VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Pemerintah Indonesia sepakat mengaktifkan kembali negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan Korea Selatan (lK- CEPA). Perjanjian ini sempat gagal disepakati pada 2014 lalu. Negoisasi perjanjian ini ditandatangani langsung oleh Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita bersama dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Korea Selatan Hyun Chong Kim di Jakarta, Selasa, 19 Februari. Dalam kesempatan itu Menteri Enggartiasto Lukita mengatakan, inisiasi tersebut ditargetkan mencapai 30 miliar dollar Amerika Serikat.

Relaunch kesepakatan ini juga dilanjutkan dengan Bisnis Forum mempertemukan kedua kelompok pengusaha Indonesia dan Korea baik dari sisi investasi maupun tradenya. Dengan demikian maka target yang dicanangkan oleh kedua kepala negara sebesar 30 bilion US dolar (30 miliar dolar AS) dalam tiga tahun ke depan bisa dicapai. Ini pun kami menyepakati agar perjanjian ini diharapkan ditanda tangani pada bulan November mendatang pada waktu pertemuan kedua kepala negara jadi artinya substainsially harus selesai sebelum November.

Enggartiasto Lukita mengatakan, nantinya kedua negara akan melakukan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Khususnya di bidang ekspor, impor, dan investasi. Menurut Enggartiasto, pembicaraan mengenai renegosiasi ini sudah dilakukan sejak November 2018 lalu. Ia menargetkan, perjanjian perdagangan dengan Korea Selatan bisa selesai pada November 2019. Dengan demikian maka target yang dicanangkan oleh dua kepala negara sebesar 30 miliar dollar Amerika dalam 3 tahun ke depan itu bisa dicapai. Menteri Enggartiasto Lukita menambahkan negosiasi ini bertujuan untuk mencapai target ekonomi kedua negara yang diharapkan akan meningkatkan hubungan bilateral perdagangan dan investasi ke level tertinggi. Enggartiasto Lukita menjelaskan, adapun yang akan masuk dalam perjanjian kerjasama tersebut antara lain soal penurunan tarif bea masuk untuk produk-produk dari kedua negara. Selain itu menurut Enggartiasto Lukita, perjanjian kerjasama ini juga akan mempermudah masuknya investasi dari Korea Selatan ke Indonesia.

Sementara itu, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Korea Selatan Kim Hyun-chong mengatakan, Indonesia merupakan negara mitra utama Korea Selatan di Asia Tenggara. Dia berharap kerja sama dengan Indonesia akan meningkatkan keikutsertaan kedua negara dalam rantai pasok global. Selama ini komoditas ekspor utama Indonesia ke Korea Selatan antara lain batu bara, tembaga, karet, kayu, serta minyak kelapa sawit. Sementara itu, Korea Selatan mengekspor produk minyak, kapal, serta barang elektronik ke Indonesia.

Usaha mengakhiri perang saudara di Yaman, terus dilakukan dengan bantuan pihak luar di tengah   perang saudara  yang  tak berkesudahan. Perserikatan Bangsa-Bangsa terus berusaha menjadi mediator kedua belah pihak yang berseteru, di tengah situasi yang belum menentu. Hari Minggu, Perserikatan Bangsa Bangsa, PBB, mengutus   Martin Griffiths ke Yaman  untuk mencari solusi.    Dari pihak Houthi muncul keterangan bahwa utusan PBB itu  telah bertemu dengan pemimpin mereka Abdul Malek Al Houthi. Isi pembicaraan berkisar pada upaya melaksanakan kesepakatan gencatan senjata yang ditetapkan Desember lalu di Swedia.  

Ketika itu Pemerintah Yaman dan Pemberontak Houthi sepakat menghentikan peperangan. Kedua belah pihak sepakat untuk berusaha membangun kepercayaan serta menghentikan pertempuran di Houda.  Keduanya juga berkomitmen melakukan pertukaran tahanan.  Walaupun demikian,  serangan masih saja terjadi. Kota Pelabuhan utama Yaman, Hodeida, terdampak akibat belum dilaksanakannya gencatan senjata dan kini dalam situasi mencekam.  

Ketidak patuhan terhadap kesepakatan gencatan senjata, mengakibatkan masa depan Yaman semakin tidak jelas. Perang saudara di negara miskin yang telah berlangsung sengit sejak 3 tahun terakhir, semakin membuat rakyat Yaman hidup dalam ketidakpastian. Peperangan yang dimulai sejak hadirnya perlawanan dari Suku Houthi terus menjadi-jadi. Suku Houthi yang beraliran Syiah, terus meningkatkan kekuatan melawan pemerintahan PresidenAbd Rabbu Mansour Hadi, dari kalangan Sunni.

Kendati badan internasional PBB telah ikut turun tangan, kemelut di Yaman masih saja belum pasti kapan penyelesaiannya. Mengapa ? Karena sesungguhnya perdamaian di Yaman, hanya dapat diselesaikan oleh pihak-pihak di dalam negeri Yaman sendiri. Kemauan untuk berdamai dan hidup berdampingan sebagai saudara sebangsa, tanpa harus tergantung pihak asing, adalah kunci bagi berakhirnya perang yang telah terbukti hanya menyebabkan kerugian dan kesengsaraan. 

Indonesia telah melaksanakan sejumlah corrective actions di sektor hutan dan penggunaan lahan selama beberapa tahun terakhir. Pemerintah juga telah memperkenalkan langkah-langkah baru untuk melindungi hutan, khususnya hutan primer dan lahan gambut.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan, langkah-langkah korektif pemerintah Indonesia dilakukan secara konseptual, dan sarat dengan pengamatan ilmiah. Pendekatan dalam langkah korektif ini juga berbeda dari sebelumnya, karena lebih banyak berinteraksi dengan aktivis dan akademisi dalam berbagai pengambilan keputusan. Hal itu disampaikan Menteri Siti Nurbaya usai pertemuan bilateral dengan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Ola Elvestuen di Jakarta, Sabtu (16/2).

