VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Pandemi Corona belum juga berakhir. Beberapa negara yang semula sudah mulai melonggarkan aturan lock down, kembali pada kebijakan semula. Badan Kesehatan Dunia WHO, menyiratkan  kembali naiknya kasus COVID 19 di beberapa negara yang sudah mengendurkan aturan pembatasan.

Direktur Jenderal WHO Thedros Adhanom mengidentifikasi terjadinya lonjakan baru di Jerman, Tiongkok dan Korea Selatan setelah pemerintah negara negara itu mencabut aturan pembatasan.

Pemerintah setempat di Wuhan China baru baru ini  mengumumkan adanya kasus baru CONVID 19. Padahal satu bulan setelah dibukanya lockdown, di Wuhan tidak tercatat adanya kasus baru. Dari Jerman dilaporkan telah terjadi penambahan kasus baru setelah secara bertahap pemerintah membuka kembali kegiatan bisnis. 

Di Korea, para pelajar  harus tetap belajar dari rumah. Pemerintah Korea Selatan semula telah mengumumkan bahwa Rabu 13 Mei sekolah akan dibuka kembali. Namun rencana itu batal karena adanya kasus baru COVID 19. Belajar dari rumah diperpanjang hingga satu pekan mendatang, Di Korea Selatan kasus positif Corona hingga akhir pekan lalu mencapai hampir 11 ribu orang dengan 35 kasus baru.  Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan menyatakan kenaikan kasus terjadi disebabkan  interaksi sosial di kelab kelab malam. Karena itu,  selain memperpanjang kagiatan belajar mengajar di rumah, pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk menutup semua fasilitas hiburan malam di sekitar Seoul. Otoritas setempat berupaya melacak ribuan pengunjung Itaiwon yang merupakan distrik hiburan di Seoul. 

Dari data yang dilansir WHO dan tindakan serta kebijakan yang diambil pemerintah Korea Selatan dan Jerman, terbukti pandemi corona masih mengancam berbagai penjuru bumi. Bahkan Wuhan yang merupakan asal penyebaran Corona, dan sudah dinyatakan bebas, terbukti masih mencatat kasus baru COVID 19. Pemerintah di negara negara yang dilanda pandemi COVID 19 tidak boleh lengah. Masyarakat juga masih harus menahan diri untuk tidak merasa bebas tanpa pembatasan. Kewaspadaan dan tindakan  darurat harus tetap dilakukan di negara yang berpotensi mempunyai infeksi  baru COVID 19, termasuk di Indonesia.

Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin mengatakan Pemerintah telah menyiapkan sejumlah program pembangunan untuk pemulihan pascapandemi COVID-19, yang menyebabkan Pemerintah mengubah fokus pembangunan di tahun 2020. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam keteranganya di Jakarta, Senin,11 Mei  mengatakan, pemerintah sudah mulai melakukan pembuatan dan penyiapan program-program pemulihan, sesuai dengan prioritas yang sudah dirancangkan dan dicanangkan. Program-program pemulihan tersebut, menurut Ma'ruf Amin, akan menekankan pada bidang ekonomi sebagai sektor yang paling terdampak dalam jangka panjang oleh pandemi COVID-19. Ma'ruf Amin saat memberikan tausiyah Ramadhan Online kepada Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) mengatakan, akan ada tekanan pada sektor-sektor yang sangat terdampak dalam akibat pandemi ini, misalnya sektor ekonomi, termasuk kelompok usaha, baik usaha menengah besar (UMB) maupun usaha mikro kecil (UMK).

Selain itu, kelompok miskin juga akan mendapat perhatian Pemerintah mengingat pandemi COVID-19 juga berimbas pada meningkatnya jumlah masyarakat miskin yang diprediksi mencapai 40 persen. Ia menambahkan, pemerintah harus melakukan upaya-upaya pemenuhan hajat hidup mereka dan pemberdayaan kembali untuk memperkecil jumlah kelompok masyarakat miskin di Indonesia.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan, pemerintah segera merealisasikan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai respons pemerintah terhadap dampak pandemi Covid-19 pada perekonomian. Kementerian Keuangan menganggarkan program Pemulihan Ekonomi Nasional sebanyak 150 triliun rupiah. Aturan ini tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Sri Mulyani menjelaskan, PEN menjadi fokus pemerintah untuk menjaga dunia usaha yang saat ini sedang terpuruk. Terutama bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sangat merasakan dampak penurunan aktivitas ekonomi akibat adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurut Sri Mulyani, yang paling merasakan dampaknya adalah UMKM. Jadi ada pembebasan cicilan utang dan subsidi bunga. Fokusnya adalah kebutuhan modal kerja. Saat ini Pemerintah masih mengkaji seberapa besar kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan untuk kelangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Antisipasi jelang musim panas dan untuk mencegah kekeringan gambut yang mudah terbakar, Pemerintah meluncurkan Pelaksanaan Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau hujan buatan mulai 11 Mei 2020 untuk wilayah Riau, Jambi dan Sumatera Selatan.

