VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Demontrasi  besar di Paris yang terus berlangsung dan memicu kerusuhan menjadi batu ujian bagi kredibilitas dan kelanjutan pemerintahan Presiden Perancis Emmanuel Macron. Demo yang berlangsung setiap Sabtu, dan berakhir dengan kerusuhan merebak menjadi gerakan untuk menurunkan Presiden Macron. Aksi yang dikenal dengan sebutan aksi massa rompi kuning atau Yellow Vest Sabtu lalu menyebabkan 92 orang termasuk petugas polisi terluka dalam kerusuhan.

Aksi unjuk rasa yang semula dimulai oleh warga pinggiran kota Paris yang memprotes keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pajak berubah menjadi kekacauan. Warga dari kalangan kelas menengah yang gelisah dengan kebijakan Macron bergabung dan menjadikan gelombang demo dan menyuarakan agar Macron mundur.  Para demonstran meneriakkan berbagai slogan untuk menuntut Presiden Emmanuel Macron mengundurkan diri.  

Tekanan pengunjuk rasa menyebabkan Perdana Menteri  Edouard Philippe bersedia bertemu dengan dua perwakilan pengunjuk rasa, namun gagal menghentikan demo selanjutnya yang bahkan semakin banyak diikuti warga Paris dan sekitarnya  Hasil jajak pendapat menyatakan bahwa   unjuk rasa kelompok rompi kuning mendapat dukungan 72 persen dari warga Prancis. Walaupun demikian hampir 90 persen peserta jajak pendapat menolak tindak kekerasan.  Adapun Presiden Emanuel Macron menuntut pertanggung jawaban hukum pendemo akibat  kerusuhan yang terjadi dan menyebabkan kerusakan.

Sesungguhnya Presiden Macron telah mengalah dengan mencabut kebijakannya dengan menunda kenaikan pajak BBM yang berakibat pada naiknya harga bahan bakar di seluruh Perancis. Walaupun demikian unjuk rasa kembali berlangsung dengan tuntutan mundurnya Macron yang baru memerintah selama 18 bulan. Bagi Presiden Perancis yang merupakan Kepala negara termuda dalam sejarah  Perancis, gelombang unjuk    rasa ini merupakan ujian bagi kebijakan dan kelangsungan pemerintahannya.

Apakah aksi demo terbesar dan terburuk di Perancis ini akan menjadi pemicu gerakan politik yang akan menentukan akhir pemerintahan Macron, masih harus diikuti pekembangannya. Kegagalan Macron mengatasi krisis politik ini akan menjadi catatan apakah dia yang sudah mencatatkan sejarah terpilih sebagai Presiden termuda, akan juga menjadi Presiden yang tersingkat jabatannya akibat kebijakannya yang menyebabkan unjuk rasa besar besaran.   

Presiden Joko Widodo meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional di Jakarta, Selasa (11/12). Presiden seperti dirilis Antara mengatakan, dengan Kebijakan Satu Peta, masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan bisa diselesaikan. Ia menyebutkan dengan banyaknya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah terlihat di Indonesia terlalu banyak tumpang tindih pemanfaatan lahan. Presiden mencontohkan di Kalimantan 19,3 persen wilayah itu masih ada tumpang tindih pemanfaatan lahan. Oleh karena itu penyatuan peta ini merupakan kemajuan. Ada 83 peta dari 85 peta tematik sudah diintegrasikan dan dikompilasi. Presiden Joko Widodo menegaskan, Kebijakan Satu Peta merupakan salah satu program prioritas dalam pelaksanaan Nawa Cita. Dengan adanya Kebijakan Satu Peta tersebut, perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data spasial yang akurat. Kebijakan Satu Peta inilah yang akan dijadikan dasar perencanaan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bekerja sama mengatasi masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan. Ia menegaskan, perlu dukungan kementerian/lembaga dan pemda untuk berkolaborasi melakukan terobosan guna menyelesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil identifikasi dari Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) untuk Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan telah selesai.

Sementara itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berharap kebijakan satu peta atau one map policy menjadi pegangan dan lebih disempurnakan ke depannya, sehingga akurasinya lebih baik. Ini tidak bisa dikerjakan hanya sekali, karena ini berkaitan dengan perubahan situasi karena pembangunan, penggunaan tata ruang dan sebagainya. Geoportal Kebijakan Satu Peta merupakan situs berbasis spasial untuk berbagai data dan informasi geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang memuat peta tematik hasil integrasi dan peta tematik hasil sinkronisasi Kebijakan Satu Peta. Manfaat dari kebijakan ini di antaranya adalah mendukung online single submission untuk kemudahan dan kepastian investasi, mendukung kebijakan reformasi agraria, pehutanan sosial dan pemanfaatan sumber daya alam yang lestari. Selain itu mendukung penyediaan lahan untuk proyek strategis nasional, serta mendukung perbaikan kualitas rencana tata ruang dan penyelesaian konflik pemanfaatan lahan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar melakukan pertemuan bilateral dengan dua perwakilan Inggris di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim (COP)-24 di Katowice, Polandia, Sabtu. Keduanya adalah Menteri Negara Urusan Asia Pasifik pada Departemen Luar Negeri dan Persemakmuran Inggris Mark Field serta Wakil Menteri Negara pada Departemen Lingkungan Hidup, Pangan dan Pedesaan Therese Coffey.

