May
WHO, Meksiko, Dan Nikaragua Kutuk Keras Serangan Terhadap PM Slovakia
Written by Akbar
Voinews.id- Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus dan pihak berwenang Meksiko dan Nikaragua mengutuk upaya pembunuhan terhadap Perdana Menteri Slovakia Robert Fico dan berharap dia segera pulih. "Berita buruk dari #Slovakia. Kami mengutuk tindakan kekerasan seperti itu dan berharap Perdana Menteri Robert Fico segera pulih sepenuhnya. Duka kami bersama keluarganya dan rakyat Slovakia," kata Sekjen WHO di X pada Rabu. Sementara itu Presiden Nikaragua Daniel Ortega dan Wakil Presiden Rosario Murillo mengirimkan surat kepada Presiden Slovakia Zuzana Caputova yang mengutuk percobaan pembunuhan tersebut yang menurut mereka sebuah tindakan teroris. Ortega dan Murillo menyampaikan solidaritasnya kepada Slovakia dan mengutuk upaya untuk "membungkam" orang-orang untuk membuat keputusannya sendiri, kata surat itu.
“Kami menyampaikan kepada Anda solidaritas kami dan… menegaskan kembali penolakan mutlak kami terhadap upaya kekerasan untuk membungkam suara dan tujuan masyarakat dan pemerintah, yang secara berdaulat berhak mengambil keputusan sendiri,” kata para pejabat Nikaragua. Selain Nikaragua, Kementerian Luar Negeri Meksiko juga mengungkapkan penolakan segala bentuk kekerasan terkait serangan terhadap perdana menteri Slovakia tersebut.
“Kementerian Luar Negeri mengutuk serangan terhadap Perdana Menteri Slovakia Robert Fico, menegaskan kembali penolakan kami terhadap segala jenis kekerasan. Kami berharap dia cepat pulih,” kata kementerian itu pada X. Fico ditembak pada Rabu saat rapat lapangan pemerintah di kota Handlova, yang terletak 190 kilometer timur laut Bratislava. Perdana menteri itu dilarikan ke rumah sakit, dilaporkan dengan luka di perut dan dada. Media Slovakia melaporkan bahwa Fico mengalami koma selama 24 jam setelah menjalani operasi.
Wakil Perdana Menteri Slovakia dan Menteri Lingkungan Hidup Tomas Taraba mengatakan kepada BBC bahwa Fico "tidak berada dalam situasi yang mengancam nyawa saat ini," dan menambahkan bahwa ia yakin perdana menteri "akan bertahan" pada akhirnya. Percobaan pembunuhan tersebut dilaporkan dilakukan penulis dan pendiri klub literasi berusia 71 tahun Juraj Centula, yang menggunakan senjata laras pendek yang terdaftar secara sah. Dia melepaskan tembakan lima kali ke arah Fico sebelum akhirnya ditahan di tempat dan menurut Kementerian Dalam Negeri Slovakia, serangan bermotif politik.
Fico dikenal karena penolakannya yang keras terhadap keanggotaan Ukraina di NATO dan pasokan militer ke Kiev, dengan alasan hal itu akan mengarah pada "perang dunia ketiga". Pada awal Mei, Fico menanggapi pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron tentang kemungkinan penempatan tentara Eropa ke Ukraina dengan mengatakan bahwa Bratislava tidak akan melakukan hal tersebut karena hanya akan menyebabkan eskalasi konflik lebih lanjut. Ia juga mengatakan bahwa Slovakia bukanlah negara yang tertarik menjadikan Rusia sebagai musuhnya.
Sumber: Sputnik
May
Israel Tolak Resolusi PBB Tentang Keanggotaan Palestina
Written by Akbar
VOInews.id- Pemerintah Israel pada Rabu menolak resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan evaluasi ulang upaya Palestina untuk menjadi anggota PBB dan memberinya hak tambahan. "Hari ini, Pemerintah menentang keputusan PBB pekan lalu untuk memajukan pengakuan negara Palestina," kata kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah pernyataan. "Tidak ada yang akan menghalangi kami, menghalangi Israel, untuk mewujudkan hak dasar kami untuk membela diri - baik Majelis Umum PBB maupun badan lainnya. Kami akan berdiri bersama dengan kepala tegak untuk membela negara kami," tambahnya.
