May
PBB Kecam Penyimpangan Kebebasan Pers Terkait Penutupan Al Jazeera
Written by Akbar
VOInews.id- Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan menentang penyimpangan apa pun terhadap prinsip kebebasan pers sehubungan penutupan stasiun siaran Al Jazeera di Israel, kata juru bicara PBB Stephane Dujarric seperti yang dikutip Sputnik, Minggu (5/5). Sebelumnya pada Minggu, pemerintah Israel dengan suara bulat memutuskan menutup kantor lokal Al Jazeera, dan menghentikan operasi saluran berita itu di Israel karena dianggap membahayakan keamanan. “Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, kami dengan tegas menentang keputusan apa pun yang membatasi kebebasan pers. Pers yang bebas, memberikan layanan yang sangat berharga untuk memastikan masyarakat mendapat informasi dan dilibatkan,” kata Dujarric.
Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi segera menandatangani perintah untuk menutup kantor Al Jazeera di Israel, menyita peralatan siarannya, memblokir situsnya dan memutus saluran penyiaran itu dari perusahaan-perusahaan kabel dan satelit. Karhi kemudian mengunggah video di media sosial yang memperlihatkan otoritas Israel menggerebek kantor Al Jazeera di Yerusalem. Ia menambahkan, petugas telah menyita sebagian peralatan saluran di kantor tersebut. Jaringan berita yang berbasis di Qatar tersebut mengecam keras tindakan Israel yang melanggar hak asasi manusia dan hak dasar untuk mengakses informasi, serta menegaskan haknya untuk terus memberikan berita kepada pemirsanya.
Sumber: Sputnik
May
Netanyahu Sebut Tuntutan Gencatan Senjata Hamas Tak Dapat Diterima
Written by Akbar
VOInews.id- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengonfirmasi pada Minggu bahwa pemerintahannya siap mencapai gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera dengan Hamas yang dituduhnya membuat tuntutan yang tidak dapat diterima. “Hamas terus mengajukan tuntutan ekstrem. Tuntutan utama mereka adalah kami menarik seluruh pasukan kami dari Jalur Gaza, mengakhiri perang dan membiarkan Hamas sendirian. Negara Israel tidak dapat menerima persyaratan ini,” kata Netanyahu melalui pesan video.
Selama putaran terakhir perundingan tidak langsung dengan Hamas, sebutnya, pemerintah Israel menunjukkan kesiapannya untuk membuat konsesi yang digambarkan sebagai tindakan murah hati oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken. Meskipun demikian, Perdana Menteri Israel menekankan bahwa pemerintahnya tidak akan pernah menyerah pada tujuan militernya di Gaza. Dia mengatakan penarikan mundur Israel dari Gaza berarti penyerahan diri Israel dan kemenangan besar bagi Hamas dan Iran.
Ia menegaskan bahwa Israel telah dan masih siap untuk membuat kesepakatan mengenai jeda pertempuran untuk memastikan pembebasan orang-orang Israel yang diculik. Israel melakukan upaya tersebut, lanjutnya, demi membebaskan 124 sandera dan kemudian akan kembali berperang. “Kami telah menghabiskan beberapa minggu terakhir untuk mengatasi hal tersebut. waktu untuk mencapai kesepakatan yang akan membawa kembali orang-orang yang diculik,” ucapnya.
Tahap pertama dari perjanjian tersebut mencakup pembebasan 20-33 sandera selama beberapa minggu dengan imbalan jeda pertempuran dan pembebasan tahanan Palestina oleh Israel. Durasi gencatan senjata bisa diperpanjang dengan bergantung pada jumlah sandera yang dibebaskan. Kemudian, sebagai bagian dari kesepakatan tahap kedua, Hamas diminta untuk menukar sandera yang tersisa, termasuk tentara Israel dan jenazahnya dengan lebih banyak lagi tahanan Palestina.
Sumber : Sputnik
May
Menlu Turki Seru Segara Muslim Tekan Israel Akhiri Penindasan
Written by Akbar
VOInews.id- Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan pada Sabtu (4/5) menyeru negara-negara Muslim untuk memberikan tekanan kepada Israel untuk mengakhiri penindasan terhadap warga Palestina dan mendesak solusi dua negara. Hal tersebut disampaikan Fidan dalam KTT Organisasi Kerjasama Islam (OKI) ke-15 di Banjul, Gambia. Fidan menekankan bahwa tidak ada satu anggota pun mempunyai hak untuk menyelesaikan perselisihan mereka mengenai “darah rakyat Palestina”. Menurut Fidan perlawanan terhadap pendudukan Israel bukan lagi perang antara Israel dengan Palestina melainkan perjuangan antara penindas dengan yang tertindas di seluruh dunia.
