VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOinews.id- Indonesia mendesak negara-negara anggota PBB untuk segera mengimplementasikan berbagai resolusi yang dihasilkan badan dunia tersebut guna menyelesaikan isu Palestina. Desakan tersebut dia sampaikan dalam Sidang ke-78 Majelis Umum PBB di New York, AS, pada Sabtu (23/9), sekaligus untuk menegaskan dukungan Indonesia bagi kemerdekaan bangsa Palestina—sesuai dengan berbagai parameter yang telah disepakati, termasuk di antaranya solusi dua negara.

“Parameter-parameter itu sudah disepakati di dalam PBB, sehingga yang saya tanyakan kepada anggota PBB adalah bagaimana kita melaksanakan semua resolusi yang ada,” kata Retno ketika menyampaikan keterangan pers secara daring melalui YouTube Kemlu RI. “Banyak sekali resolusi yang dihasilkan, dan kalau implementasinya sesuai dengan resolusi-resolusi tersebut maka situasi dunia tidak akan seperti ini,” ujar dia, menambahkan. Retno pun menegaskan bahwa dukungan bagi Palestina terus disuarakan Indonesia dalam forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

“Saya mendorong agar OKI dan negara-negara anggotanya terus mendukung Palestina,” tutur dia. Isu Palestina menjadi salah satu masalah yang paling disoroti dalam Sidang Umum PBB tahun ini, menyusul rencana normalisasi hubungan Israel-Arab Saudi. Selama berbulan-bulan, kedua negara telah membahas kesepakatan untuk menormalisasi hubungan diplomatik, yang ditengahi oleh AS.

Normalisasi hubungan dengan Arab Saudi sangat diinginkan oleh Israel dan AS, karena status negara anggota OKI itu sebagai pemimpin dunia Arab dan dunia Islam. Namun, Kerajaan Saudi menandaskan bahwa kesepakatan apa pun menyangkut hubungan diplomatik dengan Israel harus dibarengi dengan pembentukan Negara Palestina.

Sebelumnya, sejumlah negara Arab telah menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel yaitu Uni Emirat Arab, Sudan, Bahrain dan Maroko. Normalisasi hubungan negara-negara Arab tersebut dengan Israel dikecam Palestina karena dianggap sebagai agresi dan pengabaian hak Palestina, terutama soal Yerusalem dan kemerdekaan negara Palestina sesuai perbatasan Juni 1967.

Antara

VOinews.id- Armenia meminta penempatan segera misi PBB untuk memantau HAM dan keamanan di Nagorno-Karabakh seiring bakal datangnya bantuan di daerah yang memberontak dan sedang berada dalam kondisi gencatan senjata yang rapuh itu. Azerbaijan pada Rabu menyatakan gencatan senjata setelah memaksa separatis Armenia untuk menerima pengembalian penuh Karabakh, daerah kantong etnis Armenia, ke kontrol Azerbaijan.

Orang Armenia di daerah itu mengaku khawatir akan terjadi persekusi jika tetap tinggal. Karabakh, yang dikenal secara internasional sebagai bagian dari Azerbaijan, memiliki pemerintahan yang memisahkan diri sejak perang di awal 1990-an seiring pembubaran Uni Soviet. Azerbaijan telah berjanji untuk melindungi hak-hak Armenia, tetapi orang Armenia bebas jika memilih untuk pergi. "Komunitas internasional harus melakukan segala upaya untuk segera menurunkan misi gabungan antarbadan PBB ke Nagorno-Karabakh dengan tujuan memantau dan mengkaji HAM, kemanusiaan dan situasi keamanan di lokasi," kata Menteri Luar Negeri Armenia Ararat Mirzoyan dalam pidato di PBB, menurut naskah pidatonya.

Menteri Luar Negeri Azerbaijan Jeyhun Bayramov, yang juga berpidato di PBB, mengatakan negaranya akan melanjutkan upaya menuju "berlanjutnya pembangunan perdamaian pascakonflik, reintegrasi dan kehidupan bersama yang damai". Armenia yang didukung oleh Rusia, kalah perang pada 2020 dari Azerbaijan yang didukung oleh Turki atas perebutan wilayah Nagorno-Karabakh. Baca juga: Azerbaijan kirimkan bahan bakar untuk warga Armenia di Karabakh Setelah kekalahan itu, Armenia telah menyiapkan tempat untuk menampung puluhan ribu orang Armenia yang berasal dari wilayah itu, termasuk membangun hotel sekitar perbatasan, meski Perdana Menteri Nikol Pashinyan mengatakan ia tidak ingin warga meninggalkan tempat tinggal mereka kecuali benar-benar terpaksa.

Anggota-anggota Dewan Keamanan PBB telah menyerukan perdamaian di daerah itu, dengan sejumlah sekutu Barat bagi Armenia mengutuk operasi militer Azeri. Dengan ribuan orang Armenia di Karabakh dalam kondisi tanpa makanan, konvoi bantuan Komite Internasional Palang Merah bergerak menuju Karabakh pada Sabtu, membawa bantuan pertama sejak serangan Baku. Rusia mengatakan telah mengirim lebih dari 50 ton makanan dan bantuan lain ke Karabakh.

Dengan lebih dari 2.000 pasukan penjaga perdamaian di daerah itu, Rusia mengatakan bahwa dalam syarat gencatan senjata, sebanyak enam kendaraan lapis baja, lebih dari 800 senjata api, senjata anti-tank dan sistem pertahanan antirudal, begitu juga dengan 22.000 peluru amunisi telah diserahkan pada Sabtu. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, yang telah menggelar pembicaraan darurat dengan Armenia dan Azerbaijan, mengatakan di media sosial bahwa "AS akan melanjutkan dukungan yang teguh terhadap Armenia dan kedaulatan serta integritas wilayahnya".

Antara