VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Tanggal 20 Mei kemarin diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional bagi bangsa Indonesia. Kebangkitan yang dimulai dari pergerakan pemuda  Indonesia di tahun 1908 oleh mahasiswa kedokteran STOVIA di Jakarta bermakna bagi bangsa Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Dari pertemuan para pemuda, 20 Mei 1908 dimulailah kebangkitan  bangsa Indonesia melalui Organisasi Budi Utomo yang artinya Kepribadian yang Luhur. Sifat nasionalisme dimunculkan dalam pertemuan pemuda melalui penggunaan Bahasa Melayu sebagai Bahasa resmi bukan Bahasa jawa meskipun mayoritas yang hadir dari suku Jawa. Ditengah  pandemi Covid-19 saat ini, kebangkitan pemuda Indonesia sangat berarti bagi keberlangsungan negara. Ditangan generasi penerus bangsa, negara Indonesia bangkit dan berjaya melalui inovasi.

Pada Hari Kebangkitan Nasional 2020, Presiden Joko Widodo menandai dengan peluncuran produk kolaboratif mahasiwa Universitas Airlangga Surabaya dengan tajuk Kebangkitan #Inovasi Indonesia, Peluncuran Produk Inovasi Covid-19 yang diinisiasi oleh Kementrian Riset dan Teknologi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tersebut dilakukan secara daring ditengah pendemi Covid-19 dan penerapan protocol kesehatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dia optimis terhadap kemandirian bangsa Indonesia dalam mengahadapi Covid-19 dengan munculnya produk riset dan inovasi dalam negeri. Menurut Presiden, disaat keprihatinan akibat pandemi Covid-19 yang telah menalan ratusan ribu jiwa, harus mulai ditanamkan kebanggaan terhadap pemanfaatan produk-produk dalam negeri.

Sementara itu, Menteri Riset dan Teknologi,  Bambang PS Brodjonegoro mengatakan bahwa peluncuran produk riset dan inovasi Konsorsium COVID-19 yang bertepatan pada Hari Kebangkitan Nasional dapat dimaknai sebagai kebangkitan inovasi Indonesia. Dalam paparannya, Menteri Bambang PS Brojonegoro menegaskan bahwa sejumlah perguruan tinggi menjadi salah satu mitra kolaboratif dalam menemukan produk inovatif, khususnya menghadapi pendemi Covid-19. Menurutnya, setidaknya pengertian produk inovasi mempunyai nilai kebaruan dan nilai tambah. Selain  perguruan tinggi, Kementrian Riset dan Teknologi juga berkerjasama dengan sejumlah Kementrian, Badan dan Lembaga dalam melahirkan berbagai inovasi.

Sejatinya kebangkitan bangsa melalui inovasi tidak selalu pada pemuda tetapi pada setiap orang tanpa pandang usia. Inovasi merupakan salah satu bentuk kemandirian dan ingin melepas dari rutinitas monoton untuk keberlangsungan hidup. Sedangkan, kebangkitan merupakan ruh dari inovasi dan perubahan.Tanpa jiwa bangkit, kita tetap pada tempatnya tidak begerak, tidak bangun dan bisa jadi bersikap monoton pada situasi yang terjadi. Dengan demikian, jiwa bangkit dapat menyelaraskan perbedaan sehingga keluar dari monoton, out of the box, melalui inovasi serta perubahan. Semoga pada masa pendemi Covid-19, inovasi muncul bukan hanya dari alat kesehatan tetapi inovasi di bidang lainnya sebagai bentuk perlawan dalam mempertahankan dan menjaga keberlangsungan serta kehidupan bangsa Indonesia.

PT Pertamina (Persero), PT Nindya Karya (Persero), dan konsorsium perusahaan Korea menandatangani pengembangan proyek Refinery Development Master Plan Unit Pengolahan II Dumai. Proyek kilang Dumai tersebut bernilai 1,5 miliar dolar Amerika atau setara 22 triliun rupiah. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia seperti dirilis Antara  Kamis (12/5) mengatakan, kilang Dumai dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak dan bahan bakar minyak dalam negeri. Sehingga, akan mengurangi ketergantungan impor minyak Indonesia yang diharapkan mampu mengatasi defisit transaksi berjalan ke depan. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Ignatius Tallulembang, Direktur Utama Nindya Karya Haedar Karim, dan konsorsium Korea diwakili Chairman DH Global Holdings Co. Ltd. Jung Sam Seung, serta disaksikan secara virtual oleh Bahlil.

Menurut Bahlil, inisiatif kerja sama diprakarsai dari kunjungannya ke Korea Selatan pada akhir tahun lalu. Bahlil mengatakan, dengan menggabungkan ketiga pihak dalam proyek kilang Dumai diharapkan investasi dapat memiliki makna strategis, saat harga minyak mentah sedang turun. Bahlil menilai proyek Refinery Development Master Plan Unit Pengolahan II Dumai penting karena merupakan salah satu kilang prioritas Pertamina. Proyek ini diharapkan dapat memberi dampak ganda terhadap pemerataan pembangunan di Indonesia secara keseluruhan.

Megaproyek tersebut, yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dikatakan, BKPM mendorong terciptanya kemitraan strategis antara perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk menjalankan proyek tersebut. Menurut Bahlil, pihaknya akan libatkan juga pengusaha nasional yang ada di daerah, sehingga terjadi kolaborasi. Pihaknya juga akan bantu terkait insentif fiskal dan perizinannya.

