VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Upaya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mengakhiri perang saudara di Yaman mengalami kemajuan. Pihak yang bertikai, yaitu pemberontak Houthi dan Pemerintah Yaman bersedia menghadiri pembicaraan damai di Swedia.Dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat ini, pertemuan tersebut   kemungkinan  akan  dapat dilaksanakan. Hal ini  ditandai dengan adanya itikad baik berupa evakuasi puluhan pemberontak Houthi yang terluka dan berada di Ibukota Yaman. Upaya evakuasi dikabarkan dilakukan oleh koalisi militer pimpinan Arab Saudi. Langkah  ini,   yang merupakan langkah maju, memberikan harapan terjadinya perubahan sikap antara kedua pihak yang berkonflik.  

Sebelumnya, upaya PBB mencari solusi damai melalui meja perundingan yang direncanakan berlangsung September lalu, batal dilaksanakan. Saat itu  pemberontak Houthi menilai PBB belum sepenuhnya menjamin  akan melindungimereka.

Batalnya perundingan September lalu tidak menyurutkan semangat PBB mencari jalan damai. Badan dunia itu terus membujuk agar kelompok militan Houthi bersedia kembali duduk di meja perundingan di Stockholm. Jalan menuju ke arah tersebut  menunjukkan harapan ketika koalisi militer dukungan Arab Saudi melakukan evakuasi sekitar 50 orang Houthi dari kota Sanaa. Seiring dengan itu,  utusan PBB untuk Yaman, Martin Griffith pun hadir di Yaman untuk membujuk pemberontak Houthi menuju meja perundingan di Stockholm.

Kedatangan utusan PBB di Yaman sekaligus dimaksudkan unutk menekan Arab Saudi agar  mengurangi blokade bandara utama Sanaa yang sejak beberapa tahun lalu dikuasai militan Houthi.

Masyarakat internasional berharap agar langkah PBB untuk mendamaikan kedua pihak yang bertikai di Yaman berhasil diwujudkan. Upaya mempertemukan saudara sebangsa yang bertikai di meja perundingan diharapkan menjadi langkah awal menuju perdamaian. Walaupun demikian, hal itu  masih akan tergantung juga pada dua negara yang diketahui telah ikut campur dalam konflik di Yaman. Yaitu  Arab Saudi yang mendukung pemerintah, dan Iran yang berada di balik kekuatan pemberontak Houthi. Semangat kedua negara tersebut akan ikut menentukan, apakah konflik di Yaman dapat dihentikan, sehingga rakyat di negara itu dapat kembali menikmati kedamaian dan kenyamaan. 

Hari ini dan besok, 6 dan 7 Desember 2018, 10 menteri dan 1 kepala negara yaitu Nauru hadir pada Bali Democracy Forum 2018. Tahun ini acara tahunan yang digelar Kementerian Luar negeri RI ini memasuki tahun ke-11.

Tahun 2017 dan 2018 tergolong istimewa. Istimewa karena dalam dua ini tahun Indonesia berhasil membuka dua cabang BDF disebut BDF Chapter. Satu untuk Afrika di Tunisia dan satu untuk Eropa di Berlin, Jerman. Dua cabang ini dibentuk karena ketertarikan negara-negara di Afrika dan Eropa pada dialog seputar tantangan demokrasi masa kini yang ternyata meningkat. Namun jenis penanganan masalah tidak bisa seragam karena tiap benua punya sejarah masalah yang berbeda-beda.

Dengan Eropa misalnya, dibicarakan tentang tantangan migrasi masa kini dan bagaimana nilai-nilai demokrasi dapat mengedepankan kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan Afrika yang mengemuka adalah isu tata kelola pemerintahan yang adil.

Tahun ini Bali Democracy Forum mengangkat Tema, “Demokrasi dan Kesejahteraan.” Sebagian besar negara di dunia menganggap demokrasi adalah sistim bernegara yang terbaik. Bagaimana negara-negara demokrasi itu mencapai kemakmuran? Mungkin itulah yang akan dibahas oleh peserta Bali Democracy Forum dalam dua hari ini.

Memang tujuan suatu negara itu didirikan adalah untuk kesejahteraan rakyatnya. Dalam sistem Demokrasi negara dikelola dengan partisipasi inklusif dari masyarakat. Selain itu sistem demokrasi harus mampu menjawab juga aspek dari tujuan negara dibentuk, yaitu kesejahteraan.

Tiap negara mempunyai pengalaman sendiri dalam mengembangkan demokrasi. Demokrasi tumbuh dan berkembang di negara masing-masing dengan cara yang berbeda. Oleh sebab itu sebenarnya tidak ada formula demokrasi yang sama yang dapat diberlakukan di semua negara.

Indonesia bangga selama sebelas tahun ini dapat menyelenggarakan sebuah forum demokrasi. Bukan untuk menggurui negara lain bagaimana cara berdemokrasi, melainkan untuk memberi kesempatan kepada berbagai negara untuk berbagi pengalaman berdemokrasi. Semoga Bali Democracy Forum 2018 berlangsung sukses.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut Rupiah berpeluang terus mengalami penguatan. Terlebih setelah tekanan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok mulai mereda. Hal tersebut disampaikan Darmin dalam CEO Networking 2018 di Jakarta, Senin, 3 Desember 2018.

