VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Direktur Pengelolaan Sampah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) KLHK, Novrizal Tahar mengungkapkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 menyatakan terdapat sekitar 69,6 juta perempuan usia sangat produktif yaitu 15 hingga 49 tahun di Indonesia. Para perempuan dengan usia sangat produktif ini mendukung perekonomian Indonesia di berbagai sektor, sehingga perempuan sering kali menjadi tolok ukur kemajuan sebuah komunitas. Semakin banyak perempuan di sebuah komunitas bergerak untuk suatu yang baik, maka semakin mendukung kondisi yang baik dalam lingkungan komunitas tersebut. Demikian dikatakan Novrizal Tahar di Jakarta sabtu (17/11/2018) dalam diskusi tentang peranan perempuan dalam menjaga lingkungan hidup disekitar mereka.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengundang sejumlah komunitas perempuan, berdiskusi tentang peranan perempuan dalam menjaga lingkungan hidup disekitar mereka. Acara yang diselenggarakan di Jakarta, Sabtu (17/11/2018) ini, mengambil tema "Perempuan, Budaya, Digitalisasi dan Lingkungan Hidup". Acara ini bertujuan menginisiasi kaum perempuan akan pentingnya memahami seluk beluk dunia digital, dan menggunakan teknologi ini menjadi lebih bermanfaat bagi lingkungan.

Novrizal Tahar mengatakan, setiap warga negara Indonesia memiliki hak hidup yang sama, bahkan hak untuk memiliki lingkungan hidup yang bersih. Dikatakannya, ini semua dijamin oleh negara, namun dalam perjalanan sebuah negara, negara perlu membangun ekonomi dan industri. Industri ini seringkali meninggalkan makna menjaga lingkungan.

Menurutnya, Indonesia akan memiliki masa depan bila masyarakat mulai melakukan green industry atau industri yang berwawasan lingkungan, dan Indonesia dalam periode pemerintahaan saat ini telah mulai melakukan gerakan industri ramah lingkungan tersebut. Indonesia dengan budaya yang majemuk memiliki cita-cita menjadi negara maju di tahun 2050. Untuk itu Indonesia perlu menyelaraskan antara ideologi dan kebudayaannya.

Dalam diskusi tersebut juga dipaparkan, bagaimana sebuah negara dapat maju tanpa kehilangan kebudayaannya. Demikian juga halnya dengan Indonesia, Indonesia dalam melakukan kegiatan pembangunan dan ekonomi memiliki ideologi yang bersifat industri berwawasan lingkungan, untuk itu seluruh masyarakat perlu menjadikan wawasan lingkungan sebagai bagian dari budaya, dan dari kebiasaan, sehingga pembangunan Indonesia yang berwawasan lingkungan benar-benar terjadi dan terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Presiden RI Joko Widodo mendorong inklusifitas dalam pembangunan ekosistem ekonomi digital. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam forum Dewan Penasihat Bisnis Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC Business Advisory Council -ABAC dengan tema Inclusion in the Age of Disruption: Charting a Common Future.

Pada forum yang diselenggarakan dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Port Moresby, Papua Nugini, Sabtu (17/11), Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Perdana Menteri Vietnam Nguyn Xuân Phúc, dan Utusan Khusus China Taipei, Morris Chang, membahas isu perdagangan, ekonomi global, dan digital ekonomi.

Dalam keterangan resminya yang dikeluarkan Minggu (18/11), Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan ekonomi yang inklusif dengan menggunakan platform digital adalah prioritas Pemerintah Indonesia sejak 2014. Indonesia diperkirakan menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara tahun 2020.

Sebagai gambaran, Presiden Jokowi menjelaskan, di Indonesia pada 2017 tercatat 132,7 juta pengguna internet dan 92 juta pengguna smart phone, sehingga pemerintah harus terus menyelesaikan pembangunan infrastruktur digital dengan penambahan serat optik Palapa Ring dan penataan spektrum frekuensi untuk menyediakan akses digital yang terjangkau bagi masyarakat.

Selain itu, Indonesia akan terus mengimplementasikan Peta Jalan Kebijakan e-commerce untuk mendukung pengembangan e-commerce sebanyak 17 persen dan mencetak 1.000 technopreneurs pada tahun 2020.

Lebih lanjut Presiden Jokowi menjelaskan, Indonesia memberikan perhatian besar terhadap generasi muda untuk Revolusi 4.0, melalui pendidikan vokasi, politeknik, dan balai latihan kerja. Oleh karena itu, pemerintah mendukung pemanfaatan teknologi di semua sektor, misalnya Ruangguru di bidang pendidikan, atau GoJek di bidang transportasi. Semua ini dilakukan untuk mendorong ekonomi yang inklusif.

Untuk memastikan pembangunan yang inklusif di era digital, Presiden mengingatkan, agar ketimpangan digital diatasi melalui penyusunan peta jalan pengembangan internet of things dan penyediaan platform pemasaran digital bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, misalnya Tokopedia, Qlapa.

Presiden juga menginginkan ketimpangan digital diatasi dengan pemanfaatan digital bagi daerah tertinggal, melalui kerja sama dengan marketplace dalam mengembangkan platform e-commerce berbasis potensi daerah, seperti pertanian, serta perbaikan kurikulum sekolah agar lebih siap menyambut era digital.

