VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Kementerian Keuangan tengah merampungkan empat aturan baru yang akan segera disahkan beberapa pekan mendatang. Keempat peraturan yang dimaksud bertujuan untuk mendorong investasi, sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo dalam target pertumbuhan ekonomi di tahun 2018. Demikian dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat koordinasi tentang kemudahan investasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (12/3. Sri Mulyani menargetkan aturan tersebut akan selesai akhir bulan ini.

Aturan yang dimaksud adalah tax holiday atau insentif pajak yang berupa pembebasan pajak penghasilan; tax allowance atau pemberian potongan pajak; pajak Usaha Kecil Menengah (UKM); dan insentif bagi perusahaan yang melaksanakan penelitian dan pengembangan serta vokasi. Tax holiday dan tax allowance merupakan wujud insentif pajak terhadap perusahaan dengan memperhitungkan jumlah investasi yang ditanamkan. Untuk tax holiday, pembahasannya sudah hampir selesai dan tinggal menentukan kriteria industri yang dapat memeroleh manfaat kebijakan tersebut. Produk peraturan untuk tax holiday nantinya dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sri Mulyani mengatakan batasan investasi yang mendapat tax holiday akan diturunkan menjadi Rp 500 miliar dari sebelumnya Rp 1 triliun. Penurunan tersebut tanpa pembatasan usaha terkait telekomunikasi.

Mengenai tax allowance, Sri Mulyani menuturkan, tahapannya tinggal menentukan kelompok usaha apa yang bisa memanfaatkan kemudahan tersebut dan produknya akan dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Sementara itu untuk pajak Usaha Kecil Menengah (UKM), sudah ditetapkan tarifnya menjadi 0,5 persen per tahun dari yang sebelumnya sebesar 1 persen. Pembahasannya sudah final, namun Kementerian Keuangan bersama pihak terkait masih butuh waktu berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk menyiapkan drafnya.

Insentif perusahaan untuk penelitian dan pengembangan serta vokasi, sudah disusun dan sedang dalam proses finalisasi yang kemudian dirumuskan menjadi PP. Aturan pajak UKM juga dikemas dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Sri Mulyani berharap, dengan berjalannya keempat aturan tersebut nanti, dapat efektif mendorong pertumbuhan tingkat investasi, baik dalam skala besar maupun kecil. Selama ini, sebelum keempat aturan itu diterapkan, Indonesia dinilai masih belum maksimal dalam menggiatkan investasi. Menurut Sri Mulyani Indonesia memiliki karakter ekonomi yang sangat beragam. Diversifikasi itu sangat besar. Oleh karena itu pemerintah perlu menarik investasi baik padat karya,orientasi ekspor maupun Usaha Kecil Menengah (UKM).

Bulan Maret 2018, akan menjadi bulan bersejarah bagi Indonesia dalam  upaya mewujudkan  perdamaian di Afghanistan. Ulama dari Afghanistan akan bertemu dengan ulama dari Pakistan, yang salah satu unsurnya adalah dari kalangan Taliban, di Indonesia. Pertemuan ulama 3 negara yaitu Afghanistan, Pakistan dan Indonesia ini, merupakan salah satu wujud tindak lanjut kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla ke Afghanistan beberapa waktu lalu. Rencana menghadirkan ulama dari Afghanistan dan Pakistan itu telah dibicarakan dalam pertemuan lanjutan antara Wakil Presiden Yusuf Kala, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia, pekan lalu. Diputuskan bahwa yang akan diundang dalam pertemuan mendatang, bukan hanya dari kalangan pemerintah, tetapi juga dari unsur Taliban. Sebagaimana diketahui, konflik bersenjata di Afghanistan tidak kunjung mereda, apalagi dengan kehadiran milisi Taliban dan pergerakan Daulah Islamiyah. Pertanyaannya, akankah pertemuan di Jakarta segera menyelesaikan konflik bersenjata dan kekerasan yang terjadi Afghanistan ?

