November
(voinews.id)- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 yang mencapai 106,94 persen atau tertinggi nasional.
"Pencapaian PAD Babel sudah melebihi target dan ini luar biasa," kata Tito Karnavian dalam keterangan pers yang diterima di Pangkalpinang, Selasa. Ia menyatakan provinsi dengan capaian realisasi PAD tertinggi secara nasional yaitu Provinsi Kepulauan Babel, selanjutnya Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Aceh, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Gorontalo, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. "Ini pendapatannya bagus,karena sudah mendekati angka 100 persen dan bagi daerah yang masih belum mencapai target, ini tolong menjadi atensi," ujarnya.
Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin mengatakan realisasi pendapatan APBD Provinsi Kepulauan Babel Tahun Anggaran 2022 mencapai 106,94 persen dari target yang ditetapkan Rp814.514.935.188. "Pencapaian ini adalah hasil kerja keras dan sinergitas pemerintah bersama dengan masyarakat," ujarnya.
Ia menyatakan Pajak Daerah yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai penyumbang terbesar pendapatan APBD, diikuti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.
"Kami turun langsung ke lapangan jemput bola hingga door to door memberi kemudahan sekaligus memberi edukasi kepada warga untuk membayar pajak kendaraan bermotor melalui Program Samsat Keliling dan Samsat Setempoh di berbagai daerah kabupaten/kota se-Bangka Belitung," ujarnya. Selain itu, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung juga mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak melalui program pemutihan pajak yang diharapkan dapat memberikan keringanan kepada masyarakat.
"Alhamdulillah, inovasi ini dikatakannya telah memberikan dampak positif pada pencapaian PAD Babel dan ini akan terus ditingkatkan lagi," katanya.
November
Menteri Trenggono siapkan Program Ekonomi Biru capai target NDC
Written by Akbar
(voinews.id)- Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyiapkan Program Ekonomi Biru untuk berkontribusi mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai upaya menahan laju perubahan iklim global yang diakibatkan emisi gas rumah kaca.
"Perubahan iklim saat ini mempengaruhi semua negara, mengganggu ekonomi nasional, merugikan rakyat, komunitas, dan diyakini akan semakin parah di masa depan. Di sektor kelautan, Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang mempersiapkan program ekonomi biru sebagai kontribusi terhadap NDC," kata Menteri Trenggono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
NDC merupakan dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara yang dikomunikasikan kepada dunia melalui United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Menteri Trenggono dalam pembukaan Paviliun Indonesia pada Conference of the Parties (COP) ke-27 UNFCCC di Kota Sharm el-Sheikh, Mesir, mengatakan Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca dari target semula sebesar 29 persen menjadi 31,89 persen tanpa syarat, dan dari target 41 persen menjadi 43,20 persen dengan bantuan internasional.
Program Ekonomi Biru yang dimaksud, lanjut Trenggono, meliputi perluasan kawasan konservasi laut sebagai ekosistem blue carbon, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat yang ramah lingkungan, serta penataan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menghindari kerusakan akibat tingginya aktivitas ekonomi. Trenggono optimistis implementasi Program Ekonomi Biru mampu menahan laju perubahan iklim, melalui hadirnya ekosistem kelautan dan perikanan yang sehat dan berkelanjutan.
"Perlindungan ekosistem blue carbon di kawasan konservasi tertutup, pembatasan armada perikanan, aktivitas budidaya rendah emisi, dan perlindungan terhadap laut, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kontribusi konkret dalam penurunan emisi gas rumah kaca," katanya. Sementara itu, Paviliun Indonesia dalam COP ke-27 UNFCCC di Mesir mengangkat tema Aksi Iklim Bersama yang Lebih Kuat atau Stronger Climate Actions Together. Ini sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 13 dengan mandat bagi masyarakat global untuk mengambil tindakan segera dalam memerangi perubahan iklim beserta dampak-dampaknya.
Paviliun Indonesia memfasilitasi para pihak yang mewakili negara maupun non-negara, untuk berbagi pengalaman, mendiskusikan isu dan praktik, serta memberikan inspirasi untuk aksi iklim. "Kami mengajak setiap bangsa untuk bekerja sama menyelamatkan bumi ini dan berbagi tujuan yang sama. Kami juga membuka diri untuk menerima masukan terhadap apa yang telah kita capai dan siap untuk mengambil tindakan, melangkah lebih jauh dan lebih berani untuk bumi kita," kata dia. COP ke-27 berlangsung mulai 6 sampai 18 November 2022 diikuti ratusan negara peserta Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim atau UNFCCC.
antara
November
(voinews.id)) - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan saat ini dengan beberapa daerah melakukan panen raya salah satunya di Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, membuat stok beras aman sehingga tidak perlu impor.
"Semua udah panen, semua udah kelebihan stok (beras), terus pertanyaannya impor untuk apa?," katanya di sela melakukan panen raya padi sawah seluas 4.000 hektare di Desa Gunung Jaya, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Minggu. Mentan menyampaikan saat ini hampir seluruh daerah di Indonesia sudah mempunyai stok pangan yang cukup. Dengan kondisi tersebut Indonesia tak perlu impor beras.
