November
(voinews.id) Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 banyak memberikan manfaat langsung bagi Indonesia. Diprediksi kontribusinya mencapai US$ 533 juta atau sekitar Rp7,4 triliun pada produk domestik bruto (PDB), termasuk juga peningkatan konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun.
“Kami sudah menyelenggarakan banyak acara sejak 1 Desember tahun lalu. Total ada 438 event di 25 kota di Indonesia dengan berbagai tingkatan level pertemuan. Seluruh rangkaian itu memberikan manfaat besar terutama di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam jumpa pers #G20Updates secara daring bertajuk "Manfaat G20 untuk Masyarakat,", 3 November 2022.
Ia menambahkan dari seluruh rangkaian kegiatan baik di main event maupun di side event Presidensi G20 mampu menyerap tenaga kerja hingga 33 ribu pekerja. Terutama dari sektor transportasi, akomodasi, MICE dan UMKM karena di setiap event selalu melibatkan UMKM. Jika dibandingkan dengan annual meeting pada tahun 2018 lalu, manfaat nyata bisa 1,5 hingga 2 kali lipat bahkan lebih.
Susiwijono menyebutkan, hal lain yang terlihat adalah mulai menggeliatnya perekonomian di Bali. Contohnya, dari Agustus hingga akhir September, ada sekitar 15 kali ministerial meeting, dari sisi trafik sudah terlihat peningkatan lebih dari 70 persen dari trafik sebelumnya dalam segi transportasi.
Senada dengan Susiwijono, Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya kemaritiman Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nyoman Shuida menyatakan G20 memberikan dampak maksimal dan langsung bagi masyarakat seperti peningkatan wisatawan mancanegara hingga 1,8 juta – 3,6 juta dan juga 600 ribu – 700 ribu lapangan kerja baru ditopang kinerja bagus sektor kuliner, fesyen, dan kriya.
Ia mengungkapkan, dari sektor hospitality business, tingkat keterisian kamar hotel khususnya di Bali sudah melonjak tinggi dibandingkan dengan saat masa pandemi 2021 lalu.
"Menurut Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Pada masa pandemi Covid 2021 lalu tingkat keterisian kamar hotel hanya sekitar 20 persen, kini sudah menyentuh angka di kisaran 70 persen. Serapan tenaga kerja di sektor pariwisata, khususnya hotel, sudah mencapai sekitar 80 persen terhadap para pekerja yang saat masa pandemi dirumahkan," katanya.
Nyoman menyatakan, konsistensi capaian ini masih harus tetap dipantau dan dijaga kestabilannya dan diupayakan untuk ditingkatkan, terutama pasca G20. Mengingat masih adanya kondisi krisis global seperti inflasi, krisis pangan, energi, dan lain-lain yang juga berdampak terhadap Indonesia.
“Kami berharap KTT G20 bisa merumuskan berbagai kebijakan signifikan dan membantu persoalan-persoalan yang menyangkut pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia," jelas Nyoman.
Proyeksi ini tentunya masih bersifat prediksi terhadap adanya potensi manfaat dilaksanakannya perhelatan dan Presidensi G20 di Indonesia. Adapun kepastian capaian yang riil baru akan bisa didapatkan setelah dilakukan analisis pasca selesainya pelaksanaan kegiatan G20.
November
Kemenperin gandeng stakeholder optimalkan peluang industri halal
Written by Akbar
(voinews.id)- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggandeng para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mendorong tumbuhnya industri halal dan mengoptimalkan peluangnya, seiring semakin tumbuhnya ekonomi syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Untuk itu Kemenperin mengajak para stakeholder terkait untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi guna mewujudkan ekosistem industri halal.
"Koordinasi dan kolaborasi ini mendukung pengembangan dan pemberdayaan industri halal untuk mewujudkan Indonesia sebagai produsen halal terkemuka di dunia," kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo melalui keterangan tertulis, di Jakarta, Jumat.
Dalam Executive Class Halal Awareness di Jakarta, 2 November 2022, Dody memaparkan bahwa untuk memperkuat regulasi di bidang halal, Kemenperin memasukkan pemberdayaan industri halal sebagai bagian dari Kebijakan Industri Nasional (KIN). Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 74 tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional tahun 2020-2024, pemberdayaan industri halal dilakukan melalui penyusunan kebijakan industri halal, penguatan infrastruktur industri halal, dan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).
Kemudian, pemberian insentif fiskal dan non-fiskal industri halal, kerja sama internasional untuk akses bahan baku halal, serta perluasan akses pasar. "Juga termasuk pengakuan sertifikasi halal nasional melalui Multi Recognition Agreement (MRA) dengan negara lain, literasi, edukasi, kampanye, sosialisasi, serta promosi peningkatan pemasyarakatan industri halal melalui penghargaan dan festival industri halal nasional," jelas Dody.
