VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Konsul Jenderal RI Jeddah, Mohamad Hery Saripudin, melakukan pembicaraan sejumlah agenda dengan Kepala Imigrasi Provinsi Madinah Al-Munawwarah, Dr. Khalid Muhammad Al Huwayshi. Pertemuan yang berlangsung di kantor wilayah imigrasi Madinah itu bertujuan menjajaki kerja sama untuk meningkatkan pelayanan keimigrasian bagi para jamaah haji Indonesia. Konsul Jenderal RI Jeddah mengusulkan tiga opsi, yaitu pengambilan biometrik jamaah dengan mobile unit oleh pejabat atau petugas Imigrasi Arab Saudi di Indonesia sebelum keberangkatan, atau melakukan integrasi biometrik data antar kesisteman Imigrasi Saudi Arabia dan Indonesia. Opsi ke tiga adalah melakukan sosialisasi mengenai teknik penerapan sidik jari yang mudah, saat pemeriksaan keimigrasian baik kedatangan maupun kepulangan dari Saudi Arabia. Hery Saripudin dalam keterangan tertulis yang diterima Republikaonline di Jakarta, Minggu (4/3) mengatakan, dengan mengintegrasikan kesisteman data biometrik jamaah dengan sistem yang ada di imigrasi Saudi, dapat dimanfaatkan sekaligus untuk verifikasi dini jejak rekam jamaah yang sebelumnya pernah tinggal di Arab Saudi, dan memudahkan proses pemeriksaan keimigrasian jamaah baik saat kedatangan maupun pemulangan pada musim haji.Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan kepada jamaah dari segala usia, Konsulat Jenderal RI Jeddah menyampaikan masukan kepada pihak imigrasi Madinah agar disediakan konter pelayanan khusus bagi jemaah haji usia lanjut saat pemeriksaan keimigrasian.

KJRI Jeddah Perkuat Komitmen Bersama Promosikan Pariwisata Indonesia di Arab Saudi

Informasi berikutnya masih dari Konsulat Jenderal RI Jeddah, Arab Saudi.Konsul Jenderal RI Jeddah, Mohamad Hery Saripudin, menegaskan komitmen Konsulat Jenderal RI Jeddah, untuk secara konsisten mendukung berbagai upaya promosi pariwisata  Indonesia di Arab Saudi. Penegasan tersebut disampaikan Mohamad Hery Saripudin saat menerima Tim Promosi Pariwisata dari Jakarta di ruang kerjanya, Selasa (27/2) lalu. Konsul Jenderal RI Jeddah dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu (3/3) berharap, partisipasi Indonesia dalam Jeddah International Travel & Tourism Exhibition 2018 yang berlangsung pada 28 Februari sampai 2 Maret lalu, di Jeddah berdampak pada peningkatan arus wisatawan Arab Saudi ke Indonesia. Oleh karena itu, Konsul Jenderal mengajak tim promosi dan pemangku kepentingan yang terlibat, untuk bekerja keras menyukseskan upaya pemerintah dalam pameran tersebut.

Pabrik Tahu dan Tempe Milik Diaspora Indonesia di Australia

Perusahaan penghasil tahu dan tempe milik diaspora Indonesia di Australia, Nutrisoy Pty. Ltd. telah meresmikan fasilitas baru di Banksmeadow, Sydney timur berupa bangunan yang akan menjadi tempat penyimpanan produk. Keterangan dari Konsulat Jenderal RI di Sydney yang diterima Antara di Jakarta, Senin (5/3) menyebutkan, peresmian fasilitas tersebut dihadiri oleh Konsul Jenderal RI Sydney, Heru Hartanto Subolo. Nutrisoy, yang telah menjadi salah satu produsen tahu dan tempe terbesar di Australia, didirikan pada tahun 1984 di Sydney oleh sebuah keluarga diaspora Indonesia, yaitu Tony Wondal beserta isterinya. Dengan semakin berkembangnya bisnis tersebut, ketiga anak mereka juga berperan aktif dalam menjalankan perusahaan dan manajemen. Nutrisoy telah memproduksi lebih dari 20 aneka tahu dan tempe berkualitas tinggi dengan tiga merek yang berbeda, yakni Nutrisoy, Soyco dan TLY, dan dijual ke seluruh pasar Australia. Nutrisoy selain menjual produk-produknya di seluruh Australia, juga ke beberapa negara secara terbatas, seperti Selandia Baru dan Kaledonia Baru. Sementara itu, Konsul Jenderal RI, Heru Subolo, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan ketekunan mereka yang berbuah kesuksesan bisnis// Heru Subolo berharap, masyarakat dan diaspora Indonesia di Australia terinspirasi oleh ketekunan dan kerja keras Tony Wondal dalam mengembangkan bisnis yang membawa nama Indonesia di Australia.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Hari Priyono menilai, impor beras yang dilakukan pemerintah harus dilihat dari berbagai aspek. Menurutnya, salah satu alasan impor beras dilakukan lantaran musim panen di berbagai wilayah yang tak serentak. Hal itu dikatakan Hari Priyono ketika ditemui RRI di Badung, Bali, Senin (5/3). Hari Priyono mengakui, secara nasional, stok beras sudah mencukupi. Hanya saja terkendala distribusi atau transportasi yang membuat ongkos pengiriman beras ke daerah lain kian mahal. Menurut Priyono, untuk mengatasi hal itu diterapkan kebijakan pengadaan beras Bulog. Namun Bulog juga memiliki kemampuan terbatas, sehingga impor beras diperlukan. KBRN

Pemerintah akan mempercepat revisi Undang-Undang-UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Anti-terorisme) untuk melawan aksi terorisme. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan-Menko Polhukam Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/3). Ia menyebutkan percepatan revisi UU itu merupakan kesepakatan yang dicapai dalam pertemuannya dengan Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI,  Kepala Badan Intelijen Negara, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Jaksa Agung terkait pembicaraan mengenai keamanan nasional. Ia mengakui revisi UU Antiterorisme sampai saat ini masih terkatung katung karena DPR mengembalikan kepada pemerintah. Ia menyebutkan pertemuan juga menyepakati bahwa karena sifatnya revisi maka tidak ada perubahan drastis yang secara substansi mengubah UU itu sehingga diharapkan pembahasannya segera selesai. Ia menyebutkan semua menyepakati bahwa upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan aksi teror, memang motornya kepolisian karena merupakan tindak pidana. Antara

Saat ini sejumlah negara tengah mengeluarkan kebijakan yang memproteksi produk-produk dalam negerinya. Ini harus diantisipasi agar tidak berimbas pada ekspor Indonesia. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna di istana kepresidenan di Jakarta Senin (5/2). Secara khusus, Kepala Negara menyinggung soal adanya kecenderungan negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang menerapkan kebijakan proteksionis dalam aktivitas perdagangannya.

“ Termasuk munculnya kecenderungan beberapa negara tujuan ekspor kita dalam menerapkan kebijakan perdagangan yang protektif, yang proteksionis, yang mengharuskan kita memperkuat daya saing ekspor kita “.

Oleh sebab itu Presiden kembali berpesan kepada jajarannya untuk mencari pasar ekspor alternatif. Dengan demikian, jika mengalami hambatan di suatu negara, produk Indonesia masih memiliki pasar di negara lain. Sebelumnya dalam pertemuan dengan para duta besar Indonesia, dan pengelola Indonesian Trade Promotion Center ITPC belum lama ini, presiden Joko Widodo juga telah menginstruksikan untuk mencari pasar-pasar alternatif nontradisional untuk meluaskan ekspor. (edit r/rilis)