VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Memburuknya  hubungan antara Rusia dan Ukraina, masih terus berlanjut. Beberapa negara bahkan telah mulai ikut campur dalam eskalasi ketegangan  tersebut. Dua di antaranya adalah Amerika Serikat dan Jerman. Baik Presiden Amerika Serikat maupun Perdana Menteri Jerman, melalui pernyataannya nampak memberi dukungan kepada Ukraina. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump misalnya, Kamis (29/11) mengumumkan pembatalan  rencana pertemuannya dengan Vladimir Putin dalam forum G 20 di Brasil. Semula, Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden Rusia di sela sela pertemuan puncak G 20 di Argentina yang berlangsung tanggal  30 November – 1 December 2018. Menurut Trump, pembatalan pertemuan dengan Putin itu untuk mendorong baik Rusia maupun Ukraina mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan ketegangan yang semakin meningkat itu. Sejak hari Minggu lalu, Rusia belum membebaskan 3 kapal Ukraina dan 24 personil yang ditahannya.  Mengenai konflik Ukraina dan Rusia, Perdana Menteri Jerman Angle Merkel, secara jelas menyalahkan Rusia. Tidak seperti Trump yang membatalkan pertemuan dengan Putin, Merkel justru merasa perlu bertemu dengan Presiden Rusia dan membicarakan masalah tersebut. Merkel merencanakan bertemu Putin, hari Jumat ini atau Sabtu di sela sela Pertemuan Puncak G 20 di Argentina. Sebelumnya Merkel telah bertemu dengan Perdana Menteri Ukraina Volodymyr Groysman dan membicarakan konflik antara Ukraina dengan Rusia. Menurut Merkel, ketegangan itu tidak mungkin dapat diakhiri dengan solusi militer. Pernyataan Merkel itu disampaikan sebagai reaksi atas permintaan Presiden Ukraina agar NATO mengirimkan armada kapalnya ke lokasi sengketa.

Mengenai konflik yang terjadi akibat penahanan  3 kapal Ukraina, Vladimir Putin menyatakan bahwa kejadian itu direkayasa oleh Ukraina. Putin menyebut bahwa bentrokn di laut antara Angkatan laut Ukraina dan Rusia merupakan provokasi dari Ukraina. Hal itu menurut Putin merupakan rekayasa dari Presiden Ukrinan Petro Poroshenko untuk mendongkrak popularitasnya menjelang pemilihan Presiden Maret 2019.

Yang pasti, hingga saat perhelatan G 20 dlaksanakan, isu Rusia dan Ukraina masih menghangat. Karenanya konflik dan ketegangan menjadi salah satu isu para pemimpin negara besar seperti Amerika Serikat dan Jerman. Presiden Rusia dan Perdana Menteri Ukraina pun telah menjadi bahan perhatian baru dalam G 20.

Dunia tentu tidak mengharapkan bahwa konflik kedua negara yang dahulu adalah bagian dari Uni Soviet meledak menjadi perang terbuka. Sebab, perang bukanlah solusi yang baik dari suatu masalah antar negara.

Presiden RI Joko Widodo menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur Bank Indonesia (BI) dan seluruh jajarannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah gejolak global yang terus mengguncang perekonomian nasional. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada pembukaan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (27/11. Media Indonesia melaporkan, Presiden mengetahui BI telah melakukan intervensi pasar menaikkan suku bunga guna menstabilkan kurs rupiah terhadap dollar Amerika. Menurut Presiden, dalam dua pekan terakhir BI terus membela rupiah yang menguat signifikan kembali ke level 14.500-an per dolar Amerika Serikat. Presiden menyadari langkah BI menaikkan suku bunga untuk keenam kalinya memang mengejutkan pasar. Namun dia bersyukur pasar meresponnya dengan positif. Presiden Joko Widodo mengakui betapa berat pertempuran dari hari kehari, dari minggu ke minggu dan bulan ke bulan.

Sejumlah langkah yang ditempuh Bank Indonesia guna menstabilkan nilai tukar Rupiah antara lain melakukan dual intervension di pasar uang dan pasar modal (SBN), serta terus menjaga daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi dengan manajemen suku bunga.

