Anggota Komisi V DPR RI pada Rabu (6/5) melakukan rapat kerja secara virtual dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Korlantas Polri membahas antisipasi mudik 2020 pada masa pandemi Covid-19. Dalam rapat kali ini, para anggota DPR yang mengikuti rapat kerja terdengar senang setelah mendengar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan mulai Kamis (7/5) semua sektor moda transportasi dapat mengangkut penumpang lagi meski mudik tetap dilarang.

Hal itu dikatakan Budi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (6/5). Budi mengatakan, anggota DPR termasuk beruntung bisa kembali melakukan perjalanan, termasuk juga pejabat di Kementerian Perhubungan. Namun, jika hal tersebut terkait tugas negara.  Repb 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Irjen Pol Boy Rafli Amar sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Istana Negara, Rabu (6/5). Penunjukan Boy oleh presiden ini dituangkan dalam Keppres nomor 86/TPA/2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dalam jabatan pimpinan tinggi utama di lingkungan BNPT. Dengan rahmat Tuhan YME, Presiden RI menetapkan mengangkat irjen Pol Boy Rafli Amar sebagai kepala BNPT terhitung sejak saat pelantikan. Dan kepadanya diberi hak keuangan administrasi dan fasilitas lainnya setingkat menteri.

Demikian bunyi Keppres tersebut. Boy sendiri diangkat sebagai Kepala BNPT menggantikan Komjen Pol Suhardi Alius yang kini dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Badan Reserse Kriminal -Bareskrim Polri. Sementara posisi jabatan yang diisi Boy sebelumnya, yakni Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Wakalemdiklat) Polri, ditempati oleh Irjen Pol Luki Hermawan, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah-Kapolda Jawa Timur.  Repb 

Saudara pendengar, Pendemi Covid-19 telah membawa dampak serius hampir setiap sektor. Banyak kegiatan sosial and ekonomi menjadi terhambat akibat pendemi Covid-19 tanpa kecuali kegiatan ketatanegaraan dan pemerintahan. Sebetulnya, tahun 2020 ini adalah tahun politik dalam negeri karena di Indonesia akan diselenggarakan Pemilihan Umum kepala daerah –PILKADA. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Terkait pendemi Covid-18 yang belum belum duketahui kapan akan berakhir, pemerintah Indonesia akhirnya menunda pelaksanaan Pilkada di bulan September ke bulan Desember. Usul penundaan atau bahkan perubahan pelaksanaan ke tahun 2021 sudah banyak dilontarkan oleh para pengamat mengingat pada momen Pilkada, kumpulan massa akan banyak terjadi.

Melihat hal tersebut, Presiden Joko Widodo akhirnya menanda-tangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2/2020 pada Senin (4/5/2020). Perpu tersebut mengatur penundaan pemungutan suara Pilkada 2020 dari September menjadi Desember atau bias lebih lama lagi tergantung situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Sementara itu, para mengamat menilai penundaan Pilkada ke Desember 2020, kurang tepat. Peneliti Centre for Strategic and International Studies, Arya Fernandes, dalam sebuah diskusi  mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak pada Desember mendatang dirasa sulit dilakukan, dan opsi paling cepat baru bias digelar pada Maret 2021.

Sedangkan Peneliti Pusako dari Universitas Andalas, Charles Simabura mengkhawatirkan penundaan akan berefek panjang pada pelaksanaan Pilkada, terutama terkait aggaran pelaksanaan. Karena itu, dia meminta penundaan Pilkada agar tidak mengganggu anggaran yang sudah ditetapkan. Sehingga kapan pun Pilkada akan dilaksanakan, baik tahun ini maupun tahun depan.Terkait dengan anggaran usai pertemuan virtual dengan Menteri Keuangan Sri Mulyadi pada Senin (3/5), pihak Badan Anggaran DPR menyetujui Perpu No 01/2020 yang diajukan oleh Pemerintah yang didalamnya terdapat penambahan anggaran terutama dalam penanganaan Covid-19 dan rencananya hasil keputusan ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk selanjutnya disahkan menjadi UU sebelum masa siding berakhir pada 12 Mei 2020.

