VOInews.id- Badan Intelijen Nasional (NIS) Korea Selatan sedang menyelidiki kecurigaan bahwa senjata Korea Utara yang dibuat pada tahun 1970-an telah dipasok ke Rusia untuk perang di Ukraina. “NIS menganalisis situasi yang relevan secara rinci dan juga terus melacak kerja sama militer secara keseluruhan antara Korea Utara dan Rusia,” kata badan mata-mata tersebut, Minggu.
Pernyataan tersebut muncul sebagai tanggapan terhadap laporan media lokal yang mengatakan bahwa peluru artileri 122 mm yang diproduksi di Korea Utara pada tahun 1970-an tampaknya merupakan salah satu senjata yang digunakan Rusia dalam perang melawan Kiev. Di satu sisi, hubungan antara Pyongyang dan Moskow memang tengah semakin mendalam karena adanya kerja sama militer. Foto yang dirilis oleh fotografer Ukraina pada tahun lalu menunjukkan bahwa huruf Korea, termasuk kata "-122" yang ditemukan tertulis pada cangkang roket. Para ahli mengatakan kemungkinan itu adalah peluru peluncur roket ganda berukuran 122 mm.
Menteri Pertahanan Korea Selatan Shin Won-sik juga memperkirakan Korea Utara telah mengirimkan sekitar 6.700 kontainer ke Rusia sejak pertemuan puncak antara para pemimpin mereka pada bulan September. Ribuan kontainer itu dinilai cukup untuk menampung sekitar 3 juta butir peluru artileri 152 mm atau 500.000 butir peluru artileri 122 mm. NIS juga mengatakan pihaknya memantau dengan cermat kemungkinan pengiriman ilegal suku cadang rudal ke Korea Utara di tengah kekhawatiran bahwa Korea Utara mungkin akan membeli suku cadang tersebut untuk mengembangkan senjata baru.
Adapun Korea Utara pada Sabtu bahwa pihaknya akan mengerahkan peluncur roket ganda 240mm baru untuk militernya mulai tahun ini, sehari setelah pemimpin Kim Jong-un mengawasi uji coba penembakan peluru kendali untuk versi yang diperbarui secara teknis dari sistem peluncur roket ganda 240mm.
Sumber : Sputnik
VOInews.id- Wakil Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Mircea Geoana menyatakan, pihaknya tidak berencana mengirim pasukan militer ke Ukraina. “(Presiden Prancis Emmanuel) Macron menekankan pentingnya pengiriman bantuan berkelanjutan ke Ukraina. Dan NATO masih tertarik untuk mendukung Ukraina dengan segala kemungkinan cara," kata Geoana saat mempresentasikan kajiannya di Kota Arad, Moldova. Namun di NATO, di mana keputusan diambil berdasarkan konsensus, saat ini tidak ada rencana atau keinginan politik untuk menempatkan pasukan di wilayah Ukraina, lanjut dia. Dukungan NATO, katanya, terkait dengan pencegahan eskalasi konflik antara NATO dan Rusia.
Usai konferensi terkait isu Ukraina yang digelar di Paris pada 26 Februari, Macron mengatakan pemimpin Barat telah membahas kemungkinan penempatan pasukan ke Ukraina tetapi tidak mencapai konsensus. Sejumlah pemimpin Uni Eropa langsung menolak rencana tersebut, sementara Macron sendiri berulang kali menegaskan bahwa opsi penempatan pasukan ke Ukraina harus tetap dirundingkan.
Saat wawancara dengan The Economist pekan lalu, Macron menjelaskan pihaknya tidak mengesampingkan kemungkinan pengiriman pasukan ke Ukraina jika Kiev mengajukan permintaan. Sementara itu, mantan asisten wakil menteri pertahanan AS, Stephen Bryan, saat wawancara dengan media asing awal Mei ini mengatakan Prancis telah mengirim tentara Legiun Asing ke Ukraina.
Sumber: Sputnik
VOInews.id- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mencapai sebuah titik temu dengan metode genosida yang dinilainya akan membuat Hitler iri. “Netanyahu telah mencapai tingkat yang membuat Hitler iri dengan metode genosidanya. Kita berbicara tentang Israel yang menyasar ambulans, menyerang titik distribusi makanan, dan menembaki konvoi bantuan,” kata Erdogan kepada surat kabar Kathimerini Yunani dalam sebuah wawancara, Minggu. Erdogan mempertanyakan bagaimana mungkin bisa menyaksikan apa yang telah dilakukan Israel terhadap rakyat Gaza selama berbulan-bulan dan menganggap tindakan Israel untuk membom rumah sakit dapat dibenarkan.
Masih membandingkan dengan Hitler, Erdogan menyebut Israel juga membunuh anak-anak, menindas warga sipil, dan membuat orang-orang yang tidak bersalah kelaparan, kehausan, dan kekurangan obat-obatan dalam berbagai bentuk alasan. “Apa yang dilakukan Hitler di masa lalu? Dia menindas dan membunuh orang-orang di kamp konsentrasi,” ucapnya. Lebih lanjut Erdogan menuturkan bahwa Gaza berubah menjadi penjara terbuka tidak hanya setelah 7 Oktober, tapi juga bertahun-tahun sebelumnya.
“Bukankah orang-orang di sana dikurung dalam sumber daya yang terbatas selama bertahun-tahun, hampir seperti kamp konsentrasi? Siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan massal paling brutal dan sistematis di Gaza setelah 7 Oktober?,” tuturnya. Ia menekankan hak dan kebebasan masyarakat Gaza, terutama hak untuk hidup, telah dilanggar. Perlawanan Palestina, kata dia, tidak akan diperlukan jika terdapat negara Palestina yang berdaulat, merdeka, dan terintegrasi secara geografis, sesuai dengan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
“Kami membela hak-hak mereka. Kami membela perdamaian. Israel, sebaliknya, terus melanggar resolusi PBB, hukum internasional, dan hak asasi manusia secara sembrono,” tegasnya. Erdogan menambahkan bahwa kelompok Palestina menyetujui perjanjian gencatan senjata, namun Israel tidak menginginkan gencatan senjata karena ingin menduduki seluruh wilayah Gaza tersebut.
Sumber : Anadolu
VOInews, Jakarta: Kuasa Usaha (charge d'affaires) Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, Veronika Novoseltseva menanggapi masuknya tokoh-tokoh dalam daftar buron pemerintahnya. Tokoh-tokoh tersebut berasal dari sejumlah negara, di antaranya Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky dan Perdana Menteri Estonia, Kaja Kallas.