VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorant Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mendaftarkan 1.500 hektar lahan pertanian dalam asuransi pertanian melalui aplikasi berbasis jaringan, Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP). Pendaftaran tersebut dilakukan dalam rapat teknis Asuransi Usaha Tani Padi dan Asuransi Usaha Ternak Sapi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (12/02).

Dalam sambutannya, Direktur Pembiayaan Pertanian Sri Kuntarsih menyampaikan pentingnya penggunaan teknologi untuk kemajuan pertanian di Indonesia. Salah satunya adalah pendaftaran peserta asuransi melalui aplikasi online dalam rangka tertib administrasi serta keterbukaan informasi. Dengan teknologi ini, semua proses administrasi semakin cepat dan mudah, sehingga asuransi pertanian makin diminati petani. Demikian dikatakan Sri Kuntarsih dalam keterangan tertulisnya.  yang diterima Kompas.com, Kamis (14/02).

Kompas.com, Kamis melaporkan, Sri Kuntarsih  lebih lanjut  mengungkapkan, Sistem Informasi Asuransi Pertanian menjadi salah satu jawaban atas keluhan dinas pertanian di seluruh Indonesia dan beberapa pihak lainnya mengenai penyajian data atau pendaftaran asuransi tani.

Menurut Sri Kuntarsih hadirnya aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian tentunya dapat menyempurnakan penyajian data, memudahkan pendaftaran petani, hingga mengatasi masalah kurangnya tenaga dari Jasindo yang sempat menjadi keluhan di berbagai daerah. Ia menambahkan, penggunaan aplikasi ini sudah diujicoba oleh beberapa penyuluh pertanian lapangan. Aplikasi SIAP ini mudah dipelajari. Dengan demikian penyuluh bisa dengan cepat mengerti dan mengaplikasikannya.

Menariknya, sistem online ini dapat mencegah blanko dokumen tercecer. Sebab, semua pencatatan dokumen tidak lagi membutuhkan kertas atau paperless. Diharapkan, hadirnya sistem aplikasi pendaftaran peserta asuransi menggunakan teknologi informasi ini dapat segera diterapkan oleh seluruh pemangku kepentingan, seperti para petugas dinas kabupaten/kota serta penyuluh.

Pemerintah mempermudah ekspor kendaraan bermotor dalam bentuk jadi (completely build up /CBU).  Penyederhanaan prosedur ekspor tersebut dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-01/BC/2019 11 Februari lalu. Yang termasuk dalam penyederhanaan dalam peraturan tersebut adalah pemasukan kendaraan CBU ke kawasan pabean, tempat pemuatan sebelum pengajuan dokumen pemberitahuan ekspor barang, pemasukan tidak memerlukan nota pelayanan ekspor, dan pembetulan Pemberitahuan Ekspor Barang paling lambat tiga hari sejak tanggal keberangkatan kapal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Pelabuhan Indonesia Kendaraan Terminal, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa ,12/2 mengatakan, simplifikasi prosedur ekspor kendaraan bermotor CBU ini merupakan salah satu kebijakan jangka pendek yang diambil pemerintah. Kebijakan ini diharapkan segera meningkatkan ekspor. Darmin mengakui untuk mengatasi defisit neraca perdagangan dan melemahnya neraca transaksi berjalan, pemerintah perlu segera membuat kebijakan yang mendorong peningkatan ekspor, meningkatkan investasi, dan mengendalikan impor.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tujuan kebijakan tersebut menjadikan Indonesia sebagai eksportir mobil terbesar di Asia. Sri Mulyani menjelaskan, penyederhanaan aturan tersebut akan mempermudah proses dengan mengintegrasikan data yang masuk pada inhouse system Indonesia Kendaraan Terminal dan sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk kemudian dilakukan barcode scanning terhadap Vehicle Identification Number (VIN) setiap kendaraan bermotor yang akan diekspor.

Sementara itu Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyambut baik regulasi tersebut untuk mendorong ekspor automotif. Menurutnya, ini sangat berarti untuk industri  Indonesia yang sedang bersaing dengan negara lain. Selain itu, ini membuktikan ekspor Indonesia tidak hanya komoditas. Menurut dia, industri automotif merupakan sektor quick yielding atau cepat menghasilkan devisa melalui peningkatan ekspor. Pasalnya, struktur manufakturnya sudah dalam mulai industri baja, kimia, kaca, hingga ban. Bahkan, kepercayaan dunia Internasional terhadap produk automotif nasional sudah tinggi. 

