VOInews, Kamboja: Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota Dewan Eksekutif UNWTO masa jabatan 2023-2027 bersama China, Korea Selatan, dan Jepang mewakili wilayah Asia Timur dan Pasifik serta akan mendukung kesuksesan UNWTO General Assembly pada Oktober 2023.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno setelah mengikuti 55th Meeting of the UNWTO Commission for East Asia and The Pacific (CAP) di Sokha Residence, Phnom Penh, Kamboja, Jumat (15/6/2023), mengatakan, Indonesia terpilih setelah mendapatkan suara terbanyak dan berhasil meraih satu dari empat kursi Executive Council dengan votes terbanyak.
Mewakili Komisi Asia Timur dan Pasifik bersama dengan China, Jepang, dan Korea Selatan, Indonesia bertanggung jawab menyusun program-program UNWTO di wilayah Asia Pasifik untuk dilaporkan dalam General Assembly.
"Alhamdulillah kita berhasil mendapatkan vote terbanyak, ini adalah prestasi dan terima kasih atas kerja samanya," kata Sandiaga Uno.
Atas pencapaian itu, Menparekraf Sandiaga Uno menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia, khususnya Menlu Retno Marsudi.
Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada tim Kemenparekraf dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Kamboja.
"Dan terima kasih Bu Menlu, karena Bu Menlu turun tangan sendiri juga dan ini adalah kepercayaan buat Indonesia yang harus kita jaga," kata Sandiaga Uno.
Indonesia melalui Kemenparekraf berkomitmen mendorong pengembangan sektor kepariwisataan di wilayah Asia Timur, ASEAN, dan Pasifik dengan berfokus pada pariwisata yang berkelanjutan, sumber daya manusia, digitalisasi, dan transformasi pariwisata.
Dalam kesempatan yang sama, Indonesia juga maju menjadi bagian dari Task Force on "Redesigning Tourism for The Future".
Melalui tim kerja khusus UNWTO ini, Indonesia memiliki kesempatan untuk mendesain masa depan sektor pariwisata dunia.
Konsep pariwisata baru itu diharapkan membawa dampak positif bagi sektor pariwisata dunia dan Nusantara. Sehingga peluang usaha semakin tercipta dan lapangan kerja kian terbuka.
"Tentunya kita juga mengambil satu Keketuaan di program Redesigning Tourism for the Future. Jadi ini adalah tugas yang sangat berat dan tim harus tetap solid," katanya.
"Karena targetnya adalah pariwisata yang bisa membangkitkan ekonomi kita, mempercepat pembangunan kita, dengan total keseluruhan 4,4 juta lapangan kerja di tahun 2024," kata Sandiaga Uno.
VOInews, Sentani : Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Jayapura melibatkan masyarakat guna mengawasi tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Ketua Bawaslu Jayapura Zacharias S.Y Rumbewas kepada Antara di Sentani, Sabtu (17/06/203), mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar program Para-Para Bawaslu yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi tahapan pemilu.
“Para-Para Bawaslu merupakan wadah sosialisasi guna membuka wawasan masyarakat tentang tahapan dalam pelaksanaan pemilu dan menjadi pemilih cerdas,” katanya.
Menurut Zacharias, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam mengawasi tahapan pemilu 2024 Kabupaten Jayapura.
“Melalui Para-Para Bawaslu masyarakat akan mendapatkan pemahaman dasar tentang pemilu dan pencegahan dini terhadap kerawanan pemilu,” ujarnya.
Dia menjelaskan jika masyarakat minim pemahaman tentang politik praktis sering tidak berfikir rasional dan lebih memikirkan kepentingan jangka pendek, sehingga terkadang apa yang dipilih tidak sesuai dengan harapan.
“Kami berharap masyarakat setelah mendapatkan pemahaman yang baik dapat memberikan edukasi kepada keluarga dan lingkungan sekitar tentang bahaya politik uang, ujaran kebencian dan berita bohong,” katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran dengan mengimbau masyarakat untuk mematuhi tahapan pemilu yang telah di tetapkan.
“Ini sesuai Undang-Undang nomor 7/2017 pasal 93 (b), untuk mengoptimalkan tugas pencegahan tersebut maka perlu adanya partisipatif masyarakat,” ujarnya lagi.(gus)
VOInews, Phnom Penh: Indonesia menyatakan secara resmi mematuhi kode internasional untuk perlindungan wisatawan yang disusun oleh UNWTO (United Nations of World Tourism Organization/Organisasi Pariwisata Dunia) sebagai upaya memberikan jaminan keselamatan bagi wisatawan internasional yang ingin bepergian ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.
Pernyataan ini ditandatangani oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno saat menghadiri Konferensi UNWTO di Phnom Penh, Kamboja, Kamis (15/6/2023) waktu setempat. Menparekraf Sandiaga dalam keterangannya mengatakan kode ini merupakan komitmen bersama dari anggota UNWTO untuk menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi serta mendorong wisatawan untuk mematuhi dan menghormati adat istiadat yang berlaku di destinasi wisata yang ia kunjungi.
