald Trump. Sistem pembahasan usulan anggaran yang melibatkan Kongres sudah pernah terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya.  

Bagi negara lain, krisis shutdown sejumlah lembaga pemerintahan federal Amerika Serikat, tidaklah memberikan dampak berarti. Salah satu kemungkinannya hanya tertundanya bantuan Amerika Serikat ke negara tertentu yang komitmennya dilakukan awal tahun, dan dapat terkendala akibat tidak beroperasinya lembaga yang menangani akibat shutdown. Selain itu persoalan domestik yang menyebabkan shutdown, mungkin hanya dapat memberikan gambaran mengenai adanya kemelut politik dalam negeri Amerika Serikat yang berdampak pada persetujuan anggaran.

Memasuki tahun 2019, ada harapan agar tahun yang baru ini   menjadi lebih baik dari tahun lalu.  Wakil Presiden RI Jusuf Kalla berbagi harapan, agar di tahun depan masyarakat dapat meraih kebahagiaan dan kehidupan yang lebih baik lagi. Melalui sebuah video yang dibuat Sekretariat Wakil Presiden, pada malam pergantian tahun Senin (31/12/2018), Jusuf Kallamenyampaikan ucapan selamat menyongsong tahun 2019. Dalam tayangan itu Wakil Presiden mengucapkan Selamat Tahun Baru kepada masyarakat Indonesia. Ucapan ini disertai harapan semoga tahun ini memberikan kebahagiaan, harapan baru, dan juga lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.

Harapan itu tentu saja juga menjadi keinginan seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi mengingat di tahun 2019 ini, tepatnya di bulan April mendatang, akan ada pemilihan umum untuk presiden dan wakilnya serta anggota parlemen dari tingkat daerah hingga nasional. Pemilu  yang hanya  berlangsung satu kali dalam 5 tahun itu tentu sangat diharapkan berjalan dengan aman dan tertib.

Sementara di tahun 2018 lalu, negeri ini diuji dengan berbagai bencana alam, mulai dari gempa bumi, banjir,  hingga tsunami yang menelan ratusan jiwa di akhir tahun lalu. Bahkan ada juga bencana lain seperti kebakaran dan pesawat jatuh yang mengakibatkan tak sedikit kerugian harta dan nyawa.

 Jadi sangat wajar bila Wapres Jusuf Kalla berharap tahun 2019 ini menjadi lebih baik dari tahun lalu.

Beberapa peristiwa yang menelan banyak korban jiwa ditengarai  terjadi akibat kelalaian manusia. Hal   tersebut hendaknya  menjadi pelajaran berharga agar tidak terulang kembali di tahun ini dan tahun-tahun mendatang.. Semoga tahun 2019 menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Indonesia merupakan negara yang terletak dalam sabuk cincin api atau ring of fire dimana aktifitas vulkanologi dan geologi sering terjadi. Fenomena vulcanologi ditandai dengan banyak gunung berapi baik yang terlihat di permukaan bumi maupun di dasar laut. Aktifitas gunung berapi ini kerap menimbulkan bencana. Gunung Anak Krakatau di selat Sunda antara propinsi Banten di Pulau Jawa dan propinsi Lampung di Pulau Sumatra, yang sedang aktif, telah menimbulkan bencana. Yang jadi pertanyaan adalah sejauh mana kesiapan Indonesia ke depan menyikapi banyaknya aktifitas vulkanologi dan geologi yang seperti mulai banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia?

Tanggal 26 Desember 14 tahun yang lalu. Sebuah gempa besar bawah laut di kisaran 9 skala richter, telah menimbulkan gelombang tsunami yang menyapu kawasan pesisir di Aceh. Korban tewas lebih dari 200.000 orang dan ratusan orang hilang serta meluluhlantakan kota kota di provinsi Aceh. Tsunami dalam skala yang lebih kecil terjadi mengiringi gempa Palu. Kini Tsunami kembali terjadi di Banten dan Lampung, tapi kini efek dari erupsi Anak Krakatau. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG sebelumnya tidak menduga efek erupsi berupa longsor tebing berimbas di bawah laut sehingga tidak terdekteksi secara baik oleh alat Seismograf. Awal nya dianggap hanya efek pasang naik dikarenakan bulan purnama penuh. Namun yang terjadi adalah Tsunami yang memporakporandakan wilayah Serang, Pandeglang dan Lampung Selatan. Terkait tanda bahaya Tsunami, Presiden Joko Widodo dalam kunjungan ke daerah lokasi bencana mengatakan, perlu dibeli segera peralatan canggih peringatan dini Tsunami dan dipasang di daerah daerah yang berpotensi gelombang tinggi. Sehingga dapat mencegah banyaknya jatuhnya korban jiwa.

BMKG menyebut masih terdapat potensi tsunami di Pantai Selat Sunda kembali terjadi seiring cuaca ekstrem dan gelombang tinggi yang diperkirakan masih akan terjadi.  Sementara itu, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan pemerintah daerah Banten dan Lampung menerapkan masa tanggap darurat pasca Tsunami Selat Sunda. Masa tanggap darurat diterapkan berbeda antar kedua provinsi itu. Meski demikian bencana Tsunami selat Sunda bukan bencana nasional karena pihak daerah setempat mampu mengatasi.

Melihat dari beberapa kejadian gelombang Tinggi, ancaman vulkanis, dan kerawanan geologis, seharusnya Indonesia memiliki banyak peralatan peringatan dini canggih di beberapa titik rawan bencana. Peralatan itu penting sehingga kejadian seperti yang terjadi di selat Sunda dapat diberitakan secepat nya untuk menghindari jumlah korban yang besar. Usulan untuk menetapkan hari kesiapan bencana Nasional pada 26 Desember, juga patut diapresiasi sehingga selalu mengingatkan kita bahwa Indonesia itu merupakan wilayah rawan bencana. Ini saatnya bertindak setelah belajar dari sekian kali bencana besar.