Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengadakan gelar wicara yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan di Paviliun Indonesia pada Pertemuan ke 24 Negara Pihak Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB di Katowice, Polandia.
Talkshow yang bertema “Indonesian Concrete Action On Reducing Plastic Waste” pada Rabu (12/12) menghadirkan narasumber antara lain Rosa Vivien Ratnawati, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dirjen Pengelolaan Sampah dan B3 Kementerian LHK Rosa Vivien Ratnawati dalam rilis yang diterima Republika, Kamis (13/12) mengatakan, gelar wicara (talkshow) tersebut bertujuan untuk mempromosikan kontribusi Indonesia dalam mengurangi sampah plastik. Khususnya, dalam memerangi sampah plastik di laut dari kegiatan berbasis lahan serta memitigasi perubahan iklim.
Berdasarkan data, timbulan (volume) sampah di Indonesia didominasi oleh sampah organik sebesar 57 persen diikuti oleh sampah plastik 16 persen, kertas dan sampah karton 10 persen, dan lainnya 17 persen.
Dalam satu dekade, Rosa menuturkan, komposisi sampah plastik meningkat lima persen dan timbunan sampah plastik meningkat pesat dalam lima tahun terakhir. Untuk itu, Indonesia berkomitmen untuk menetapkan target untuk pengurangan sebesar 30 persen dan penanganan sampah dengan benar sebesar 70 persen dari total timbulan sampah pada tahun 2025.
Untuk mengurangi sampah plastik, Rosa mengatakan, Indonesia telah mengambil beberapa tindakan nyata. Misalnya, menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang Roadmap (peta jalan) Pengurangan Sampah oleh produsen. Tujuannya untuk menerapkan tanggung jawab produsen untuk mengurangi limbah yang berasal dari produk dan atau kemasan mereka. dalam roadmap yang terukur, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat diverifikasi.
Rosa mengatakan, Kota Banjarmasin adalah pelopor dalam melarang penggunaan kantong plastik di ritel modern yang dimulai 1 Juni 2016. Upaya ini berhasil mengurangi sampah kantong plastik yang dihasilkan oleh 52 juta lembar per bulan dan dalam proses yang diikuti oleh beberapa kota.
Upaya selanjutnya, menginisiasi dan mendukung pembangunan Bank Sampah. Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 5.000 bank sampah yang melibatkan masyarakat untuk mengurangi sampah dari sumbernya. Di Indonesia Bank sampah mengambil peran penting dalam pengurangan sampah plastik dan juga sebagai titik pengumpulan utama untuk menerapkan tanggung jawab produsen dalam mengurangi sampah hasil produksinya untuk mencapai Circular Economy (ekonomi lingkaran) serta memberikan perkembangan terkini tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia.
Negara penghasil sekaligus konsumen teh terbesar di Asia, Indonesia, Tiongkok, dan India, sepakat menjalin kerja sama pengembangan komoditas tersebut. Salah satu wujud dari kerjasama itu antara lain kampanye bersama peningkatan konsumsi teh hijau dan teh hitam berkualitas tinggi di pasar global, terutama di Eropa, Amerika Serikat, dan Timur Tengah.
Kerjasama tersebut tertuang dalam nota kesepahaman yang dilakukan Indonesian Tea Marketing Assocation, China Trade Marketing Association,dan perwakilan The Indian Tea Association di Jakarta, Senin (17 Desember). Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan bagian dari kegiatan Asian Tea Conference yang diselenggarakan oleh Business Watch Indonesia.
Di dalam perjanjian itu disebutkan, bentuk kerja sama yang akan diterapkan adalah pengembangan kerangka kerja yang dapat diterima bersama untuk keberlanjutan teh di Asia berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan, pelestarian ekosistem, dan keamanan produk. Selain itu, seluruh pihak akan memperkuat kemitraan dengan membangun platform bersama. Tujuannya adalahsebagai wadah konsultasi bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah. Dengan demikian akan terciptakeselarasan pemahaman terkait dengan kondisi struktural pasar internasional serta tren jangka panjang dalam produksi dan konsumsi. Chairperson Indonesian Tea Marketing Association, Cathalia Randing, usai penandatanganan nota kesepahamanmengatakan, hal ini untuk menyeimbangkan penawaran - permintaan, menghasilkan harga yang adil, baik untuk konsumen maupun untuk produsen.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Tjahja Widayanti, mengungkapkan, produk teh lokal saat ini sudah mampu bersaing dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hal itu terlihat dari ekspor teh yang secara volume terus meningkat. Ia mengatakan, Kementerian Perdagangan terus berupaya meningkatkan kualitas produk-produk Indonesia, termasuk teh. Pihaknya terus berupaya membuka akses pasar yang lebih luas terutama untuk pasar global.
