VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin. Pada kesempatan tersebut pemerintah Malaysia secara langsung menyatakan kesediaannya untuk membantu memberikan akses pendidikan kepada anak–anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Menurut Menteri Luar Negeri Saifuddin Abdullah dalam penyataan pers bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Pemerintah Malaysia akan memfasilitasi pembangunan sekolah Indonesia di Sabah untuk melengkapi Sekolah Indonesia di Kuala Lumpur dan Johor yang telah dibangun sebelumnya.

“ Kita juga menyampaikan bahwa Kerajaan Malaysia bersedia untuk memfasilitasi keperluan untuk mendobohkan (membangun-red) sekolah Indonesia yang sudah ada sekarang di Kuala Lumpur dan di Johor. Tetapi permohonan daripada Indonesia adalah untuk sekolah di Sabah. Jadi ini akan kita facilitate “.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan Pemerintah Malaysia yang mendukung pemberian akses pendidikan bagi anak–anak TKI di Malaysia. Menurut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ada perbedaan pola pikir dari Pemerintah Malaysia di bawah pimpinan Perdana Menteri Mahathir Mohamad saat ini yang mengutamakan akses pendidikan bagi anak–anak usia sekolah, termasuk anak–anak TKI. Saat ini Indonesia dan dan Malaysia sepakat untuk bekerjasama mengembangkan pusat pembelajaran atau Community Learning Centre (CLC) untuk anak-anak TKI yang bekerja di Malaysia. Kedua negara akan terus mendiskusikan lokasi yang tepat untuk menambah jumlah CLC baru. Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan dirinya akan turut mendiskusikan upaya pengembangan Sekolah Indonesia dan CLC dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. (VOI/Rezha)

Israel secara resmi telah mengesahkan Undang-Undang Negara Yahudi atau Jewish Nation State Law yang dianggap semakin memarginalkan warga Palestina di negara tersebut. Pengesahan Undang–Undang tersebut, menurut Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (RI) Retno Marsudi, selain menafikkan hak–hak warga Palestina juga akan mengancam upaya penyelesaian konflik yang berdasarkan pada solusi dua negara atau two state solutions. Hal tersebut disampaikan dalam pernyataan pers bersama Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin, 23 Juli.

“ Saya ingin menyampaikan satu hal yaitu mengenai masalah diadopsinya atau disahkannya the Jewish Nation State Law pada tanggal 19 Juli oleh Parlemen Israel. Disahkannya Undang–Undang tersebut telah menafikkan hak–hak orang Palestina di Israel dan mengancam penyelesaian konflik berdasarkan two state solution.

Parlemen Israel, Knesset telah mengeluarkan undang-undang baru yang mendefinisikan negara Israel sebagai negara bangsa Yahudi. Undang–Undang tersebut menjadi kontroversi karena dianggap semakin memarginalkan warga Palestina atau etnis Arab yang telah lama mengeluh diperlakukan sebagai warga negara kelas dua. Akibat pengesahan Undang–Undang tersebut, warga Palestina akan kehilangan lima hak, antara lain hak untuk memperoleh dan menyewa tanah, hak untuk kembali, hak untuk tinggal, hak untuk hidup berkeluarga, dan hak untuk memperingati Hari Kelahiran Negara Israel sebagai hari berkabung atau Hari Nakba. (VOI/Rezha)

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menghadiri forum kerjasama parlemen antara negara-negara pasifik, Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership di Jakarta, Senin. Acara yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat  DPR RI ini dihadiri oleh 13 delegasi parlemen dari 14 negara di kawasan Pasifik. Pertemuan bertema "Human Development and Maritime Sustainability" yang fokus mendorong sumber daya manusia dan keberlanjutan pembangunan negara maritim di Pasifik. Dalam sambutannya Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong peningkatan konektifitas multilateral dalam blue economy atau kegiatan ekonomi kelautan karena negara-negara Pasifik merupakan negara maritim di Samudera Pasifik.

“ Konsep blue ekonomi atau Blue Growth adalah konsep dimana kita mempunyai tiga hal yang perlu kita perhatikan, ialah pendapatan atau income yang didapat dari kegiatan maritime. Dua, konservasi dan proteksi ekosistim kelautan. Dan sosial cultural, characteristic community yang menghubungkan kita semua. Kita pada dasarnya mempunyai hubungan-hubungan sosial budaya “.  

Sementara itu Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo sebagai tuan rumah juga menyampaikan terima kasih atas partisipasi negara-negara Pasifik dalam memajukan kerjasama multilateral khususnya di bidang maritim. Disebutkannya Indonesia sebagai negara maritim dengan pulau terbanyak dan luas memiliki potensi sebagai negara besar dan berpengaruh ke empat di dunia. Indonesia juga turut serta berkontribusi dalam berbagai forum dan kegiatan kerjasama maritim dunia. Negara yang berpartisipasi dalam Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership antara lain Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Palau, Papua New Guinea, Marshall Island, Solomon Island, Tonga, Tuvalu, Polinesia dan New Caledonia. (voi/rizki)

Indonesia dan Malaysia telah sepakat untuk memepercepat perundingan batas wilayah antara kedua negara. Negosiasi batas wilayah yang dilakukan kedua negara diharapkan akan dapat menghasilkan kesepakatan berupa Border Crossing Agreement (BCA) dalam dua bulan mendatang. Karena perdagangan perbatasan tidak akan dimulai jika BCA tersebut belum terselesaikan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (RI), Retno Marsudi dalam pernyataan pers bersama Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin.

" Untuk batas darat kita itu sekarang sedang menegosiasikan yang dinamakan Border Crossing Agreement. Nah Border Crossing Agreement tadi kita cek satu sama lain. Kita sepakat bahwa dalam satu dua bulan ini kita bisa selesaikan. Nah kalau BCA ini sudah selesai maka border trade-nya itu bisa kita mulai bahas. Karena border trade tidak akan ada kerjasamanya kalau border crossingnya belum selesai. Oleh karena itu kita lihat OK, Border Crossing Agreement/BCA akan kita coba push diselesaikan paling tidak dalam dua bulan ".

Lebih lanjut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, untuk titik perbatasan di wilayah laut, Selat Malaka dan Laut Sulawesi akan menjadi prioritas untuk dinegosiasikan dalam waktu dekat. Setelah kedua titik perbatasan tersebut disepakati dan diformalkan, negosiasi akan dilanjutkan ke titik-titik perbatasan lainnya. Selain itu kedua negara juga telah memberikan mandat penuh kepada tim teknis yang dibentuk dari pemangku kebijakan terkait wilayah perbatasan kedua negara. Tim teknis tersebut nantinya akan melaporkan kepada Kementerian Luar Negeri yang kemudian akan menentukan hal mana yang harus segera dituntaskan. Malaysia merupakan negara tetangga dengan batas wilayah terpanjang dengan Indonesia, baik batas darat maupun batas maritimnya. (VOI/Rezha)