Jakarta (voinews.id) : Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggaris bawahi pentingnya peran dunia usaha dalam mengatasi tindak pidana perdagangan manusia dan kerja paksa dalam kegiatan usaha dan rantai pasok mereka. Hal itu disampaikannya saat menghadiri pertemuan Government and Business Forum (GABF) yang menjadi bagian dari Pertemuan Bali Process Ministerial Conference.
Pertemuan GABF adalah forum gabungan antara pemerintah dan swasta didalam konteks Bali Process untuk bersama-sama berkolaborasi menangani isu perdagangan manusia, penyelundupan manusia dan kejahatan terkait lainnya. Didalam pertemuan GABF, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi didampingi oleh Boy Thohir selaku perwakilan dari pihak swasta Indonesia.
“Saya juga tekankan dalam pertemuan GABF mengenai pentingnya kemitraan pemerintah dan sektor swasta untuk memerangi perdagangan orang,” katanya dalam keterangan yang disampaikan melalui rekaman video dan diterima di Jakarta, Jumat (10/2).
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memperkirakan setiap hari ada 27,6 juta orang yang menjadi korban kerja paksa. Menurut Retno Marsudi, dari angka tersebut, mayoritas bermula dari buruknya proses rekrutmen, termasuk yang dilakukan melalui tindak pidana perdagangan orang.
“Saya juga garis bawahi perlunya memberikan perhatian khusus terhadap semakin maraknya online jobs scams,” kata Retno.
Beberapa poin penting yang mencuat di dalam diskusi GABF antara lain krisis ekonomi dan sosial yang telah berdampak pada peningkatan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi pekerja. Selain itu, menurut Retno, GABF juga mendorong pentingnya memastikan dunia usaha melakukan transparansi rantai pasok rekrutmen yang etis dan perlindungan pekerja sebagai upaya untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang di sektor swasta.
“Kemudian kolaborasi pemanfaatan teknologi untuk memerangi perdagangan manusia,” kata Menlu.
Lebih lanjut, Retno menambahkan, didalam pertemuan GABF juga dibahas inisiatif dari perwakilan swasta Indonesia untuk menyelenggarakan Tech Forum yang rencananya akan digelar di paruh kedua tahun 2023. Menurutnya, forum ini akan memberikan langkah konkret bersama dengan kalangan usaha dan pemerintah termasuk untuk memerangi perdagangan manusia terkait dengan online scam.
