Daniel
February
KTT Liga Arab dan Uni Eropa
Sharm el-Sheikh, kota wisata yang cantik di kawasan Laut Merah, di Mesir, hari Sabtu dan Minggu ( 24-25 Februari 2019 ), menjadi tuan rumah sebuah Konperensi Tingkat Tinggi antara negara-negara anggota Liga Arab dengan Uni Eropa. Ini menjadi KTT pertama kedua kawasan. Qatar yang di KTT Liga Arab tidak hadir, kali ini hadir dengan wakilnya yang duduk di Sekretariat di Kairo.
Salah satu alasan mengapa Liga Arab menyelenggarakan KTT ini adalah adanya keinginan agar Uni Eropa memainkan peran yang lebih besar di kawasan Timur Tengah. Apalagi Amerika Serikat secara perlahan mulai mengurangi perannya. Palestina dalam KTT itu secara spesifik menyerukan Liga Arab dan Uni Eropa bekerja sama dalam menggelar konperensi perdamaian internasional untuk menggerakan kembali perundingan Palestina Israel yang macet sejak 2014.
Palestina keberatan dengan peran tunggal Amerika Serikat dalam menengahi persoalannya dengan Israel khususnya sejak Washington memindahkan kedutaanya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Liga Arab dan Uni Eropa sependapat dalam persoalan Palestina, yaitu solusi dua negara sesuai resolusi PBB.
Di sisi lain, Uni Eropa nampaknya kurang berkenan jika kekosongan peran yang ditinggalkan oleh Amerika Serikat diisi oleh pengaruh besar lainnya yaitu Rusia dan RRT. Sehingga dalam pidato penutupannya Presiden Dewan Eropa Donald Tusk menyampaikan perlunya kerja sama dan tidak membiarkan kawasan Timur Tengah berada di bawah kekuatan global yang jauh dari wilayah tersebut.
Faktanya Rusia sudah hadir cukup kuat dengan pangkalan angkatan laut dan udara di Suriah. Sementara RRT tidak masuk dari sisi militer, melainkan dari kerjasama investasiyang ditanam di Mesir, Israel, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
Memang berat bagi Uni Eropa untuk segera mengimplementasikan rencana-rencana dalam deklarasi karena posisinya sudah tertinggal. Tetapi pengaruh Uni Eropa dapat menguat karena negara-negara Arab membuka pintu di kawasan. Sekarang, KTT sudah berakhir, Deklarasi pun sudah ditandatangani. Tinggallah tindakan yang harus dilakukan kedua organisasi kawasan agar deklarasi tersebut bukan sekedar kertas yang ditandatangani.
February
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginginkan pembangkit listrik di Indonesia tidak terus-menerus tergantung pada bahan bakar energi fosil. Presiden juga mengungkapkan rencana mengembangkan pembangkit listrik dengan bahan bakar energi baru terbarukan. Keinginan dan rencana itu disampaikan saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ekspansi 1x660 Megawatt di Cilacap, Jawa Tengah, kemarin (25/2/2019).
Indonesia memang telah mulai mengembangkan pembangkit listrik dengan energi baru dan terbarukan. Seperti dicontohkan Presiden Joko Widodo, hingga saat ini telah banyak dikembangkan pembangkit listrik dengan tenaga angin, air, bahkan uap di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya pembangkit listrik tenaga angin di Sidrap dan Jeneponto, Sulawesi Selatan.
Keinginan Presiden Joko Widodo bukanlah harapan tanpa dasar. Indonesia memiliki potensi besar dalam energi baru dan terbarukan. Sebagai negara tropis, di wilayah khatulistiwa, potensi energi surya Indonesia melimpah untuk diolah menjadi pembangkit listrik tenaga surya. Sungai-sungai Indonesia yang bervolume besar dan berarus deras juga berpotensi besar sebagai sumber energi terbarukan untuk memproduksi listrik.
Apalagi, Indonesia sudah menyampaikan komitmennya untuk menurunkan emisi karbon hingga 29 persen pada 2030. Pemerintah Indonesia juga sudah menargetkan porsi bauran penggunaan energi baru terbarukan dapat mencapai 23 persen di tahun 2025, dan pengolahan sampah menjadi sumber energi.
Keinginan tidak mengandalkan energy fosil, paling tidak sudah mulai bisa dilaksanakan dengan akan beroperasinya 12 Pembangkit Listrik Tenaga Sampah terhitung sejak tahun 2019 hingga 2022 mendatang. 12 pembangkit tersebut akan mampu menghasilkan listrik hingga 234 MW berasal dari sekitar 16 ribu ton sampah per hari.
Sayangnya, masih ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pengembangan energi baru dan terbarukan ini. Di Indonesia, proses mengubah energy baru dan terbarukan menjadi listrik memerlukan biaya tidak sedikit, terutama terkait infrastruktur. Sementara di satu sisi, PT PLN sebagai penjual jasa listrik dihadapkan pada persoalan dituntut untuk menjual listrik dengan harga terjangkau.
Menyadari kondisi ini, kesadaran memberdayakan sumber daya alam untuk memproduksi listrik harus lebih ditingkatkan. Seperti di daerah-daerah pegunungan misalnya, aliran sungai dapat digunakan untuk memproduksi listrik dengan teknologi mikrohidro.
Melihat potensi Indonesia, perhatian dan upaya lebih untuk energi baru dan terbarukan menjadi keharusan. Regulasi dan kebijakan, serta pemberian insentif harus berpihak kepada investasi pengelolaan energi baru dan terbarukan. Agar target porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional di Indonesia mencapai 23 persen pada 2025 bisa terwujud.