Konflik bersenjata di Afghanistan, tidaklah melibatkan para ulama secara langsung. Namun konflik ini  telah menjadi penyebab tewasnya aparat keamanan, milisi Taliban dan jihadis Daulah Islamiyah serta  penduduk sipil. Kehadiran pihak asing di Afghanistan dengan alasan ikut mengamankan keadaan, tidaklah menyelesaikan persoalan. 

Konflik di Afghanistan terus terjadi bukan hanya karena persoalan politik tetapi  juga ideologi atau aliran menyangkut Islam yang menjadi agama Negara tersebut. Dari sisi ideologi atau pendekatan keagamaan, rasanya peran ulama perlu dioptimalkan. Dalam perspektif ini, walaupun tidak serta merta menyelesaikan persoalan, pertemuan antar ulama ini dapat menjadi salah satu jalan mewujudkan perdamaian di Afghanistan. Para ulama di Afghanistan dan Pakistan dapat melihat kondisi di Indonesia serta mengobservasi peran dan posisi ulama dalam memelihara situasi kondusiv di negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim,

Hasil diskusi dan kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan para  ulama di Jakarta, dapat menjadi titik awal baru bagi dialog lebih lanjut di Afghanista, yang akan   membicarakan masalah teknis dan strategi taktis dalam mewujudkan perdamaian. Kredibilitas dan pengalaman Indonesia dalam merintis perdamaian memang telah terbukti.  Di Kamboja misalnya, dapat dijadikan contoh bagaimana Indonesia berhasil menginisiasi perundingan perdamaian yang akhirnya dapat diwujudkan. Selain itu, peran ulama di Indonesia dalam memelihara situasi kondusiv dan persatuan juga dapat menjadi contoh konkrit bagaimana ulama menjalankan peranannya.

Saudara, di ujung masa kerjanya yang akan berakhir November 2018, Bupati Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Amin Said Husni mendapat hadiah sebagai kabupaten terbaik di Jawa Timur dalam komitmen mendukung program aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2017. Hal itu dikatakan Bupati Amin Said Husni kepada RRI, Selasa (13/3/2018). Bupati berharap, penghargaan yang diberikan pada Rabu, 7 Maret 2018 oleh Pemprov Jatim tersebut, menjadi sebuah warisan yang terus dijaga dan ditingkatkan untuk mewujudkan Bondowoso yang lebih baik. Bupati menuturkan banyak hal yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten-Pemkab Bondowoso untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di antaranya, terus bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi-KPK, Badan Pemeriksa Keuangan-BPK dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi  (Kemenpan RB) dalam melakukan reformasi birokrasi. Sementara untuk pencegahan korupsi, pemkab Bondowoso terus memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) yang saat ini sudah mencapai level 3. Dan hanya 16 kabupaten/kota di Jawa Timur, yang mencapai level bergengsi tersebut.Ia menambahkan, saat ini sedang mempersiapkan zona integritas untuk menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Zona integritas ini merupakan manifestasi dari penghargaan tersebut.Ada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disasar untuk zona integritas ini, diantaranya, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Rumah Sakit Daerah,

Larang Pukat Trawl, Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) Berikan Solusi Bagi Nelayan Sibolga.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan tetap melarang beroperasinya kapal pukat trawl di perairan Pantai Barat Sumatera Utara, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015. Larangan pukat trawl itu ditegaskan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja, usai berdialog dengan nelayan tradisional dan modern, di Aula Nusantara kantor Walikota Sibolga, Senin (12/3/2018). Meskipun demikian , Sjarief memberikan solusi bagi nelayan modern yang selama ini menggunakan alat tangkap pukat trawl, baik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara-APBN maupun perbankan. Kapal pukat trawl di bawah 10 Gross Tonnage (GT) akan difasilitasi APBN. Sementara kapal diatas 10-30 GT akan difasilitasi lewat perbankan agar diberikan kemudahan dengan tingkat suku bunga terjangkau, tanpa harus membebani bisnis pengusaha, menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Selain itu, kata Sjarief, pihaknya mendorong para nelayan tradisional di Sibolga, agar bersama-sama memperbaiki kawasan pesisir yang rusak akibat pukat trawl.Kemudian, khusus bagi warga yang menggantungkan hidup dari hasil tangkapan nelayan seperti pedagang ikan asin dan pembelah ikan, lanjut Sjarief, pihaknya juga mendorong warga untuk segera membentuk koperasi nelayan. Menurut Sjarief, solusi yang disampaikan itu dalam waktu dekat ini akan segera direalisasikan, sehingga pengawasan terhadap aktivitas pukat trawl di Pantai Barat Sumatera Utara dapat diperketat, guna menjaga ekosistem perikanan di laut. Kehadiran Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan ke Sibolga juga turut didampingi oleh Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, Meliadi Sembiring, serta anggota DPD RI Parlindungan Purba.