Menteri Siti Nurbaya pada media, Jum’at (7/12) waktu setempat menyebutkan, pertemuan bilateral ini membahas kerja sama Indonesia-Inggris yang sedang berlangsung serta komitmen untuk saling memperkuat kerja sama di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Dikatakannya, dalam kurun waktu dua dekade, Indonesia-Inggris telah menjalin kerjasama yang sistematis. Kerja sama dengan Inggris tersebut telah dimulai sejak era 1990-an.

Siti Nurbaya mengungkapkan berbagai kerja sama yang hasilnya sangat berpengaruh signifikan pada sasaran nasional dan perbaikan-perbaikan mendasar sistem tata kelola khususnya bidang kehutanan. Salah satunya adalah dalam hal sistem legalitas kayu yang juga ikut menurunkan "illegal logging" dan deforestasi serta meningkatkan tata kelola hutan seperti agenda Kesatuan Pengelolaan hutan atau KPH. 

Tahun ini sampai dengan tahun 2022, total bantuan Inggris untuk Indonesia sebesar 60 juta poundsterling dengan skema bilateral, multilateral dan global program. Pengakuan Legalitas Kayu Indonesia (SVLK), terbukti telah meningkatkan perdagangan kayu kedua negara. Inggris salah satu dari 10 tujuan ekspor produk kayu Indonesia. Tahun ini, Indonesia telah mengeluarkan 6.892 dokumen V-legal untuk ekspor ke Inggris, senilai 255,23 juta dolar AS.     

Pada kesempatan tersebut, Siti Nurbaya mengatakan, para menteri dari kedua negara juga sepakat untuk menata kembali kerja sama (MoU), khususnya dalam hal kerja sama dukungan kepada International Tropical Peatland Centre (ITPC). Basis ITPC saat ini berada di dua kampus penelitian hutan di Bogor, yaitu Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi KLHK, serta di Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR).             

Siti Nurbaya juga mengundang kedua menteri melakukan kunjungan kerja lapangan dan melihat capaian Indonesia dalam implementasi perubahan iklim. Siti Nurbaya percaya kerja sama dengan Inggris akan berhasil baik karena cara kerja dan tim yang baik serta saling menghargai di antara kedua negara.

Sembilan pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman organik yang tergabung dalam Indonesia Organic Alliance (AOI) mengisi acara Indonesian Organic Food Day di Marriot Hotel County Hall, London, Inggris. Acara yang dihadiri sekitar 200 undangan tersebut digelar Kedutaan Besar RI London akhir pekan lalu.

Indonesian Organic Food Day terbagi dua acara. Pertama pameran berbagai produk makanan minuman organik asal Indonesia, seperti kopi, gula merah (brown sugar), nangka organik (organic jack fruit), beras merah (brown rice), dan veggie noodle yaitu mi yang terbuat dari singkong. Kedua, talk show tentang pengembangan industri makanan organik di Indonesia berkaitan dengan potensinya di pasar Inggris, yang dipandu Tracey May Howes dengan pembicara pakar.

Duta Besar Indonesia di Inggris Rizal Sukma yang membuka acara bincang-bincang itu, mengharapkan berbagai makanan organik Indonesia yang dipromosikan akan dapat memasuki pasar organik Inggris melalui Hari Makanan Organik Indonesia 2018.

Saat membuka Indonesian Organic Food Day, Dubes Rizal mengemukakan bahwa Indonesia memiliki banyak sumber produk organik. Selain itu, ia menyoroti kualitas premium yang dimiliki produk organik Indonesia serta kesiapan untuk menjangkau pasar yang lebih besar di Inggris.

Masyarakat di Inggris, sebagaimana banyak negara di dunia, memiliki tingkat kesadaran yang makin tinggi untuk beralih ke produk-produk pangan organik. Perubahan pola hidup masyarakat itu, menjadikan Inggris sebagai pasar organik terbesar di dunia, dengan nilai sekitar 2,3 miliar poundsterling. Hal itu diakui oleh konsultan bidang pangan organik, Tracey May Howes yang menjadi moderator dengan mengatakan bahwa potensi produk pangan organik di Inggris cukup besar, yaitu lebih dari 2,2 miliar poundsterling. Ia yakin potensi produk organik Indonesia cukup besar di Inggris.

Howes berharap Indonesian Organic Food yang baru pertama kali diadakan ini akan membuka peluang bagi masyarakat di Inggris untuk melihat berbagai produk organik Indonesia. Menurutnya acara itu juga memberikan informasi yang lebih akurat untuk data dan jenis produk organik berasal dari Indonesia.

Kegiatan yang mengikutsertakan Indonesia Organic Alliance (AOI) dengan anggota yang tersebar dari barat sampai timur Indonesia itu, membuka peluang kedua belah pihak dalam sisi penyediaan dan permintaan barang.