Daniel

Daniel

02
June

 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun 30 unit rumah khusus nelayan di Desa Laimeo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nilai anggaran mencapai 3,6 miliar rupiah. Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengga, Hujurat dalam siaran pers di Jakarta, Senin mengatakan,  salah satu target pembangunan rumah khusus adalah para nelayan.

Hujurat menjelaskan, Kementerian PUPR membangun rumah khusus tersebut dengan tujuan agar para nelayan yang tinggal di kawasan pesisir dapat menempati hunian yang layak huni sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan perekonomiannya. (antara)

02
June

 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir optimis Indonesia  mampu  melewati masa-masa sulit di pandemi Covid-19. Keyakinan ini berkaca kepada pengalaman bangsa Indonesia yang sudah terbukti mampu bangkit melewati berbagai krisis ekonomi.

Erick di Jakarta, Senin (1/6) mengatakan, untuk mengatasi masalah ekonomi saat ini akibat Covid-19, Erick mengatakan BUMN akan terus meningkatkan investasi di dalam negeri. Ia mendorong agar BUMN lebih agresif dalam membawa investor asing dalam menggairahkan ekonomi Indonesia. (sindo)

02
June

Sebagai upaya aktif untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Antigua dan Barbuda, pemerintah Republik Indonesia telah menunjuk Paul E. Ryan, seorang pengusaha terkemuka di Antigua dan Barbuda sebagai Konsul Kehormatan Indonesia pertama untuk Antigua dan Barbuda.. Penunjukan tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 November 2019 dan dilengkapi dengan Surat Komisi. Dalam surat itu, Presiden Joko Widodo menyatakan untuk menjaga kepentingan negara dan warga negara Republik Indonesia di Antigua and Barbuda, maka ditunjuk Paul E. Ryan sebagai Konsul Kehormatan Republik Indonesia di St. John's, Antigua and Barbuda. 

Paul E. Ryan telah memulai untuk menjalankan tugasnya sebagai konsul kehormatan setelah menerima Exequatur atau Surat Pengakuan pada 4 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Antigua dan Barbuda yang bertindak atas nama Ratu Elizabeth II.  Prosesi pelantikan serta peresmian kantor Konsul Kehormatan Republik Indonesia di Antigua dan Barbuda dijadwalkan dilaksanakan pada Maret 2020.  Namun merebaknya pandemi COVID-19 membuat prosesi ini ditunda..  Duta Besar Indonesia untuk Bogota merangkap Antigua dan Barbuda, Priyo Iswanto, sebagai Duta Besar non-residen untuk Antigua dan Barbuda, mewakili Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan meresmikan kantor Konsul Kehormatan Indonesia untuk Antigua dan Barbuda saat situasi memungkinkan.

Sebagai Konsul Kehormatan, Paul E. Ryan juga berperan untuk mendukung Duta Besar Priyo Iswanto dalam mempromosikan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Antigua dan Barbuda terutama dalambidang ekonomi dan sosial budaya serta perlindungan warga negara Indonesia di Antigua and Barbuda.   Duta Besar Priyo Iswanto menyatakan keyakinannya bahwa Paul E. Ryan, dengan mempertimbangkan reputasinya yang luar biasa dan jejaring luas di negaranya, akan mampu menghidupkan dan memfasilitasi kontak bisnis ke bisnis antara pengusaha Antigua dan Barbuda dan mitra mereka dari Indonesia.

Indonesia menganggap Antigua dan Barbuda sebagai mitra penting di kawasan Karibia. Sejak terjalinnya  hubungan diplomatik pada 23 September 2011, kedua negara telah menunjukkan hubungan kuat dalam urusan bilateral maupun multilateral. Pemerintah Indonesia telah memberikan kebijakan bebas visa kepada warga negara Antigua dan Barbuda untuk mengunjungi Indonesia, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 21/2016, sebagai bagian dari fasilitasi untuk mempromosikan kontak orang ke orang.

Paul E. Ryan merupakan pengusaha terkemuka di Antigua dan Barbuda yang memiliki kerjasama intensif dengan mitra di Asia.  Saat ini Ryan  juga menjabat sebagai anggota Komite Pemulihan Ekonomi yang baru-baru ini didirikan oleh pemerintah Antigua dan Barbuda dengan fokus utama pada penciptaan lapangan kerja, diversifikasi ekonomi, penciptaan perusahaan baru dan pasar baru serta mempercepat dalam perdagangan

01
June


Presiden Joko Widodo menyiapkan empat insentif khusus bagi petani dan nelayan dalam upaya menjaga ketersediaan bahan pokok di tengah pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo  dalam Rapat Terbatas Intensif bagi Petani dan Nelayan Dalam Rangka Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok dari Istana Merdeka Jakarta, Kamis, 28 Mei mengatakan, pihaknya melihat ada beberapa skema program besar yang dapat digunakan untuk membantu para petani dan nelayan di masa pandemi ini. Insentif yang pertama melalui program jaring pengaman sosial untuk 2,7 juta petani dan buruh tani miskin serta 1 juta nelayan dan petambak.

Program sosial yang disediakan berupa program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai  desa, paket sembilan bahan pokok, dan program gratis subsidi listrik. Menurut Presiden Jokowi, tujuan utama dari skema program ini adalah meringankan beban biaya konsumsi rumah tangga dari keluarga-keluarga kurang mampu, termasuk di dalamnya ada petani dan nelayan miskin.

Insentif lainnya diberikan melalui program subsidi bunga kredit yang juga sudah diputuskan dan sudah berjalan. Presiden Jokowi menegaskan, Pemerintah telah menyiapkan dana 34 triliun  rupiah untuk merelaksasi pembayaran angsuran dan pemberian subsidi bunga kredit, yang disalurkan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR), Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), Ultra Mikro, Pegadaian, dan lewat perusahaan pembiayaan lainnya. Presiden Joko Widodo menambahkan, di sisi lain ada penundaan angsuran dan subsidi kepada para penerima bantuan permodalan yang dilakukan beberapa kementerian seperti Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, Calon Petani Calon Lahan, dan lainnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan lain-lain.

Sementara itu, usai rapat terbatas dengan Presiden, Menteri Sosial, Juliari Batubara, menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden program-program bantuan sosial untuk nelayan dan petani bersifat tunai. Kementerian Sosial juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait program-program yang sifatnya program-program bantuan sosial. Demikian Indonesiaku kali ini.

 
 
 
Area lampiran