VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Pada kuartal pertama tahun 2020, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi  (SKK Migas) dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) telah menyelesaikan empat proyek hulu minyak dan gas bumi. Siaran pers SKK Migas yang diterima ANTARA di Ambon, Rabu, menyebutkan, kegiatan-kegiatan yang menyerap investasi sekitar 45 juta dolar AS ini memberikan tambahan produksi gas sekitar 80 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) dan menghasilkan listrik 4 MegaWatt (MW).

Ke empat proyek yang berhasil diselesaikan adalah tiga proyek gas dan satu proyek utilitas. Capaian ini merupakan salah satu usaha yang DIlakukan untuk menjaga produksi migas sesuai target.  Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Julius Wiratno mengatakan, Sepanjang tahun 2020 direncanakan terdapat 11 proyek hulu migas yang akan on stream. Mayoritas proyek merupakan pengembangan lapangan gas. Selain itu, proyek-proyek hulu migas juga akan menggerakkan sektor ekonomi di daerah dan menciptakan lapangan kerja. ANTARA

Jepang akhirnya menyatakan perang melawan COVID 19. Selasa tengah  malam 7 April 2020. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe  memutuskan darurat nasional Covid 19 setelah mengadakan pertemuan dengan seluruh unsur pemerintahan. Pertimbangan pemberlakuan darurat nasional itu adalah adanya dampak dari pandemi Covid 19 yang sangat mempengaruhi masyarakat dan ekonomi negara itu.  Untuk melaksanakan darurat nasional, pemerintah pusat bekerjasama dengan para Gubernur di tujuh wilayah yang ada. Berlakunya darurat nasional juga didasarkan pada fakta semakin meluasnya pandemic Corona. Hingga hari Minggu (5/4), secara keseluruhan terdapat lebih dari 3900 kasus Covid-19 di Jepang. Hingga Selasa 7 April korban meninggal berjumlah 92 orang. 

Sebelumya para dokter di Tokyo telah memperingatkan pemerintah bahwa keadaan sudah kritis disebabkan kapasistas rumah sakit untuk menampung korban COVID 19 semakin menipis.   

Darurat nasional akan mencegah warga untuk keluar rumah serta menutup tempat usaha selama jangka waktu sekitar satu bulan.  Para Gubernur juga berhak menggunakan fasilitas warga untuk penanganan pasien dan mereka yang terdeteksi terkena COVID 19.  Penggunaan angkutan umum selama satu bulan ke depan tidak akan dikurangi jumlahya namun volume penumpang diatur secara ketat. Pemerintah akan mengatur jarak antar satu penumpang dengan yang lainya dalam angkutan umum.

Terhadap kebijakan darurat nasional yang diambil pemerintah pusat, para pengamat ekonomi di Jepang  mengkhawatirkan terjadinya dampak secara ekonomis. Untuk mengatasi hal itu, Pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe mengeluarkan kebijakan paket stimulus senilai 108 trilyun Yen atau sekitar 20 persen dari produk domestik bruto.

Jepang akhirnya mengakui dampak dari pandemic global Convid 19. Seperti halnya negara negara industri maju lainnya, keputusan melakukan lockdown atau darurat nasional akan  mengakitbatkan penurunan laju pertumbuhan ekonomi. Jepang mungkin tidak akan jatuh pada resesi ekonomi, namun manakala pandemic Convid 19 telah berlalu, Pemerintah Shinzo Abe harus berusaha keras untuk  memacu kembali pertumbuhan ekonomi negara itu dan mempertahankan tingkat kesejahteraan rakyatnya.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Selasa (7/4/2020) menyetujui perpanjangan penerapan penguncian atau lockdown dan karantina rumah untuk menahan penyebaran virus corona baru (COVID-19).

Sekretaris Kabinet Karlo Nograles mengatakan karantina masyarakat akan berakhir pada Minggu depan tetapi akan diperpanjang hingga 30 April mendatang. Filipina adalah salah satu negara pertama yang menerapkan tindakan karantina rumah yang ketat. Kebijakan yang membatasi pergerakan dan pertemuan telah diberlakukan di sekitar ibukota Manila sejak hampir sebulan lalu. rri

Polisi belum membatasi akses jalan di wilayah Jakarta, meskipun Kementerian Kesehatan disebut telah menandatangani persetujuan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisais Besar  Sambodo Purnomo Yogo di Jakarta  Selasa (7/4) mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah Provinsi DKI soal penerapan PSBB di Jakarta. Sambodo menjelaskan,  pihaknya juga belum memutuskan soal penyekatan akses jalan di wilayah Jakarta lantaran belum ada keputusan dari Pemprov DKI.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto  menyetujui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19). Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kementerian Kesehatan Busroni menyebut surat persetujuan itu akan dikirim kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan agar segera menerapkan PSBB di wilayahnya. Busroni menyebut Jakarta telah memenuhi beberapa pertimbangan untuk penerapan PSBB, salah satunya adalah alasan kesehatan. cnn.