VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal di tahun 2019 mendatang menjadi pembahasan khusus dalam Sidang Kabinet Paripurna di istana kepresidenan di Jakarta Senin (5/2). Dalam sidang tersebut, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada jajarannya agar waspada terhadap dinamika ekonomi dunia yang terus bergerak secara dinamis.

“ Saya ingin mengingatkan terkait dengan pelaksanaan APBN 2018 maupun Rancangan APBN 2019 agar diwaspadai, diantisipasi mengenai dinamika ekonomi dunia yang terus berubah secara dinamis. Baik yang terkait suku bunga, komoditas, arus modal masuk dan keluar, serta nilai tukar. Itu semua dapat memengaruhi perekonomian kita, memengaruhi daya saing kita “. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam sejumlah kesempatan mengajak pihak swasta untuk dapat berperan dalam perekonomian. Hal itu selain karena pemerintah mengakui peranan swasta, APBN juga memiliki keterbatasan. Oleh karenanya, Presiden meminta kepada jajarannya untuk menciptakan inovasi dan melibatkan dunia usaha swasta lebih luas lagi. (voi/rilis setkab)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Berusaha sektor Industri. Satuan tugas tersebut dibentuk sebagai tindak lanjut terbitnya  Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara melalui keterangan resmi di Jakarta, Jumat,  (2/3) mengatakan, satuan tugas ini akan melakukan pengawalan dan percepatan penyelesaian perizinan usaha industri untuk investasi di sektor industri.

Ngakan menjelaskan, guna meningkatkan investasi di sektor industri, beberapa strategi yang akan dilakukan Kemenperin adalah melakukan optimalisasi pemanfaatan fasilitas fiskal seperti tax holiday, tax allowance, dan pembebasan bea masuk impor barang modal atau bahan baku. Selain itu, Kemenperin telah mengusulkan adanya terobosan fasilitas baru bagi kegiatan investasi dalam bentuk super deduction untuk kegiatan penelitian dan pengembangan serta vokasi serta pengurangan pajak pertambahan nilai bagi industri padat karya yang mampu menyerap lebih dari 1.000 orang.

Di samping investasi, upaya yang tengah dilakukan pemerintah adalah meningkatkan ekspor. Menurut Ngakan, sebagai strategi awal untuk peningkatan ekspor, Kemenperin telah melakukan identifikasi terhadap 15 industri prioritas berorientasi ekspor pada tahun 2018, yang meliputi industri pengolahan minyak kelapa sawit dan turunannya, industri makanan dan minuman, industri kertas dan barang dari kertas, industri crumb rubber, ban, dan sarung tangan karet, serta industri kayu dan barang dari kayu. Selanjutnya, industri tekstil dan produk tekstil, industri alas kaki, industri kosmetik, sabun dan bahan pembersih, industri kendaraan bermotor roda empat, industri kabel listrik, industri pipa dan sambungan pipa dari besi, industri alat mesin pertanian, industri elektronika, industri perhiasan, serta industri kerajinan. Ia menegaskan, pihaknya juga mendorong perluasan ekspor ke pasar nontradisional, seperti negara-negara di kawasan Amerika Tengah dan Selatan, Karibia, Eropa Tengah dan Timur berikut organisasi regionalnya, Afrika, Timur Tengah, serta negara-negara di sekitar Samudera Hindia yang memiliki potensi pasar yang besar untuk digarap.

Strategi lainnya, melalui lobi dan negosiasi dalam kerangka peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral dengan mengurangi hambatan tarif dan non-tariff untuk membuka kemudahan penetrasi pasar. Upaya yang juga ditingkatkan adalah fasilitasi promosi produk dan business matching di negara tujuan ekspor baru. Ngakan menambahkan, terdapat fasilitas pembiayaan ekspor yang perlu dioptimalkan dalam rangka meningkatkan daya saing dari sisi harga di negara tujuan ekspor.

Sementara itu Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Kuliah Umum di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh, (25/2/2018) mengatakan,kekuatan ekonomi Indonesia sangat diperhitungkan sebagai salah satu pemain kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global. Indonesia mampu memberikan kontribusi sebesar 2,5 persen terhadap pertumbuhan dunia. Capaian tersebut mengungguli Korea Selatan, Australia, Kanada, Inggris, Jepang, Brasil dan Rusia. Berdasarkan hasil analisa World Economic Forum, Asia semakin mendominasi pertumbuhan dunia pada tahun 2017 dan diperkirakan hingga tahun berikutnya.