Pada pertemuan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Siti Nurbaya dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Ola Elvestuen, mengumumkan bahwa kedua negara meluncurkan fase baru dari kerjasama bilateral di bidang pengendalian perubahan iklim dan kehutanan. Kedua negara juga telah menyetujui aturan pembayaran berbasis hasil dari Norwegia ke Indonesia untuk pengurangan emisi.

Indonesia telah menetapkan target untuk mengurangi emisi dari deforestasi. Indonesia juga menyerukan kemitraan internasional untuk meningkatkan kontribusinya terhadap Paris Climate Agreement dan mengurangi emisi hingga 41 persen pada tahun 2030.

Sementara itu Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Ola Elvestuen menilai Indonesia telah melakukan reformasi regulasi yang berani dalam pengendalian perubahan iklim. Berbagai upaya tersebut telah menunjukkan hasil. Menteri Elvestuen mengungkapkan, mungkin terlalu dini untuk melihat tren yang jelas, tetapi jika deforestasi terus menurun, Norwegia siap meningkatkan kerjasama dengan Indonesia dan mendukung segala upaya yang dilakukan.

Keberadaan hutan yang lestari sangat penting untuk memenuhi Perjanjian Iklim Paris dan SDGs. Diperlukan tindakan substansial untuk mengurangi emisi dari deforestasi jika dunia ingin mempertahankan kenaikan suhu global di bawah 1,5 - 2 derajat.

Sebelumnya, delegasi Norwegia melakukan kunjungan lapangan ke hutan bakau Papua Barat. Menteri Elvestuen juga menyatakan mendukung pemerintah Indonesia untuk melakukan konservasi hutan dan laut, khususnya Provinsi Papua Barat.

Beberapa minggu terakhir warga Indonesia merasakan harga tiket pesawat dalam negeri yang sangat mahal. Situasi diperparah dengan penghapusan tiket promo dan kebijakan bagasi berbayar beberapa maskapai penerbangan. Kenaikan harga tiket pesawat ini cukup mengherankan, karena masa peak seasonsudah lewat, sehingga seharusnya  harga tiket pesawat malah turun. Namun nyatanya pada low seasonseperti sekarang ini, harga tiket pesawat masih saja mahal.

Setelah pemerintah turun tangan, harga tiket pesawat memang  mulai turun. Namun masyarakat menilai harga tiket pesawat masih mahal.

Korporasi penerbangan menuding harga bahan bakar pesawat yaitu avtur yang tinggi menjadi penyebab naiknya harga tiket pesawat. Mereka mengatakan harga Avtur di dalam negeri lebih mahal ketimbang di luar negeri. Akibatnya, harga tiket pesawat asing dari Indonesia ke luar negeri menjadi lebih murah ketimbang tiket pesawat domestik ke luar negeri.

Di banding dengan negara-negara Asia Tenggara, harga Avtur di Indonesia sebenarnya tergolong kompetitif, tercatat paling murah ketiga setelah Singapore dan Malaysia. Dibanding harga jual di Changi Singapora, harga Avtur di Cengkareng memang lebih mahal sekitar 5 hingga 10 persen. Namun, selisih harga tersebut lebih disebabkan oleh pengenaan Pajak Penjualan (PPn) sebesar 10 persen, sementara harga Avtur di Changi tidak dikenakan PPn. Kalau saja  tidak dikenakan PPn, harga Avtur di Singapora dan Indonesia mestinya setara. Selain itu, sejak November 2018 hingga pertengahan Februari 2019, harga Avtur di Indonesia justru cenderung turun, hinggamencapai 18,5 persen. Proporsi biaya Avtur sebesar 24 persen memang cukup signifikan dalam pembentukan harga jual tiket. Namun, saat terjadi penurunan harga Avtur hingga mencapai 18,5%, harga tiket pesawat tidak mengalami penurunan, malah  justru mengalami kenaikan saat low season pada awal Januari hingga pertengahan Februari ini. Maka tudingan terhadap harga avtur sebagai penyebab tinggnya harga tiket pesawat sebenarnya tidak fair.

Beberapa pengamat mencurigai adanya kartel harga dari beberapa maskapai penerbangan besar yang menguasai penerbangan di Indonesia. Kalau demikain halnya,  kini saatnya pemerintah melakukan kontrol terhadap aksi korporasi sejumlah maskapai. Khususnya,  terkait kebijakan penghapusan harga tiket promo dan bagasi berbayar.

Komisi Pengawasan Persaingan usaha (KPPU) perlu turun tangan untuk memastikan bahwa tidak ada kartel pembentukan harga dari maskapai tertnetu. Tanpa upaya dari Pemerintah dan KPPU, masyarakat sulit berharap harga tiket pesawat, yang memberatkan konsumen, dapat diturunkan dalam waktu dekat ini. 

Pemerintah perlu menyadari harga tiket pesawat yang mahal berdampak luas. Antara lain pada tingkat hunian kamar hotel yang semakin rendah, karena jumlah wisatawan ke Indonesia semakin menurun. Selain itu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lambat laun akan mati mengingat wisatawan enggan membeli oleh-oleh karena kebijakan bagasi berbayar. Efek domino yang terjadi akibat harga tiket peswat yang mahal pada gilirannya juga akan mengganggu perekonomian nasional.