Menunjukkan bahwa Israel telah lolos dari tanggung jawab, Fidan mengatakan adalah tugas dari seluruh komunitas Muslim global untuk bersatu membela warga Palestina, menggunakan segala cara dan menunjukkan bahwa melanggar hukum internasional memiliki konsekuensi. Dia menggarisbawahi bahwa negara-negara Muslim harus membuktikan persatuan dan mereka dapat dapat mencapai hasil melalui diplomasi dan bila perlu dengan paksa. Fidan mengingatkan sejarah perpecahan pada negara-negara Muslim dan mengatakan hal ini tidak boleh terulang, dengan mengorbankan perjuangan Palestina demi persaingan regional. Satu-satunya pemenang dalam situasi tersebut adalah Israel dan para pendukungnya, demikian Fidan memperingatkan.
Dia menekankan bahwa masyarakat negara-negara Muslim mengharapkan hasil nyata dari pertemuan puncak di Banjul, dan menambahkan bahwa pengakuan Palestina oleh lebih banyak negara akan memberikan pukulan besar bagi Israel. Fidan menegaskan bahwa negara-negara OKI harus melakukan segala upaya untuk mengamankan keanggotaan penuh Palestina di PBB. KTT yang dihadiri 57 kepala negara anggota OKI tersebut, berlangsung hingga Minggu dengan tema utama “Meningkatkan persatuan dan solidaritas melalui dialog untuk pembangunan berkelanjutan, dan akan membahas isu-isu global, terutama situasi terkini di Palestina dan perang Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 34.000 orang. Selama KTT, tiga dokumen utama yaitu rancangan resolusi Palestina, rancangan pernyataan Banjul dan rancangan dokumen akhir, akan disampaikan kepada Dewan Menteri Luar Negeri dan selanjutnya dibahas dalam pertemuan puncak tersebut.
Sumber: Anadolu
May
Korsel Tetapkan Kuota Penerimaan Sekolah Kedokteran 1.500 Kursi
Written by Akbar
VOInews.id- Kementerian Pendidikan Korea Selatan pada Kamis mengatakan kalangan universitas telah memutuskan untuk meningkatkan gabungan kuota penerimaan sekolah kedokteran tahun depan menjadi sekitar 1.500 kursi, kurang dari 2.000 kursi yang sebelumnya diizinkan pemerintah. Pengumuman itu muncul saat pemogokan besar-besaran oleh para dokter magang memasuki bulan keempat, sebagai protes atas kenaikan kuota sekolah kedokteran yang menurut mereka akan membahayakan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Menurut kementerian dan Dewan Pendidikan Universitas Korea, sebuah asosiasi universitas jenjang empat tahun, sebanyak 31 fakultas kedokteran telah menyerahkan rencana penerimaan akhir mereka untuk 2025, yang menunjukkan peningkatan total sebanyak 1.469 kursi.
Mereka termasuk di antara 32 sekolah kedokteran yang diberi total 2.000 kursi penerimaan tambahan oleh pemerintah pada Maret. Delapan sekolah kedokteran di Seoul tidak mendapatkan kuota tambahan. Terlepas dari keputusan satu sekolah kedokteran yang tersisa, yakni Universitas Cha, total peningkatan gabungan akan berkisar antara 1.489-1.509 karena kuota universitas saat ini adalah 40 dan sekolah diperkirakan akan mencari penambahan antara 20 dan 40 kursi. Pemerintah pada awalnya mengalokasikan total 2.000 kursi tambahan untuk 32 sekolah kedokteran di luar Seoul.
Namun, pemerintah kemudian memutuskan untuk mengizinkan mereka menyesuaikan kuota penerimaan masing-masing untuk tahun depan dalam kisaran 50 hingga 100 persen dari kuota baru yang diberikan. Jika dihitung dengan total kuota saat ini, yaitu 3.058 untuk 40 sekolah kedokteran di seluruh negeri, revisi kuota sekolah kedokteran untuk 2025 akan berkisar antara 4.547 hingga 4.567 secara total. Sembilan sekolah kedokteran negeri di luar wilayah ibu kota telah memutuskan untuk menggunakan hanya sekitar 50 persen dari jatah kuota mereka.
Sementara itu, sebagian besar sekolah swasta telah memilih untuk sepenuhnya memanfaatkan jatah kuota mereka dalam rencana penerimaan mahasiswa baru pada 2025. Menurut rencana penerimaan universitas terkait pada 2026, fakultas kedokteran diharapkan untuk sepenuhnya memanfaatkan kuota yang dialokasikan pada tahun itu sehingga menghasilkan penambahan 2.000 kursi penerimaan lebih banyak dibandingkan dengan 2024.
Sumber: Yonhap-OANA