Demokrasi Pancasila Mengandung Unsur-Unsur Penting Yang Berbeda Dengan Demokrasi Bangsa Lain.Demokrasi Pancasila mengandung unsur-unsur penting yang berbeda dengan demokrasi bangsa-bangsa lain. Demikian disampaikans Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono dalam acara “ MPR dalam Mekanisme Demokrasi Pancasila" di Depok, Jawa Barat (6/12). Seperti dikutip tribunnews.com , Ma'ruf Cahyono mengatakan ada empat unsur penting dalam demokrasi Pancasila, yaitu unsur kebulatan pendapat atau mufakat, unsur musyawarah, unsur perwakilan, dan unsur hikmat kebijaksanaan. Unsur-unsur itu menurut Ma’ruf tidak ditemukan dalam demokrasi di negara-negara lain. Kekhasan demokrasi Pancasila itu bukan hanya diimplementasikan dalam sistem ketatanegaraan, juga diimplementasikan di tataran dimensi lain. Misalnya dalam politik, dalam ekonomi (demokrasi ekonomi Pancasila), sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Semua dimensi itu harus mengerucut pada demokrasi Pancasila.
Ma'ruf Cahyono juga menjelaskan apabila bangunan sistem ketatanegaraan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan lainnya, sudah sesuai dengan ideologi Pancasila, maka cita-cita bangsa seperti dalam Pembukaan UUD bisa diwujudkan.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR Marlinda Irwanti mengatakan nilai- nilai yang terkandung dalam Pancasila harus terus dijaga. Seperti dikutip viva.co.id (14/12) Marlinda mengharapkan Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak (IGTK) menjadi garda terdepan untuk menjaga nilai-nilai Pancasila. Marlinda menjelaskan sejak usia dini, anak-anak dapat diberikan pelajaran praktek saling bersosialisasi, berempati, mengembangkan nilai-nilai tenggang rasa dan toleransi untuk menjaga NKRI sesuai dengan usia mereka. Selain itu, menurutnya Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak perlu untuk mengembangkan diri, menimba ilmu, dan mempelajari berbagai pengetahuan tetapi tidak untuk paham radikal, karena radikalisme bertentangan dengan Pancasila dan kebhinekaan.
Indonesia memiliki peluang sangat besar menjadi kiblat mode muslim dunia. Terkait hal ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yakin Indonesia akan menjadi kiblat mode muslim dunia di tahun 2020. Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin Gati Wibawaningsih di Jakarta Jumat mengatakan, Indonesia didukung kekuatan pasar sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Selain itu, industri busana muslim Indonesia juga dinilai mampu bersaing secara global.Peluang pasar domestik mencapai 20 miliar dolar Amerika, menguasai 1,9% pasar fashion dunia dengan nilai ekspor 13,29 miliar dolar Amerika, termasuk 5 besar negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) eksportir busana muslim.Hal ini menunjukkan peluang pasar fashion muslim global maupun domestik sangat besar.
Gati menjelaskan, potensi pasar busana muslim yang besar ini harus diisi oleh industri mode muslim Tanah Air sehingga dapat meningkatkan kontribusi sektor busana muslim bagi produk domestik bruto-PDB nasional. Ke depan, pihaknya akan lebih fokus lagi pada busana muslim karena pasarnya sudah jelas. Gati menambahkan, saat ini industri busana muslim di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan pertumbuhan rata-rata konsumsi dalam negeri 18,2 % per tahun. Bahkan, The State of Global Islamic Economy Report 2017/ 2018 mencatat Indonesia sebagai runner up negara yang mengembangkan mode muslim terbaik setelah Uni Emirat Arab. Pada laporan tahun sebelumnya, Indonesia tidak termasuk dalam 10 besar. Menurut Gati, Pemerintah juga terus berupaya memacu pertumbuhan industri mode dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Gati menambahkan, pemerintah menargetkan dalam jangka panjang pengembangan industri mode di kalangan muslim, Indonesia menjadi 3 besar eksportir busana muslim ke negara OKI.
Gati mengatakan, salah satu upaya yang juga dilakukan pemerintah adalah memfasilitasi para desainer Indonesian Fashion Chamber (IFC) di kegiatan Fashion Show La Mode Sur La Seine à Paris. Peragaan busana yang diselenggarakan pada tanggal 1 Desember 2018 di kota Paris, Perancis, berhasil menggaungkan busana muslim karya desainer Indonesia dan menjadi sorotan global.Setidaknya 400 peserta dari mancanegara hadir, termasuk dari Italia, Australia dan Jerman.Selanjutnya, Kemenperin juga meluncurkan pameran fesyen Muslim yang akan dilaksanakan tahun depan, International Muslim Fashion Festival, di Jakarta.Melalui serangkaian acara ini, Gati berharap, potensi industri fesyen Muslim Indonesia semakin dikenal di pasar dunia.Dengan begitu, target menjadikan Indonesia sebagai kiblat fashion muslim dunia pada 2020 semakin dekat.
Sementara itu Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Tjahya Widayanti mengatakan,pihaknya menargetkan industri fashion nasional menguasai pangsa pasar dalam negeri. Dia mengatakan potensi industri mode muslim Indonesia didukung juga oleh sumber daya manusia (SDM) yang ada.Selain itu, bahan baku juga tersedia di dalam negeri.