VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendapatkan bantuan berupa perlengkapan proteksi diri dan peralatan diagnosis COVID-19 dari perusahaan asal Korea Selatan Hyundai Engineering Co Ltd. Ketua BNPB Doni Monardo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa, menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut. Dikatakan, pihaknya sangat berterima kasih atas dukungan ini, dan percaya donasi ini akan membantu Indonesia mengatasi COVID-19.

Ia juga berharap ini  memperkuat hubungan persahabatan antara Korea dan Indonesia.Bantuan ini merupakan lanjutan dari sebelumnya saat Hyundai juga menyerahkan donasi kepada Pertamedika. Total nilai kedua donasi yang diberikan mencapai 5 miliar  rupiah, terdiri atas 4.800 unit peralatan diagnosis, 260.000 unit masker, dan 1.500 unit termometer. Donasi ini akan didistribusikan ke seluruh penjuru Indonesia melalui BNPB. Antara

Berbagai Program Strategis Nasional (PSN) terus menerus dijalankan  Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tak hanya tentang membangun infrastruktur, melalui PSN pemerintah juga berfokus kepada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Upaya untuk menjamin kebutuhan pangan tersebut, pemerintah berencana menciptakan food estate, yakni suatu daerah yang ditetapkan sebagai lumbung pangan baru di Indonesia, yang ditetapkan di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil Selasa (2/6/2020) mengatakan, perlu dilakukan survei dan pemetaan di daerah yang menjadi food estate tersebut.Survei harus dilakukan bersama dan perlu melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L).Untuk penentuan batas kawasan hutan, pihaknya perlu didampingi untuk identifikasi batas tersebut. Sofyan A. Djalil berharap program food estate  dapat berjalan secara berkelanjutan, untuk itu ia menyarankan agar dibentuk Project Management Office. rri.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali memperkenalkan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kepada dunia Internasional, melalui pertemuan virtual "Foreign Policy and Global Healthcare (FPGH) Ministerial Retreat" pada Senin, 1 Juni. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa, 2 Juni mengatakan, kehadiran Program JKN-KIS telah membuka akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, sehingga banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Fachmi menjelaskan sampai dengan 30 April 2020, JKN-KIS sudah melindungi 222,9 juta jiwa atau 83,64 persen penduduk Indonesia. Program JKN-KIS juga memberi kepastian akses layanan kesehatan bagi setiap lapisan masyarakat, termasuk bagi penduduk yang miskin dan tidak mampu.  

Fachmi juga mengatakan, sejak 2014, indeks kepuasan peserta meningkat secara signifikan mulai dari 78,6 hingga menjadi 80,1 sesuai dengan peta jalan (roadmap) JKN-KIS.

Dalam kesempatan tersebut Fachmi juga menjelaskan tentang peran BPJS Kesehatan dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia, yaitu sebagai verifikator klaim rumah sakit khusus untuk kasus COVID-19. Adapun proses pembayaran klaim dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan menggunakan dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sampai dengan 27 Mei 2020, terdapat 291 Rumah Sakit  yang telah mengajukan klaim khusus untuk kasus COVID-19 di Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Beberapa klaim yang diajukan oleh Rumah Sakit  telah diverifikasi dan diajukan ke Kementerian Kesehatan untuk diproses lebih lanjut.

Pada tahun ini Indonesia didaulat menjabat sebagai Ketua "Foreign Policy and Global Healthcare (FPGH) Ministerial Retreat. FPGH Ministerial Retreat merupakan forum yang digagas oleh tujuh menteri luar negeri, yakni dari Afrika Selatan, Brazil, Indonesia, Norwegia, Prancis, Senegal, dan Thailand, yang bertujuan untuk memromosikan pentingnya isu kesehatan global dalam kerangka kebijakan luar negeri. Pada pertemuan dengan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dari negara-negara FPGH, BPJS Kesehatan diberi kepercayaan oleh Kementerian Luar Negeri menjadi tuan rumah untuk memimpin pertemuan tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan Indonesia telah menerapkan kebijakan komprehensif untuk mencapai target Perjanjian Paris. Langkah ini didukung penuh oleh pemerintah daerah. Menteri LHK dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan, pemerintah pusat lewat KLHK telah melakukan koordinasi, pemantauan dan pengawasan untuk mencapai target penurunan emisi lewat Nationally Determined Contribution (NDC) yang dituangkan dalam Perjanjian Paris dan diratifikasi pemerintah Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sampai 2030 sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional. Pemangku kepentingan di berbagai sektor dan tingkatan pemerintah bahkan kota dan kabupaten juga melakukan banyak inisiatif iklim untuk mencapai target penurunan emisi tersebut.

Koordinasi implementasi NDC di berbagai tingkatan pemerintah terus dilakukan dan berbagai kebijakan terkait perubahan iklim juga sudah berjalan seperti pendanaan anggaran nasional, penggunaan Dana Desa untuk mendukung Program Kampung Iklim (PROKLIM) dan aksi iklim yang dilakukan oleh kota dan kabupaten.

Demikian dikatakan Menteri Siti Nurbaya dalam pertemuan internasional "Virtual Ministerial Dialogue with Local and Regional Governments Strengthening Coordination to Implement the Paris Agreement" yang dilaksanakan pada Jumat (29/5). Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara seperti Italia, Malaysia, Rusia, Inggris dan Tiongkok.

Selain itu, pada 2019 subyek perubahan iklim dan manajemen bencana telah ditetapkan sebagai arus utama dalam rencana pembangunan nasional tahunan. Hal ini menjadikan isu perubahan iklim, berada setara dengan isu gender, jaring pengaman sosial dan pengentasan kemiskinan. Proses untuk meningkatkan keterlibatan kota dan kabupaten, serta pemangku kepentingan non-party lainnya sedang berlangsung.

Untuk mendukung langkah itu, Indonesia kini tengah meningkatkan sinergi antar pihak dan menyelesaikan regulasi yang mencoba merealisasikan nilai ekonomi karbon. Menteri Siti mengharapkan instrumen kebijakan dan praktik baik yang telah dijalankan dapat menjadi pendukung pemulihan dari pandemi COVID-19, menuju kondisi sosial ekonomi yang lebih adil dan tahan iklim di masa mendatang.