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) optimistis menjadikan Pelabuhan Sikakap di Kepulauan Mentawai sebagai sentra perikanan terbesar di wilayah Indonesia bagian barat. Potensi perikanan di pesisir barat Sumatra, terutama di Kepulauan Mentawai, memang belum tergarap optimal selama ini. Dengan dikembangkannya Pelabuhan Sikakap, diyakini akan menjawab tantangan distribusi produk perikanan yang selama ini terkendala. Wakil Gubernur Sumatera Barat,  Nasrul Abit menyebutkan, keberadaan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) di Pelabuhan Sikakap akan menampung produk perikanan budidaya dan perikanan tangkap di laut lepas. Ia  menjelaskan, nantinya, produk perikanan dari Mentawai akan lebih mudah diekspor melalui Pelabuhan Perikanan Bungus. Akses menuju Bungus lebih mudah setelah SKPT Sikakap dibangun.

Nasrul Abit mengatakan, Pemprov Sumatera Barat  juga berencana menambah panjang dermaga di Pelabuhan Sikakap, dari 50 meter menjadi 100 meter. SKPT Sikakap juga dilengkapi dengan pabrik es berkapasitas produksi hingga 15 ton per hari. Es yang diproduksi akan digunakan untuk mengawetkan produk perikanan. Nasrul Abit  menambahkan, seluruh protensi bahari yang ada di Mentawai  dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakatnya jika mampu  digarap dengan baik. Dikatakannya, sudah saatnya Mentawai fokus menggarap potensi ekonomi yang berkelanjutan, alih-alih masih bertahan dengan komoditas kayu yang sudah berpuluh-puluh tahun diambil dari Mentawai. Sementara itu Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet menambahkan, SKPT Sikakap sudah dilengkapi dengan akses jalan menuju lokasi dan bantuan 15 kapal untuk nelayan. Tidak hanya itu, pemerintah memediasi kerja sama antara koperasi nelayan di Sikakap dengan Perum Perikanan Indonesia (Perindo).

Patung Tjipto Mangoenkoesoemo Diresmikan Di Ambarawa.

Kabar selanjutnya, Patung Tjipto Mangoenkoesoemo Diresmikan di Ambarawa. Patung tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dr. Tjipto Mangoenkoesoemo di Ambarawa, Kabupaten Semarang, diharapkan menjadi pembangkit nasionalisme. Patung itu diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sabtu (3/3). Tjahjo Kumolo  Sabtu  mengatakan, hal ini dapat di maknai sebagai pembangkit rasa nasionalisme mengingat dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dengan tiga serangkai merupakan pelopor terjadinya kebangkitan nasional. Peresmian patung tersebut menurut Tjahjo Kumolo  merupakan salah satu bentuk pengungkapan rasa terima kasih sebagai penghargaan atas jasa Tjipto Mangoenkoesoemo yang telah berjasa untuk kemerdekaan Indonesia. Melalui pemikiran-pemikiran yang dituangkan dalam bentuk tulisan, Tjipto Mangoenkoeoesmo mampu membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk lepas dari belenggu kolonialisme. Tjipto Mangoenkoesoemo bersama Douwes Dekker dan Ki Hajar Dewantara adalah tiga pahlawan yang dikenal dengan nama tiga serangkai. Mereka berperan menyebarluaskan ide-ide tentang pemerintahan Indonesia dan sangat kritis terhadap pemerintahan Hindia Belanda saat itu. Tjipto Mangunkusumo dimakamkan di pemakaman umum Kupang, Ambarawa, yang lokasinya di belakang pertokoan tanpa papan penunjuk. Diharapkan, dengan adanya patung Tjipto Mangoenkoesoemo yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman disertai Taman dr. Tjipto, tokoh nasional tersebut selalu diingat oleh masyarakat.

Pemerintah  Provinsi  Usulkan Kiram Sebagai KEK Kepariwisataan Kalimantan Selatan.

Varia  Nusantara  diakhiri informasi tentang, Pemerintah Provinsi  Usulkan Kiram sebagai KEK Kepariwisataan Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan mengusulkan kawasan wisata alam Kiram sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kepariwisataan kepada pemerintah pusat. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan  Heriansyah di Banjarmasin, Sabtu, mengatakan, selain Kiram, obyek wisata lain yang akan diusulkan menjadi KEK pada 2018 adalah wisata Gunung Mawar, Riam Kanan, Lembah Kahong dan lainnya. Wisata-wisata tersebut mulai digali potensinya untuk dikenalkan ke nasional maupun dunia Internasional. Menurut dia, selain Loksado, Kalimantan Selatan  memiliki potensi wisata alam yang sangat indah, hanya saja selama ini kurang promosi.

