Presiden Joko Widodo melantik Marsekal TNI Fadjar Prasetyo sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) menggantikan Marsekal TNI Yuyu Sutisna. Presiden Jokowi juga menaikkan pangkat Fadjar Prasetyo satu tingkat, dari Marsekal Madya menjadi Marsekal.Hal itu dikatakan Fadjar setelah mengikuti sumpah yang dibacakan Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu. Baik Fadjar maupun Presiden Jokowi mengenakan masker, namun saat membimbing pengucapan sumpah, Presiden membuka masker tersebut.

Fadjar dilantik menjadi KSAU bersama dengan Laksamana TNI Yudo Margono yang dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL). Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden No 32 dan 33 TNI 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan KSAL dan KSAUdan Keputusan Presiden No 34 dan 35 TNI 2020 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Perwira Tinggi TNI. Antara

Pemerintah menganggarkan 641,17 triliun rupiah untuk pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. Program tersebut didesain untuk mendorong sisi permintaan dan suplai sekaligus. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani dalam jumpa pers secara daring di Jakarta Senin (18/5) mengatakan, dari sisi konsumsi, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah adalah memberikan subsidi atau bantuan sosial, khususnya kepada masyarakat yang miskin dan rentan secara lebih luas. Dukungan diberikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, diskon tarif listrik, Bansos Jabodetabek, Bansos tunai Non Jabodetabek, dan bantuan berupa pangan atau sembako. Sri Mulyani pun mengatakan, pemerintah telah memperpanjang masa penyaluran subsidi dan bansos baik selama tiga bulan tambahan untuk subsidi listrik dan perpanjangan hingga akhir tahun untuk bantuan tunai serta bansos untuk kawasan non Jabodetabek dan Jabodetabek.

Sri  Mulyani mengakui, dukungan ini tidak akan serta merta mensubstitusi pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang melambat signifikan pada kuartal pertama 2020. Tetapi, setidaknya dapat menahan kemerosotan konsumsi, sehingga dapat  terjaga pada level yang bisa penuhi kebutuhan, terutama kebutuhan dasar.

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah juga masih membuat desain revitalisasi konsumsi apabila nanti pembatasan sosial telah direlaksasi. Hal ini seiring perkembangan penularan Covid-19 yang mulai mampu dikendalikan. Ia menegaskan, apabila kondisi ini sudah dipenuhi, pemerintah akan memberikan stimulus dalam bentuk konsumsi yang terutama ditujukan pada sektor terkait pariwisata. Pihaknya akan mulai mendesain dengan kementerian terkait. Dari sisi suplai, pemerintah memberikan dukungan agar dunia usaha dapat bertahan menghadapi tekanan pandemi Covid-19 dan dapat rebound. Fokus pertama yang disebutkan Sri  Mulyani adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Mereka mendapatkan subsidi bunga, penundaan pembayaran cicilan pokok hingga insentif Pajak Penghasilan (PPh) dalam bentuk ditanggung pemerintah. Sri Mulyani menekankan, pada prinsipnya, intervensi dunia usaha ditujukan agar mereka mampu bertahan. Bahkan tetap menjaga agar mereka dapat  memanfaatkan (insentif) saat ekonomi bertahap pulih, untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi kembali.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan, industri makanan dan minuman merupakan sektor yang masuk kategori permintaan tinggi, meski di tengah tekanan dampak Covid-19. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya memastikan kesiapan sektor industri makanan dan minuman untuk menghadapi hari raya Idul Fitri. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Abdul Rochim di Jakarta, Minggu (17/5).

Kemenperin juga berkoordinasi dengan Gabungan Pengusaha Makan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) untuk memastikan stabilitas harga produk di pasaran.

Abdul Rochim menambahkan, penjualan produk makanan dan minuman untuk Lebaran cukup terbantu dengan adanya penjualan yang dilakukan secara daring. Berdasarkan data perusahaan e-commerce enabler SIRCLO, peningkatan permintaan yang terjadi pada produk makanan dan minuman mencapai 143 persen dari Februari hingga Maret 2020 dan diperkirakan akan terus meningkat. Menurut Abdul Rochim, peningkatan penjualan produk makanan dan minuman secara daring menunjukkan terjadinya pergeseran belanja dari yang semula pembelian langsung di toko ataupun pasar tradisional menjadi berbasis digital yang disebabkan adanya pembatasan aktivitas di luar rumah.