"Aturan ini bersifat timbal balik. Jadi selain mereka mendapat perlindungan mereka juga harus mematuhi kesepakatan untuk menghargai adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal," kata Sandiaga.
Sandiaga menjelaskan Kode Internasional untuk Perlindungan Wisatawan ini diadopsi oleh Majelis Umum UNWTO pada sidangnya ke-24 di Madrid, Spanyol pada 2021 melalui resolusi 732 (XXIV). Sehingga, pernyataan kepatuhan Indonesia ini dinilai tepat bagi pariwisata Indonesia yang berbasiskan kearifan lokal.
"Pernyataan kepatuhan ini merupakan komitmen kita bersama untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta menjamin keutuhan adat istiadat serta tradisi budaya kita," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga juga mengajak UNWTO untuk berpartisipasi dalam sejumlah kerja sama dalam upaya meningkatkan kualitas sektor pariwisata di Indonesia.
Kerja sama tersebut adalah menciptakan kegiatan berbagi pengetahuan antar pakar/pengelola destinasi terkait penerapan pariwisata berkelanjutan dan cara mengatasi potensi permasalahan; penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para profesional tentang pelatihan yang relevan dengan pemasaran pariwisata; dan menyelenggarakan konferensi pemasaran pariwisata, mengundang pemasar pariwisata global untuk memperluas jaringan dengan pemangku kepentingan global.
"Kami berharap dengan terjalinnya kerja sama ini maka kualitas sektor pariwisata kita semakin kuat sehingga kita bisa membangkitkan ekonomi serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya," kata Sandiaga.
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Internasional dan Perdagangan Luar Negeri Vanuatu, Jotham Napat, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (16/6). Dalam pertemuan itu, Menteri Retno menyoroti pentingnya kerja sama ekonomi yang konkret dan bermanfaat bagi rakyat kedua negara. Menurutnya, Indonesia dan Vanuatu berkomitmen untuk memperkuat perdagangan dua arah.
“Kami berkomitmen untuk memperkuat perdagangan dua arah kami dan kami siap untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Vanuatu, dan tentunya dukungan dari Pemerintah Vanuatu akan diapresiasi. Saat ini, saya sampaikan kepada Menteri Napat, bahwa Indonesia sedang menjajaki kemungkinan untuk memperluas fasilitas GSP untuk negara-negara Pasifik, termasuk Vanuatu,” kata Menlu Retno dalam keterangan pers bersama dengan Jotham Napat, usai pertemuan.
Selain itu, dalam pertemuannya dengan Jotham Napat, Retno Marsudi juga menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia untuk mendukung pembangunan di negara-negara Pasifik, termasuk Vanuatu. Ia mengatakan, selama lima tahun terakhir, Indonesia telah mengintensifkan kerja sama pengembangan dan peningkatan kapasitas untuk Vanuatu, antara lain di bidang perikanan, kewirausahaan, dan aksi iklim.
“Dan untuk menunjukkan solidaritas kami kepada masyarakat Vanuatu, Indonesia telah memberikan bantuan kemanusiaan setelah bencana siklon tropis Judy dan Kevin Maret lalu. Ke depan, kami setuju untuk mengembangkan rencana kerja sama khusus negara untuk menetapkan area proyek prioritas guna memperkuat kerja sama pembangunan dengan Vanuatu,” katanya.
Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kemitraan di Pasifik. Ia menjelaskan Indonesia memiliki visi Pacific Elevation yang menjadi wadah untuk dapat bekerja bersama dalam mengatasi berbagai tantangan bersama dengan negara-negara Pasifik.
“Indonesia-Pacific Forum for Development (IPFD) Desember lalu merupakan wujud dari visi tersebut. Itu menghasilkan banyak komitmen penting untuk mendukung negara-negara Pasifik. Kami sepakat untuk selalu menjaga semangat kolaborasi ini di berbagai Forum, dan kami sudah berada di jalur yang benar,” katanya.
Selain itu, menurut Retno, Presidensi Indonesia G20 tahun 2022 juga mengundang Forum Kepulauan Pasifik (PIF). Ia mengatakan upaya itu dilakukan untuk memastikan aspirasi negara-negara Pasifik didengar oleh negara-negara G20 untuk menjembatani Pasifik dengan dunia.
“April lalu, Indonesia ikut mensponsori Resolusi UNGA yang penting tentang kewajiban negara untuk mengatasi perubahan iklim yang diusulkan oleh Vanuatu,” katanya.
Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, menurut Retno, Indonesia mengusulkan kerja sama ASEAN-PIF yang lebih kuat, termasuk sekretariat-ke-sekretariat.
Kunjungan Jotham Napat merupakan kunjungan pertama Menteri Luar Negeri Vanuatu ke Indonesia. Dalam pertemuannya dengan Menlu Retno Marsudi, Jotham Napat menyampaikan rencana Vanuatu untuk membuka Kedutaan Besar di Indonesia. Ia pun menyampaikan usulan agar kedua negara dapat menyelenggarakan forum konsultasi tahunan.