VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Di tengah perang melawan pandemi Covid-19, tekanan ekonomi yang disebabkan oleh wabah corona juga dirasakan oleh industri media massa yang merupakan salah satu garda depan dalam penanangan pandemi tersebut.

Perusahaan media di dunia termasuk di Indonesia, apapun platformnya, mengalami kesulitan. Media cetak kesulitan terbit, media elektronik (televisi dan radio) mengalami peningkatan penonton dan pendengar tetapi menurun secara kue iklan, demikian pun media massa online.

Biasanya, perusahaan media memanen untung dari setiap bencana atau krisis, karena di saat seperti itulah justru semakin banyak masyarakat yang mengakses ke media untuk  mencari informasi/berita terkait krisis atau bencana. Karena banyaknya yang mengakses media, maka penjualan media cetak meningkat dan rating media siaran juga meningkat tajam.  Dari peningkatan oplah dan rating itulah (termasuk media online), kemudian mendapatkan pundi-pundi iklan yang lumayan.

Tetapi di tengah pandemi Covid-19, teori oplah dan rating itu tidak berlaku. Ini artinya, aksesibiltas publik tidak berbanding lurus dengan order iklan yang masuk. Walaupun semakin banyak masyarakat yang mengakses ke media untuk  mencari informasi/berita terkait  bencana non-alam,  covid-19, namun iklan sangat minim.  Dikala iklan semakin minim yang masuk, maka tingginya pembaca dan penonton seolah-olah tidak penting.

Di tengah situasi ini, pers mengharapkan insentif dari Negara. Dewan Pers bersama asosiasi perusahaan media beberapa waktu lalu mendorong agar Negara memberikan insentif ekonomi untuk menopang keberlangsungan pers yang terdampak pandemik Covid-19. Ada tujuh poin yang diajukan oleh Dewan Pers dan asosiasi perusahaan media di antaranya adalah, pertama, mendorong Negara untuk memberikan subsidi harga kertas bagi perusahaan pers cetak sebesar 20% dari harga per kilogram komoditas tersebut. Kedua, mendorong Negara memberikan subsidi biaya listrik untuk perusahaan pers sebesar 30% dari tagihan per bulan pada periode Mei-Desember 2020. Ketiga, mendorong Negara memberikan kredit berbunga rendah dan berjangka panjang melalui Bank BUMN untuk perusahaan pers.

Tetapi,  harapan Dewan Pers  mungkin tidak terwujud. Pemerintah  tampaknya lebih condong mempertimbangkan skala ekonomi dalam memberi insentif kepada industri dan pelaku usaha. Akibatnya, industri media tidak menjadi fokus pemerintah untuk diberi stimulus dalam situasi pandemi Covid-19.  Kalau demikian, apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan media agar bisa bertahan di tengah pandemi?

Peran lembaga/industri media (pers) begitu vital bagi hidup dan tumbuhnya demokrasi di sebuah negera, termasuk Indonesia. Pers menjadi penyeimbang dalam proses penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu, industri pers tidak boleh dibiarkan terpuruk di tengah pandemi Covid-19.

Untuk mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19, perusahaan media perlu mengelola keuangannya dengan baik.  Strategi pengurangan biaya bisa dilakukan, namun perusahaan harus tetap mempertahankan produktivitas dengan memenuhi permintaan klien/pembaca. Media perlu tetap menjaga produktivitas karena saat ini merupakan kesempatan bagi perusahaan media untuk menggaet pembaca setia, dengan menyuguhkan informasi terpercaya.

Hari Idul Fitri memberikan hikmah bagi rakyat Afghanistan. Secercah harapan bagi perdamaian muncul di  negara yang terus menerus dilanda konflik bersenjata. Sejak hari Minggu, saat umat Muslim di seluruh dunia merayakan Idul Fitri, Pemerintah Afghanistan dan Kelompok Taliban melakukan gencatan senjata yang direncanakan selama tiga hari. Ini berarti menghentikan, walau sementara, perang saudara yang sudah berlangsung selama 19 tahun. Dengan gencatan senjata ini masyarakat Afghanistan dapat menikmati suasana bahagia pada hari Idul Fitri 1441 Hijriyah.