Heriansyah mengatakan, untuk meningkatkan dan memperkenalkan potensi wisata tersebut, Pemerintah Provinsi  menggelar kegiatan promosi destinasi wisata di 13 kabupaten dan kota se Kalimantan Selatan, yang bertajuk Wisata Kalsel Travel Fair 2018. Dikatakan,  kegiatan Kalsel Travel Fair 2018 yang dilaksanakan di salah satu  Mall Banjamasin tersebut diikuti sekitar 48 peserta terdiri dari biro perjalanan, hotel, instansi pemerintah dan bank.//Kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisata ke Kalimantan Selatan sekaligus memperkenalkan potensi wisata di seluruh daerah di Kalimantan Selatan. Menurut Heriansyah, kegiatan ini juga sebagai upaya mendukung program nasional yaitu mendatangkan satu juga wisata mancanegara. Sementara itu Gubernur Kalimantan Selatan  Sahbirin Noor mengatakan, akan terus mendukung upaya pengembangan pariwisata baik untuk pengembngan infrastruktur dan promosi.

Dikatakan, Kalimantan Selatan  saat ini  sedang berupaya untuk menggali potensi pertumbuhan ekonomi baru, diluar pertambangan. Salah satunya adalah pariwisata yang terbukti mampu memberikan kontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama di sekitar lokasi wisata.

Kamis (1/3/2018), Presiden Joko Widodo melantik Inspektur Jenderal Polisi Heru Winarko sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), di Istana Negara Jakarta. Heru menggantikan Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso yang akan memasuki masa pensiun.

Melihat rekam jejaknya, Heru Winarko bukan sosok sembarangan di institusi kepolisian. Heru adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1985. Karier pria kelahiran Jakarta, 1 Desember 1962 ini cukup cemerlang di kepolisian.

Beberapa jabatan yang pernah dipegang Irjen Heru Winarko di antaranya Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Namun ada juga keraguan di beberapa kalangan tentang kemampuan Heru Winarko sebagai Kepala BNN yang baru. Hal ini mungkin karena jabatan-jabatan sebelumnya tidak berhubungan langsung dengan masalah narkoba. Sanggupkah Heru Winarko memberantas peredaran narkoba di Indonesia dan menoreh prestasi sebaik Budi Waseso atau bahkan akan  lebih baik ?

President Joko Widodo pernah mengatakan bahwa Heru dipilih untuk jabtan ini karena latar belakangnya di KPK. Diyakini Heru memiliki integritas yang diperlukan untuk jabatan tersebut mengingat peredaran uang di bisnis haram ini sangat besar dan menggiurkan. Presiden juga berharap ada standar-standar baik yang dibawa dari ke KPK ke BNN sehingga BNN menjadi lembaga yang lebih professional dari sebelumnya.
Penelitian yang dilakukan BNN bersama Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (UI) Depok menunjukkan hampir 6 juta warga Indonesia masuk dalam jeratan narkotika berbagai jenis. Rentang usianya pun cukup luas, mulai dari siswa SD hingga ke usia dewasa. Kalau ini tidak ditangani segera, Indonesia bisa kehilangan satu generasi karena pengaruh narkoba.

Banyaknya pengguna, terlebih pecandu narkoba mengakibatkan bandar maupun pengedar narkoba semakin banyak memasukkan barang haram itu ke Indonesia. Kasus terakhir adalah di­gagalkannya peredaran narkoba jenis sabu sebarat 1,6 ton dari kapal ikan asal Taiwan berbendera Singapura di perairan Kepulauan Riau.

Deputi Pencegahan BNN, Irjen Ali Djohardi Wirogioto dalam suatu diskusi Juli 2017 menyebut penggunaan narkotika di Indonesia merupakan terbesar di tingkat Asia.

Selama menjadi kepala BNN, banyak hal yang dilakukan dan berhasil diungkap Budi Waseso. Selama 2016 dan 2017, BNN menyita 100 ton lebih narkoba dari berbagai jenis dan menangani 807 kasus serta menangkap lebih dari 1200 tersangka. BNN juga berhasil mengungkap 46 jenis narkotika baru. Bahkan di tahun 2016 BNN menembak mati 79 bandar narkoba karena melawan saat ditangkap. Selain itu berhasil pula diungkapkan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari narkoba sejumlah hampir Rp10 triliun. BNN telah membentuk Satgas Antinarkoba di seluruh daerah di Indonesia yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, swasta, instansi pemerintah, dan masyarakat.

Capaian tersebut tidak hanya menunjukkan prestasi Budi Waseso, namun juga menunjukkan bahwa narkoba sudah menjadi musuh utama Negara terutama bagi generasi muda. Data tersebut menunjukkan betapa dahsyatnya gempuran jaringan narkoba di Indonesia.

Tugas berat menanti Inspektur Jenderal Polisi Heru Winarko sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) yang baru. Semoga Irjen Heru Winarko dapat melanjutkan tugas pemberantasan Narkoba dengan lebih baik lagi. Indonesia harus bebas dari peredaran narkoba. Selamat bekerja Heru Winarko.