May
Pakistan Tidak Akan Berikan Pangkalan Militer Kepada Siapa Pun
Written by Akbar
VOInews.id- Pemerintah Pakistan pada Selasa menegaskan pihaknya tidak akan memberikan pangkalan militer kepada “siapa pun”, menepis laporan bahwa Islamabad telah menyediakan pangkalan kepada sekutu lamanya, Amerika Serikat. “Pakistan tidak menyediakan pangkalan militer kepada siapa pun, juga tidak akan memberikannya,” kata juru bicara Angkatan Darat Pakistan Mayor Jenderal Ahmed Sharif Chaudhry saat konferensi pers di Kota garnisun Rawalpindi, tak jauh dari ibu kota Islamabad.
Pernyataan itu untuk menanggapi pertanyaan apakah Pakistan telah memberikan pangkalan militer kepada AS di Provinsi Balochistan barat daya dan Provinsi Khyber Pakhtunkhwa di barat laut. “Seperti yang Anda katakan sendiri, ini propaganda belaka,” jawab Chaudhry saat ditanya awak media. Sebelumnya telah beredar kabar di media sosial bahwa Washington meminta Islamabad untuk mendirikan dua basis militer untuk memonitor Iran, Afghanistan dan juga China.
Sumber: Anadolu
May
Israel Paksa Warga Palestina di Rafah Untuk Segera Mengungsi
Written by Akbar
VOinews.id- Militer Israel pada Senin mengeluarkan perintah evakuasi segera kepada warga Palestina dan pengungsi lainnya dari wilayah Rafah timur, menjelang kemungkinan invasi darat yang akan dilancarkan Israel. “Tentara Israel memperluas zona kemanusiaan di Al-Mawasi dan mendesak warga Palestina untuk sementara mengungsi dari Rafah timur ke zona kemanusiaan yang diperluas,” tulis juru bicara militer Israel Avichay Adraee di X.
Perluasan zona kemanusiaan di Al-Mawasi meliputi rumah sakit lapangan, tenda, makanan, air, obat-obatan, dan perbekalan lainnya dalam jumlah besar. “Tentara juga mengizinkan kolaborasi dengan organisasi internasional tertentu dan negara-negara lain untuk memperluas cakupan bantuan kemanusiaan yang dikirim ke Jalur Gaza,” kata dia.
Namun, ia mengatakan bahwa proses tersebut akan berjalan secara bertahap berdasarkan penilaian situasi yang sedang berlangsung. “Dalam konteks ini, selebaran akan dibagikan, pesan teks dan panggilan telepon akan dikirim, dan informasi disiarkan melalui media Arab,” kata Adraee. Dia pun menegaskan bahwa tentara akan terus berupaya mencapai tujuan perang mereka, termasuk untuk menumpas kelompok pejuang Hamas Palestina serta mengembalikan semua warga Israel yang disandera. Di akun media sosialnya, militer Israel telah mengunggah peta yang menggambarkan rute evakuasi. Laporan Radio Angkatan Darat Israel menyebut keputusan untuk mengevakuasi warga dari Rafah timur diambil dalam sidang kabinet, Minggu malam (5/5). Sekitar 100.000 warga sipil diperkirakan berada di wilayah yang akan dievakuasi.
Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant disebut telah memberi pengarahan kepada Menhan AS Lloyd Austin tentang keputusan untuk memulai evakuasi penduduk dari kota di selatan Gaza itu. Pesawat Israel menjatuhkan selebaran di atas kota guna mendesak penduduk di wilayah Rafah timur untuk mengungsi dan menuju Al-Mawasi. Brosur tersebut memuat peta wilayah dan batas-batasnya, serta wilayah yang perlu dikosongkan.
Selebaran tersebut juga memperingatkan warga Palestina agar tidak kembali ke Kota Gaza atau wilayah utara Jalur Gaza, atau "mendekati pagar keamanan timur dan selatan yang berbatasan dengan Mesir." Rafah saat ini dihuni 1,4 juta pengungsi Palestina yang mengungsi dari perang, yang dimulai setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan diklaim Israel merenggut sekitar 1.200 nyawa. Hamas juga dituding menyandera 250 orang Israel. Sejak itu, serangan Israel telah menewaskan hampir 34.700 warga Palestina, serta menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza hingga penduduknya menjadi kelaparan dan rentan tertular penyakit.
Sumber: Anadolu
May
Putin Akan Dilantik Sebagai Presiden Rusia Untuk Masa Jabatan ke-5
Written by Akbar
VOInews.id- Vladimir Putin akan dilantik sebagai presiden Rusia untuk masa jabatan kelima pada upacara pelantikan yang akan diadakan di ibu kota Moskow pada Selasa (7/5). Upacara tersebut, yang dijadwalkan berlangsung di Kremlin, secara resmi akan menandai dimulainya masa jabatan enam tahun Putin, yang memenangi 87,28 persen suara dalam pemilihan presiden yang diadakan pada Maret. Setelah upacara pelantikan, pemerintahan Rusia saat ini akan mengundurkan diri dan pemerintahan baru akan mulai menjabat dengan persetujuan parlemen negara tersebut, sesuai dengan amandemen konstitusi yang dibuat pada 2020.
Dalam hal tersebut, Putin akan mengajukan calon perdana menterinya ke Duma, majelis rendah parlemen Rusia, untuk mendapatkan persetujuan. Meski parlemen mempunyai kekuasaan untuk menerima atau menolak kandidat tersebut, Putin akan dapat langsung menunjuk perdana menteri tanpa memerlukan persetujuan parlemen jika anggota parlemen menolak kandidat tersebut sebanyak tiga kali. Dalam kasus seperti itu, Putin juga berhak membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan parlemen baru. Menurut media lokal, Perdana Menteri saat ini Mikhail Mishustin kemungkinan akan diangkat kembali karena dia secara luas dipandang sebagai kepala pemerintahan yang sukses berdasarkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut meski perang Rusia-Ukraina sedang berlangsung dan sanksi ekonomi berikutnya dari Barat.
Putin akan secara langsung menunjuk menteri luar negeri, pertahanan, kehakiman, situasi darurat, dan dalam negeri melalui konsultasi dengan Dewan Federasi, majelis tinggi parlemen Rusia. Dikatakan bahwa Menteri Luar Negeri saat ini, Sergey Lavrov, dan Menteri Pertahanan Sergey Shoygu akan mempertahankan jabatan mereka, sementara kementerian yang terkait dengan ekonomi dan keuangan juga diperkirakan tidak akan mengalami perubahan.
Namun, karena adanya kritik masyarakat terhadap kebijakan pendidikan, olah raga dan kebudayaan, mungkin akan terjadi beberapa perubahan pada kementerian terkait dan ada pula kemungkinan dibentuknya Kementerian Pemuda. Berdasarkan undang-undang Rusia, proses persetujuan pemerintahan baru dapat memakan waktu paling lama hingga 20 Mei, meski daftar calon perdana menteri dan dewan menteri diperkirakan akan diserahkan ke parlemen segera setelah upacara pelantikan.
Sumber: Anadolu
May
Menlu Turki Desak Negara-Negara Muslim untuk Tekan Israel
Written by Rama
VOInews, Banjul: Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan pada Sabtu (4/5/2024) menyeru negara-negara Muslim untuk memberikan tekanan kepada Israel. Dikutip Anadolu, tujuannya untuk mengakhiri penindasan terhadap warga Palestina dan mendesak solusi dua negara di Israel dan Palestina. Fidan menyampaikan hal itu dalam KTT Organisasi Kerjasama Islam (OKI) ke-15 di Banjul, Gambia.