VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

“Usaha Mikro Kecil dan Menengah-UMKM merupakan tulang punggung perekonomian.”  Penegasan ini kembali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam Working Lunch: Promoting Inclusive Growth in The Digital Age pada rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi APEC 2018 di  Papua Nugini, kemarin (18/11). Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa  bicara  pembangunan yang inklusif jelas harus bicara mengenai UMKM.

Berdasarkan data tahun 2017, Total UMKM Indonesia tercatat ada 62,9 juta unit usaha. Sebanyak 6 juta UMKM sudah melakukan kegiatannya secara online. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga menuturkan, dunia sudah memasuki era Revolusi Industri 4.0. Bagi Indonesia siklus baru ini  dipandang  Presiden membuka peluang untuk menyesuaikan orientasi pembangunan. Hal lain yang  disampaikan oleh Presiden Joko Widodo adalah pengurangan ketimpangan  dan pembangunana manusia.

Pengurangan ketimpangan memang telah menjadi prioritas Indonesia. Pemerintah terus menerus melakukan upaya pengurangan ketimpangan dalam setiap programnya. Fokus ini memang termasuk dalam program Nawa Cita Kabinet Kerja Indonesia. Yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa, dalam kerangka negara kesatuan. Pengurangan ketimpangan yang paling nampak jelas adalah melalui pembangunan infratruktur. Seperti  jalan, jalan tol, pelabuhan, bendungan, maupun pembangunan bandara di wilayah-wilayah yang memerlukan. Kesemuanya saat ini  menjadi konsentrasi dan fokus pemerintah Indonesia. Sekarang, daerah-daerah di perbatasan telah menjadi beranda terdepan, yang diharapkan  menjadi etalase Indonesia.

Sedangkan prioritas pembangunan manusia, telah dibuktikan dengan penyusunan peta jalan Kebijakan Ekonomi dan Pelatihan Vokasi di Indonesia tahun 2017-2025.  Anggaran negara Indonesia  tahun depan juga akan difokuskan pada pembangunan sumber daya manusia.

Kualitas sumber daya manusia merupakan  faktor yang menentukan dalam pembangunan inklusif, yaitu pembangunan yang memberi manfaat bagi masyarakat secara umum. Di tangan sumber daya manusia yang memiliki keahlian, UMKM Indonesia akan lebih bertambah jumlahnya dan lebih siap. Khususnya memasuki era revolusi industry 4.0,  tenaga-tenaga terampil  dan menguasai teknologi informasi akan membuka peluang lebih besar lagi  bagi UMKM  Indonesia  memasuki pasar global. 

Di tangan sumber daya manusia yang berkulitas dan berintegritas, potensi sumber daya  bisa diolah dan dipertahankan untuk mendukung pembangunan inklusif yang  berkelanjutan. Sehingga tak ada lagi ketimpangan pembangunan di dalam negeri, dan  pada akhirnya akan membuat Indonesia sejajar dengan negara-negara maju lainnya.

Paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan kali ini lebih difokuskan untuk mendorong masuknya modal asing yang lebih baik melalui investasi langsung ke dalam negeri. Diharapkan peningkatan investasi langsung ini mampu menutup kenaikan defisit transaksi berjalan (CAD) serta meningkatkan kepercayaan investor. Demikian dikatakan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/11) saat meluncurkan Paket kebijakan Ekonomi ke-16 tersebut. Darmin menjelaskan, kebijakan-kebijakan yang terangkum dalam paket ke-16 mendorong masuknya modal asing yang lebih besar, termasuk melalui Investasi Langsung.

Menurut Darmin Indonesia perlu terus bersiap diri untuk menghadapi ketidak pastian kondisi perekonomian global yang diprediksi masih akan terjadi di tahun 2019. Hal itu ditambah dengan perang dagang yang masih akan terjadi antar negara.  Relaksasi kebijakan pun dilaksanakan oleh pemerintah guna menjaga ketahanan ekonomi nasional, salah satunya yaitu dengan mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi ke 16. Setidaknya ada 3 kebijakan yang diterapkan yaitu memperluas Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday), kemudian relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), dan memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan untuk hasil Sumber Daya Alam. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, kebijakan-kebijakan yang terangkum dalam paket ke enam belas ini sebagai bentuk untuk mendorong masuknya modal asing yang lebih besar, termasuk melalui Investasi Langsung.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) akan menerbitkan aturan baru wajib membawa devisa hasil ekspor (DHE) ke dalam negeri pada 1 Januari 2019. Aturan tersebut salah satunya merupakan implementasi dari penyempurnaan Paket Kebijakan Ekonomi ke-16. Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya akan membuatkan rekening simpanan khusus (RSK) bagi penyimpan devisa di dalam negeri dalam aturan baru itu. Selama penyimpanannya, bank sentral akan memberikan insentif berupa pemotongan pajak deposito.

Perry Warjiyo menjelaskan, sejumlah kemudahan akan dinikmati para pengusaha yang meraih penghasilan dari hasil ekspor, dengan tidak mengurangi keperluan perusahaan untuk memenuhi kewajiban valasnya. Kebijakan Devisa Hasil Ekspor ini sesuai dengan UU No 24/99 tentang kemudahan menukarkan devisa dalam Rupiah dan pemberian insentif. Perry menambahkan, insentif yang akan diberikan kepada eksportir pemilik devisa berupa pemotongan pajak deposito. Ini juga diatur dan dibedakan antara devisa yang disimpan dalam bentuk dolar dan rupiah. 

