VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Tiongkok pada Sabtu (11/4) melaporkan kenaikan kasus baru virus corona saat otoritas berupaya menghentikan gelombang kedua Covid-19. Kasus baru Covid-19 di Negeri Tirai Bambu ini terutama dari kasus impor dan infeksi tanpa gejala, lantaran pencabutan pembatasan kota serta perjalanan. Komisi Kesehatan Nasional China mencatat 46 kasus baru pada Jumat (10/4), termasuk 42 kasus impor, yang naik dari 42 kasus dibanding kemarin. Komisi melalui pernyataan mengatakan terdapat 34 kasus baru tanpa gejala, yang turun dari 47 dari hari sebelumnya.

Jumlah total infeksi di Tiongkok  daratan mencapai 81.953. Sementara jumlah total kematian bertambah 3 menjadi 3.339. Pembatasan perjalanan serta transit, yang diberlakukan sejak Januari membantu mengurangi jumlah kasus baru secara signifikan dari tingginya epidemi pada Februari. Namun para pembuat kebijakan mengkhawatirkan gelombang kedua, yang dipicu oleh kedatangan warga dari luar negeri atau pasien tanpa gejala. Republika

PT Kimia Farma menerima kiriman 300 ribu Rapid Test Biozek Covid-19 IgG / IgM hasil pemesanan dari Belanda sejak beberapa pekan lalu. Pengiriman ke Jakarta mulai dilakukan dari Belanda pada 10 April 2020. Paket rapid test akan tiba di Jakarta pada Sabtu (11/4). Setelah itu paket rapid testakan segera didistribusikan ke seluruh Indonesia oleh Kimia Farma. Pengiriman ini sebelumnya diserahterimakan di Belanda kepada perwakilan PT Kimia Farma, Fandji Yudha Yudistira, dan disaksikan perwakilan Kedutaan Besar RI di Belanda.

Perwakilan Biozek, Mustafa Hamid, berharap kerja sama dengan Kimia Farma berlanjut untuk jangka panjang. Menurutnya Biozek menawarkan lebih dari 1.000 varian produk. Rapid Test Biozek Covid-19 hanya salah satunya. Hal itu dikatakan Mustafa dalam siaran pers yang diterima Republika pada Sabtu (11/4). Mustofa mengatakan, Rapid Test Biozek Covid-19 IgG /IgM/Mach-E telah diakui di Eropa dan digunakan di banyak negara seperti. Alat ini telah digunakan antara lain di Italia, Prancis, Spanyol, Inggris, Jerman, dan Rusia. Republika

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan fasilitas berupa tidak memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atau ditanggung pemerintah terhadap berbagai barang dan jasa untuk penanganan wabah virus corona atau COVID-19.Demikian menurut kutipan dari keterangan resmi DJP yang diterima di Jakarta, Sabtu.Fasilitas tersebut diberikan kepada badan atau instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, dan pihak- pihak lain yang ditunjuk untuk membantu menangani wabah COVID-19 atas impor.Barang yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut terdiri dari obat-obatan, vaksin, peralatan laboraturium, peralatan pendeteksi, alat pelindung diri (APD), peralatan untuk perawatan pasien, dan peralatan pendukung lainnya.

Sedangkan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah COVID-19 meliputi konstruksi, konsultasi, teknik, manajemen, persewaan, dan pendukung lainnya.Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan pembebasan dari pemungutan atau pemotongan pajak penghasilan yakni Pasal 22 dan Pasal 22 Impor terkait impor dan pembelian barang di atas yang dilakukan oleh penerima fasilitas. Antara

Beberapa anggota parlemen di Botswana telah dipindahkan ke karantina yang diawasi oleh pemerintah setelah melanggar instruksi untuk mengisolasi diri saat negara itu mencoba untuk menghambat penyebaran virus corona. Demikian menurut pemerintah pada Jumat.Semua anggota parlemen Botswana, juga Presiden Mokgweetsi Masisi, telah diminta untuk mengarantina diri selama 14 hari dan mengikuti tes untuk virus corona, setelah seorang petugas kesehatan yang bertugas melakukan tes corona pada para anggota parlemen ternyata justru dinyatakan positif COVID-19.

Menurut Satu pernyataan yang diunggah di akun Twitter resmi pemerintah, beberapa anggota parlemen Botswana telah melanggar karantina dengan pergi ke toko-toko swalayan dan "menyebarkan risiko. Menurut Direktur pelayanan kesehatan pada kementerian kesehatan Botswana, Malaki Tshipayagae, hal ini disesalkan dan publik diberi tahu bahwa para anggota parlemen itu telah dipindahkan dari karantina rumah dan akan dikarantina di bawah pengawasan pemerintah. Antara