Pekan ini dan pekan depan, beberapa negara Asia menjadi tuan rumah atas  kunjungan Pangeran Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Sebelum tiba di Jakarta hari Senin mendatang, Pangeran Mohammed akan mengunjungi Pakistan, RRT, dan Malaysia. Kunjungan ke Pakistan terdiri dari lebih 1000 orang yang akan berinvestasi senilai 15 milliard US Dollar. Meski banyak membantu, Kerajaan Saudi tidakbegitu populer di Pakistan. Bahkan 4 tahun lalu, Parlemen Pakistan menolak keterlibatan pasukan Saudi di Yaman.

Dalam agendanya, Pangeran Mohammed bin Salman mengunjungi RRT dan India. Kedua negara ini menjadi pelanggan minyak Kerajaan. Sedangkan, Indonesia menjadi tujuan kunjungan setelah kunjungan Raja Salman 2 tahun lalu. Ada kepentingan kerajaan Saudi di Indonesia yang menjadi pengunjung terbesar ritual haji setiap tahun. Selain itu, ada rencana meningkatkan investasi setelah penandatanganan kesepakatan yang mencapai US$ 1 Milyar dollar. Padahal, pihak Indonesia berharap investasi lebih besar. Sayangnya, program yang telah ditandatangani belum terlaksana.

Muhibah Pangeran Mohammed bin Salman di Asia akan berakhir di India yang segera menyongsong pemilu. India menjadi konsumen minyak Saudi yang cukup besar.

Untuk kunjungan kali ini, situasinya tidak sama disbanding 2 tahun lalu, mengingat kasus pembunuhan misterius terhadap Kashoggi mengganggu muhibah ini. 2 tahun lalu, kunjungan dielu-elukan dan janji ditebarkan untuk investasi. Kuncinya adalah apakah pihak SaudiArabia hendak mewujudkan janji investasinya. Jika tidak, kedatangangan sang Pangeran hanya  kunjungan biasa.

Perkembangan Finance Technology Fintehc atau Teknologi Keuangan di Indonesia semakin marak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga akhir 2018 terdapat 88 perusahaan fintech lending atau jasa peminjaman yang telah terdaftar. Di luar itu, masih ada 738 fintech illegal atau yang tidak terdaftar OJK termasuk 211 website dan 527 aplikasi di android yang diblokir oleh  Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dengan semakin “booming”nya fintech lending di Indonesia, maka di tahun 2019, akan bekerja sama dengan perbankan dan e-commerce.

Menurut Hinrich Foundation, organisasi nirlaba yang fokus pada perdagangan Global, nilai tambah perdagangan digital bagi perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh 8 kali lipat dari 125 triliun rupiah pada 2017 dan diperkirakan menjadi 2.305 triliun rupiah pada 2030.

Sementara itu, Deputi koordinasi Ekonomi Kreatif , Kewirausahaan dan daya saing Koperasi dan UKM, Kementrian Koordinator Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan walau perkembangan fintech berkembang pesat di Indonesia, namun Indonesia belum memiliki data resmi nasional mengenai pencapaian transaksi perdagangan elektronik atau e-commerce. Laporan yang diterima sejauh ini hanya berdasarkan hasil laporan penelitian lembaga riset pemasaran tertentu.

Sejatinya perdagangan digital memang sangat menjanjikan karena kita tidak perlu membawa uang tunai namun kemudahan dalam setiap transaksi dapat dilakukan dimana saja tanpa hambatan bahkan melalui sarana gawai atau telepon genggam. Namun transaksi elektronik rawan menghadapi ulah pihak-pihak yang ingin berlaku curang dan kriminal dengan mencuri data seseorang, melalui peretasan data. Juga rawan dari pihak-pihak yang melakukan transaksi illegal untuk tindakan Korupsi. Jika selama ini pelaku koruptor banyak yang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau kepolisian dalam bentuk operasi tangkap tangan. Namun jika melakukan transaksi digital atau melalui Fintech mungkin akan lebih sulit dilacak.