Dalam acara peluncuran yang berlangsung secara virtual di Jakarta, Senin (11/05) Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ruandha Agung Sugardiman mengatakan, operasi Teknologi Modifikasi Cuaca untuk rekayasa hujan buatan dimaksudkan untuk membasahi lahan-lahan gambut di musim kemarau, dengan mengisi kanal-kanal, embung dan kolam-kolam retensi.

Ruandha menjelaskan, operasi Teknologi Modifikasi Cuaca-TMC ini akan diawali dengan Pembentukan 2 Posko di wilayah Sumatera yaitu Posko Pekanbaru yang meliputi wilayah Provinsi Riau dan sebagian Jambi, serta Posko Palembang untuk wilayah Propinsi Sumatera Selatan dan sebagian Jambi. Operasi TMC ini akan dilaksanakan selama 15 hari di masing-masing posko.

Ruandha menambahkan, setelah kedua Posko ini, rencana kedepan sesuai dengan prediksi dan rekomendasi BMKG akan dibentuk lagi tiga Posko serupa di seluruh provinsi di pulau Kalimantan.

Diharapkan Pelaksanaan TMC yang segera dimulai setelah launching, dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan menekan angka karhutla tahun 2020 secara nasional dan khususnya di propinsi-propinsi bergambut yang rawan karhutla.

Pada prinsipnya, operasi TMC meniru proses alamiah yang terjadi di dalam awan. Sejumlah partikel higroskopik yang dibawa dengan pesawat ditambahkan langsung ke dalam awan jenis Cumulus (awan hujan) agar proses pengumpulan tetes air di dalam awan segera dimulai. Dengan berlangsungnya pembesaran tetes secara lebih efektif maka proses hujan menjadi lebih cepat dan menghasilkan curah hujan yang lebih banyak.

Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyampaikan terimakasih dan penghargaan pada semua pihak yang terlibat dalam pengendalian karhutla. Tim Satgas lapangan ini tidak hanya bekerja di titik terdepan saat terjadi karhutla, namun juga rutin turun melakukan sosialisasi bahaya karhutla dan penyebaran covid-19 secara door to door (ke rumah warga).

Lebih lanjut Menteri Siti mengatakan, beberapa lokasi gambut yang terjadi kebakaran berulang, harus tetap mendapat perhatian serius. Para pihak harus memastikan bahwa gambut tetap dalam kondisi basah.

Sebanyak 165 WNI yang berkunjung ke Negeri Sabah, Malaysia, sejak sebelum wabah Covid-19 akan dipulangkan ke Indonesia oleh Konsulat Indonesia di Tawau melalui Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Ratusan WNI ini terpaksa tertahan di sana karena diberlakukan Pembatasan Kawalan Pergerakan (PKP) oleh pemerintah Malaysia sejak 18 Maret 2020. Pemulangan warga asing yang terjebak Covid-19 di negara itu mulai dilakukan pemulangan setelah ada kebijakan memperlonggar PKP setelah wabah virus Corona di Malaysia mulai berkurang.

Konsul Indonesia di Tawau, Sulistijo Djati Ismoyo, di Tawau, melalui keterangan tertulisnya, Selasa, membenarkan ratusan WNI yang tertahan di wilayah kerjanya akan dipulangkan pada Rabu, 13 Mei 2020. Djati menekankan, WNI yang akan dipulangkan ini wajib menggunakan masker, telah mendapatkan keterangan hasil negatif virus Corona berdasarkan tes PCR, melalui uji cepat dan memiliki surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan, rumah sakit atau klinik kesehatan. Antara