Mesir sedang berada di persimpangan untuk menjadi negara demokrasi melalui Pemilu atau negara yang melanggengkan kekuasaan Presiden. Asumsi ini dapat kita kemukakan, sehubungan dengan inisiatif referendum yang dapat memperpanjang masa ajabatan Abdel Fattah el Sisi hingga tahun 2030 mendatang. Presiden Mesir Al Sisi yang mulai menjabat kepala negara dan pemerintahan Mesir mulai 2014 telah berhasil dengan upaya politiknya dengan mewujudkan referendum. Pada hari Sabtu 20 April, Rakyat Mesir akan memberikan suara dalam referendum yang hasilnya akan menentukan perubahan atau amandemen konstitusi, yang utamanya menetapkan masa jabatan Presiden Mesir.
Partai-partai politik yang merupakan oposisi pemerintah telah melakukan gerakan untuk membatalkan referendum yang dimulai Sabtu 20 April selama tiga hari.
Melalui gerakan yang disebut Gerakan Demokrasi Sipil, kelompok oposisi yang beranggotakan partai-partai Liberal dan partai berhaluan kiri dalam jumpa pers mengecam amandemen konsitusi Mesir. Jika referendum disetujui oleh mayoritas rakyat Mesir, maka akan dilakukan amandemen konstitusi Mesir. Melalui amandemen itu, Abdel Fattah el Sisi akan mungkin mendapat mandate menjadi Presiden Mesir hingga 2030. Periode itu tentu mengingatkan para oposisi akan masa jabatan Presiden Husni Mobarak dari 1981 sampai 2011. Husni Mubarak baru dapat diturunkan dari kekuasannya melalui gerakan demokrasi seiring merebaknya Arab Spring. Gerakan oposisi telah menyerukan kepada rakyat Mesir untuk menolak referendum yang telah ditetapkan oleh parlemen pekan lalu. Jika rakyat Mesir menyetujui referendum yang menjadi dasar amandemen konstitusi mengenai masa jabatan Presiden, maka undang-undang menetapkan bahwa seorang Presiden Mesir dipilih melalui Pemilu dan memangku jabatan selama dua masa jabatan tidak akan berlaku lagi.
Presiden El Sisi yang berlatar belakang militer mulai berkuasa pada tahun 2014 setelah menggulingkan presiden sipil pertama, Mohammad Morsi yang dipilih secara demokratis melalui Pemilu,
Apakah Mesir akan terus melaksanakan pemilihan Presiden secara demokratis melalui Pemilu yang terjadwal? Semua masih akan ditentukan melalui referendum. Berdasarkan pengalaman dan sejarah, rakyat Mesir tentu mempunyai catatan sebagai bekal memberikan suara dalam referendum mulai Sabtu besok.
