Presiden Joko Widodo memerintahkan agar seluruh bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak virus Corona baru atau COVID-19 harus mulai disalurkan pada pekan ini. Presiden, dalam pembukaan rapat terbatas secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, mengatakan berdasarkan hasil inspeksinya ke lapangan, ditemukan fakta masyarakat sudah sangat membutuhkan bantuan sosial tersebut.
Bantuan sosial untuk penanganan situasi pandemi COVID-19 itu antara lain bantuan sosial Program Keluarga Harapan, bantuan sosial langsung, Kartu Sembilan Bahan Pokok-Sembako, bantuan tambahan sembako di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dan berbagai bantuan sosial lainnya. (antara)
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un telah melakukan perombakan besar-besaran di badan pemerintahan tertinggi di Korea Utara, Komisi Urusan Negara. Menurut laporan kantor berita negara KCNA pada Senin (13/4), Kim yang merupakan ketua Komisi Urusan Negara merombak lebih dari sepertiga anggotanya.
Dikutip dari Channel News Asia, Senin (13/4), lima dari 13 anggotanya diganti dalam pertemuan parlemen Majelis Rakyat Tertinggi (SPA) negara itu pada Minggu. Korea Utara menyatakan telah menguji setidaknya 700 orang dan telah melakukan karantina terhadap lebih dari 500 orang, namun negara itu tidak memiliki kasus covid-19 yang dikonfirmasi. (mediaindonesia)
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengapresiasi langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang memberikan bantuan kepada masyarakat di daerah untuk mengonsumsi ikan yang sehat agar imunitas meningkat di tengah pandemi COVID-19.
Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Doni Monardo setelah rapat terbatas Laporan Tim Gugus Tugas COVID-19 yang dipimpin Presiden Jokowi secara virtual dari Istana Merdeka Jakarta, Senin, mengapresiasi keterlibatan seluruh pihak dalam upaya memerangi COVID-19. Doni Monardo mengimbau masyarakat untuk makan makanan yang bergizi lain untuk membantu daya tahan tubuh agar tidak terinfeksi COVID-19. (antara)
Pemerintah Malaysia menerapkan Movement Control Order (MCO) sejak 18 Maret lalu untuk meminimalkan penyebaran COVID-19. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI, Sukamta Senin (13/4) meminta Pemerintah Indonesia menerapkan strategi penyelamatan terhadap 3,5 juta Warga Negara Indonesia-WNI yang masih berada di Malaysia.
Sebab menurut Sukamta diantaranya mereka ada yang kekurangan pangan. Sukamta mengaku dirinya memperoleh informasi bahwa karena terdampak MCO, kehidupan WNI di Malaysia menjadi sangat sulit. Kondisi itu terjadi karena kebanyakan dari mereka yang bekerja di sektor informal telah diputus kontraknya. Akibatnya, yang bekerja harian lepas, praktis tidak ada pekerjaan dan kehilangan pendapatan. (rri)