Arsitektur Nusantara Bisa Bersaing Sampai Mancanegara.

Arsitektur nusantara memiliki kesempatan tampil dikancah Internasional dan setara dengan asitektur Eropa, Amerika dan lainnya. Namun demikian hal tersebut tergantung pada sikap setiap orang dalam memandang kedudukan arsitektur nusantara itu sendiri.Arsitektur nusantara tidak hanya kebanggaan bangsa Indonesia, namun juga merupakan bagian dari arsitektur dunia. Hal itu dikatakan Guru Besar Departemen Arsitektur Institut Teknologi Surabaya-ITS, Prof Dr Ir Josef Prijotomo March disela-sela acara seminar dan sarasehan arsitektur yang bertajuk "Peng-konsteks-an Arsitektur Nusantara" di kampus ITS Surabaya, pada Senin (12/03/2018). Pria kelahiran Malang, 70 tahun silam itu menambahkan dengan pesatnya kemajuan teknologi, pengetahuan mengenai arsitektur modern maupun arsitektur luar negeri begitu cepat hadir di Indonesia. Ir Budiman Hendropurnomo, salah seorang panelis juga mengungkapkan bahwa arsitektur modern kini telah menjadi tradisi di Indonesia. Bahkan, juga mulai menggeser kedudukan arsitektur asli Indonesia. Sayangnya, semua pihak terbuai arsitektur luar negeri hingga lupa hal hebat apa saja yang dimiliki Indonesia. Di samping itu, Prof Ir Gunawan Tjahjono MArch PhD dari Universitas Indonesia juga memaparkan pemikirannya terhadap arsitektur nusantara. Menurutnya, pendidikan merupakan salah satu hal yang berperan penting dalam merubah mind set bagi arsitek maupun calon arsitek nantinya.Acara Peng-konteks-an Arsitektur Nusantara ini juga mencakup sayembara makalah yang terdiri dari makalah penelitian, diskursus, studi kasus dan pengabdian. Makalah terbaik yang terpilih akan dipresentasikan dalam seminar arsitektur nusantara. Dalam acara tersebut, juga dilaksanakan diskusi terbuka terkait penerapan arsitektur nusantara dalam dunia pendidikan maupun keprofesian. Nantinya, diharapkan akan muncul pemikiran dan pandangan baru yang akan memberi sumbangan bagi hadirnya arsitektur Indonesia yang tidak meninggalkan karakter dan ciri khas dari Indonesia itu sendiri.

Direktur Jendral-Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Niken Widiastuti mengatakan masyarakat Indonesia harus memperkuat literasi media dan pengetahuan guna menangkal hoax. Menurut Niken Widiastuti, kasus penyebaran informasi hoax di Indonesia mayoritas penyebarannya 90 persen melalui digital. Hal itu dikatakan Niken Widiastuti dalam diskusi di Gedung Dewan Pers bertema Pemberantasan Hoax, Kepentingan Nasional dan Demokrasi Selasa (13/3/2018) di Gedung Dewan Pers. Ditegaskan Niken Widiastuti,   hasil monitoring Kementerian Komunikasi dan Informatika-Kemkominfo tahun 2017 lalu terdeteksi lebih dari 800 ribu informasi hoax beredar berdasarkan pendataan secara manual.  Dikatakannya, kasus penyebar hoax saracen misalnya terdeteksi mempunyai lebih dari 800 ribu akun palsu. Tujuan orang membuat hoax diantaranya provokasi, menyulut kebencian dan membangkitkan amarah dan fitnah. KBRN