Presiden secara khusus memuji langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga Rupiah sebesar 0,25 persen (25 bps) menjadi 6 persen. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan ketegasan BI mengantisipasi dinamika ekonomi global. Langkah ini diluar prediksi para ekonom. Dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo juga mengingatkan, bahwa ke depan bukan negara kuat yang akan mengalahkan negara yang lemah, bukan negara yang besar yang akan mengalahkan negara yang kecil. Tetapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat.

Sementara itu Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengakui tahun 2018 merupakan tahun penuh tantangan. Menurut Perry Warjiyo, kondisi tersebut mungkin masih akan berlanjut pada  tahun 2019 dan juga tahun berikutnya.

Perry Warjiyo mengingatkan ada tiga hal yang harus dicermati Indonesia. Pertama, pertumbuhan ekonomi dunia yang kemungkinan terus menurun. Kedua, kenaikan suku bunga bank sentral AS yang akan diikuti normalisasi kebijakan moneter di Eropa dan negara maju lainnya. Ketiga, ketidakpastian di pasar keuangan global yang mendorong tingginya premi risiko investasi. Menurut Perry ketiga perkembangan global tersebut berdampak pada kuatnya mata uang dolar AS dan pembalikan modal asing dari negara-negara emerging market seperti Indonesia.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali menargetkan realisasi pemulihan ekosistem gambut dengan tambahan luasan lebih dari 1 juta hektar melalui 147 perusahaan perkebunan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) M. R. Karliansyah saat membuka acara Pembinaan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut pada Areal Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan di Jakarta Senin (26/11).

Menurut Karliansyah hingga saat ini, KLHK telah berhasil memulihkan ekosistem gambut baik berupa pemulihan fungsi hidrologis maupun pemulihan vegetasi seluas lebih dari 2.5 juta hektar dari 167 perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan. Karliansyah menambahakan, acara Pembinaan Teknis ini merupakan lanjutan pemulihan tahap kedua untuk 147 perusahaan perkebunan yang tergabung dalam grup perusahaan untuk bersama-sama melakukan perbaikan pengelolaan ekosistem gambut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional, bahwa Indonesia memiliki 865 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Luasnya sekitar 24,7 juta hektar yang terdiri atas 12,4 juta hektar di fungsi lindung dan 12,3 juta hektar di fungsi budidaya. KHG tersebut, termasuk lahan gambut di dalamnya, tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Karliansyah mengatakan, jumlah izin di perkebunan maupun HTI yang berada pada KHG sejumah sekitar 600 izin yang telah diterbitkan. Jumlah tersebut secara berangsur-angsur akan mendapat surat perintah pemulihan seluruhnya. Pada tahun 2017, Kementerian LHK melalui Direktorat Jenderal PPKL telah menerbitkan surat perintah pemulihan tahap pertama terhadap 225 perusahaan perkebunan dan 100 perusahaan HTI. Surat perintah pemulihan tersebut telah ditindaklanjuti oleh 167 perusahaan HTI dan perkebunan. Saat ini telah ditetapkan sebanyak 8.514 unit titik penataan tinggi muka air tanah manual dan 828 unit titik penataan tinggi muka air tanah otomatis serta 560 titik stasiun pemantauan curah hujan.

Berdasarkan data pengukuran tinggi muka air tanah yang telah dilaporkan oleh perusahaan secara rutin baik pada perusahaan HTI maupun perkebunan, secara umum menunjukkan hasil yang cukup memuaskan meskipun berbagai upaya perbaikan tetap dilakukan untuk mencapai tinggi muka air tanah 0,4 meter sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Dengan mempertahankan level air 0,4 meter, maka kondisi gambut akan tetap basah sehingga ini menjadi pencegahan awal terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dibutuhkan komitmen yang tinggi dan upaya bersama agar pengelolaan ekosistem gambut dapat dilakukan secara berkesinambungan agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi namun juga sekaligus menjaga lingkungan untuk terus lestari.