Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan, waktunya telah tiba bagi Indonesia bersama anggota Dewan Keamanan PBB lainnya, dengan dukungan seluruh anggota PBB, untuk bekerja keras berkontribusi bagi perdamaian dunia. Hal litu disampaikan dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indoneisa di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (9/1/2019).
Dalam kesempatan itu, Retno Marsudi mengatakan untuk dapat duduk di Dewan Keamanan PBB bukan hal yang mudah. Ia menekankan, menunaikan tugas dengan baik di Dewan Keamanan PBB memiliki tantangan yang jauh lebih besar. Dalam pidatonya dalam acara yang dihadiri oleh Duta Besar Negara sahabat dan pimpinan Organisasi Internasional itu, Retno Marsudi menjelaskan Indonesia akan berusaha sekuat tenaga menunaikan tanggung jawab sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dengan sebaik mungkin.
Indonesia akan memegang presidensi Dewan Keamanan pada Mei 2019 dan pertengahan 2020. Isu terkait pemeliharaan perdamaian; pemberantasan terorisme; sinergi antara organisasi kawasan dan PBB, serta Palestina antara lain akan menjadi prioritas Indonesia.
Retno Marsudi menambahkan, bagi Indonesia, peran kawasan dalam menopang perdamaian dunia harus diperkuat. Keamanan kawasan adalah tulang punggung perdamaian dunia. Menurutnya, dalam konteks inilah Indonesia akan terus bekerja untuk memperkuat arsitektur kawasan Indo-Pasifik.
Pada tahun 2019, Indonesia akan juga menggagas beberapa inisiatif, antara lain: Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue dan Indo-Pacific Maritime Dialogue. Menurut Menteri Luar Negeri peran perempuan dalam kemanusiaan dan perdamaian akan terus dikedepankan. Peran ini juga akan didorong selama Indonesia berada dalam Dewan Keamanan PBB.
Di kawasan, Indonesia berencana menyelenggarakan pertemuan “women and peace” dengan mengundang para diplomat perempuan ASEAN. 24 Menyikapi berbagai bencana alam dan dampaknya pada pembangunan di kawasan, Indonesia juga akan mendorong penguatan mekanisme tanggap darurat dan paska bencana di kawasan, antara lain melalui perkuatan AHA Centre dan Emergency Response and Assessment Team (ERAT).
Dalam kesempatan itu, Retno Marsudi juga menyampaikan, tahun 2019, Indonesia secara resmi sudah mengajukan pencalonan diri sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk periode 2020-2022. Pemilihan akan digelar padapada tahun 2019. Menteri Retno Marsudi mengatakan sebagai Mitra Sejati untuk demokrasi, pembangunan dan keadilan social, Indonesia siap bekerja sama dengan negara lainnya untuk memajukan dan melindungi nilai-nilai HAM. Ia berharappencalonan ini mendapat dukungan dari rakyat Indonesia.
