VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Indonesia menyelenggarakan pertemuan kepala-kepala badan pengawas obat dan makanan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam OKI di Jakarta pada 21 dan 22 November 2018 Dalam the Meeting of the Heads of National Medicines Regulation Authorities (NMRAs) from the Organization of Islamic Cooperation Member States ini Indonesia menyatakan keinginan memperluas ekspor produk farmasi di masa depan. Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, Febrian Alphyanto Ruddyard seperti dirilis Republika Kamis 22/11 mengatakan, NMRAs dapat memperluas pasar vaksin Indonesia. Saat ini sebagian negara anggota OKI belum memiliki kerangka aturan soal pembuatan vaksin dan pengadaan obat–obatan. Febrian  mengatakan, selama ini apabila negara–negara tersebut membutuhkan vaksin maka harus melalui WHO. Salah satu syarat untuk mengimpor vaksin adalah suatu negara harus memiliki kerangka aturan yang kuat untuk keamanan vaksin sesuai dengan standar keamanan Internasional. Febrian di sela-sela  pertemuan NMRAs mengatakan, kalau dianggap belum kuat negara itu harus mengimpor melalui WHO. Saat ini Indonesia sudah memiliki kerangka aturan sendiri dan dapat mengimpor atau membuat obat serta vaksin secara mandiri. Oleh karena itu  di dalam pertemuan NMRAs kali ini Indonesia juga berbagi ilmu soal kerangka aturan obat–obatan dan vaksin.

Bila negara–negara anggota OKI memiliki kerangka aturan sendiri  mereka bisa mengimpor obat atau vaksin tanpa perantara. Sehingga Febrian berharap negara-negara tersebut akan mengimpor dan memperluas pasar obat dan vaksin dari Indonesia. Sementara itu Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukita menjelaskan, NMRAs bertujuan membentuk kolaborasi antar negara anggota OKI untuk membangun kemandirian serta akses obat dan vaksin yang tidak hanya terjangkau tetapi juga aman dan berkualitas. Indonesia ingin kontribusi nyata membantu  sesama anggota OKI, termasuk  pada sektor kesehatan. Penny berharap negara–negara anggota OKI lebih maju dalampembuatan serta ekspor obat–obatan dan vaksin akan terus dilakukan setelah ini. Ia berharap pula kemandirian produksi obat dan vaksin negara OKI dapat meluas sampai seluruh dunia. Ke depan pihaknya berharap Indonesia  tidak hanya unggul dalam mengekspor vaksin ke sesama negara  OKI, tapi juga ke negera-negara lainnya. Saat ini Indonesia bersama Senegal menjadi dua negara anggota OKI yang cukup terdepan dalam hal produksi vaksin. Kedua negara tersebut   telah menerima status Pree-Qualification WHO, yaitu pemenuhan standar mutu, keamanan dan pengamanan secara Internasional untuk produksi vaksin.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek dalam sambutannya berharap seluruh negara OKI dapat saling membantu. Ini bukan hanya untuk kesehatan umat Islam di negara anggota OKI, tetapi juga berdampak pada peningkatan perekonomian yang berujung pada kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Di sisi lain Asisten Sekretaris Jenderal OKI Muhammad Naeem Khan menjelaskan, NMRAs diharapkan memantapkan tujuan negara anggota OKI untuk membangun kemandirian memproduksi obat dan vaksin. Para pemimpin negara anggota OKI selama bertahun–tahun sudah menekankan pentingnya produksi mandiri obat–obatan dan vaksin yang terjangkau dan berkualitas. Ia mengatakan, saaat ini mayorita negara–negara anggota OKI merupakan negara berkembang. Oleh karena itu obat-obatan yang terjangkau, aman dan bermutu adalah hal penting yang dibutuhkan.

Kementerian Pertanian (kementan) bersama kementerian terkait melakukan pengembangan ekonomi provinsi Papua dan Papua Barat melalui industri komoditas pertanian lokal untuk meningkatkan kedaulatan pangan wilayah tersebut. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri di Jakarta, Rabu (22/11), mengatakan hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di kedua provinsi tersebut.

Kuntoro Boga Andri menjelaskan, dukungan pengembangan tanaman pangan dilakukan dalam bentuk budidaya komoditas, Unit Pengolah Pupuk Organik, sertifikasi, distribusi mesin penggiling padi, serta peralatan pasca panen dan pengolahan lainnya.

Kementerian Pertanian juga telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengembangan padi, padi organik, jagung, kedelai, aneka kacang dan ubi, bawang merah, bawang putih, cabai, jeruk, tanaman perkebunan baik semusim (tebu dan nilam), maupun tanaman perkebunan tahunan (sagu, kelapa sawit, kelapa, karet, kopi dan kakao), serta Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Lebih lanjut Kuntoro Boga Andri mengatakan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari diharapkan dapat mendorong kegiatan percepatan penganekaragaman dan konsumsi pangan serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui pembangunan kebun bibit,demonstration plot (demplot), dan kebun sekolah. Kuntoro menjelaskan, kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari pun mengutamakan sumber daya lokal disertai dengan pemanfaatan pengetahuan lokal.

Pada 2018, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari sebanyak 115 miliar rupiah untuk 2.300 kelompok yang tersebar di 33 provinsi. Untuk Papua dan Papua Barat, total alokasi angaran kegiatan ini sebesar 8,65 miliar rupiah.

Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia ialah melalui Sekolah Lapang (SL) sebanyak 10 Unit di Papua dan 3 Unit di Papua Barat. Sekolah lapang dilakukan sebagai media pembelajaran bersama antara penyuluh dan petani.

