VOI NEWS Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yasin mengumumkan bahwa pemerintah Malaysia memutuskan untuk melaksanakan lockdown mulai 18 Maret hingga 31 Maret 2020 di seluruh negara bagian.

"Perintah kawalan pergerakan ini dibuat di bawah Undang-Undang Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Undang-Undang Polisi 1967," ujar Muhyiddin dalam pidato khusus tentang COVID-19 di Kantor Perdana Menteri Malaysia, Senin malam.

Lockdown atau karantina, yang disebut dalam bahasa setempat sebagai Perintah Kawalan Pergerakan, tersebut meliputi :

Pertama, larangan menyeluruh pergerakan dan kegiatan massal di seluruh negeri, termasuk aktivitas keagamaan, olah raga, sosial dan budaya.

"Untuk menegakkan larangan ini, semua rumah ibadah dan tempat perniagaan hendaklah ditutup, kecuali toko serba ada (pasaraya), toko kelontong, pasar umum, kedai dan toko serba ada yang menjual barang keperluan harian," katanya.

Khusus untuk umat Islam, ujar dia, penangguhan semua aktivitas keagamaan di masjid dan surau, termasuk shalat Jumat, ditetapkan berdasarkan keputusan Musyawarah Panitia Muzakarah Khusus yang telah bersidang pada 15 Maret 2020.

Kedua, pembatasan menyeluruh semua perjalanan warga Malaysia ke luar negeri.

"Bagi yang baru pulang dari luar negeri, mereka diminta menjalani pemeriksaan kesehatan dan melakukan karantina secara sukarela (atau self quarantine) selama 14 hari," katanya.

Ketiga, pembatasan masuk semua wisatawan dan warga asing.

Keempat, penutupan semua PAUD, sekolah pemerintah dan swasta termasuk sekolah harian, sekolah berasrama penuh, sekolah internasional, pusat tahfiz, lembaga pendidikan tingkat rendah, menengah dan prauniversitas.

Kelima, penutupan semua institusi pendidikan tinggi (IPT) pemerintah dan swasta serta institut latihan ketrampilan di seluruh negara bagian.

Keenam, penutupan semua lembaga pemerintah dan swasta kecuali yang terlibat dengan pelayanan penting negara, yaitu air, listrik, energi, telekomunikasi, pos, pengangkutan, pengairan, minyak, gas, bahan bakar, pelumas, penyiaran, keuangan, perbankan, kesehatan, farmasi, PMK, penjara, pelabuhan, lapangan terbang, keselamatan, pertahanan, pembersihan, eceran dan persediaan makanan.

"Saya sadar bahwa saudara-saudari mungkin merasakan bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah ini menimbulkan kesulitan dan kesukaran untuk saudara-saudari menjalani kehidupan harian," katanya.

Namun, ujar dia, tindakan tersebut perlu dijalankan oleh pemerintah untuk membendung penularan wabah COVID-19 dan dari kemungkinan merenggut nyawa masyarakat Malaysia.

Di Malaysia, jumlah kasus virus corona meningkat tajam secara mendadak yaitu 190 kasus hingga Minggu malam (15/3), disusul dengan 125 kasus baru pada Senin (16/3). Dengan demikian, jumlah keseluruhan orang yang dijangkiti wabah COVID-19 itu adalah 553.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 511 orang sedang dirawat di rumah sakit sedangkan 42 orang sudah pulih. Ant

VOI NEWS - Sebanyak 69,9 persen warga Jepang setuju apabila penyelenggaraan Olimpiade 2020 Tokyo ditunda mempertimbangkan pandemi global virus corona, demikian hasil survei yang dihimpun Kantor Berita Jepang, Kyodo, Senin (16/3). Polling tersebut dilakukan sejak Sabtu (14/3) hingga Senin (16/3) melalui telepon seluler, menyusul pernyataan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, yang bersikeras bahwa Olimpiade 2020 bakal digelar sesuai jadwal, yakni 24 Juli hingga 9 Agustus. 

Survei tersebut melibatkan 739 keluarga dengan hak suara serta 1.219 nomor telepon seluler, dan mendapat masing-masing 512 dan 520 respons. Dari respons yang terkumpul, 69,9 persen warga Jepang tak setuju Olimpiade digelar sesuai jadwal dengan alasan bahwa pemerintah pusat tak cukup serius menangani dampak wabah virus corona. Dalam survei lain yang melibatkan 1.302 responden, 48,3 persen mengatakan langkah pemerintah menangani virus itu sudah tepat, sedangkan 44,3 persen mengatakan tak setuju dengan kebijakan yang diterapkan.

Dilansir Reuters, PM Jepang Abe sempat mengeluarkan pernyataan bahwa Jepang tidak perlu mengumumkan darurat nasional, meski parlemen menyetujui RUU tersebut. Namun, untuk mengantisipasi penyebaran virus, Abe telah menerapkan langkah-langkah, seperti melarang pertemuan besar dan penutupan sekolah.

Langkah tersebut tak lantas membuat warganya tenang. Di tengah eskalasi wabah virus corona, Abe kemudian justru menyatakan bahwa Jepang tetap bersiap menjadi tuan rumah Olimpiade meski ada kekhawatiran yang kian luas soal COVID-19. "Kita akan mengatasi penyebaran infeksi (virus corona) dan menyelenggarakan Olimpiade tanpa masalah, seperti yang sudah direncanakan," kata Abe dalam jumpa pers di Tokyo, Minggu (15/3). Pernyataan Abe itu didukung oleh Gubernur Tokyo Yuriko Koike yang menjanjikan langkah menyeluruh melawan wabah virus corona dan menyatakan persiapan Olimpiade yang "aman dan selamat." Ant