Pendemi Covid-19 memang cukup dahsyat hampir dapat dikatakan semua kegiatan baik berskala nasional maupun internasional ditunda tahun ini hingga tahun depan. Namun, beberapa kegiatan olahraga skala nasional setiap negara sudah ada yang dilakukan kembali dikarenakan tuntutan ekonomi dan perjanjian hukum. Namun semua itu beresiko tinggi jika tetap dilaksanakan. Jadi apapun yang terjadi penundaan Pilkada adalah tepat, mengingatdalam masa Pilkada kehebohan suasana, pengumpulan massa yang massif serta berkumpulnya orang pasti akan terjadi. Sedangkan, merujukpendemi Covid-9, salah satu upaya penghentian wabah adalah mengurangi jumlah berkumpulnya orang, Karena efek dari berkumpul akan beresiko tinggi pada penularan penyakit. Belum lagi dengan gesekan-gesekan yang kerap menimbulkan kesalapahaman dan riak-riak dalam Pilkada. Selain itu dengan penundaan pemerintah bisa lebih berkonsentrasi dalam penanganan serta penghentian pandemi Covid-19. 

“United Againts Covid 19”  “Bersatu Melawan Covid 19” itulah yang menjadi tema Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB) yang dilaksanakan secara virtual pada Senin malam (4/5). Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dari Istana Bogor, Jawa Barat hadir bersama dengan wakil dari 38 negara anggota GNB.

Dalam kesempatan itu, dia menyebut 59 tahun lalu, GNB didirikan untuk melawan “musuh bersama" yaitu  imperialisme dan kolonalisme.  Kini, musuh bersama yang harus dihadapi adalah pandemi Covid-19.  Hal serupa juga disampaikan oleh Perdana Menteri India, Narendra Modi yang mengajak anggota GNB fokus pada apa yang bisa dilakukan untuk membantu dunia memerangi krisis kesehatan.

Menteri Luar  Negeri Retno Marsudi, setelah mendampingi Presiden mengikuti pertemuan, menyampaikan hasil yang disepakati. KTT GNB kali ini menghasilkan deklarasi yang antara lain menekankan pentingnya solidaritas dan kerjasama termasuk dalam memastikan ketersediaan obat dan peralatan medis dan mencegah dampak negatif Covid-19 terhadap ekonomi. Hal lain dicatat dalam deklarasi adalah pentingnya pertukaran informasi terkait Covid-19. Yang juga disambut baik adalah Resolusi Majelis Umum PBB No 74/270 terkait Global Solidarity to Fight Covid-19, di mana Indonesia merupakan salah satu penggagas.  Bentuk konkret yang disepakati dalam KTT GNB ini adalah pembentukan  Gugus Tugas GNB, yang nantinya bertugas menyusun basis data kebutuhan medis dan kemanusiaan negara untuk selanjutnya disampaikan ke negara dan organisasi donor.

Apa yang menjadi deklarasi KTT GNB sesuai dengan gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, GNB harus berjuang untuk mendapatkan akses yang berkeadilan dan tepat waktu terhadap obat-obatan dan vaksin Covid-19 dengan harga yang terjangkau. Sebelumnya, pada forum International Coordination Group on Covid-19,  Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga mengusulkan pembentukan platform bersama untuk berbagi informasi mengenai kapasitas produksi perusahaan di bidang alat kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Indonesia memang sangat fokus terhadap penanganan Covid-19 yang kini telah memapar 215 negara. Bukan saja untuk menangani 11 ribu lebih yang positif tertular virus corona baru di Indonesia. Tetapi juga berkontribusi untuk penanganan lebih dari 3.5 juta kasus positif di dunia. Semangat kebersamaan dan gotong royong yang dimiliki Indonesia, juga menjadi modal untuk bersama dengan Gerakan Non-Blok khususnya, dan dunia secara umum bersatu untuk melawan Covid-19. Karena belum ada yang bisa memastikan, kapan pandemi ini akan berakhir. Meski pandemi ini masih jauh dari usai, dengan semangat kebersamaan melawan Covid-19,  setiap negara bisa bahu membahu untuk menekan angka sebarannya. Langkah-langkah konkret harus segera dijalankan. Seperti ajakan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada negara anggota GNB, untuk bergerak cepat, cermat dan strategis,  untuk Bersatu  Melawan Covid-19.  Bukan saja untuk mengatasi pandemi Covid-19 saat ini, tetapi menjadi lebih siap menangani pandemi yang mungkin muncul pada masa yang akan datang.