VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Keberhasilan pengelolaan gambut di Indonesia memperoleh perhatian dunia. Hal ini dibuktikan dengan dukungan yang siap diberikan oleh United Nations (UN) Environment terhadap Indonesia, sebagai Pusat Lahan Gambut Tropis Internasional (International Tropical Peatland Center/ITPC). UN Environment sangat menyambut baik kepemimpinan Menteri Lingkungan  Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, dalam pengelolaan lahan gambut di Indonesia. Dalam hal ini mereka juga siap mendukung ITPC, khususnya dalam pendanaan. Demikian dikatakan Direktur Regional UN Environment untuk wilayah Asia Pasifik, Dechen Tsering, saat mengunjungi sekretariat sementara ITPC di kantor Badan Penelitian, dan pengembangan - Litbang dan Inovasi (BLI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), di Bogor (10/1. Dechen juga menyadari pentingnya implementasi kegiatan ITPC dalam waktu segera, dalam hal penyusunan mekanisme kerjasama antar institusi, rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Ia berharap, ke depannya ITPC dapat menjadi pusat data dan pengetahuan yang utama terkait pengelolaan gambut di dunia, dan dapat menjadi masukan bagi penyusun kebijakan, dan unit operasional yang bekerja di bidang konservasi gambut.

Sementara itu, Kepala BLI, Agus Justianto, yang mewakili Menteri LHK, menyampaikan latar belakang berdirinya ITPC. ITPC didirikan untuk memastikan penyusun kebijakan, praktisi, dan masyarakat, memiliki akses ke informasi, analisis yang kredibel dan sah dan semua alat lain yang diperlukan, untuk merancang dan mengimplementasikan konservasi dan pengelolaan lahan gambut tropis.

Dikatakannya, saat ini kehadiran ITPC sangat dibutuhkan, untuk mendukung aksi-aksi yang masif dengan dukungan pengetahuan, teknologi, dan inovasi baru. Dengan demikian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat menyambut baik dukungan dari UN Environment.

Dukungan serupa juga disampaikan oleh perwakilan Badan Restorasi gambut (BRG), Harris Gunawan, yang berharap agar ITPC dapat berperan lebih lanjut dalam upaya menurunkan kebakaran hutan dan lahan-karhutla di Indonesia. Hal ini mengingat fenomena El Nino diperkirakan terjadi di tahun ini.

 Pusat Lahan Gambut Tropis Internasional ITPC merupakan kelanjutan dari inisiasi tiga negara yang memiliki lahan gambut terbesar di dunia, yaitu Indonesia, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Kongo, saat Diskusi Panel Tingkat Tinggi tentang Kebijakan Hutan Nasional dan Pengelolaan Lahan Gambut di Jakarta, pada tanggal 30 Oktober 2018 lalu

Otoritas Jasa Keuangan -OJK menyiapkan lima inisiatif kebijakan untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, melalui pernyataan resmi di Jakarta, Minggu (13/1) mengatakan, kebijakan pertama yang akan mereka lakukan adalah memperbesar alternatif pembiayaan jangka menengah dan panjang, bagi sektor strategis melalui pengembangan pembiayaan dari pasar modal. Wimboh menambahkan, OJK akan mendorong, memfasilitasi, dan memberikan insentif kepada calon emiten.

Kebijakan ke dua adalah OJK mendorong lembaga jasa keuangan meningkatkan kontribusi pembiayaan kepada sektor prioritas, seperti industri ekspor, substitusi impor, dan pariwisata, atau sektor perumahan. Realisasi yang dapat mendukung hal itu, seperti pengembangan skema pembiayaan dan ekosistem pendukungnya, termasuk asuransi pariwisata. OJK juga mendukung percepatan peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam mendorong ekspor.

Kebijakan ke tiga adalah memperluas penyediaan akses keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta masyarakat kecil di daerah terpencil yang belum terlayani lembaga keuangan formal. Salah satunya melalui pendirian bank wakaf mikro yang jumlahnya akan ditambah menjadi 100 lembaga pada akhir tahun 2019. Lembaga jasa keuangan juga akan didorong untuk meningkatkan akses keuangan ke daerah-daerah terpencil melalui pemanfaatan teknologi. OJK menargetkan indeks inklusi keuangan bisa ditingkatkan menjadi 75 persen tahun ini, dan diharapkan dapat meningkatkan perlindungan kepada konsumen sektor jasa keuangan.

Kebijakan ke empat adalah OJK mendorong inovasi industri jasa keuangan dalam menghadapi dan memanfaatkan revolusi industri 4.0. Mereka menyiapkan ekosistem yang memadai dan mendorong lembaga jasa keuangan melakukan digitalisasi produk dan layanan keuangannya dengan manajemen risiko yang memadai. Selain itu, OJK juga terus meningkatkan literasi masyarakat terhadap layanan finansial berbasis teknologi, dan memperkuat penegakan hukum bagi perusahaan rintisan ilegal yang merugikan masyakat luas, termasuk perusahaan pinjam meminjam dan penghimpunan dana.

Kebijakan ke lima adalah memanfaatkan teknologi dalam proses bisnis, baik dalam pengawasan perbankan berbasis teknologi maupun perizinan yang lebih cepat, termasuk proses fit and proper test dari 30 hari kerja menjadi 14 hari kerja.