Selain melalui Sekolah Lapang, kegiatan pengembangan sumber daya manusia ialah melalui adaptasi teknologi masing-masing 2 unit sebagai media transfer teknologi yang berbasis lokal. 

Keberadaan pohon yang juga termasuk mahluk hidup di dunia ini sangatlah penting. Banyak jasanya bagi seluruh mahluk hidup lainnya terutama bagi manusia, yang dengan akal budi wajib kiranya untuk menjaga dan melestarikannya. Pohon adalah paru paru dunia dan juga memegang peranan penting dalam rantai kehidupan mahluk di atas bumi.

Pohon merupakan makhluk hidup dengan kemampuan luar biasa untuk melakukan fotosintesis yang dapat mengurangi kadar CO2 di udara dan menghasilkan O2 yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Namun pohon sering kali dilupakan dan tidak dihargai kehadirannya karena sebagai sesama mahluk hidup sebenarnya ada saling ketergantungan.Pemanasan global saat ini juga selain karena banyak polusi dari industri dan hilangnya hutan akibat penebangan yang tidak terkontrol sehingga berkurang oksigen di muka bumi.

Kelebihan karbondioksida (CO2) sebagai pemicu terjadinya perubahan iklim dapat disebabkan oleh banyak faktor. Dalam satu tahun, satu hektar pohon dewasa dapat menyerap jumlah CO2 yang dihasilkan atau setara ketika mengemudikan mobil sejauh 26.000 mil. Pohon juga menyerap bau dan gas polusi (nitrogen oksida, amonia, sulfur dioksida, dan ozon) dan menyaring partikulat yang keluar dari udara dengan menahannya di daun dan batang pohon. Sebaliknya pohon menghasilkan oksigen (O2) untuk sumber nafas kehidupan kita. Dalam setahun, pepohonan sebanyak kurang lebih 1 hektar dapat menghasilkan oksigen yang cukup untuk 18 orang

Di Hari Pohon Sedunia tanggal 21 November ini, saatnya kita bergerak dan mencegah terjadinya kepunahan pohon atau tumbuhan di bumi ini. Hari Pohon dimunculkan untuk mengingatkan manusia akan pentingnya pohon bagi kehidupan makhluk hidup lainnya, memerangi pemanasan global, mencegah bencana alam, dan melindungi tempat hidup makhluk hidup di dunia. Perayaan Hari Pohon Sedunia juga untuk mengingat dan menghormati jasa dari J Sterling Morton, seorang pencinta alam dari Amerika Serikat. Morton begitu gigih dalam mengampanyekan gerakan menanam pohon. 

Melihat betapa pentingnya peranan pohon dalam kehidupan mahluk hidup di dunia, hendaknya dalam peringatan hari pohon sedunia bukan hanya sekedar upacara seremonial belaka. Perlu adanya kebijakan yang menekankan pada memperluas area hijau dan membuat regulasi ketat untuk analisis dampak lingkungan dalam setiap proyek infrastrucktur maupun proyek Industri. Adagium yang kita harus ingat adalah “Jika pohon habis atau punah, maka manusia dan hewan juga terancam punah”.    

Dua kali di bulan ini,  kawasan Asia Tenggara diramaikan oleh Konperensi Tingkat Tinggi. Yang pertama diadakan di Singapura tanggal 10-14 November,yaitu  KTT ASEAN dengan mitra-mitranya. Hanya dalam bilangan hari, negara-negara ASEAN yang juga  menjadi anggota APEC ikut dalam perhelatan para pemimpin negara Asia Pacific di Port Moresby Papua Nugini tanggal 17 dan 18 November.

Di perhelatan pertama, ASEAN membahas agenda kawasan yang penting, salah satunya adalah Konflik Laut China Selatan. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam konflik ini, yaitu  beberapa negara ASEAN dan Republik Rakyat China akhirnya mencapai kata sepakat untuk mengadopsi Code of Conduct ( COC ) dalam beberapa waktu mendatang. ASEAN boleh bangga bahwa penyelesaian persoalan regional bisa diselesaikan tanpa harus adaketegangan.

Jika dalam pertemuan KTT ASEAN sudah ada titik terang. Sebaliknya dalam KTT APEC para pemimpin Asia Pacifictermasuk  ASEAN ternyata tidak mencapai kata sepakat untuk menghasilkan komunike bersama. Kegagalan ini, bisa jadi dipengaruhi  ketegangan hubungan dagang antara RRT dengan Amerika Serikat. Bahkan ini lebih mengarah kepada perseteruan ketimbang hanya sekedar ketegangan yang meningkat.

Salah satu yang menjadi sorotan setelah KTT APEC  adalah kunjungan Presiden RRT,  Xi Jinping ke Filipina. Memang ada pasang surut hubungan bilateral antara  Filipina dengan RRT. Namun pada periode pemerintahan Presiden Duterte keadaannya  tampak membaik. Sambutan positif  dari Filipina terhadap gagasan Prakarsa Sabuk dan Jalan dari China membuat RRT merasa tersanjung. Dalam kunjungan ke Filipina kali ini Beijing menjanjika proyek sampai 24 milyar US Dollar. Namun realisasinya rendah karena RRT kurang memahami mekanisme tender proyek besar di Filipina.

Seperti diketahui, selama ini  Filipina merupakan sekutu dekat Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Yang menjadi pertanyaan sekarang,  bagaimana sikap Amerika Serikat terhadap kebijakan Filipina di bawah Duterte?Bagaimana pula Filipina menyikapi kemungkinan sanksi yang bakal dijatuhkan Amerika Serikat?