Kampanye hitam Uni Eropa yang mendiskriminasi komoditas kelapa sawit menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (RI), Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah. Usai pertemuan yang digelar di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pada awak media bahwa Indonesia dan Malaysia akan terus bekerjasama walaupun proses trialog antara kedua negara dan Uni Eropa sudah selesai. Selain itu ia juga menyatakan bahwa kedua negara juga sudah mengirimkan surat resmi kepada Uni Eropa untuk menanggapi proses trialog ini.
“ Jadi kelapa sawit, proses trialog sudah selesai tapi kita masih harus terus bekerjasama untuk post-trialognya. Saya sampaikan saya sudah berkirim surat kepada Menteri Luar Negerinya Uni Eropa dan beliau tadi juga mengatakan bahwa beliau akan mengirimkan surat menanggapi proses trialog ini. Oleh karena itu beliau juga tadi sampaikan kepada Presiden bahwa Indonesia dan Malaysia Indonesia dan juga tidak ada pilihan lain selain bekerjasama kuat untuk menangani kampanye negatif yang dialami oleh kelapa sawit “.
Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad menyampaikan kepada Presiden RI, Joko Widodo bahwa Malaysia dan Indonesia perlu bekerja sama memperjuangkan kelapa sawit karena tudingan Eropa bahwa produksinya merusak lingkungan tidaklah benar. Perdana Menteri Mahathir Mohamad meyakini, alasan Eropa melakukan kampanye negatif terhadap kelap sawit asal Indonesia dan Malaysia lebih kepada motif bisnis semata. Namun, selama ini alasan yang dikemukakan selalu masalah lingkungan yang telah dibantah dengan berbagai penelitian oleh Indonesia dan Malaysia. Terkait dengan isu lingkungan dan kelapa sawit, Indonesia merupakan salah satu anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang dibentuk tahun 2004. RSPO berperan menginformasikan tentang minyak kelapa sawit yang lestari serta sistem sertifikasi minyak kelapa sawit. Indonesia telah berkomitmen kepada Uni Eropa melalui proyek kelapa sawit berkelanjutan Eropa tahun 2015. Proyek itu diadakan untuk membantu meningkatkan kepatuhan terhadap standar sertifikasi sesuai definisi RSPO. (VOI/Rezha)
Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto mengatakan, pasar semen domestik mengalami kelebihan pasokan. Kementerian Perindustrian memperkirakan kapasitas produksi industri semen di dalam negeri mencapai 100 juta ton, sementara konsumsinya sekitar 60 hingga 68 juta ton.
Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (22/7) mengatakan, pemerintah terus mendorong peningkatan konsumsi semen di pasar domestik melalui beberapa peluang proyek yang sedang berjalan, terutama yang dicanangkan oleh pemerintah. Misalnya, program pembangunan sektor infrastruktur, properti, dan manufaktur. Untuk itu, Kementerian Perindustrian berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan instansi lainnya, sehingga konsumsi industri semen nasional dapat ditingkatkan.
Langkah lainnya, Kementerian Perindustrian mengarahkan kepada industri-industri di dalam negeri yang menggunakan bahan baku clinker, diharapkan dapat menyerap dari produksi lokal. Upaya ini guna mengurangi impor produk serupa. Menteri Airlangga menambahkan, mekanisme yang dapat dilakukan selanjutnya adalah dengan bea masuk anti dumping, apabila pemerintah melihat ada impor yang meningkat dan harga lebih murah dari domestik.
Ia menegaskan, kebijakan-kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif, sehingga industri semen nasional dapat tumbuh dan berkembang. Kementerian Perindustrian juga mendorong diversifikasi produk barang-barang dari semen serta penerapan Standar Nasional Indonesia semen secara wajib.
Selain itu, pihaknya juga akan mendorong industri semen di dalam negeri untuk mengambil peluang pasar ekspor, meskipun keuntungan ekspor akan lebih rendah. Menteri Airlangga mengatakan hal itu mengingat sekarang Vietnam juga kelebihan produksi semen. Indonesia sendiri memiliki pabrik semen di Vietnam.
Sementara itu Kementerian Perindustrian mengingatkan pelaku industri semen di dalam negeri untuk terus membangun ekosistem inovasi. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat, baik di tingkat regional maupun internasional. Inovasi tersebut bisa menjadi keuntungan bagi perusahaan karena lebih efisien, terutama dalam mengatasi kelebihan kapasitas produksi semen nasional.
Menurut Menteri Airlangga, pembangunan industri strategis seperti pabrik semen perlu dijaga keberlanjutannya, karena membawa efek berganda bagi perekonomian daerah dan nasional, antara lain penyerapan tenaga kerja dan penumbuhan industri kecil berbasis semen yang bisa dikembangkan.
Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan percepatan penggunaan biodiesel. Menurut presiden percepatan penggunaan biodiesel dan energi baru terbarukan harus dilakukan karena pemanfaatannya masih terlalu kecil di Indonesia. Presiden Joko Widodo dalam Rapat terbatas 'Percepatan penggunaan Biodisel' di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (20/7) mengatakan, Indonesia tidak boleh hanya tergantung kepada energi fosil semata, karena suatu saat energi fosil akan habis.