Sementara itu Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Ignatius Tallulembang membenarkan kilang Dumai menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Dengan penandatanganan nota kesepahaman  tersebut , Nindya Karya dan konsorsium Korea telah menjadi mitra strategis bersama Pertamina dan akan melakukan kajian upgrading kilang Dumai. Pertamina berharap pada Desember 2020 ada milestone penting yang dapat dicapai. 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan 90 persen BUMN dari total 142 perusahaan terkena imbas Covid-19. Hal ini berimplikasi pada dividen yang disetorkan perusahaan ke negara yang diperkirakan bisa hanya setengah dari target yang dicanangkan. Demikian dikatakan Menteri BUMN Erick Thohir dalam video conference di Jakarta, Rabu (20/5).

Menurut Erick Thohir hanya 3 BUMN yang tidak terlalu terkena dampak Covid-19, yakni Telkom, BUMN kesehatan, dan Kelapa Sawit. Oleh sebab itu pihaknya tetap terus berusaha untuk memperbaiki keuangan perusahaan-perusahaan milik negara. Ia juga telah memerintahkan mereka untuk mengevaluasi belanja modalnya. Salah satunya dia mendorong BUMN untuk memangkas belanja modalnya, seperti yang dilakukan PT PLN (Persero) yang mengurangi hampir 39 triliun rupiah. 

Erick Thohir juga mendorong BUMN untuk melakukan restrukturisasi utang, contohnya global bond yang sebagian besar memakai recycle bond yang harga bunganya lebih tinggi. Ia juga mendorong BUMN untuk terus mencari pinjaman dengan bunga murah.

Adapun besaran dukungan pemerintah kepada BUMN pada 2020 mencapai lebih dari 149 triliun rupiah dalam bentuk penjaminan untuk kredit modal kerja baru dan Penyertaan Modal Negara (PNM).

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan, ada sejumlah kriteria Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan dibantu oleh pemerintah. Salah satu kriteria ini yakni perusahaan yang memiliki pengaruh besar terhadap hajat hidup masyarakat. Pemerintah telah menetapkan sejumlah skala prioritas dalam membantu BUMN. Beberapa skala prioritas yang dimaksud, antara lain BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur, pangan, transportasi, sumber daya alam (SDA), keuangan, manufaktur, energi, dan pariwisata.

Febrio Kacaribu menjelaskan, sejumlah BUMN terkena dampak dari pandemi COVID-19, dikarenakan pasokan bahan baku terganggu dan suplainya tidak terserap. Contohnya, adanya kelebihan pasokan baja di pasar domestik dikarenakan arus masuk baja impor dari Tiongkok. Selain itu jumlah produksi menurun karena penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar-PSBB. Dari sisi permintaan, hal ini disebabkan oleh adanya penurunan daya beli, permintaan, dan penjualan. Dari segi operasional, terjadi pembatasan atau penghentian operasi perusahaan. Hal ini menyebabkan sebagian proyek tertunda penyelesaiannya, sehingga untuk biaya operasional yang harus dikeluarkan membengkak. Pembayaran beberapa komitmen pemerintah juga terlambat, sehingga likuiditas sejumlah BUMN terganggu.

Persoalan ketidaktersediaan fasilitas pemusnah limbah medis di wilayah terpencil menjadi perhatian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di masa darurat percepatan penanganan pandemi COVID-19. Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Regional Pengelolaan Limbah Medis Masa Pandemi COVID-19 yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara virtual bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi, seluruh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan Kementerian Kesehatan, di Jakarta, Senin.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, KLHK Rosa Vivien Ratnawati, meminta Dinas Lingkungan Hidup mendukung dan membantu fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan tata cara penguburan  sesuai Peraturan Menteri LHK tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Dikatakannya, limbah medis merupakan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang wajib dikelola baik masa normal, terlebih di masa darurat pandemi COVID-19. Pemusnahan limbah infeksius tersebut secara tepat dan benar sangat penting, untuk memutus mata rantai penularan dan menekan penyebaran COVID-19.

Saat ini, limbah medis tidak hanya dari RS Rujukan dan RS Darurat COVID-19, namun dapat bersumber dari masyarakat/rumah tangga Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) seperti limbah masker bekas dan Alat Pelindung Diri (APD) bekas.

Vivien Ratnawati mengatakan jumlah limbah medis dari pandemi COVID-19 ini meningkat 30 persen, sedangkan kapasitas pengolahan limbah B3 medis di beberapa daerah terutama di luar Jawa masih terbatas.

Sementara itu, Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 KLHK Sinta Saptarina Soemiarno pada kesempatan yang sama menuturkan, respon dan upaya solusi pemecahan kesenjangan kapasitas pemusnahan limbah medis adalah pembangunan 32 Fasilitas Pemusnah Limbah B3 medis di 2020-2024 dengan APBN KLHK yang akan diserahkan dan dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah.

Keberadaan fasilitas ini juga bertujuan untuk mendukung fasilitas pelayanan kesehatan agar fokus meningkatkan pelayanan medis bagi masyarakat. Sistem monitoring kinerja fasilitas ini juga menjadi prioritas pemantauan KLHK.