Selain itu Kemenperin bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan pemangku kepentingan halal lainnya tengah menyusun Masterplan Pengembangan Industri Halal Indonesia (MPIHI) yang diharapkan dapat menjadi panduan pengembangan dan pemberdayaan industri halal nasional demi mencapai Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia.
antara
November
(voinews.id)-Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Polri, Irjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., Melaksanakan pengecekan kendaraan listrik baik sepeda motor ataupun mobil dalam rangka pengamanan event Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, yang berlokasi di, Lotte Grosir Bali JL. Bypass Ngurah Rai no. 999, Kamis (3/11/2022)
Kegiatan pengecekan kendaraan listrik dalam rangka pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tersebut juga dihadiri oleh Pejabat utama Mabes Polri, Kabidhumas Polda Bali, Serta personil Polri yang terlibat Operasi Puri Agung 2022 dalam rangka pengamanan KTT G20.
Pada kesempatannya Kadiv Humas Polri mengatakan, penggunaan Sepeda Motor dan Mobil listrik saat pelaksanaan (KTT) G20, lebih hemat dan ramah lingkungan, mengurangi kebisingan dan polusi udara saat pelaksanaan (KTT) G20 berlangsung.
“Penggunaan kendaraan listrik dapat mengurangi emisi karbon dan menjadi solusi yang ramah lingkungan dalam penggunaan energi di,” ujar Kadiv Humas Polri.
“Jumlah kendaraan yang digunakan nanti adalah roda 4 berjumlah 88 tapi yang digunakan pengawalan semuanya 82, untuk kendaraan roda 2 ada 92 ini semuanya digunakan untuk pengawalan Delegasi yang
mengikuti (KTT) G20,” sambungnya.
Terkait pengopersiannya Irjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., mengatakan Korlantas Polri sudah melaksanakan latihan teori pengenalan baik mobil maupun motor kemudian di hari ke dua melaksanakan pengenalan di lapangan terkait kendaraannya baik mobil dan motor sehingga meraka sudah paham betul dengan apa yang mereka gunakan saat pelaksanaan (KTT) G20.
voinews.id
November
Jakarta (voinews.id) : Sebanyak 12 orang anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) belum ditemukan pasca tenggelamnya Kapal Kargo Shinsung pada 31 Oktober 2022 lalu di perairan sebelah barat Taiwan.
"Segera setelah mendapatkan informasi ini Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei berkoordinasi dengan otoritas setempat di Taiwan antara lain Ministry of Transportation and Communication, National Rescue Command Center dan juga Coast Guard," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha, saat memberikan keterangan secara virtual, Kamis (3/11) yang diikuti dari Jakarta.
Judha Nugraha mengatakan berdasarkan informasi yang didapatkan, kapal berbendera Panama tersebut diawaki oleh 20 orang ABK WNI.
"Pada tanggal 30 Oktober 2022, 3 awak kapal mengalami kecelakaan karena cuaca buruk dan kemudian berhasil dievakuasi menggunakan helikopter," katanya.
Sehari setelah musibah yang dialami oleh 3 orang ABK tersebut, Kapal Shinsung mengalami kerusakan mesin.
"Tenggelam akibat ombak besar dengan jarak sekitar 14 mil laut dari garis pantai Changhua Taiwan," kata Judha.
Menurutnya, pada saat kapal bermuatan semen tersebut tenggelam, ada 17 ABK WNI yang berada diatas kapal.
"5 ABK berhasil diselamatkan oleh kapal kargo Evergreen yang sedang melintas sedangkan 12 ABK lainnya sedang dalam tahap proses pencarian dan penyelamatan," kata Judha.
Judha menambahkan, berdasarkan koordinasi dengan otoritas Taiwan, tim SAR telah mengerahkan 3 kapal besar, 8 kapal kecil, dan drone militer.
"Untuk helikopter sudah disiapkan namun belum dapat digunakan karena cuaca yang tidak memungkinkan," tambahnya.
Judha menjelaskan, hingga saat ini proses pencarian ke-12 ABK WNI tersebut masih dilakukan dengan pencarian kearah timur dari lokasi tenggelam.
Kementerian Luar Negeri RI, menurutnya, juga sudah menghubungi pihak keluarga dari ABK WNI tersebut bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait.
Ia menegaskan Kementerian Luar Negeri RI bersama dengan KBRI Taipei akan terus memantau proses pencarian yang dilakukan oleh otoritas Taiwan. (Ndy)