Presiden Joko Widodo menilai, implementasi percepatan penggunaan biodiesel ini belum sesuai dengan yang diharapkan di lapangan. Oleh sebab itu ia menekankan penggunaan energi terbarukan dapat dimaksimalkan. Presiden Jokowi menargetkan, pemerintah setiap hari bisa melakukan penghematan kurang lebih 21 juta dolar Amerika per hari dengan bermigrasi ke penggunaan biodisel ini. Ia meminta komitmen yang kuat dari Kabinet Kerja untuk mempercepat penggunaan biodisel. Presiden Jokowi juga mengingatkan agar penggunaan bahan bakar biodiesel juga memastikan keamanan dan keandalannya sebagai bahan bakar alternatif. Sehingga penggunaan biodiesel semakin meningkat dan luas. Presiden Joko Widodo juga mengajak berbagai elemen dan unsur masyarakat untuk lebih memperkuat komitmen beralih ke penggunaan energi alternatif, baru dan terbarukan, guna mendatangkan keuntungan lebih besar bagi negara. Dengan menggunakan energi alternatif, maka Indonesia dapat mengurangi impor minyak, diikuti dengan dampak perbaikan neraca perdagangan Indonesia.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, penggunaan solar dengan kandungan minyak kelapa sawit sebesar 20% atau B20 diklaim mampu menghemat devisa negara hingga 21 juta dolar Amerika per hari, setara 302,4 miliar rupiah. Dengan penggunaan B20 pemerintah dapat menekan impor solar sekaligus meningkatkan konsumsi minyak kelapa sawit dalam negeri. Ia menjelaskan, jika dihitung dalam satu tahun, maka penghematan cadangan devisa sebagai imbas penggunaan B20 sebagai bahan bakar setara dengan 5,5 miliar dolar Amerika setara 79,2 triliun rupiah. Dengan syarat, penggunaan B20 sudah dilakukan sepenuhnya oleh sektor kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) dan non PSO.
Darmin Nasution menambahkan, penggunaan campuran minyak kelapa sawit sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Sementara persentase penggunaan minyak kelapa sawit 20% sebagai campuran solar mengacu kepada Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015. Akan tetapi, regulasi tersebut hanya mengatur penggunaan B20 pada PSO. Saat ini, pemerintah tengah merevisi peraturan agar penggunaan B20 juga diwajibkan bagi non PSO. Menurut Darmin Nasution, pemerintah memberikan masa transisi bagi pelaku industri untuk nantinya menggunakan B20 sebagai bahan bakar.
Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Muhammad Rizal mengatakan bahwa saat ini mulai terjadi pergeseran nilai-nilai Pancasila. Menurutnya nilai yang ada di pedoman hidup bangsa Indonesia itu mulai tergerus. Karena itulah nilai-nilai Pancasila perlu ditanamkan dan ditumbuhkan kembali khususnya kepada anak-anak dan pemuda.
Hal tersebut dikatakan Muhammad Rizal dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR yang merupakan kerjasama MPR dan Karang Taruna Desa Serdang Kulon Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu 22 Juli 2018. Dia memberi contoh masyarakat di perkotaan, misalnya, sudah mulai mempunyai sikap individualis, tidak mau tahu tentang orang lain. Nilai kebersamaan dan gotong royong pelan-pelan sudah mulai hilang.
Menurut Muhammad Rizal, pergeseran nilai terjadi karena pengaruh dari luar, yaitu nilai-nilai global. Selain itu, semakin banyak nilai-nilai baru yang mencoba masuk dan merongrong Pancasila, misalnya ISIS dan liberalisme. Menurutnya semua itu tidak cocok dengan Indonesia.
Dijadikannya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia membawa sebuah konsekuensi, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila telah menjadi landasan pokok sekaligus landasan fundamental untuk penyelenggaraan negara. Pancasila terdiri dari lima sila yang menjadi lima nilai dasar yang bersifat fundamental. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalamPancasila antara lain adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial.
Muhammad Rizal menjelaskan, Pancasila adalah milik bangsa Indonesia dan bukan milik perorangan atau rezim, karena Pancasila lahir dan hidup dari bumi Indonesia. Pancasila tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai agama yang ada di Indonesia. Sehingga nilai Pancasila telah mempersatukan anak bangsa.
Sila ke 1 yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai Ketuhanan yang artinya Bangsa Indonesia memberikan kebebasan pada rakyat untuk menganut menjalankan sekaligus mengamalkan ibadah berdasarkan agama masing masing individu tersebut.
Sila kedua yang berbunyi ”Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” memiliki arti yakni segenap bangsa dan rakyat Indonesia diakui sertadiperlakukan sebagaimana mestinya sesuai harkat serta martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nilai nilai pancasila ini dilandasi pada pernyataan bahwa semua manusia memiliki derajat, martabat, hak dan kewajiban yang sama.
Sila ketiga yang berbunyi "Persatuan Indonesia" memiliki makna dan nilai persatuan. Sila ketiga merupakan wujud berupa tekat kuat dan utuh yang berasal dari berbagai aspek kehidupan yang memiliki satu tujuan dan tergabung menjadi satu yakni Indonesia.
Pancasila sila keempat yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan" menegaskan bahwa segala proses pengambilan keputusan harus didasarkan pada asas musyawarah sehingga dapat menciptakan kesepakatan bersama. Selain itu nilai pancasila sila keempat juga menegaskan bahwa pemerintahan yang dilaksanakan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Pancasila sila kelima yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" menegaskan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus tercipta keseimbangan yang sesuai antara hak dengan kewajiban.