KTT ASEAN ke 33 baru saja digelar di Singapura. Selain KTT ASEAN, beberapa forum juga dilaksanakan dalam prakarsa ASEAN yaitu, ASEAN Plus One, ASEAN Plus Three, East Asia Summit, ASEAN Regional Forum, dan Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN.  Beberapa isu penting adalah masalah  Rohingya, Proteksionisme perdagangan, Indo Pasifik dan juga Laut China Selatan.

Salah satu yang dibahas lebih dalam adalah penyelesaian konflik Laut China Selatan. Setelah beberapa lama tidak kunjung sampai pada kesepakatan. Akhirnya negara-negara ASEAN dalam pertemuan ke 20 dengan RRT sepakat untuk mulai perundingan mengenai Code of Conduct meski belum menentukan kapan dimulainya.

Respon atas kesepakatan itu semuanya positif karena harapan akan berakhirnya konflik Laut China Selatan sudah mengarah kepada kenyataan. Setidaknya itulah yang muncul dari hasil pertemuan ASEAN dengan RRT. ASEAN menjadi salah satu kawasan dunia dengan pertumbuhan ekonomi positif, sementara kawasan lain bertumbuh lebih lambat. Jika persoalan politik dan keamanan mengganggu ASEAN, maka hal itu akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi di kawasan. Namun ASEAN tidak dapat berdiri sendiri. Salah satu mitra ASEAN yang besar adalah RRT. Gangguan dalam hubungan dengan RRT dapat membuat pertumbuhan di ASEAN terhambat. Seperti misalnya, konflik dengan RRT soal Laut China Selatan.

Salah satu kunci sukses ASEAN dilontarkan oleh seorang akademisi India Amitav Acharya yang mengatakan,   tidak ada identitas tanpa institusi dan tidak ada institusi  dapat  bertahan lama  tanpa identitas. Itulah sebabnya SEATO gagal dan ASEAN berhasil. ASEAN dengan kebersamaan dan soliditas para anggotanya  mencoba mengatasi masalah Laut China Selatan dengan tetap mencari solusi terbaik. RRT bahkan menetapkan waktu sekitar 3 tahun untuk dapat menyepakati Code of Conduct penyelesaian konflik Laut China Selatan.

Kesepakatan ini menjadi satu kemajuan bagi penyelesaian masalah Laut China Selatan. Hal ini pun menjadi bukti bahwa ASEAN dapat menyelesaikan masalahnya secara langsung tanpa perlu campur tangan pihak luar.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) menyalurkan sapi indukan jenis Brahman Cross sebanyak 1.225 ekor untuk peternak sebagai upaya mempercepat peningkatan populasi sapi di dalam negeri. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Kamis (15/11) mengatakan penambahan indukan yang diambil dari Australia ini diharapkan menambah sumber investasi dan menjadi pondasi menuju swasembada daging sapi yang dicanangkan tercapai pada 2022.

Secara umum, total penambahan indukan pada 2018 ditargetkan terpenuhi sebanyak 6.000 ekor dan akan didistribusikan ke peternak di 110 kabupaten/kota di 24 provinsi yang merupakan sentra sapi. Penerima sapi indukan pada 2018, merupakan kelompok yang telah dipilih secara selektif, baik dari penyediaan sumber pakan dan pengalamannya dalam mengelola indukan. Penerima bantuan sapi indukan ini tersebar di 80 kelompok peternak dan 2 Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di 35 Kabupaten, 5 propinsi yaitu DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Penerima sapi indukan tersebut merupakan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden dan dinas peternakan Kabupaten/Propinsi terkait. Diarmita mengatakan targetnya adalah dalam dua tahun pemeliharaan sudah berkembang di atas 50 persen dari total awal.

Sementara itu, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan Sugiono menegaskan 1.225 ekor sapi dari Australia masuk ke Indonesia pada 30 Oktober 2018, yang sebelumnya telah dilakukan preshipment inspection (PSI) di negara asal. Selain itu, Kepala Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden Sintong Hutasoit, mengatakan, untuk memastikan sapi-sapi yang datang sehat, sebelumnya timnya telah meninjau langsung kedatangan sapi indukan tersebut di Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap. Selanjutnya, sapi-sapi tersebut juga telah dilakukan tindakan karantina selama 7 hari di Instalasi Karantina Hewan (IKH) Cilacap.

Berdasarkan hasil tindakan karantina, sapi-sapi tersebut telah dinyatakan 100 persen dalam keadaan sehat, nafsu makan sangat bagus dan tidak menunjukan gejala terkena penyakit hewan, sehingga telah diterbitkan sertifikat Kesehatan Hewan (KH) 14 dari IKH Cilacap.

Dalam upaya peningkatan populasi, selain penambahan indukan impor juga dilakukan beberapa upaya oleh Kementan yaitu percepatan peningkatan populasi sapi melalui Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting , lalu penguatan tujuh Unit Pelaksana Teknis (UPT) perbibitan dengan menghasilkan bibit sapi atau kerbau yang berkualitas, serta menekan jumlah pemotongan betina produktif. Menurut Diarmita pemerintah juga mendorong investor swasta untuk menginvestasikan modalnya di dunia peternakan dalam skala besar.