Menurut Wimboh Santoso, keseluruhan kebijakan dan inisiatif tersebut membutuhkan kolaborasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, OJK meminta seluruh pelaku sektor jasa keuangan mewujudkan kolaborasi yang efektif dalam membangun optimisme bersama guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan, waktunya telah tiba bagi Indonesia bersama anggota Dewan Keamanan  PBB lainnya, dengan dukungan seluruh anggota PBB, untuk bekerja keras berkontribusi bagi perdamaian dunia. Hal litu disampaikan dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri  Republik Indoneisa di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Dalam kesempatan itu, Retno Marsudi mengatakan untuk dapat duduk di Dewan Keamanan PBB bukan hal yang mudah. Ia menekankan, menunaikan tugas dengan baik di Dewan Keamanan PBB memiliki tantangan yang jauh lebih besar. Dalam pidatonya dalam acara yang dihadiri oleh Duta Besar Negara sahabat dan pimpinan Organisasi Internasional itu, Retno Marsudi menjelaskan Indonesia akan berusaha sekuat tenaga menunaikan tanggung jawab sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dengan sebaik mungkin.

Indonesia akan memegang presidensi Dewan Keamanan pada Mei 2019 dan pertengahan 2020. Isu terkait pemeliharaan perdamaian; pemberantasan terorisme; sinergi antara organisasi kawasan dan PBB, serta Palestina antara lain akan menjadi prioritas Indonesia.

Retno Marsudi menambahkan, bagi Indonesia, peran kawasan dalam menopang perdamaian dunia harus diperkuat. Keamanan kawasan adalah tulang punggung perdamaian dunia. Menurutnya, dalam konteks inilah Indonesia akan terus bekerja untuk memperkuat arsitektur kawasan Indo-Pasifik.

Pada tahun 2019, Indonesia akan juga menggagas beberapa inisiatif, antara lain: Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue dan  Indo-Pacific Maritime Dialogue. Menurut Menteri Luar Negeri peran perempuan dalam kemanusiaan dan perdamaian akan terus dikedepankan. Peran ini juga akan didorong selama Indonesia berada dalam Dewan Keamanan PBB.

 Di kawasan, Indonesia berencana menyelenggarakan pertemuan “women and peace” dengan mengundang para diplomat perempuan ASEAN. 24 Menyikapi berbagai bencana alam dan dampaknya pada pembangunan di kawasan, Indonesia juga akan mendorong penguatan mekanisme tanggap darurat dan paska bencana di kawasan, antara lain melalui perkuatan AHA Centre dan Emergency Response and Assessment Team (ERAT).

Dalam kesempatan itu, Retno Marsudi juga menyampaikan, tahun 2019, Indonesia secara resmi sudah mengajukan pencalonan diri sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk periode 2020-2022.  Pemilihan akan digelar padapada tahun 2019. Menteri Retno Marsudi mengatakan sebagai Mitra Sejati untuk demokrasi, pembangunan dan keadilan social, Indonesia siap bekerja sama dengan negara lainnya untuk memajukan dan melindungi nilai-nilai HAM. Ia berharappencalonan ini mendapat dukungan dari rakyat Indonesia.

Pada Rabu 9 Januari minggu lalu,  rumah dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Agus Rahardjo dan Laode M Syarif mendapat teror bom. Rumah Ketua KPK Agus yang berada di Kota Bekasi mendapat teror berupa benda mirip bom paralon yang disangkutkan ke pagar. Sedangkan, rumah Wakil Ketua KPK Laode yang berada di Jakarta Selatan dilempari dua bom molotov.

Setelah menerima kabar terror yang menimpa petinggi lembaga pemberantasan korupsi itu, Presiden Joko Widodo langsung menginstruksikan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian untuk mengusut tuntas. Menurut Presiden Jokowi kejadian itu jelas merupakan bentuk intimidasi kepada penegak hukum sehingga tidak ada toleransi untuk itu. Presiden meyakini pemberantasan korupsi tidak akan pernah kendor oleh tindakan terror.

Ini bukanlah teror pertama yang ditujukan kepada anggota KPK. Sebelumnya, 11 April 2017,  penyidik KPK Novel Baswedan diserang orang tidak dikenal dengan menyiramkan air keras ke wajahnya. Sampai sekarang, kasus ini masih juga belum tuntas. Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian pada 8 Januari 2019 membentuk  Tim Gabungan Pencari Fakta untuk kasus Novel Baswedan,  terdiri dari unsur Polri, KPK, dan para ahli di bidangnya. 

Namun yang menjadi pertanyaan, sejauh mana efektivitas pembentukan tim ini dalam menangkap pelaku serangan? Apalagi mengingat kasus itu sudah satu tahun lebih dan belum terpecahkan. Diperlukan keseriusan dari pihak-pihak yang berwenang dalam menangani kasus yang menimpa mereka yang bekerja membersihkan negeri ini, dari para pelaku korupsi, yang merupakan  kejahatan luar biasa.

Diharapkan,  upaya pihak kepolisian dengan bekerjasama dengan pihak penegak hukum lainnya akan segera membuahkan hasil. Terror yang dihadapi Komisi Pembarantasan Korupsi hendaknya tidak menyurutkan niat mereka dalam memberantas korupsi di Negeri ini.