Menurut Presiden Jokowi, mengabaikan inklusifitas dapat memperburuk kesenjangan. Kesenjangan akan menciptakan masalah sosial dan bahkan konflik.

Di akhir pertemuan tersebut, Presiden Jokowi secara tegas mengingatkan, ketegangan antarnegara besar dalam perdagangan dunia hanya akan merugikan masyarakat dan mendorong konflik sosial.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir telah menerbitkan Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa Dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Lingkungan Kampus.  Nantinya setiap kampus wajib membentuk Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa (UKM-PIB).   UKM-PIB ini nantinya akan mengajak kembali organisasi ekstra yang berhaluan Pancasila di kampus untuk ikut memperkuat upaya melawan radikalisme di kampus.  

UKM-PIB juga akan menjadi wadah bagi organisasi mahasiswa untuk berkontestasi dalam memperkuat ideologi kebangsaan yang mulai pudar di lingkungan kampus dengan merebaknya pemikiran radikal. Seperti dikutip suarapembaruan.com  Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara, Wawan Purwanto  di Jakarta (16/11) mengatakan bagaimanapun juga ideologi Pancasila harus dibumikan baik di kampus-kampus maupun di sekolah-sekolah.  Masyarakat Indonesia  harus sadar bahwa Pancasila pasca reformasi ini ditiadakan di alam materi pendidikan. Menurut Wawan kalau Pancasila di kampus ini tidak diperkuat, tentunya akan berbahaya dan akhirnya masuklah ideologi luar yang juga cenderung keras, radikal serta justru menyerang dan merongrong wibawa pemerintah.

Selain itu,  Wawan mengatakan, selama ini Presiden Joko Widodo telah mencanangkan kembai digulirkannya pendidikan Pancasila baik di sekolah-sekolah maupun di Perguruan Tinggi. Menurut Wawan Purwanto , hal ini sebagai upaya revitalisasi sehingga akhirnya semua elemen masyarakat yang terpelajar ini dapat kembali memahami bagaimana sebetulnya kehidupan berbangsa, bernegara berdasarkan Pancasila.  Dikatakan Wawan dengan memperdalam Pancasila di kampus maka bangsa Indonesia kembali menorehkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang memang lahir dari akar yang telah digulirkan para pendiri bangsa.   

Wawan Purwanto menambahkan dengan adanya UKM-PIB Pancasila, mahasiswa terhindar dan dapat menangkal radikalisme di kampus.. Karena jika melihat dengan pemahaman yang cukup maka secara langsung ataupun tidak langsung mahasiswa akan mampu membentengi dirinya sendiri.

Pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 tentang relaksasi kebijakan untuk ketahanan ekonomi. Dalam paket ini ada tiga poin yang diperbarui, yaitu perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday), relaksasi daftar negatif investasi (DNI) dan mengoptimalkan pemanfaatan devisa hasil ekspor (DHE). Dari  awalnya 16 sektor,  kini terdapat 18 sektor industri yang mendapatkan insentif pajak. Apa istimewanya paket kebijakan ini? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam pengumumannya di Istana Kepresidenan, Jakarta Jumat (16/11) menerangkan, kebijakan-kebijakan itu  saling terhubung. Darmin juga menambahkan, kebijakan ini juga terhubung dengan sistem Online Single Submission (OSS). Dengan sistem ini, begitu investor memenuhi kriteria maka bisa langsung mendapat insentif.

Tujuan utama dari kebijakan itu adalah memperbaiki defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD). Dua pekan lalu, Bank Indonesia (BI) mengumumkan CAD pada kuartal III-2018 tercatat meningkat, yakni US$ 8,8 miliar atau setara 3,37 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai itu lebih tinggi dari periode kuartal I yang mencapai US$ 5,7 miliar. Darmin Nasution meyakini Defisit Transaksi Berjalan tidak akan melebihi 3 persen setelah penerapan paket kebijakan yang baru ini.

Menurut Darmin, paket kebijakan ekonomi ke-16 bersifat jangka menengah dan panjang. Tetapi ada unsur jangka pendek untuk memperkuat kepercayaan diri para pemilik dana. Mantan gubernur BI itu mengakui, masalah Defisit Transaksi Berjalan tak dapat selesai dalam 1-2 kuartal. Selama berpuluh tahun Defisit Transaksi Berjalan memang selalu terjadi.

Kalangan pengusaha menyambut baik paket kebijakan ekonomi yang baru ini. Ketua Umum Kadin Roesan Perkasa Roeslani, mengatakan pemerintah dinilai sudah saatnya merilis paket kebijakan guna merespons kondisi perekonomian saat ini.

Dengan mengeluarkan sederetan paket kebijakan ekonomi pemerintah berupaya keras memperbaiki kondisi ekonomi di tengah ketidak pastian global. Apalagi  ditambah  dengan perang dagang di antara negara besar yang tengah berlangsung saat ini.

Namun upaya positif  yang dilakukan pemerintah  harus disertai dengan penerapan di lapangan yang komprehensif. Dibutuhkan kerja sama yang baik terutama dengan daerah-daerah. Jangan sampai ada peraturan-peraturan daerah yang justru menghambat realisasi berbagai kebijakan ekonomi dari pusat. Perlu ada  koordinasi yang baik antara pusat dan daerah. Jika tidak, maka kebijakan yang bagus akan menjadi tidak efektif dan menimbulkan ketidak percayaan.