Pemerintah Israel menyatakan resolusi Majelis Umum PBB tidak akan mengubah status wilayah yang dimaksud. “Tidak ada satu pun isi perjanjian ini yang memberikan hak apa pun, atau mengurangi hak apa pun dari Negara Israel dan Orang-orang Yahudi di Tanah Israel,” tambahnya. Resolusi tersebut “tidak akan menjadi dasar perundingan di masa depan, dan tidak akan menghasilkan solusi damai.”
"Tidak ada satu pun isi resolusi ini yang memberikan hak apa pun, atau mengurangi hak apa pun dari Negara Israel dan Orang-orang Yahudi di Tanah Israel," tambahnya. Resolusi tersebut "tidak akan menjadi dasar perundingan di masa depan, dan tidak akan menghasilkan solusi damai." Palestina mengajukan permohonan keanggotaan penuh di PBB pada 2011 tetapi tidak menerima dukungan yang diperlukan dari Dewan Keamanan. Pada 2012, Palestina memperoleh "status pengamat permanen" di PBB.
Sumber: Anadolu
May
Mesir Sebut Israel Yang Bertanggung Jawab Atas Penutupan Rafah
Written by Akbar
VOInews.id- Mesir menyalahkan Israel atas penutupan perlintasan perbatasan Rafah di Jalur Gaza selatan di tengah serangan militer di kawasan itu. "Israel bertanggung jawab penuh atas bencana kemanusiaan yang dihadapi warga Palestina di Jalur Gaza," kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir. Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry pada Selasa (14/5) mengecam kebijakan Israel yang “memutarbalikkan fakta dan menghindari tanggung jawab,” kata pernyataan itu.
Shoukry menganggap "kendali Israel di sisi Palestina pada perbatasan Rafah, operasi militer di sekitar terminal, dan bahaya yang diakibatkan terhadap pekerja bantuan dan pengemudi truk” menjadi alasan utama kegagalan membawa bantuan melalui penyeberangan Rafah. Dia juga mengecam keras “upaya Israel yang bersungguh-sungguh untuk mengalihkan tanggung jawab ke Mesir atas krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jalur Gaza.”
Pekan lalu, Israel merebut perbatasan Rafah di sisi Palestina, yang merupakan jalur penting bagi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, hingga menyebabkan seluruh penduduk wilayah tersebut berada di ambang kelaparan. Jalur Gaza telah berada di bawah blokade Israel yang melumpuhkan sejak Oktober 2023. Namun, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, pada Selasa pagi menyerukan pembukaan kembali penyeberangan Rafah dan menyalahkan Mesir karena mencegah pengiriman bantuan ke Gaza.
Sumber: Anadolu
May
Biden Akan Lawan Upaya DPR AS Paksakan Pengiriman Senjata ke Israel
Written by Akbar
VOInews.id- Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melawan upaya Dewan Perwakilan Rakyat AS memaksanya mengirimkan persenjataan ke Israel menyusul keputusannya menahan pengiriman apabila Israel meneruskan serangannya ke Kota Rafah di Jalur Gaza selatan. Merespons penundaan itu, sejumlah anggota DPR AS dari Partai Republik sebelumnya mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang akan memaksa pemerintah AS mencabut penundaan pengiriman senjata.
Presiden Biden berjanji akan memveto RUU tersebut. "RUU tersebut akan mengganggu upaya presiden melaksanakan kebijakan luar negeri yang efektif," demikian pernyataan Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih pada Selasa (14/5). "Jika presiden menerima naskah RUU tersebut, ia pasti akan memvetonya," lanjut pernyataan itu. Anggota DPR AS dalam beberapa hari mendatang akan membahas RUU Bantuan Keamanan Israel, yang salah satu isinya mengecam keputusan Biden menangguhkan pengiriman bantuan ke Israel.
RUU tersebut juga akan menahan penyaluran anggaran dari Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, dan Dewan Keamanan Nasional hingga bantuan tersebut dikirimkan. "Kita harus memastikan presiden bertanggung jawab atas taktik intimidasi mengerikannya yang mengancam keselamatan sekutu kita dan rakyat Israel dengan menguatkan Hamas," ucap pemimpin fraksi Partai Republik di Kongres AS, Steve Scalise.
Gedung Putih mengatakan, RUU tersebut merupakan reaksi sesat terhadap penyimpangan pendekatan yang disengaja atas kebijakan pemerintahan Biden terkait Israel. RUU tersebut juga dikhawatirkan melanggar wewenang konstitusional presiden dan menimbulkan dampak tak terduga, seperti melarang pemerintah menyesuaikan postur anggaran bantuan militer demi membantu Israel, demikian pernyataan itu.
Sumber: Sputnik