Menandai gencatan senjata itu, Pemerintah Afghanistan melepaskan 100 tahanan Taliban. Kebijakan itu sebagai respon atas dilaksanakannya gencatan senjata pada hari kedua Idul Fitri. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Afghanistan Javod Faisal bahkan mengatakan adanya kemungkinan pembebasan tawanan Afghanistan hingga 2000 orang. Pemerintah juga menyatakan, sebagai wujud gencatan senjata akan ada 100 tahanan dibebaskan setiap harinya. Hal itu tampaknya merupakan isyarat bagi adanya inisiatif untuk melakukan perundingan. 

Gencatan senjata yang menahan terjadinya baku tembak dan peledakkan bom tentu membuat rakyat negeri itu bahagia karena dapat merayakan Idul Fitri dengan tenang dan gembira, sebagaimana Muslim di negara yang tidak dilanda perang saudara atau konflik bersenjata. Sebelum dlakukannya gecatan senjata, sebagai wujud niat baik, pemerintah telah membebaskan sedikitnya 1000 tawanan, sedangkan Taliban melepaskan 300 tentara pemerintah yang ditahan.   

Gencatan senjata di Afghanistan itu segara  disambut positif setidaknya oleh lima negara termasuk Indonesia, dalam suatu pernyataan bersama. Empat negara lain adalah Jerman, Norwegia, Qatar dan Uzbekistan .

Gencatan senjata di Afghanistan telah menimbulkan suka cita di kalangan rakyat Afghanistan. Setelah bertahun tahun mereka hidup di tengah konflik, kedamaian sungguh sangat mereka rindukan. Apalagi ini seolah memberikan harapan baru bagi rakyat Afghanistan terutama pemuda, remaja dan anak anak, yang selama konflik seperti tidak punya masa depan.

Pertanyaannya kemudian, sejauh mana para pemimpin, baik di kalangan Pemerintah maupun Taliban, mampu mengendalikan rasa permusuhan. Fakta bahwa sebelumnya pernah dilakukan gencatan senjata dan tak berakhir dengan perdamaian, bisa saja akan terulang lagi pasca Idul Fitri. 

Presiden Rusia, Vladimir Putin, telah kembali ke Kremlin atau kantor kepresidenan di Moskow setelah sebelumnya berkantor di kediamannya di pinggiran ibu kota negara tersebut. Kembalinya Putin ke Kremlin menjadi kemunculan langka semasa berlakunya lockdown untuk membatasi penyebaran virus Corona(COVID-19). Seperti dilansir Reuters, Selasa (26/5/2020), Putin terpantau muncul di Kremlin pada Senin (25/5/) waktu setempat. Di Kremlin, Putin bertemu dengan kepala perusahaan Perkeretaapian Rusia, Oleg Belozyorov, dalam pertemuan tatap muka untuk pertama kalinya sejak 9 Mei, saat Rusia menggelar perayaan kemenangan atas Nazi dalam Perang Dunia II.

Dalam beberapa pekan terakhir, Putin menjalankan tugasnya sebagai Presiden Rusia dari kediamannya di Moskow bagian barat. Dia memimpin rapat pemerintahan melalui konferensi video dari sebuah ruangan. Juru bicara Putin, Dmitry Peskov, belum memberikan penjelasan saat ditanya apakah Putin telah kembali bekerja secara normal di Kremlin. Detik

Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen meminta Pemerintah jangan sampai lengah dalam evaluasi penerapan pedoman tentang penerapan tatanan kehidupan normal baru (new normal), agar penanganan COVID-19 bisa tuntas. Hal itu dikatakan Nabil dalam rilis yang diterima di Jakarta, Selasa. Pada sisi lain, Ia menyarankan Pemerintah untuk memberikan apresiasi dan sanksi (reward and punishment) kepada instansi/perusahaan yang mematuhi kebijakan di masa 'new normal' dan instansi/ perusahaan yang melanggar protokol kesehatan.

Nabil juga meminta Pemerintah untuk terus terbuka soal data, karena di antara kunci analisa kebijakan dan evaluasi, terletak pada transparansi data. Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto sudah menerbitkan pedoman tentang penerapan tatanan kehidupan normal baru. Pedoman tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Antar