Pihaknya terus mendorong pengembangan sektor industri makanan dan minuman agar tetap produktif terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Apalagi, selama ini industri makanan dan minuman mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Kemenperin mencatat pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2019 mencapai 7,78 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri nonmigas yang berada di angka 4,34 persen maupun pertumbuhan industri nasional sebesar 5,02 persen. Selain itu, di tahun yang sama, sektor industri makanan dan minuman juga berkontribusi hingga 36,40 persen pada Produk Domestik Bruto industri pengolahan nonmigas.

Terkait fluktuasi harga gula di pasaran, pemerintah telah memberikan penugasan kepada pabrik gula rafinasi untuk dapat memproduksi gula kristal putih, sehingga harga gula pasir di tingkat konsumsi dapat kembali normal.

Selanjutnya, untuk menjaga keberlangsungan produktivitas industri makanan dan minuman, Kemenperin aktif melakukan monitoring terhadap ketersediaan bahan baku serta stabilitas harga. Terkait dengan pasokan bahan baku, Kementerian Perindustrian  sudah memfasilitasi agar dapat terserap oleh industri makanan dan minuman di dalam negeri.

Abdul Rochim menambahkan pemerintah telah mengeluarkan stimulus ekonomi jilid kedua untuk menjaga agar sektor riil tetap bergerak serta menjaga daya beli masyarakat. Stimulus tersebut berupa stimulus fiskal, yaitu pengurangan pajak, dan stimulus nonfiskal seperti penyederhanaan dan pengurangan impor, terutama dalam rangka pemenuhan bahan baku industri.

Antisipasi terhadap pandemi Covid 19 di berbagai negara berbeda dengan melihat kondisi yang ada di masing masing negara. Ketika 7 negara Eropa dan negara negara Asia Selatan melonggarkan aturan lockdwon atau pembatasan berskala besar, beberapa negara lainnya mengambil kebijakan berbeda.

Italia, Spanyol, Denmark, Perancis  dan Belgia termasuk negara Eropa yang melonggarkan aturan lockdown, sementara Jerman masih melaksanakannya. Sebagian besar tempat usaha di Italia sudah diijinkan oleh pemerintah untuk beroperasi setelah dua bulan tutup. Di luar kota Madrid, Pemerintah Spanyol mengijinkan warga masyarakat berkumpul hingga sepuluh orang.

Di Asia, India dan Pakistan termasuk yang melonggarkan aturan Lockdown. Sebelumnya India secara keras melarang masyarakat keluar rumah. 

Pelonggaran aturan lockdown dan pembatasan pergerakan masyarakat dilakukan pemerintah di Eropa dengan mempertimbangkan penurunan signifikan angka penularan dan angka kematian akibat Covid 19. Di Italia, jika pada akhir Maret tercatat sedikitnya 900 orang meninggal dunia, awal pekan ini dalam 24 jam hanya ada 145 orang meninggal dunia. Pemerintah Italia, rupanya berpandangan bahwa kegiatan bisnis tidaklah harus menunggu Covid 19 habis. 

Di China, negara yang merupakan asal Covid 19, jutaan warga telah kembali membanjiri tempat wisata usai berlakunya lockdown secara ketat. Di Hanoi Vietman situasi di tempat umum, pusat perbelanjaan dan tempat berkumpulnya masyarakat terlihat kembali normal.

Apa yang terjadi di negara negara yang mulai melonggarkan lockdown atau bahkan mengakhiri pembatasan pergerakan secara luas merupakan hasil upaya melakukan pencegahan. Aturan pemerintah dilaksanakan secara konsekuen oleh masyarakat. Vietnam misalnya, menunjukkan hasil yang sangat progresif, Negara yang berbatasan dengan China telah sejak awal melakukan pengaturan ketat, begitu mengetahui adanya Covid 19 di negara tetangganya itu. Hasilnya sungguh mengesankan. Vietnam yang merupakan negara ekonomi terdepan di kawasan ASEAN, telah mulai kembali membangun perekonomiannya.

Ketatnya aturan lockdown dan pembatasan pergerakan, disertai kedisiplinan warga menjadi kunci keberhasilan mengatasi Covid 19. Negara lain yang masih berkutat melawn Covid dan terdampak kehidupan ekonominya, harus belajar dari negara negara yang sudah tampak berhasil memerangi Covid 19.