"Oleh karena itu kalau tadi pertanyaannya masih perlukah impor? Saya kira kita nggak gila lah untuk mengatakan masih perlu impor sementara panen rakyat, siapa nanti yang beli," ujar dia. Ia menerangkan dengan kondisi stok beras yang aman, maka dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Meski begitu ia mengajak agar dalam membeli beras petani tidak dipersoalkan jika harganya lumayan mahal.
"Dan kalau memang buatan dari Indonesia dari rakyat Indonesia mungkin agak lebih mahal dikit nggak papa juga, itu kata presiden. Membantu rakyat lah kira-kira begitu," ujar Mentan. Dia menyampaikan saat ini lumbung beras di Indonesia juga bertambah dari sembilan provinsi kini menjadi 15 provinsi, namun dia tidak merinci ke-15 provinsi tersebut. Mentan juga menyebut bahwa Sulawesi Tenggara juga akan menjadi bagian dari lumbung pangan di kawasan Timur Indonesia.
Sementara, lanjut Mentan, saat ini daerah sortir atau daerah merah sudah tidak banyak lagi, hanya ada beberapa daerah di Papua dan Riau karena di Provinsi Riau lebih banyak mengembangkan tanaman sawit dan karet. "Nah sekarang daerah sortir kita seperti itu. Daerah kuning itu sudah bisa swasembada tetapi belum berkontribusi itu kira-kira ada 10 sampai 11 daerah.
Artinya Dia sendiri sudah bisa tetapi belum kontribusi pada surplus kita. Tetapi daerah surplus kita sudah di atas 15 (provinsi) sekarang dari 34 daerah (provinsi)," kata Syahrul Yasin Limpo.
Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan bahwa saat ini daerahnya secara umum dalam keadaan surplus beras. Namun ia mengaku bahwa pihaknya belum berencana melakukan ekspor "Tentunya ada rencana untuk ekspor ke negara yang kira-kira membutuhkan itu, tapi sementara bagaimana kita mengatasi kebutuhan nasional dulu," katanya. Menurut Ali Mazi menjaga kebutuhan pangan nasional sangat penting dan menjadi prioritas saat ini guna mengendalikan inflasi ke depan. "Jadi kita harus cegah itu (inflasi).
Jadi kalau ada sisa baru kita ekspor, tapi saat ini kita utamakan dulu kebutuhan nasional," ucap Ali Mazi. Ali Mazi menambahkan saat ini Sulawesi Tenggara sudah mencanangkan areal untuk menjadi lumbung padi penyuplai beras untuk Indonesia. "Saya sampaikan kepada para bupati khususnya para bupati yang punya kawasan persawahan seperti Kolaka Timur, Bombana Konawe dan Konawe Selatan termasuk sebagian di Kabupaten Kolaka ini kita sudah canangkan mudah-mudahan di 2023 ini kita sudah mulai bergerak," kata Ali Mazi.
antara
November
(voinews.id)- Guru besar dari IPB University Iswandi Anas menyarankan kepada petani untuk menggunakan pupuk organik menjadi pupuk utama dalam pertaniannya karena memiliki manfaat yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan pupuk kimia. "Seharusnya kita menggunakan pupuk organik itu sebagai pupuk utama, bukan pupuk NPK. Kenapa? Karena pupuk organik memiliki 16 unsur hara yang diperlukan tanaman," kata Iswandi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Dia menjabarkan pupuk organik lebih kaya manfaat bagi tanaman dan tanah. Pupuk organik memiliki 16 unsur hara di dalamnya, jauh lebih banyak dibanding pupuk anorganik NPK yang hanya terdapat tiga unsur hara, yaitu nitrogen (N), phospor (P), dan kalium (K). Secara rinci, unsur hara dalam pupuk organik adalah C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S, Cu, Zn, Bo, Mo, Cl, Fe, dan Mn. Menurut Iswandi, pupuk organik memiliki kemampuan memperbaiki sifat tanah. "Kemudian pupuk organik memperbaiki hampir semua sifat tanah, sifat fisik, kimia, dan sifat biologis.
Sedangkan pupuk kimia tidak, hanya memperbaiki ketersediaan N, P, K," kata Iswandi. Selain itu, pupuk organik membawa dampak positif bagi organisme renik penunjang kesuburan tanah, seperti cacing, bakteri, maupun jamur yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman.
"Sedangkan NPK tidak bisa meningkatkan jumlah cacing tanah dan sebagainya," kata dia. Dari sisi ekonomi, lanjut Iswandi, petani bisa memproduksi sendiri pupuk organik sehingga tidak perlu bergantung pada keberadaan pupuk sintetis yang harganya terus merangkak naik.
"Jadi, sekali lagi istilah pupuk utama itu harusnya pupuk organik, bukan pupuk NPK. Semoga diketahui oleh semua petani, pejabat, sehingga kebijakan-kebijakan yang dilahirkan bisa menyokong bahwa pupuk organik adalah pupuk utama. bukan NPK," kata Iswandi. Sebelumnya dalam berbagai kesempatan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengajak petani dan generasi muda untuk memproduksi pupuk organik buatan dalam negeri. Salah seorang penggagas pupuk organik, Ansar, mengatakan bahwa pupuk organik dapat bersirkulasi dengan biaya pertanian yang murah dan mudah. "Mudah-mudahan jadi profesi harapan anak-anak muda Indonesia di masa depan," kata Ansar.
antara