Dibandingkan negara berkembang lainnya, Darmin menambahkan, rupiah mengalami penguatan yang paling cepat. Bahkan penguatan rupiah lebih baik dibandingkan negara ASEAN maupun mata uang negara lain seperti Brasil, India, Afrika Selatan, hingga Turki.

Pada pembukaan perdagangan minggu ini, Rupiah mengalami apresiasi terhadap dolar AS.Nilai tukar rupiah yang sempat tembus di kisaran Rp 15.000 per USD,minggu ini dibuka menguat ke level Rp14.270 per USD. Positifnya pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menjadi salah satu pemicunya.Seperti dilansir CNBC, Minggu (2/12/2018) kedua pemimpin ini setuju tidak ada tarif tambahan yang akan dikenakan setelah 1 Januari 2019 mendatang. Hal inilah yang diyakini akan membuat perang dagang mereda.

Perang dagang antara AS dan Tiongkok dimulai ketikaAmerika Serikat mengancam penerapan tarif barang impor termasuk kepada Tiongkok. Pemerintahan AS di bawah kepemimpinan Donald Trump memberlakukan tarif impor barang Tiongkok senilai USD 34 miliar pada 6 Juli 2018. Pada saat itu, Donald Trump mengancam akan meningkatkan konflik perdagangan dengan rencana penerapan tarif hingga USD 450 miliar untuk barang Tiongkok jika Tiongkok membalas kebijakan AS. Sentimen itu sempat menekan pasar keuangan termasuk saham, mata uang, dan perdagangan global.

Turunnya tensi perang dagang, selain berpotensi dapat menguatkan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS, juga diharapkan dapat melancarkan kembali pelaksanaan program kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia untuk melakukan perbaikan seperti perbaikan kualitas infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), dan redistribusi pertanahan.

Dengan menguatnya nilai mata uang Rupiah terhadap Dollar AS maka sistem perekonomian Indonesia menjadi lebih stabil, harga-harga bahan pokok bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Meningkatnya nilai mata uang Rupiah ini menjadi pertanda yang baik untuk kemajuan Indonesia.

Di Indonesia, tanggal  3 Desember diperingati sebagai Hari Disabilitas. Sejak dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1992, setiap tahun dunia internasional termasuk Indonesia,  secara khusus memperingati hari tersebut.  Tujuannya untuk mengembangkan wawasan masyarakat akan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kehidupan para penyandang disabilitas atau cacat. Sekaligus memberikan dukungan untuk meningkatkan martabat, hak, dan kesejahteraanmereka.

Tema peringatan Hari Disabilitas  tahun ini adalah “Indonesia Inklusif dan Ramah Disabilitas”. Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita melalui peringatan Hari Disabilitas Internasional kali ini,  mengajak semua pihakagar bersama-sama mewujudkan Indonesia yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Untuk itu, semua pihak memiliki peran yang harus dilakukan bersama-sama.

Belum hilang dari ingatan, rasa bangga bangsa Indonesia atas prestasi para atlit penyandang disabilitas Indonesia di Asian Para Games 2018. Kontingen Indonesia berada di urutan ke lima dengan raihan 37 medali emas.  Keikut sertaan atlit penyandang disabilitas  adalah perhatian penuh pemerintah Indonesia  untuk memberikan kesempatan yang sama kepadamereka.

Pemerintahan Joko Widodo memang memberikan perhatian lebih untuk penyandang disabilitas Indonesia. Salah satunya adalah diterbitkannya Undang-undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 yang berisi tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas.  Dalam rangka hari Disabilitas Internasional, pemerintah juga menyalurkan Kartu Penyandang Disabilitas, yang  memiliki manfaat besar. Kartu ini dapat digunakan untuk mendata jenis kelainan atau kecacatan yang dialami. Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pun akan bisa dihitung menggunakan kartu tersebut. Pemerintah akan mengintegrasikan Kartu Penyandang Disabilitas dengan fasilitas publik untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan kepada penyandang disabilitas. Misal, para penyandang  disabilitas tidak perlu mengeluarkan ongkos saat menggunakan bus Trans Jakarta dan kereta jika menunjukkan kartu tersebut.

Kartu saja tentu tidak cukup untuk penyandang disabilitas  Indonesia, terutama buat mereka yang berusia produktif. Menurut hasil Survey Tenaga Kerja Nasional  2017, jumlahnya, dengan berbagai jenis disabilitas, tercatat sebanyak lebih dari 20,5 juta. Namun yang lebih penting lagi adalah, mereka memperoleh kesempatan yang sama dengan  warga negara yang tidak cacat. Sesungguhnya, kekurang lengkapan fisik seseorang seringkali diimbangi dengan kemampuan yang lain.  Kesempatan kerja untuk mereka juga harus dibuka lebih lebar.   

Perusahaan-perusahaan di Indonesia harus semakin terbuka untuk menjalankan bisnis inklusif. Yang tak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Memberi kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk  bekerja sesuai dengan kelebihan dan kemampuan mereka.  Dengan keterlibatan semua pihak, hak penyandang disabilitas untuk mendapat  perlakuan yang setara akan segera terwujud.