February
Pemerintah Indonesia menawarkan peluang investasi di dua sektor, yakni ekonomi digital dan pembangunan 10 Bali Baru kepada 50 pengusaha Amerika Serikat dalam Indonesia-San Francisco Business Forum 2019 di San Fransisco, AS, (20/2) . Forum bisnis tersebut dihadiri seperti perusahaan modal ventura, teknologi informasi, kamar dagang hingga pemerintah lokal wilayah San Francisco Bay Area. Acting Konsul Jenderal Indonesia di San Francisco Hanggiro Setiabudi dalam keterangan tertulis seperti dikutip Antaranews, Jakarta, Jumat (22/2/2019) mengatakan forum bisnis ini diselenggarakan untuk semakin mendekatkan Indonesia ke kalangan bisnis dan masyarakat di California Utara. Menurutnya kunjungan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 ke Silicon Valley mencerminkan niat Indonesia untuk membangun ekonomi digital ekonomi.
Forum bisnis bertema Invest in A Reformed Indonesia: Utilizing Digital Technology in Developing Regional and Tourism Investment Opportunities itu merupakan kolaborasi antara Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di San Francisco dan Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) New York. Kegiatan itu juga didukung oleh Global SF, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) New York, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) New York Agency, dan Bank Negara Indonesia (BNI) New York Agency. Forum bisnis itu bertujuan untuk menjelaskan mengenai perkembangan ekonomi Indonesia terkini, khususnya bidang-bidang yang potensial bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, yaitu bidang teknologi ekonomi digital dan pengembangan destinasi pariwisata, yang potensial pagi para investor terutama di California Utara.
Kepala Pejabat Promosi Investasi, Indonesia Investment Promotion Center ( IIPC ) New York, Rahardjo Siswohartono mengatakan pada tahun 2018, ekonomi digital Indonesia mencapai 27 miliar dolar Amerika Serikat, termasuk terbesar dan tumbuh paling pesat di Asia Tenggara, serta diperkirakan Google dan Temasek, nilai tersebut akan berkembang menjadi 100 miliar dolar Amerika dalam 10 tahun ke depan. Rahardjo juga menjelaskan potensi ini turut didukung pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi ke-14 yaitu mempermudah dan memperluas akses pendanaan startup, insentif pajak, perlindungan konsumen, serta pendidikan sumber daya manusia.
Oleh karena itu, IIPC New York mengundang para investor itu ke Indonesia untuk menghadiri Regional Investment Forum pada Maret 2019 di Banten, bertemu langsung dengan pemangku kebijakan di sektor digital ekonomi, penjajakan kerja sama dengan puluhan pengembang tech startup dan proyek-proyek pariwisata.
February
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Kamis lalu melepas ekspor buah manggis dari Sukabumi, Jawa Barat ke Tiongkok. Ekspor tersebut menandai pengiriman ekspor langsung komoditas tersebut dari Indonesia ke Tiongkok tanpa transit di negara lain. Ekspor manggis sebanyak 92 ton tersebut nilainya mencapai 2,76 miliar rupiah. Pelepasan ekspor dilakukan pada acara Apresiasi Kementerian Pertanian terhadap kinerja ketahanan pangan di Kabupaten Sukabumi dalam rangka mendukung program Indonesia menjadi lumbung pangan dunia 2045. Dalam kesempatan tersebut Amran menjelaskan Indonesia merupakan negara eksportir manggis, dengan peringkat ke-5 dunia sebagai negara produsen manggis, setelah India, Tiongkok , Kenya, dan Thailand. Sekitar 25 persen produksi manggis diekspor ke beberapa negara diantaranya ke Tiongkok, Hongkong, Singapura, Arab Saudi, Kuwait, Oman, Qatar, Amerika, Australia, Perancis, dan Belanda.
Data Badan Pusat Statisti (BPS) menyebutkan, volume ekspor manggis pada 2018 sebesar hampir 39 ribu ton, naik 324 persen dibandingkan 2017 yang hanya sekitar 9 ribu ton. Sedangkan nilai ekspor 2018 tersebut mencapai 474 miliar rupiah naik 778 persen dibandingkan 2017 sebesar 54 miliar rupiah. Ini merupakan peningkatan yang sangat besar, karena ada akses pasar langsung dari Indonesia ke Tiongkok, Hongkong, dan berbagai negara tujuan lainnya. Menteri Amran Sulaiman mengatakan, ekspor langsung diharapkan semakin mempermudah ekspor dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia. Ia menekankan sektor pertanian tidak hanya mencakup komoditas padi dan jagung. Ada sekitar 460 jenis komoditas pertanian.
Kepala Badan Karantina Pertanian, Ali Jamil mengatakan, tahun lalu Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok memberikan layanan sertifikasi untuk ekspor buah manggis sebanyak lebih dari 16 ribu ton atau senilai sekitar 448 milyar. Dari jumlah tersebut ekspor manggis yang berasal dari kabupaten Sukabumi mencapai lebih dari 2 ribu ton atau senilai 66 milyar rupiah. Sementara itu Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Suwandi optimis ekspor hortikultura khususnya manggis. Untuk mendorong ekspor, upaya yang dilakukan adalah mendorong kawasan sentra manggis terbesar yakni Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat maupun Banten meningkatkan kualitas mutu manggis dan registrasi kebun. Bantuan bibit manggis 2019 sekitar 211 ribu batang. Selain itu bersama Badan Ketahanan Pangan membina packaging house sehingga memenuhi standar ekspor. Demikian Indonesiaku kali ini.